Finlandia memiliki IPK yang tinggi karena komitmen masyarakat dan pemerintah dalam mencegah korupsi. Hal ini dicapai melalui budaya kejujuran dan patuh pada hukum, sistem pendidikan berkualitas, lembaga-lembaga seperti NBI dan NAO yang mengawasi pemerintahan, serta hukum dan proses peradilan yang transparan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga turut mendukung upaya pencegahan korupsi.

1. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 2 April2014
1
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI FINLANDIA
oleh:
Moch Reza Agung Yudhalaksana (22)
NPM: 134060018326
Semester VII D-IV Akuntansi Kelas BPKP Angkatan II, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan
utsukushihito@gmail.com
Abstrak –Finlandia adalah salah satu negara terbesar di kawasan Eropa Skandinavia. Indeks persepsi korupsi
(IPK) Finlandia tahun 2013 berdasarkan hasil survey Lembaga Transparansi Internasional ada pada peringkat
ke-3 dunia. Di lain pihak, Indonesia berada pada peringkat ke-114. Ketertinggalan Indonesia terhadap
pencegahan dan pemberantasan korupsi di Finlandia tersebut memerlukan kajian mendalam, agar dapat
dijadikan bahan untuk meningkatkan prestasi atas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci : Korupsi, Finlandia, NBI, NAO, OCRC, NCCP, Helsinski
1. PENDAHULUAN
1) Gambaran Umum Negara Finlandia
Finlandianegeri asal Nokia dan Angry Bird ini
adalah sebuah negara Republik dengan sistem
pemerintahan Semi Presidensil, dengan Presiden
sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri
sebagai Kepala Pemerintahan. Finlandia yang
memiliki luas wilayah 338.424km2
yang
memiliki penduduk berjumlah sekitar 5,5 juta
jiwa dan pendapatan per kapita sebesar
USD46.000 atau setara Rp527 jutamerupakan
salah satu negara termaju di dunia.
2) Peringkat Korupsi Finlandia di dunia
Kemakmuran dan kemajuan Republik Finlandia
tidak terlepas dari komitmen rakyat dan
pemerintahannya untuk mencegah dan
memberantas korupsi.
Hal ini terlihat dari hasil survey Lembaga
Transparansi Internasional yang memberikan
peringkat ke-3 dunia untuk Finlandia dengan
Skor 89 pada tahun 2013.
Dengan skor tersebut,Finlandialebih unggul dari
segi pencegahan dan pemberantasan korupsi
dibandingkan dengan Indonesia yang bertengger
pada peringkat ke-114 dengan skor 32 pada
tahun 2013.
3) Tujuan Penulisan Paper
Melalui paper ini, penulis mencoba menganalisis
upaya pencegahan dan penanganan kasus
korupsi diFinlandiasehingga menjadi peringkat
ke-3 dunia sebagai negara terbersih yang bebas
dari tindak pidana korupsi sehingga dari analisis
tersebut menghasilkan faktor-faktor yang dapat
ditiru oleh Indonesia dalam rangka melakukan
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
yang sudah mengakar dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sehingga menjadi
bahaya laten nasional yang harus segera
dimusnahkan.
2. PEMBAHASAN
1) Persepsi Tentang Korupsi
Negara Finlandia mendefinisikan korupsi
sebagai eksploitasi posisi pengaruh untuk
keuntungan pribadi. Hal ini mencakup
penyuapan (aktif dan pasif), penggelapan,
penyalahgunaan wewenang, dan memperkaya
diri dengan kecurangan.
2) Pengaruh Budaya
Terdapat nilai luhur kebudayaan yang menjadi
faktor utama pencegahan korupsi di Finlandia,
yaitu:
(1) Obidience (sikap taat atau patuh terhadap
hukum),
(2) Honesty (sikap jujur kepada diri sendiri dan
org lain dimana telah menjadi motto hidup
bahwa Honesty is the best policy)
(3) gaya hidup sederhana dan tidak konsumeris.
(4) Keteladanan Pejabat mencerminkan perilaku
masyarakat secara umum
(5) Sektor Swasta menerapkan Best Practices,
Fairness, dan Kejujuran. Para pengusaha di
Finlandia meyakini bahwa kepatuhan
terhadap peraturan adalah hal utama dalam
menjalankan bisnisnya.

2. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 2 April2014
2
3) Sistem Pendidikan
Sistem pendidikan di Finlandia sangat tertata
rapi dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai
berikut:
(1) Kesetaraan kesempatan (equal
opportunities),
(2) Pendidikan komprehensif,
(3) Kompetensi guru yang tinggi,
(4) Pembinaan siswa dan pendidikan khusus
bagi siswa yang membutuhkan perlakuan
khusus,
(5) Evaluasi partisipasi dan dorongan
pemerintah dan masyarakat terhadap
pendidikan,
(6) Sistem pendidikan yang lentur berdasarkan
pada penguatan kerja sama seluruh
pemangku kepentingan pendidikan di
Finlandia;
(7) Pendidikan yang berorientasi pada siswa
(student-oriented education),
(8) Prinsip longlife learning.
4) Tata Hukum dan Administrasi Pemerintahan
Hukum Finlandia mengharamkan dan
mengkriminalisasi berbagai macam pelanggaran
secara spesifik, yang diatur dalam:
(1) Konstitusi,
(2) Undang-Undang Prosedur Administrasi,
(3) UU tentang Keterbukaan Kegiatan
Pemerintah,
(4) KUHP,
(5) Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara,
(6) UU Akuntansi,
(7) UU Auditing dan
(8) UU Pengadaan Publik.
Peradilan Finlandia mencakup:
(1) Kantor Ombudsman Parlemen,
(2) Kanselir Kehakiman
(3) Pengadilan administratif
(4) Kejaksaan
(5) Kepolisian
(6) National Bureau of Investigation
(7) National Audit Office
(8) OCRC
(9) NCCP
(10) Financial Supervision Authority
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
terdapat pasal-pasal khusus yang mengatur
perbuatan-perbuatan pegawai pemerintah yang
dikategorikan sebagai melanggar hukum, seperti
menerima suap, melakukan pemerasan,
menerima suap sebagai anggota parlemen,
membocorkan rahasia jabatan, dan melanggar
kewajiban jabatan.
Kanselir Kehakiman dan Parlemen Ombudsman
memonitor tindakan semua pegawai negeri dari
tingkat tertinggi ke bawah. Keduanya
independen, dengan kewenangan untuk
menyelidiki tindakan anggota DPR, menteri dan
bahkan kepala negara.
Kantor Ombudsman secara khusus memantau
pengumuman harta kekayaan.
Konstitusi Finlandia mewajibkan pengisian
jabatan publik harus didasarkan pada hukum
dengan cara fit and proper test.
Setiap warga negara tidak puas dengan
keputusan administratif mengenai hak atau
kewajibannya dapat menantang legalitas
sebelum pengadilan administratif.
Hak banding tercakup dalam ketentuan
administratif Judicial Procedures Act. Undang-
undang ini mewajibkan pengadilan administratif
untuk memastikan bahwa setiap kasus diperiksa
dengan benar. Oleh karena itu, pihak-pihak
dalam persidangan biasanya mampu mengejar
kasus mereka tanpa bantuan hukum profesional,
yang memfasilitasi prosedur banding dan akses
ke pemulihan hukum. Administrasi Mahkamah
Agung adalah jalan terakhir dalam kasus-kasus
administratif.
Finlandia terinspirasi oleh tradisi legalis yang
kuat yang ditegakkan oleh persyaratan
kualifikasi yang jelas, kewajiban untuk
menjelaskan secara terbuka alasan di balik
semua keputusan, sistem pemasyarakatan yang
efisien, metode investigasi state-of-the-art,serta
anggaran, akuntansi dan audit yang modern.
Semua ini, didukung oleh akses publik terhadap
dokumen resmi dan kebebasan pers,
mempermudahpendeteksian pelanggaran.
Penggunaan kriteria profesional untuk
menyelidiki kejahatan memastikan probabilitas
tinggi bahwa pelaku tindak pidana korupsi akan
diidentifikasi dan dihukum.
Kewajiban untuk menjelaskan keputusan publik
meningkatkan transparansi dan kepercayaan
publik dalam pemerintahan dan menghindari
keputusan partisan dan bias. Pengawasan
independen dari LSM, pelapor, sistem yang
mapan juga membantu mencegah pelanggaran
oleh desentralisasi kekuatan pegawai negeri.
Desentralisasi kekuasaan memainkan peran
penting dalam meningkatkan efisiensi
pemerintah dan menghindari sentralisasi yang
berlebihan.

3. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 2 April2014
3
5) Kejaksaan (Valtakunnansyyttäjä)
Kejaksaan berada di bawah Kementerian
Kehakiman yang terdiri dari 320 jaksa di
kejaksaan distrik dan 13 jaksa di Kejaksaan
Agung.
Jaksa distrik berwenang melakukan penyidikan
dan penuntutan atas semua jenis kasus
kejaksaan. Sedangkan untuk kasus yang
berdampak lebih luas seperti korupsi ditangani
oleh Jaksa Negara.
6) National Bureau of Investigation
(Keskusrikospoliisi)
Biro Nasional Investigasi adalah sebuah
lembaga yang berada di bawah naungan
Kepolisian Nasional Finlandia. Kepolisian
sendiri berada di bawah naungan Kementerian
Dalam Negeri Finlandia.
NBI sebagai pusat kegiatan intelijen berfokus
pada kejahatan serius dan terorganisir. NBI juga
bekerja sama dengan Interpol. Laboratorium
Forensik kami bertanggung jawab atas forensik
dan investigasi kejahatan adegan di Finlandia
NBI memiliki kewenangan sebagai berikut:
(1) Melawan kejahatan internasional dan
terorganisir
(2) Memberikan jasa spesialis dalam memerangi
kejahatan
(3) Menghasilkan up-to-date dan kesadaran
situasional yang dapat diandalkan terhadap
kejahatan dengan penekanan khusus pada
kejahatan terorganisir
(4) Memimpin proses pemilihan target dalam
kasus-kasus kejahatan serius
(5) Mengembangkan metode untuk memerangi
kejahatan.
Sejak tahun 2007, Biro Investigasi Nasional
telah mengoperasikan unit anti – korupsi dengan
fungsi utamanya adalah untuk mendeteksi
pelanggaran ekonomi. Sumber daya yang
ditujukan untuk unit anti - korupsi masih
terbatas.
Dalam prakteknya, hanya ada satu petugas yang
terletak di National Bureau of Investigation.
Fungsi utama dari orang ini adalah untuk
menjaga dan memperbarui gambaran situasi
nasional dalam hal korupsi, dan untuk
mendukung deteksi dan penyelidikan kejahatan
yang berkaitan dengan korupsi.
7) National Audit Office (Valtiontalouden
tarkastusvirasto)
Pengendalian administratif didesentralisasikan
ke berbagai institusi pemerintah dan pencegahan
korupsi ditangani oleh beberapa institusi. Hal ini
dilakukan karena pemerintahan setempat tidak
mempunyai lembaga khusus untuk menangani
masalah korupsi. Audit internal pun akhirnya
memegang peran penting dalam mencegah
korupsi karena kedudukannya yang semi-
otonomi dan fungsinya sebagai lembaga
penelaah mekanisme pengendalian internal. Di
samping itu, di Finlandia juga terdapat The
National Audit Office (semacam BPK di
Indonesia) yang mandiri. Tugasnya melakukan
audit keuangan dan audit kinerja. Masyarakat
dapat menyampaikan komplain/ keluhan atas
berbagai masalah terkait dengan manajemen
keuangan pemerintah, ekonomi publik, atau
dugaan penyalahgunaan dana pemerintah.
8) Criminal Investigation of Corruption
Criminal Investigation of Corruption (O.C.R.C.)
atau Lembaga Investigasi Korupsi yang
didirikan pada tanggal 17 Februari 1998 ini
bertugas hanya jika diminta oleh kejaksaan dan
tidak dapat bertindak atas inisiatif sendiri.
OCRC bertanggung jawab untuk:
(1) Menyelidiki kejahatan yang kompleks dan
serius serta pelanggaran kepentingan publik
termasuk korupsi di sektor swasta;
(2) Mendukung brigade polisi peradilan (judicial
police) dalam menyelidiki pelanggaran dan
kejahatan tersebut;
(3) mendukung kegiatan dalam kasus
menyelidiki pelanggaran yang dilakukan
terkait dengan kontrak pengadaan publik dan
subsidi publik. OCRC juga bertugas
mengawasi urusan otorisasi, izin, dan
persetujuan yang relatif rawan korupsi,
(4) Mengelola dan memanfaatkan dokumentasi
khusus dalam mencegah dan melawan
korupsi.
9) Dewan Nasional untuk Pencegahan
Kejahatan (Rikoksentorjunta/National
Council for Crime Prevention)
NCCP juga berperan dalam pencegahan korupsi.
NCCP adalah sebuah otoritas di Finlandia yang
bertugas mendampingi lembaga negara lain
dalam mengembangkan dan melaksanakan
pengukuran spesifik dalam aksi pencegahan
korupsi.

4. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 2 April2014
4
10)Keterwakilan Wanita di Parlemen
Studi Bank Dunia tmenunjukkan korelasi antara
keterwakilan perempuan di parlemen dan pos
publik terhadap pencegahan korupsi dan budaya
pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan
pentingnya kesetaraan gender dalam mencegah
korupsi.
Perempuan berperan penting dalam administrasi
publik di Finlandia sejak lama. Pada tahun 1906,
Finlandia menjadi negara pertama di dunia yang
memberikan hak baik untuk memilih dan
mencalonkan diri untuk jabatan terpilih
perempuan. 19 anggota parlemen perempuan
terpilih dalam pemilihan umum pertama yang
diselenggarakan di Finlandia pada tahun
berikutnya adalah perintis untuk jenis kelamin
mereka di bidang ini di seluruh dunia.
Lebih dari sepertiga anggota Parlemen Finlandia
dan Dewan Kota adalah perempuan, seperti
setengah anggota kabinet saat ini. Menetapkan
kuota jender memastikan keterwakilan
perempuan yang lebih seimbang di semua
tingkat pelayanan publik. Hal ini menjadikan
Finlandia sebagai negara dengan tingkat
keterwakilan perempuan tertinggi di dunia.
11)National Integrity System
Finlandia juga membangun Sistem Integritas
Nasional. Di Finlandia, Sistem Integritas
Nasional mampu menciptakan masyarakat yang
bersih, korupsi termasuk suap di sektor bisnis
hampir nol. Supremasi hukum benar-benar
ditegakkan.Sistem Integritas Nasional itulah,
akhirnya menjadikan Finlandia tidak perlu
mengeluarkan banyak keringat birokrasi dan
proses produksi dunia usaha berjalan sangat
efisien.
12)Indeks-indeks Pengukuran Tingkat Korupsi
Berdasar Transparansi Internasional
(1) Indeks Persepsi Korupsi peringkat 3 dari 177
negara dengan skor 89 dari 100.
(2) Penegakan Konvensi Anti Suap OECD
dengan peringkat “moderat”
(3) Pengendalian dan penanganan kasus korupsi
sebesar 98% pada tahun 2010.
(4) Indeks Kompetitivitas Dunia dengan
peringkat ke-3 dari 142 negara.
(5) Independensi Lembaga Kehakiman peringkat
ke-4 dari 142 negara.
(6) Indeks Pembangunan SDM peringkat ke-22
dari 187 negara.
(7) Penegakan Hukum dengan persentase 100%
(8) Kebebasan Pers dengan peringkat ke-1 dari
179 negara
(9) Kebebasan Bersuara dan Akuntabilitas
dengan persentase 97%.
13)Barometer Korupsi Global
Berdasarkan survey masyarakat terhadap
penanganan korupsi di Finlandia, Transparansi
Internasional melaporkan bahwa pelaporan
penyuapan di Korea hanya sekitar 9% yang
diekspos/dilaporkan.
Hanya 36% masyarakat menganggap langkah
pemerintah mengatasi korupsi telah efektir.
Sekitar 29% masyarakat menganggap bahwa
penanganan korupsi di korea mengalami
stagnasi. Sekitar 46% menganggap terjadi
peningkatan kasus korupsi, dan 25%
menganggap bahwa korupsi menurun.
Berdasarkan survey, bahwa lembaga yang paling
korup adalah swasta.
14)Komitmen Pemerintah Finlandia
Memberantas Korupsi
(1) Menciptakan tata pemerintahan dan tata
administrasi yang baik. Pegawai Negeri
diberikan kebebasan untuk menjadi anggota
partai, namun tetap menjaga integritas
kinerjanya. Ketika terpilih menjadi anggota
legislatif, PNS tersebut harus melepaskan
jabatannya di pemerintahan selama menjadi
anggota legislatif.
(2) Untuk mendorong integritas, Pemerintah
Finlandia meninggikan gaji PNS sehingga
terjadi disparitas yang rendah antara
pendapatan sektor swasta dengan pemerintah
atau antar sesama PNS itu sendiri. Hal ini
dilakukan dalam rangka menghapuskan
kesenjangan sosial dan menghapuskan niatan
individu untuk melakukan korupsi.
(3) Mewajibkan kota dan daerah agar
menegakkan transparansi dalam kontrak
publik dengan pengusaha swasta.
(4) Mengaktifkan unit anti - korupsi dari Biro
Nasional Investigasi untuk secara efektif
mendukung deteksi dan investigasi kejahatan
terkait korupsi, dan untuk
mengkoordinasikan prosedur anti - korupsi
antara lembaga pemerintah.
(5) Koordinasi prosedur anti - korupsi antara
lembaga pemerintah
(6) Berpartisipasi dalam kerjasama nasional dan
internasional dengan otoritas yang kompeten.
15)Keunggulan Pemberantasan Korupsi
Finlandia yang Patut Diteladani
(1) Rasa yang kuat dari aturan hukum
Pejabat publik dan warga menerima begitu
saja bahwa hukum harus dan akan diikuti.

5. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 2 April2014
5
(2) Pencegahan konflik kepentingan
Persyaratan umum dan mutlak bahwa tidak
ada pejabat publik (atau hakim) dapat
berpartisipasi dalam membuat keputusan di
mana ia (atau kerabat dekat atau tanggungan)
memiliki kepentingan pribadi.
(3) Refendary System
Setiap keputusan harus ditandatangani oleh
lebih dari satu institusi/pejabat berwenang.
(4) Kesederhanaan dan transparansi
administratif dan hukum
Semua pihak yang berkepentingan dengan
keputusan memiliki hak konstitusional untuk
didengar oleh otoritas yang tepat, semua
keputusan administratif dan peradilan harus
dilakukan secara tertulis, dengan alasan
substantif dan hukum untuk keputusan jelas
ditata, dan instruksi yang diberikan untuk
banding.
(5) Pengawasan Publik
Pengawasan publik terhadap kinerja pejabat
publik dibudayakan dengan baik.
Siapapun, dimanapun dapat meminta
informasi mengenai dokumen yang dimiliki
oleh otoritas publik, kecuali pengecualian
tertentu yang ditetapkan dalam undang-
undang.
(6) Pendidikan dan kesadaran hukum
Warga diberikan informasi tentang hak-hak
mereka dan tentang hukum, dan akan
berusaha keras untuk memiliki masalah
ditangani dengan benar.
(7) e-demokrasi
Sebagian besar, aplikasi dan permintaan
dapat disampaikan kepada pihak berwenang
secara online.
(8) Birokrasi Peradilan Pro Rakyat
Kemudahan dan keterjangkauan birokrasi
dan pengambilan jalur hukum bagi mereka
yang percaya bahwa hak-hak mereka telah
dilanggar.
16)Contoh Kasus Korupsi di Finlandia
(1) Kebohongan Publik PM Jaatteenmaki
Perdana Menteri (PM) perempuan pertama
Finlandia, Anneli Jaatteenmaki harus mundur
dari jabatannya bulan Juni 2003 setelah
menduduki jabatannya selama 69 hari
semenjak pelantikan karenamelakukan
kebohongan publik terkait kebocoran
informasi politik selama kampanye.
Jaatteenmaki dituduh telah meminta
informasi soal pembicaraan antara PM Paavo
Liponnen dan Presiden Amerika Serikat
George W. Bush, mengenai isu-isu Irak dan
lainnya yang dijadikannya sebagai modal
untuk memenangkan pemilu.
Jaatteenmaki berdusta bahwa informasi soal
pembicaraan isu Irak itu masuk begitu saja
ke faksimilenya. Belakangan diketahui,
Jaatteenmaki sengaja meminta informasi tadi
dari pihak Kementerian Luar Negeri.
(2) Korupsi Pembangunan
Berdasarkan hasil audit keuangan tahun 2012
pada Kantor Konstruksi Publik Helsinski
terdapat 6 orang yang ditangkap karena
menerima suap dalam proyek pembangunan
Kota Helsinski.
Mantan Walikota Kota Espoo Marketta
Kokkonen, dan Olavi Louko, direktur Espoo
Teknis dan Lingkungan Jasa, menerima
tuduhan penyuapan terkait dengan
perusahaan konstruksi besar di tahun 2010.
(3) Kasus Pajak PLTN
Finlandia kehilangan potensi pajak sebesar
320 juta euro setiap tahun karena masih
terbatasnya petugas pemeriksa pajak.
Proyek pembangunan pabrik nuklir Olkiluoto
dituduh menyelundupkan pekerja asing tanpa
memberitahukan secara jelas untuk
menghindari pengenaan pembayaran pajak
atas pekerja asing. Controller atau polisi
tidak punya akses informasi para pekerja.
Setelah pemberitahuan keadaan kerja sering
berubah. Selain itu para pekerja asing sering
meninggalkan negara itu sebelum kasus
pidana dievaluasi. Tenaga Kerja berubah
banyak dan orang-orang yang bekerja tidak
terdaftar dalam pajak atau register resmi
lainnya.
(4) Kasus Suap Koalisi Politik
Direktur Mikko Laaksonen dari Administrasi
Pajak menemukan pemilihan perusahaan
dana untuk Koalisi Partai Nasional yang
salah dikurangi biaya operasional perusahaan
di tahun 1980-an. Pada tahun 1979 biaya
iklan surat kabar di Helsinki yang dibiayai
oleh Anggota Komite Pembangunan.
Mikko Sauli diberitahu (Helsingin Sanomat
2012/11/05) bahwa organisasi pemuda
politik memiliki kebiasaan melebih-lebihkan

6. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 2 April2014
6
jumlah anggota mereka untuk memiliki lebih
banyak dukungan keuangan negara. Semua
partai besar menolak untuk memberikan
daftar anggota mereka untuk otoritas
pengendalian. Hal tersebut adalah ilegal.
Partai-partai politik telah mengendalikan
kebijakan. Dukungan negara itu pada tahun
2012 terbesar bagi Partai Centre € 670.000
dan Koalisi Partai Nasional € 657.000.
Ilkka Kanerva Nasional Koalisi Partai
dihukum pada bulan April 2012 karena
menerima suap. Dia mengundurkan diri dari
dewan Turku pada Mei 2012.
(5) Penggelapan Pajak dan Suap Salora
Pada tahun 1977 terjadi penggelapan pajak
dan kasus suap. TV Nurmi dan Salora
menjual televisi di nilai FMK 6 juta yang
tidak dicatat dalam prosedur akuntansi
selama 1970-1975. Dalam Imatra memulai
sebuah pabrik baru Valco (biaya
pembangunan FMK 265 juta) pada tahun
1978, yang mengalami kebangkrutan setelah
dua tahun. Politisi dituduh menerima suap
dari Salora (TV dan peralatan stereo). Tak
satu pun dari politisi terkemuka divonis di
pengadilan, tapi Koalisi Partai Sosial
Demokrat hilang dalam pemilu berikutnya
karena menerima (selain RKP, Liberal dan
politisi partai pusat) dari Salora. Bror
Wahlroos, ayah dari Björn Wahlroos,
dituduh menerima peralatan audio stereo
nilai FMK 2 ribu. Dia didenda sebesarFMK
3 ribu.
Kepala direktur Salora dihukum karena suap
lima menteri, dua sekretaris jenderal, satu
gubernur dan 30 petugas pajak. Dipenjara
selama 3,5 tahun.
3. SIMPULAN
Korupsi di Finlandia sangat jarang terjadi
disebabkan etika budaya yang menjunjung tinggi
nilai kejujuran dan integritas.
Selain itu pemerintah berkomitmen kuat dalam hal
pemberantasan korupsi.
Efektivitas kinerja dan kerja sama antar lembaga
penegak hukum yang sinergis seperti kejaksaan,
kepolisian, kehakiman, OCRC, NAO, NCCP
menjadi faktor penting dalam penanganan kasus
korupsi secara tuntas dan lugas.
DAFTAR REFERENSI
[1] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006.
Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk
Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta:
Komisi Pemberantasan Korupsi.
[2] Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. 2013. Petunjuk Pelaksanaan
Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2013.
Jakarta: BPKP.
[3] http://www.transparency.org/country#FIN_Data
Research
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Finla
nd
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
[6] http://yle.fi/uutiset/finland_slips_in_corruption_i
ndex/6965697
[7] http://www.envio.org.ni/articulo/3255
[8] http://www.icac.org.hk/newsl/issue29eng/button
3.htm
[9] http://www.vksv.oikeus.fi/en/index.html
[10] http://blog.transparency.org/2011/12/07/what-
makes-new-zealand-denmark-finland-sweden-
and-others-“cleaner”-than-most-countries/
[11] http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/
5A23874F6668B910C225702F0023A86E?Open
document
[12] http://www.rikoksentorjunta.fi/en/Etusivu/Neuv
osto
[13] Joutsen, Matti; Keranen, Juha.2009.Ministry of
Justice: Corruption and The Prevention of
Corruption in Finland.Helsinski:Keili Oy
[14] European Commission.2014.Annex Finland to
the EU Anti-Corruption Report.Brussel:
European Commission
[15] GRECO.2013.Evaluation Report-Finland-
Corruption Prevention in Respect of Members of
Parliament, Judges, and Prosecutors.
Strasbourg:GRECO.