3. 1. Represif
Melalui strategi represif, KPK menjerat koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta
menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Inilah tahapan yang dilakukan:
A. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat
Bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi
terpenting. Sebagian besar kasus korupsi ditemukan melalui
pengaduan masyarakat. Sebelum memutuskan apakah suatu pengaduan dapat
masuk ke tahap penyidikan, KPK melakukan proses verifikasi dan review.
B. Penyelidikan
Kegiatan yang dilakukan KPK bertujuan untuk menemukan. Alat bukti yang
cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap ada jika ditemukan sedikitnya 2
alat bukti. Jika bukti permulaan yang cukup tidak ditemukan, penyidik ??2
menghentikan penyelidikan.
4. Jika kasus tersebut diusut, KPK akan melakukan sendiri penyidikan atau dapat
melimpahkan kasus kepada penyidik ??kepolisian atau kejaksaan. Jika
penyidikan dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan, maka polisi atau
kejaksaan wajib mengoordinasikan dan melaporkan perkembangan penyidikan
kepada KPK.
C. Penyidikan
Tahap ini salah satunya ditandai dengan penetapan seseorang sebagai
tersangka. Jika ada dugaan kuat bahwa ada bukti permulaan yang cukup,
penyidik ??dapat menyita izin ketua pengadilan negeri. Pasal juga
memungkinkan penyidik ??KPK untuk terlebih dahulu memperoleh izin untuk
memanggil tersangka atau menahan tersangka yang pejabat publik yang
menurut undang-undang, tindakan polisi terhadap mereka harus diperoleh
terlebih dahulu.
5. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan kepada
penyidik ?? tentang segala harta bendanya dan harta benda pasangannya,
anak-anaknya dan harta benda orang lain atau perusahaan yang diketahui atau
dicurigai orang itu.
Terkait dengan perilaku koruptif tersangka. KPK tidak berwenang mengeluarkan.
Perintah penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Artinya, setelah
KPK menetapkan orang sebagai tersangka, prosesnya harus dilanjutkan hingga
penuntutan.
6. D. Penuntutan
Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah penyidik ??menerima berkas.
Dalam waktu 1 hari kerja setelah menerima berkas, berkas tersebut harus
diserahkan ke pengadilan negeri
Dalam hal ini, Penuntut Umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap
tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan
untuk paling lama 30 hari. Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor disertai berkas
perkara dan surat dakwaan. Dengan dilimpahkannya ke pengadilan,
kewenangan penahanan secara yuridis beralih ke hakim yang menangan
E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Jaksa melakukan eksekusi dengan kekuatan hukum tetap. Untuk itu, panitera
mengirimkan salinan putusan kepada jaksa.
7. Istilah Hukum dalam Penanganan
Kasus Tindak Pidana Korupsi
● Saksi: Orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang pernah didengar, dilihat, dan
dialaminya sendiri.
● Tersangka: Seseorang yang berdasarkan perbuatan atau keadaannya, berdasarkan
bukti permulaan, patut diduga telah melakukan kejahatan.
● Terdakwa: Seorang tersangka yang dituntut, ditanyai, dan diadili oleh pengadilan.
● Dihukum: Seseorang yang dihukum oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
● Tindakan perbaikan: Kejaksaan atau terdakwa dapat mengambil tindakan perbaikan
jika mereka menganggap keputusan pengadilan tingkat pertama di pengadilan distrik
tidak memuaskan.
● Kasasi: Upaya hukum dapat dilakukan oleh Penuntut Umum atau oleh termohon jika
keputusan akhir dari pengadilan selain Mahkamah Agung ditemukan tidak cukup.
● Inkrah: Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
● Saksikan: Tindakan Hukum Luar Biasa Terhadap Mahkamah Agung setelah adanya
putusan yang berkekuatan hukum tetap
8. 2. Perbaikan Sistem
Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia yang justru
menyisakan celah bagi terjadinya praktik korupsi. Misalnya, prosedur
kepegawaian menjadi lebih rumit, sehingga menimbulkan suap, dll.
Tentu saja, ada banyak lagi. Tidak hanya terkait dengan utilitas, tetapi juga
terkait dengan perizinan, pembelian barang dan jasa, dll. Tentu saja, perbaikan
diperlukan. Karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya korupsi.
Misalnya, melalui layanan publik online, sistem pemantauan terintegrasi, dll.
KPK juga telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi sistem tersebut.
Berdasarkan berbagai kajian yang dilakukan, KPK memberikan rekomendasi
kepada kementerian/lembaga terkait untuk melakukan tindakan perbaikan.
9. Selain itu, juga dengan penataan pelayanan publik melalui koordinasi dan
pemantauan preventif (korsupgah), serta dengan mendorong transparansi
otoritas publik (PN). Sedangkan untuk mendorong transparansi dari
Penyelenggara Negara (PN), KPK menerima laporan dan bonus dari LHKPN.
Untuk LHKPN, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta
kekayaannya kepada KPK.
Upaya pencegahan tertentu melalui pemantauan dan koordinasi preventif
(Korsupgah) yang dilakukan KPK bekerjasama dengan BPKP 70
● Dalam melaksanakan tugas koordinasinya, KPK berhak meminta laporan dari
instansi yang berwenang tentang pencegahan korupsi. Sedangkan dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan, KPK berhak melakukan pengawasan,
penyidikan, atau pemeriksaan terhadap instansi yang menjalankan fungsi dan
kewenangannya terkait dengan pemberantasan korupsi dan Instansi
pelaksanaan tugas.
10. ● Kegiatan Korsupgah yang dilakukan KPK meliputi perencanaan dan
penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, utilitas rumah sakit,
pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor dan utilitas di PTSP.
● Berdasarkan pengamatan tersebut, KPK
kemudian mengidentifikasi masalah dan penyebabnya dalam proses
pelayanan publik dan APBD yang dikelola untuk program ketahanan pangan,
pertambangan dan pendapatan dan mengidentifikasi kelemahan dalam
sistem pengendalian internal dan risiko di unit kerja.
● Selain itu, KPK sedang menyusun rencana aksi pencegahan korupsi dan
peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
mengurangi kemungkinan kejahatan korupsi dan tingkat korupsi.
11. 3. Edukasi dan Kampanye
Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi, adalah kesamaan
pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya
persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan
terarah. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu.
Contoh paling sederhana adalah ide ucapan terima kasih kepada PNS, yang
dianggap biasa saja. Contoh lainnya adalah tidak semua orang memiliki minat
yang sama terhadap korupsi.
Hanya karena mereka merasa “tidak mengenal” si pelaku, atau karena mereka
merasa “hanya orang biasa”, banyak orang merasa tidak memiliki kewajiban
moral untuk berpartisipasi.
12. 4. Strategi Preventif
Upaya pencegahan atau preventif adalah upaya pencegahan korupsi untuk mengurangi
penyebab dan peluang seseorang melakukan perilaku korupsi. Upaya penahanan dapat
dipelopori dengan:
● Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
● Memperkuat Mahkamah Agung dan tingkat peradilan di bawahnya.
● Mengembangkan kode etik di sektor publik.
● Mengembangkan kode etik di bidang partai politik, organisasi profesi dan asosiasi
bisnis.
● Terus-menerus mencari penyebab korupsi.
● Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia atau personalia dan meningkatkan
kesejahteraan PNS.
● Memerlukan penyusunan rencana strategis dan pelaporan tanggung jawab kinerja
kepada instansi pemerintah.
● Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen.
● Pengelolaan Barang Milik Negara atau BKMN Lengkap.
● Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
● Kampanye menciptakan nilai atau value dalam skala nasional.
13. 5. Strategi Detektif
Upaya Pendeteksian adalah upaya untuk mendeteksi terjadinya kasus korupsi
secara cepat, tepat dan biaya rendah. Jadi bisa langsung dilacak. Berikut upaya
detektif dalam mencegah korupsi:
● Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat.
● Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.
● Pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik.
● Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di
kancah internasional.
● Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah atas
APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.
14. Pembentukan Lembaga
Anti Korupsi
Pencegahan Korupsi
di Sektor Publik
Pencegahan Sosial dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Cara Pencegahan Korupsi
16. ……
……
…...
Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
1) Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat
2) Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di
bawahnya
3) Membangun kode etik di sektor publik
4) Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi
dan Asosiasi Bisnis
5) Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara
berkelanjutan.
17. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya pemberantasan
korupsi adalah dengan memberikan
hak akses informasi kepada
masyarakat. Harus ada sistem agar
publik (termasuk media) berhak
meminta semua informasi mengenai
kebijakan pemerintah yang berdampak
pada kehidupan banyak orang.
18. Kesimpulan
Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena
dengan kekuasaan itu penguasa dapat
menyalahgunakan kekuasaannya untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.
Pemberantasan korupsi, memerlukan kemaun
politik luar biasa sehingga Presiden sebagai kepala
Negara menjadi figur penting dalam menggerakan
dan mengordinasikan peran Polisi, Jaksa,
Pengadilan, dan KPK.
19. SEKIAN
TERIMA KASIH
“ Di pundak pemimpin yang bebas korupsi,
Di situlah masa depan negeri.“
- Najwa Shihab
