pemberantasan korupsi di singapura

1. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI SINGAPURA
oleh:
Moch Reza Agung Yudhalaksana (22)
NPM: 134060018326
Semester VII D-IV Akuntansi Kelas BPKP Angkatan II, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan
utsukushihito@gmail.com
Abstrak – Singapura adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal dengan kemajuan ekonomi dan
supremasi hukumnya. Indeks persepsi korupsi (IPK) Singapura tahun 2013 berdasarkan hasil survey Lembaga
Transparansi Internasional ada pada peringkat ke-5 dunia. Di lain pihak, Indonesia berada pada peringkat ke-
114. Ketertinggalan Indonesia terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Singapura yang sangat jauh
tersebut memerlukan kajian mendalam, agar dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan prestasi atas
pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci : Pemberantasan, Korupsi, Tugas, Kewenangan, Aparat Penegak Hukum, Singapura
1. PENDAHULUAN
1) Gambaran Umum Negara Singapura
Singapura adalah sebuah negara republik
yang mendapatkan kemerdekaan dari Inggris
pada tanggal 31 Agustus 1963 sebagai bagian
dari Malaysia, dan memisahkan diri dari
Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965
dengan luas wilayah 716,1 km2
dengan
jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa dan
pendapatan per kapita sebesar US $61.046
atau setara Rp700.000.000 termasuk kedalam
5 besar negara pelabuhan tersibuk di dunia
menjadikan Singapura sebagai pusat
keuangan nomor 4 di dunia dengan “Indeks
Kualitas Hidup”peringkat pertama di Asia
dan ke-11 di dunia dengan cadangan devisa
peringkat ke-9 di dunia.
Penduduk singapura sebagian besar
merupakan peranakan Cina sebanyak lebih
dari 40% dan sebagian kecil bersuku Melayu,
Tamil, India, dan lainnya.
Dengan tingkat perekonomian yang sangat
makmur Singapura memiliki banyak
keunggulan dari negara-negara tetangganya,
termasuk Indonesia.
2) Peringkat Korupsi Singapura di dunia
Kemakmuran dan kemajuan Republik
Singapura tidak terlepas dari komitmen rakyat
dan pemerintahannya untuk mencegah dan
memberantas korupsi.
Hal ini terlihat dari hasil survey Lembaga
Transparansi Internasional yang memberikan
peringkat ke-5 dunia untuk Singapura dengan
Skor 86 pada tahun 2013, peringkat ke-5
dengan skor 87 pada tahun 2012, peringkat
ke-5 dengan skor 92 pada tahun 2011, dan
peringkat ke-3 dengan skor 93 pada tahun
2010.
Walapun terjadi penurunan skor dari tahun
2010 sampai dengan 2013, namun secara
umum, Singapura jauh lebih unggul dari
Indonesia yang berada pada peringkat ke-114
dengan skor 32 pada tahun 2013, peringkat
ke-118 dengan skor 32 pada tahun 2012,
peringkat ke-105 dengan skor 30 pada tahun
2011, dan peringkat ke-108 dengan skor 28
pada tahun 2010.
Selain dari segi perekonomian, Singapura
juga lebih unggul dari segi pencegahan dan
pemberantasan korupsi dibandingkan dengan
Indonesia dan negara-negara lain di kawasan
Asia Tenggara. Berdasarkan Indeks Persepsi
Korupsi, Republik Singapura merupakan
negara dengan peringkat paling atas dalam hal
pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3) Tujuan Penulisan Paper
Melalui paper ini, penulis mencoba
menganalisis keberhasilan Singapura menjadi
peringkat ke-5 dunia sebagai negara terbersih
yang bebas dari tindak pidana korupsi
sehingga dari analisis tersebut menghasilkan
faktor-faktor yang dapat ditiru oleh Republik
Indonesia dalam rangka melakukan upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang
sudah mengakar dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara sehingga menjadi bahaya laten
nasional yang harus segera dimusnahkan agar
menciptakan kondisi politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan ketahanan nasional yang
kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraan
Rakyat Indonesia.
1

2. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014
2. PEMBAHASAN
1) Sejarah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi di Singapura dengan
Pembentukan CPIB
Singapura memiliki lembaga pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang independen yang
didirikan oleh Pemerintah Kolonial Inggris
pada tahun 152 dengan nama Corrupt
Practices Investigation Bureau (CPIB) atau
dalam Bahasa Melayu bernama Biro
Siasatan Pencegahan Rasuah. Biro ini
diciptakan secara independen, setelah
sebelumnya terintegrasi dengan Kepolisian
Singapura dengan nama Anti-Corruption
Branch.
Pembentukan CPIB dan pemisahannya dari
Kepolisian Singapura, disebabkan oleh
kegagalan Anti-Corruption Branch of
Singapore Police Force dalam menangani
kasus korupsi pada pada era sebelum tahun
1959, setelah terungkapnya skandal pejabat
senior Kepolisian Singapura yang menerima
suap dari pedagang opium.
Hal itu membuat People’s Action Party yang
dipimpin oleh Lee Kwan Yew menyerukan
perang terhadap korupsi dengan semboyan
“No one, not even top government officials
are immuned from investigation and
pubishment for corruption”.
Setelah kemerdekaan Singapura dari Inggris,
Biro ini dipindahkan ke Kantor Perdana
Menteri dengan tugas utama melakukan
investigasi terkait korupsi dan kasus kriminal
lain yang terindikasi berhubungan dengan
korupsi.
2) Struktur Organisasi CPIB
CPIB termasuk ke dalam struktur Kantor
Perdana Menteri.
Direktur CPIB membawahi 3 (tiga)
departemen, yaitu:
(1) Departemen Operasional
Departemen ini terbagi menjadi 2 (dua)
divisi, yaitu:
a. Divisi Manajemen dan Dukungan
Operasional (semacam Tata Usaha)
b. Divisi Intelijen
(2) Departemen Hubungan Korporasi
Departemen ini terbagi menjadi 4
(empat) divisi, yaitu:
a. Divisi Keuangan dan Administrasi
b. Divisi Perencanaan, Kebijakan, dan
Hubungan Korporasi
c. Divisi Informasi dan Teknologi
d. Divisi Manajemen dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
(3) Departemen Investigasi
Departemen ini terbagi menjadi 2 (dua)
divisi, yaitu:
a. Divisi Investigasi Khusus
b. Divisi Investigasi Umum
3) Posisi CPIB dalam Struktur Pemerintahan
CPIB dalam struktur Republik Singapura
adalah sebagai lembaga independen yang
memiliki kewenangan penuh dalam
menangani kasus korupsi di Negara
Singapura.
Sesuai dengan PCA, Presiden berwenang
menunjuk direktur, deputi direktur, asisten
direktur, dan investigator istimewa yang
dianggap layak. Sehingga dalam hal ini CPIB
berada pada kendali Kepala Negara.
Sedangkan dalam melakukan aktivitasnya,
CPIB memiliki akses pelaporan langsung
kepada Perdana Menteri.
4) Kewenangan CPIB
Setelah mendirikan CPIB pada tahun 1959,
pada bulan Juni 1960 pemerintah Singapura
menetapkan Prevention of Corruption Act
(PCA) atau Undang-undang Pencegahan
Korupsi yang ditetapkan pada tahun xxx.
Undang-undang tersebut kemudian diganti
pada tanggal 1 Juli 1989 dengan nama
Corruption, Drug Trafficking and Other
Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act
atau disingkat CBA yang telah mengalami 33
kali dengan revisi paling terbarunya
diundangkan pada tanggal 1 Juli 2013.
Undang-undang tersebut pada tahun 2014 ini
berusia 25 tahun, tetapi telah mengalami
revisi sebanyak 33 kali.
Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah
Singapura untuk mengakomodasi segala
macam tindak pidana sesuai perkembangan
jamannya, sehingga hukum dapat ditegakkan
seadil-adilnya.
Secara umum CPIB memiliki kewenangan
sebagai berikut:
(1) Kekuasaan Menahan
Berdasarkan pasal 15 PCA, CPIB
memiliki Investigator Istimewa (Special
Investigator) yang ditunjuk Presiden
yang mempunyai Certificate of
2

3. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014
Appointment (semacam surat mandat)
yang memberikan kewenangan untuk
menahan seseorang yang dicurigai
sebagai koruptor tanpa harus menunggu
terbitnya surat perintah penahanan,
menyita segala barang yang melekat pada
tubuh tersangka atau berada pada lokasi
penangkapan dan tempat lain yang
diduga terkait, serta menggiring orang
yang ditangkap tersebut ke kantor CPIB
atau kantor polisi.
(2) Kekuasaan Investigasi
Berdasarkan pasal 17 PCA, Direktur dan
Special Investigator berwenang
melakukan penyidikan dengan segala
cara terkait investigasi kepolisian dan
pengaduan tipikor lainnya.
Melakukan investigasi tersangka,
keluarga tersangka dan atau lembaga
tempat tersangka bekerja dan menguji
rekaman keuangan dan transaksi lainnya.
Memanggil para saksi untuk dimintai
keterangan.
Melakukan investigasi secara
menyeluruh dan memperluas ruang
lingkupnya dalam rangka memperjelas
kasus korupsi yang sedang ditanganinya.
(3) Kekuasaan Melakukan Penyelidikan
dan Penyitaan
Berdasarkan pasal 22 PCA, Direktur
CPIB dapat menerbitkan surat tugas
untuk memerintahkan anggotanya
mendatangi setiap tempat/penggerebekan
(dengan kekerasan jika perlu) dan untuk
mencari, merebut dan menahan
dokumen, artikel atau harta benda terkait
tindak pidana korupsi, atau upaya dan
niat konspirasi/persekongkolan terkait
tindak pidana korupsi.
Jika petugas CPIB memiliki alasan untuk
percaya bahwa setiap keterlambatan
dalam memperoleh surat perintah
penggeledahan kemungkinan untuk
menggagalkan obyek pencarian, ia dapat
melaksanakan kekuasaan pencarian
tersebut di atas tanpa surat perintah
penggeledahan.
Kewenangan tersebut terus berkembang
seiring berjalannya waktu dan perkembangan
undang-undang yang telah mengalami 33 kali
revisi tersebut.
Dalam situs resminya, CPIB memperkenalkan
diri sebagai lembaga pemerintah anti korupsi
yang bekerja secara tegas, jelas, dan tanpa
keraguan menggiring semua orang yang
bertindak korup ke pengadilan tanpa
memandang status, pangkat, maupun
jabatannya.
Dalam rangka membantu menjaga integritas
pelayanan publik, CPIB berwenang
menangani kasus korupsi sektor publik dan
memberikan pengawasan lebih terhadap
aparat yang pekerjaannya rentan terhadap
risiko korupsi.
Dalam rangka mendorong praktek bisnis yang
adil, CPIB berwenang menangani kasus
korupsi sektor swasta yang biasanya
melibatkan pembayaran atau penerimaan
komisi ilegal atau suap, yang, dalam beberapa
kasus, dapat menjadi substantif.
Direktur CPIB memberikan laporan langsung
kepada Perdana Menteri dan independen
terhadap kepolisian dan lembaga
pemerintahan lain untuk mencegah intervensi
atas investigasi yang dilakukannya.
CPIB memiliki kewenangan yang setara
dengan Departemen Pertahanan Dalam
Negeri Singapura untuk melakukan
penangkapan tersangka korupsi tanpa proses
hukum terlebih dahulu.
Berdasarkan pasal 13 PCA, Ketika pelaku
korupsi dihukum, pengadilan juga
memerintahkan pembayaran sejumlah denda
yang setara dengan jumlah suap yang
diterima.
Berdasarkan CBA Bab 65, untuk memastikan
terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari
hasil korupsinya, maka pengadilan
diperbolehkan menyita kekayaan terdakwa,
jika harta kekayaan tersebut terindikasi
didapat dari hasil korupsi.
5) Definisi Korupsi Berdasarkan The
Prevention of Corruption Act
Menurut Pasal 5 PCA, seseorang melakukan
pelanggaran korupsi ketika ia, sendiri, atau
dalam hubungannya dengan orang lain:
(1) Secara koruptif meminta, menerima, atau
menyetujui untuk menerima gratifikasi
apapun untuk dirinya sendiri, atau untuk
orang lain, atau
(2) Secara koruptif memberi, janji, atau
menawarkan kepada setiap orang
3

4. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014
gratifikasi apapun, apakah untuk
kepentingan orang itu atau orang lain,
sebagai bujukan atau hadiah kepada
seseorang untuk melakukan atau menahan diri
untuk melakukan sesuatu terkait dengan
masalah atau transaksi apapun, perjanjian
maupun pengajuan penawaran.
Menurut Pasal 6 PCA, pelanggaran korupsi
terjadi ketika:
(1) Pegawai secara koruptif menerima atau
memperoleh atau menyetujui untuk
menerima atau berupaya untuk
memperoleh, dari setiap orang, untuk
dirinya sendiri atau untuk orang lain,
gratifikasi sebagai bujukan atau hadiah
untuk melakukan atau tidak melakukan
apa yang harus dilakukan, atau karena
telah melakukan atau tidak melakukan
setiap tindakan terkait tupoksi ataupun
bisnisnya, atau untuk menampilkan atau
tidak menampilkan persetujuan atau
ketidaksetujuannya terhadap seseorang
terkait tupoksi atau bisnisnya.
(2) Setiap orang secara koruptif memberikan
atau setuju untuk memberikan atau
menawarkan setiap gratifikasi kepada
pegawai sebagai bujukan atau hadiah
untuk melakukan atau tidak melakukan
yang harus dilakukan, atau karena telah
melakukan atau tidak melakukan setiap
tindakan terkait tupoksi ataupun
bisnisnya, atau untuk menampilkan atau
tidak menampilkan persetujuan atau
ketidaksetujuannya terhadap seseorang
terkait tupoksi atau bisnisnya, atau
(3) Setiap orang dengan sengaja memberikan
kepada pegawai, atau jika pegawai
tersebut secara sadar menggunakan
dengan maksud melakukan penipuan
permodalan, segala macam penerimaan,
rekening maupun dokumen lainnya
terkait permodalan, dan memuat
pernyataan palsu atau keliru atau
pembelokan dalam materi tertentu, dan
yang dengan sepengetahuannya
dimaksudkan untuk penyalahgunaan
permodalan.
Siapapun yang ditemukan bersalah karena
melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 5
atau 6 dari PCA harus bertanggung jawab
sepenuhnya dengan hukuman denda
maksimal $100,000 atau hukuman penjara
maksimal 5 tahun atau keduanya.
Menurut Pasal 26 PCA, setiap orang yang:
(1) Menolak Direktur atau aparat berwenang
untuk memasuki atau melakukan
pencarian, memberi akses ke tempat
manapun;
(2) Menyerang, menghalangi, menghambat
atau menunda aparat dalam menjalankan
tindakan berdasarkan Undang-Undang
ini, atau dalam pelaksanaan tugas apapun
yang dikenakan atau kekuasaan yang
diberikan oleh Undang-Undang ini;
(3) Gagal mematuhi permintaan resmi dari
Direktur atau pejabat apapun dalam
pelaksanaan tugasnya berdasarkan
Undang-Undang ini ; atau
(4) Menolak atau lalai untuk memberikan
informasi yang secara wajar diminta oleh
aparat dari orang yang diminta dan yang
diberi kuasa untuk memberikan
informasi tersebut,
Dinyatakan bersalah karena melakukan
kejahatan dan harus bertanggung jawab
sepenuhnya dengan hukuman denda
maksimal $ 10.000 atau hukuman penjara
maksimal satu tahun atau keduanya.
6) Pelayanan Masyarakat
masyarakat Singapura pada umumnya, pelaku
bisnis dan aparatur negara pada khususnya
dapat secara online memberikan pengaduan
atas sebuah tindakan yang berindikasi
korupsi. Atas pengaduan tersebut, pengadu
dapat memantau secara online perkembangan
atas aduannya tersebut. Selain itu dalam
rangka pencegahan CPIB juga memberikan
layanan konsultansi dan diskusi pencegahan
dengan cara memesan waktu dan tempat
terlebih dahulu secara online sebelum acara
dilaksanakan.
7) Supremasi Hukum di Singapura
Ketegasan dan wibawa hukum Republik
Singapura yang sangat teruji ini terbukti
dengan dijeratnya Direktur Biro Pusat
Narkotika Singapura Ng Boon Gay yang
sangat berpengaruh di negerinya ketika yang
bersangkutan menerima gratifikasi sex dari
pegawai rekanan kontraktor atas proyek
pengadaan teknologi informasi pada tahun
2012.
Pada pertengahan tahun 2013 Singapura
kembali diguncang skandal korupsi besar dan
memalukan ketika Wakil Direktur CPIB
4

5. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014
Edwin Yeow Seow Hiong dijerat tuntutan
penyalahgunaan anggaran sebesar $1,7 juta
atau setara Rp13,6 milyar yang digunakannya
untuk memperkaya diri dan berjudi ketika
yang bersangkutan masih menjabat sebagai
Direktur Departemen Riset Lapangan dan
Bantuan Teknis. Atas kasus tersebut yang
bersangkutan dapat dijerat hukuman penjara
seumur hidup jika terbukti bersalah.
Dua contoh penanganan kasus korupsi yang
melibatkan pejabat tinggi negara tersebut,
membuktikan bahwa supremasi hukum di
Singapura sangat kuat.
Selain pola korupsi yang merugikan keuangan
negara, terdapat contoh lain korupsi dalam
definisi tindakan kecurangan yang lebih luas,
yaitu ketika 3 wasit sepak bola asal Lebanon
yang terbukti menerima suap seks dari
sindikat judi bola Singapura. Baik ketiga
wasit maupun pemberi suap dikenakan
hukuman atas tindakan curang berupa
gratifikasi tersebut karena melakukan
konspirasi untuk mengatur hasil pada laga
Piala AFC 2013 untuk pertandingan antara
kesebelasan Tampines Rover dari Singapura
dengan East Bengal dari India. Kedua belah
pihak dianggap telah merusak sportivitas olah
raga dan melakukan tindak pidana korupsi di
Republik Singapura.
8) Sosio Kultural Masyarakat
Singapura merupakan negara di kawasan
Semenanjung Malaka yang mayoritas
penduduknya adalah peranakan Cina, dan
hanya sebagian penduduk asli Melayu,
sedangkan sisanya adalah pendatang dari
Gujarat dan Timur Tengah, Eropa, dan
lainnya.
Dengan komposisi demikian, kebudayaan
berbangsa di negara multi-etnis ini sangat
dipengaruhi oleh tradisi Cina.
Budaya orang Cina yang giat bekerja dan
disiplin dalam mengelola perekonomian,
menjadikan Singapura sebagai negara yang
sangat berkomitmen menjaga akuntabilitas
keuangannya.
Walaupun kebudayaan Cina mengedepankan
bisnis kongsi keluarga yang berarti memiliki
risiko nepotisme yang kuat, namun
transparansi dan akuntabilitas menjadi hal
yang lebih diutamakan. Dengan demikian
masyarakat Singapura dapat memilah
penerapan budaya Cina yang tidak boleh
dilakukan ketika di dalamnya terdapat konflik
kepentingan.
9) Komitmen Pemerintah Singapura
Demokrasi di Singapura bukanlah yang
terbaik di dunia, hal ini disebabkan pengaruh
kebudayaan kongsi bisnis ala Cina yang
mengedepankan kekeluargaan (nepotisme).
Pemerintahan yang berkuasa merupakan hasil
dari kaderisasi rezim sebelumnya. Tentunya
implementasi demokrasi menjadi sangat
rendah dalam hal kehidupan bernegara.
Namun demikian Kualitas birokrasi
Singapura sangat efisien, efektif, bersih dan
memudahkan tumbuhnya dunia usaha.
Transparansi dalam pelayanan sektor publik
dan penegakan hukum dapat membangun
akuntabilitas dan mencegah tindakan koruptif.
10) Perbandingan antara Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di Singapura dan
Indonesia
(1) Tinjauan atas Pengertian Korupsi
Undang-undang Pencegahan Korupsi
(PCA) di Singapura memberikan definisi
yang sangat luas terhadap kata
“Korupsi”. Tindak pidana korupsi di
Singapura tidak hanya terkait pada hal-
hal yang merugikan keuangan negara,
namun lebih luas sebagai tindakan
kecurangan (fraudulence) yang bisa
mengakibatkan kerugian baik negara,
masyarakat umum, maupun swasta.
Dengan demikian CPIB mempunyai
kewenangan luas untuk menangani kasus
korupsi dalam definisi yang lebih
komprehensif tersebut.
Sedangkan Undang-undang
Pemberantasan Tipikor di Indonesia
masih memiliki ruang lingkup yang
sempit atas definisi korupsi, yaitu sebatas
pada hal-hal terkait merugikan keuangan
negara. Sehingga KPK pada saat ini
hanya menangani permasalahan korupsi
yang merugikan keungan negara.
Sehingga terdapat kewenangan yang
berbeda antara CPIB dengan KPK.
(2) Tinjauan Kewenangan
Pelimpahan kewenangan yang jelas dari
Kepolisian Singapura kepada CPIB
menjadi modal utama independensi CPIB
terhadap penegakan hukum terkait
korupsi. Sehingga lebih independen dan
tidak terjadi tumpang tindih penindakan.
5

6. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014
Sedangkan di Indonesia, kewenangan
penanganan kasus tindak pidana korupsi
berada pada 3 (tiga) institusi yaitu
Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Hal ini
disebabkan masih terdapat unsur politis
tarik ulur konflik kepentingan antar
pihak.
Kejaksaan dan Kepolisian sebagai
lembaga resmi amanat konstitusi (UUD
1945) memiliki kewenangan penyidikan
kasus tindak pidana korupsi sesuai
Undang-undang pendirian kedua lembaga
tersebut. Ketika tingkat kepercayaan
masyarakat dan pemerintah menurun atas
kinerja pemberantasan korupsi melalui
Aparat Penegak Hukum tersebut, maka
Pemerintah berinisiatif membentuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
yang mengambil alih sebagian tupoksi
kedua APH tersebut yaitu untuk
melakukan penanganan kasus tindak
pidana korupsi secara efektif dan efisien.
Namun pembentukan KPK tersebut tidak
mencabut kewenangan kedua APH
tersebut dalam menangani kasus tindak
pidana korupsi. Sehingga seringkali
terjadi perselisihan paham di antara tiga
lembaga tersebut.
(3) Tinjauan Visi dan Misi Pembentukan
Lembaga Anti Korupsi
Pemerintah Singapura dalam melakukan
pencegahan dan pemberantasan korupsi
menitikberatkan pada penciptaan iklim
investasi dan usaha yang bebas suap dan
beretika, serta berorientasi pada
keberpihakan terhadap kegiatan
pembangunan ekonomi nasional. Arah
pemberantasan korupsi disesuaikan
dengan kebijakan utama pemerintah.
Sedangkan langkah reguler yang sudah
dilakukan pemerintah antara lain
penyederhanaan prosedur administrasi,
menghilangkan berbagai pungutan, dan
menghukum pihak yang terkait kasus
suap, mereviu legal framework secara
periodik dan menganalisa kebutuhan
amandemen yang disesuaikan dengan
situasi dan kondisi terkini, serta
meningkatkan gaji pegawai negeri setara
dengan gaji karyawan swasta.
Dalam hal ini Pemerintah Indonesia
melakukan upaya yang sama dengan
Singapura.
3. SIMPULAN
Singapura telah memulai memberantas korupsi
semenjak era sebelum mendapatkan kemerdekaan
dari Inggris. Kepolisian Singapura yang merasa
gagal melakukan pemberantasan dan pencegahan
tindak pidana korupsi pada masa itu dengan besar
hati menyadari kesalahan, dan mempersilahkan
pemerintah untuk mendirikan sebuah lembaga
independen yang khusus menangani korupsi
bernama CPIB.
Undang-undang Pencegahan Korupsi di Singapura
memberikan definisi yang luas dan komprehensif
atas pengertian korupsi. Dengan demikian segala
kecurangan dapat diindikasikan ke dalam ranah
tindak pidana korupsi.
Komitmen Pemerintah Singapura dalam
supremasi hukum terlihat nyata dari 33 kali
amandemen Undang-undang agar peraturan
tersebut sesuai dengan perkembangan jaman dan
mengakomodasi segala tindak pidana korupsi.
Pihak aparat penegak hukum di Singapura secara
kompak menjalankan amanat undang-undang,
sehingga penegakan hukum sangat efisien dan
efektif tanpa memandang bulu.
DAFTAR REFERENSI
[1] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami
Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami
Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi
Pemberantasan Korupsi.
[2] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2013. Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Program
Anti Korupsi Tahun 2013. Jakarta: BPKP.
[3] Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi
Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jakarta. 2006. Komisi Anti Korupsi di Luar
Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong,
Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya, dan
Tanzania). Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi.
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Corrupt_Practices_In
vestigation_Bureau
[6] http://app.cpib.gov.sg/
[7] http://analisis.news.viva.co.id/news/read/438990--
singapura-tidak-mentolerir-tindakan-korupsi-
[8] http://nasional.news.viva.co.id/news/read/464042-
kenapa-indeks-persepsi-korupsi-singapura-yang-
teratas-di-asia
[9] http://internasional.kompas.com/read/2013/07/29/
1019158/.Wakil.Ketua.KPK.Singapura.Terjerat.K
orupsi
[10] http://news.detik.com/read/2012/10/05/114713/20
55367/1148/kisah-cecilia-dan-skandal-gratifikasi-
seks-di-singapura?9922032
6

7. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014
[11] http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/intern
asional-2/13/06/10/mo64g4-singapura-hukum-
tiga-wasit-penerima-suap-seks
7