Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bagian dari KKN dan contoh kasusnya di Indonesia. Dokumen tersebut juga menjelaskan penyebab terjadinya korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui strategi preventif, detektif, dan represif.

1. Korupsi
korupsi adalah salah satu tindakan negatif yang termasuk dalam KKN, berikut
pengertian dari kepanjangan KKN yang saya ketahui :
kolusi : dengan wewenang dan jabatannya bekerja sama dalam hal negatif dengan
tujuan menguntungkan pribadi, kelompok, maupun orang lain
nepotisme : dengan wewenang dan jabatannya memberikan kemudahan kepada
pihak-pihak yang memiliki hubungan psikologis yang tidak kompeten untuk
mendapat kemudahan dalam mengisi jabatan yang dianggap strategis juga untuk
kepentingan pribadi atau kelompok.
Korupsi disini merupakan penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu pelaku
korupsi ini biasanya merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan dalam
suatu instansi maupun organisasi. Contohnya bisa kita lihat sendiri pada banyak
kasus yang terjadi di Indonesia. Biasanya koruptor tersebut merupakan pejabat
negara atau instansi yang memiliki kewenangan tertentu. Terjadinya korupsi bisa
terjadi karena beberapa hal, antara lain:
a. Konflik Kepentingan : Hal ini sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, di
antaranya bisnis pelat merah atau bisnis pejabat dan keluarga beserta kroni
mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga
pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun.
b. Penyuapan : Praktek-praktek penyuapan sesungguhnya banyak terjadi dalam
dunia bisnis di sekitar kita. Penyuapan biasanya dilakukan agar dapat
menghindari prosedur atau birokrasi yang terkesan berbelit-belit. Penyuapan
ada berbagai macam bentuknya. Kickback meruapkan salah satu bentuk
penyuapan dimana penjual menyerahkan sebagian dari hasil penjualannya.
Prosentase yang diserahkan itu bisa diatur dimuka atau diserahkan
sepenuhnya kepada penjual. Dalam hal terakhir, apabila penerima kickback
mengganggap kickback yang diterimanya terlalu kecil maka dia akan
mengalihkan bisnisnya ke rekanann yang mampu memberi kickback yang
lebih tinggi.
c. Illegal Gratuities : pemberian arau hadiah yang merupakan dalam bentuk
terselubung atau sering disebut juga sebagai gratifikasi.
Fraud atau kecurangan adalah sebuah kerugian yang dialami oleh tiap
perusahaan atau organisasi. Fraud dapat diartikan sebagai kecurangan. Dalam hal

2. ini kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh sorang karyawan biasa,
maupun manajer yang memiliki kedudukan tinggi dalam sebuah organisasi.
Bagaimana cara untuk dapat mengurangi tindak korupsi dan penipuan di segala
aspek kehidupan?
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di
Indonesia, antara lain sebagai berikut :
a. Upaya pencegahan (preventif).
 Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan
pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal,
informal dan agama.
 Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan
teknis.
 Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan
memiliki tang-gung jawab yang tinggi.
 Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada
jaminan masa tua.
 Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang
tinggi.
 Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung
jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
 Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang
mencolok
 Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi
pemerintahan mela-lui penyederhanaan jumlah departemen beserta
jawatan di bawahnya.
b. Upaya penindakan (kuratif).
 Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti
melanggar dengan dibe-rikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak
terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang
dilakukan oleh KPK :
o Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk
Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
o Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia
diduga melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen
keimigrasian.

3. o Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway
pada Pemda DKI Jakarta (2004).
o Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang
merugikan keuang-an negara Rp 10 milyar lebih (2004).
o Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas
preshipment dan placement deposito dari Bank Indonesia
kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).
o Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit
BPK (2005).
o Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
o Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara
Probosutedjo.
o Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai
tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang
diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).
o Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).
c. Upaya Edukasi Masyarakat
 Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan
kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
 Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
 Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari
pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
 Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang
penyelenggaraan peme-rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
 Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan
berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan
masyarakat luas.
 Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terdiri oleh :
o Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-
pemerintah yang meng-awasi dan melaporkan kepada publik
mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan
orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi
me-lalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan
praktik korupsi. ICW la-hir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di
tengah-tengah gerakan reformasi yang meng-hendaki
pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.

4. o Transparency International (TI) adalah organisasi internasional
yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di
Jerman sebagai organisasi nirlaba se-karang menjadi organisasi
non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang
demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah
Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) In-donesia 2004 menyatakan
bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul
Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI
pada 2005, In-donesia berada di posisi keenam negara terkorup
di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan,
Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, ser-ta hanya
lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia,
Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia
adalah negara terbebas dari korupsi.
Cara Memberantas Tindak Pidana Korupsi
1. Strategi Preventif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal
yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi
harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab
korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan
peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak
dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya
korupsi.
2. Strategi Deduktif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar
apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut
akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-
akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar
pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem- sistem
tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan
sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan
adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu
politik dan sosial.
3. Strategi Represif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk
memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada
pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses
penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan

5. penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan
di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan
secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara
terintregasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai
dengan strategi yang hendak dilaksanakan.
DAFTAR PUSTAKA :
http://agnisnovianinoor.blogspot.co.id/2017/06/forum-10-minggu-ke-13-apa-
itu.html