BAB VIII                                              PENDIDIKAN ANTI KORUPSIA. Latar Belakang      Hampir sulit menemukan...
inisiatif dalam lingkup ASEAN Security Community, dan inisiatif-inisiatif lainnya yang dapat memajukan kepentingan Indones...
Pemerintah Indonesia. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Menko Wasbang tentang menghapus KKN dari perekonomianNasiona...
Deterrence effect yang minim. Empat akar masalah diatas merupakan halangan besar pemberantasan korupsi. Tapi, darikeempat ...
Disamping itu masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak transparan, terbuka dan akuntabel juga memberikanpel...
Langkah-langkah untuk menemukenali hambatan dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan dalam Rapat KoordinasiPengawasan T...
Penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan praktek pendidikan anti-korupsi sudah dilaksanakan di negara bekaskomuni...
Pada intinya sebuah tindakan bisa dikatakan tindakan korupsi meliputi perbuatan/tindakan sebagai berikut:1.       Melawan ...
9.      Perorangan      Kondisi hukum yang multi tafsir membuka peluang korupsi dari berbagai pihak. Dalam konteks desentr...
Terdapat kesenjangan umum dalam program penanganan anti korupsi yaitu:1. Kepemimpinan: para pejabat di tingkat atas lembag...
Salah satu upaya untuk memberikan pemahama terhadap pelajar adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi yangdapat dil...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab viii pak

1,398 views

Published on

pendidikan anti korupsi

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab viii pak

  1. 1. BAB VIII PENDIDIKAN ANTI KORUPSIA. Latar Belakang Hampir sulit menemukan orang jujur di bumi pertiwi saat ini. Kejujuran merupakan barang langka dan kalaupun adatentu banyak orang yang tidak menyukainya, karena orang jujur dirasakan merugikan anggota atau kelompoknya. LembagaTransparency International (2007) melansir Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada diurutan ke 143 dengan nilai 2,3.Skor tersebut mengalami penurunan 0,1 dibandingkan tahun 2006 dengan nilai 2,4. Hal itu berarti bahwa tingkat pemberantasankorupsi di Indonesia menurun. Sebagai catatan semakin rendah nilai IPK berarti semakin tinggi tingkat korupsi dalam rentangindeks 0 (sangat korup) dan 10 (sangat bersih). Nilai 2,3 tersebut membuat Indonesia masuk dalam daftar negara yangdipersepsikan terkorup di dunia bersama 71 negara yang nilainya di bawah 3. Dalam peringkat dunia, Indonesia tergolong limabesar, sementara di lingkup Asia menempati posisi kedua setelah Filipina. Selanjutnya pada tahun 2009, Lembaga Transparency International (Corruption Perception Index) , menempatkanIndonesia dalam nilai 2,8. Nilai ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnismaupun pengamat/analis negara. Bahkan tahun 2010 nilai Corruption Perception Index Indonesia tidak bergeser dari tahun lalumasih pada nilai 2,8 dan menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 178 negara terkorup di dunia. Nilai yang sangat rendahini juga menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi di Indonesia belum / masih jauh dari berhasil sehingga komitmenpemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Dua belas tahun setelah gerakan reformasi 1998 berlalu, tampaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadapterciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) belum dapatterealisasikan dengan baik. Alih-alih mencegah dan memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan olehpenyelenggara negara, anggota legislatif dan pihak-pihak lain dengan modus dan cara-cara yang lebih sistemik denganmelibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat seperti aparatur negara yang mestinya dipercaya melakukan penegakanhukum terhadap tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, berjalan seiring dengandibentuknya perangkat pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Masyarakat sangat menaruh harapan pada dualembaga tersebut untuk mempercepat penanganan dan eksekusi kasus-kasus tindak pidana korupsi skala besar serta menjadiperhatian masyarakat. Namun tuntutan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi tersebut belum dapat diselesaikan secaraoptimal. Masalah rendahnya profesionalisme (kualitas) aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) masih menjadimerupakan kendala yang pertama dan utama. Dampaknya banyak sering terjadi penghentian kasus korupsi dengan SP3 (SuratPerintah Penghentian Penyidikan) atau pembebasan terdakwa kasus korupsi dengan alasan belum cukupnya alat bukti yangdiajukan. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, Pemerintah Indonesia melalui Kabinet Indonesia Bersatu telahmenempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secaraberkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebutmerupakan cerminan seutuhnya dari kehendak masyarakat luas agar Pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan konkritterhadap perilaku dan tindak koruptif di segala tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komitmen tersebut ditujukanuntuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan kokoh, dan mewujudkan masyarakat yang adildan makmur. Komitmen bangsa dan negara Indonesia dalam memberantas korupsi memerlukan kerjasama yang erat danberkesinambungan antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dan semua elemen masyarakat. Di samping itu, Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi.Kerjasama Internasional yang telah dan akan dilakukan antara lain berupa pertukaran informasi, ekstradisi, bantuan hukumtimbal balik dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri. Masyarakat internasionaltermasuk Indonesia bersama-sama berkomitmen untuk tidak memberikan perlindungan (deny safe havens) bagi para koruptordan aset mereka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk memajukan kerjasamainternasional dalam kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (UN Convention Against Corruption) danKonvensi PBB Tentang Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisir (UN Convention on Transnational Organised Crime), 139
  2. 2. inisiatif dalam lingkup ASEAN Security Community, dan inisiatif-inisiatif lainnya yang dapat memajukan kepentingan Indonesiasecara berkesinambungan. Dalam melaksanakan kerjasama Internasional di bidang pemberantasan korupsi didasarkan pada prinsip-prinsip salingmenghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa serta hukum internasional yang berlaku, denganmemperhatikan kebutuhan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku. Kerjasama internasionaltersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 55 danPasal 56 Piagam PBB. Konvensi PBB Menentang Korupsi telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober2003 dan Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat internasional telah menandatangani konvensi ini pada tanggal 18Desember 2003. Sebagai kelanjutan konvensi ini, PBB telah menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai hari internasionalpertama anti korupsi. Sebagai konsekuensi bagi negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia akan ikutmendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki melakukan langkah-langkah konkrit pemberantasaan korupsi.Sebagai perwujudan komitmen tersebut Pemerintah Indonesia memutuskan untuk merancang, mengembangkan danmelaksanakan sebuah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. RencanaAksi Nasional ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun program pemberantasan korupsi dan mensinergikan berbagaiupaya nasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.B. Definisi Korupsi Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokham menyebutkan bahwa korupsi ada ketikaorang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Menurut Onghokham pemisahan keuangantersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik moderndikenal. Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorangpejabat negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul di Barat setelah adanya Revolusi Perancis dan di negara-negara Anglo Sakson, seperti Inggris danAmerika Serikat yang timbul pada permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi,khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindak korupsi. Demokrasi yang muncul di akhir abad ke-18 di Baratmelihat pejabat sebagai orang yang diberi wewenang atau otoritas (kekuasaan), karena dipercaya oleh umum. Penyalahgunaandari kepercayaan tersebut dilihat sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan. Konsep demokrasi sendirimensyaratkan suatu sistem yang dibentuk oleh rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Konsep politik semacam itu sudah barang tentu berbeda dengan apa yang ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dalamkonsep kekuasaan tradidonal raja atau pemimpin adalah negara itu sendiri. Ia tidak mengenal pemisahan antara raja dengannegara yang dipimpinnya. Seorang raja atau pemimpin dapat saja menerima upeti dari bawahannya atau raja menggunakankekuasaan atau kekayaan negara guna kepentingan dirinya pribadi atau keluarganya. Perbuatan tersebut tidak dianggap sebagaikorupsi, kekuasaan politik yang ada di tangan raja bukan berasal dari rakyat dan rakyat sendiri menganggap wajar jika seorangraja memperoleh manfaat pribadi dari kekuasaannya tersebut. Pengertian korupsi dalam arti modern baru terjadi saat muncul konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dansebagian pejabat. Seorang raja tradisional tidak dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalahnegara itu sendiri. Namun secara tidak sadar sebenarnya konsepsi tentang anti korupsi sudah ada sejak lama, bahkan sebelumpemisahan kekuasaan politik secara modern dikenal. Justru dimana tidak adanya pemisahan antara keuangan dari raja/pejabatnegara dengan negara itulah yang memunculkan konsepsi anti korupsi. Dengan demikian korupsi dapat didefiniskan sebagaisuatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentinganpribadi atau perorangan. Akan tetapi praktek korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui di tengah masyarakat tanpaharus melibatkan hubungan negara. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanyamenyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorangadministrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupunasing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadidapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi. Definisi ini hampir sama artinya dengan definisi yang dilontarkan oleh 140
  3. 3. Pemerintah Indonesia. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Menko Wasbang tentang menghapus KKN dari perekonomianNasional, tanggal 15 Juni 1999, pengertian KKN didefinisikan sebagai praktek kolusi dan nepotisme antara pejabat denganswasta yang mengandung unsur korupsi atau perlakuan istimewa. Sementara itu batasan operasional KKN didefinisikan sebagaipemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukumyang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya. Bentuk fasilitas istimewa tersebut meliputi:1. Pelaksanaan pelelangan yang tidak wajar dan tidak taat azas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dalam rangka kerjasama pemerintah/BUMN/ BUMD dengan swasta.2. Fasilitas kredit, pajak, bea masuk dan cukai yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau membuat aturan/keputusan untuk itu secara eksklusif.3. Penetapan harga penjualan atau ruislag yang menyimpang. Suatu analisa menarik dilontarkan oleh John Girling bahwa korupsi sebenarnya mewakili persepsi yang normatif dariekses kapitalisme, yaitu kulminasi dari proses yang sistematik dari praktek kolusi yang terjadi diantara elite politik dan pelakuekonomi, yang melibatkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi (swasta). Dengan kata lain, korupsi terjadi pada saatpelaku ekonomi mencoba memanfaat kekuasaan yang dimiliki oleh elite politik untuk mengejar keuntungan (profit), di luarproses yang sebenarnya. Sementara elite politik sendiri memanfaatkan hubungan tersebut untuk membiayai dirinya sendiri ataubahkan membiayai praktek politik yang dilakukannya. Konsep demokrasi modern dan kapitalisme telah melahirkan kontradiksi antara kepentingan birokrasi pemerintahan yangharus melayani kepentingan umum dengan perkembangan dan intervensi kepentingan pasar. Di satu sisi, dengan mandat atasnama rakyat yang diperoleh oleh sistem pemerintahan demokratik, maka ia harus mengedepankan kepentingan rakyat secaraumum. Sementara perkembangan kapitalisme, yang juga berkepentingan terhadap birokrasi modern, berbanding terbalik dengankepentingan umum. Akumulasi modal yang menjadi logika dasar dari kapitalisme mengharuskan adanya kontrol pasar dan jalurdistribusi. Maka untuk meraih kepentingan tersebut tak jarang para pengusaha menggunakan jalur birokrasi publik untukkepentingan mereka. Inilah yang dikenal sebagai kolusi, yang merupakan bentuk akomodasi normal antara kepentingan politikdan ekonomi. Kolusi merupakan bentuk pra-kondisi dari korupsi. Sudah barang tentu pelaku ekonomi memperoleh manfaatkeuntungan ekonomi dari hubungan tersebut. Sementara para elite politik memperoleh keuntungan untuk membiayaikepentingankepentingan politik yang akan mereka raih. Bagaimana korupsi itu dipraktekkan? Menurut Onghokham ada dua dimensi dimana korupsi bekerja. Dimensi yangpertama terjadi di tingkat atas, dimana melibatkan penguasa atau pejabat tinggi pemerintahan dan mencakup nilai uang yangcukup besar. Para diktator di Amerika Latin dan Asia Tenggara misalnya berhasil mengumpulkan uang jutaan dollar darisumber alam dan bantuan luar negeri. Sementara itu dalam dimensi lain, yang umumnya terjadi di kalangan menengah danbawah, biasanya bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau orang banyak. Korupsi yang terjadi di kalanganmenengah dan bawah acap menghambat kepentingan kalangan menengah dan bawah itu sendiri, sebagai contoh adalahberbelitnya proses perizinan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), proses perizinan diimigrasi, atau bahkan pungutan liar yang dilakukan oleh para polisi di jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan bisnis, dan lainsebagainya. Sejarah sendiri mencatat bahwa Perang Diponegoro, yang terjadi pada tahun 1825-1830, muncul akibat protes rakyatterhadap perbuatan pejabat-pejabat menengah, seperti Demang atau Bekel, dalam soal pungutan pajak, pematokan tanah untukjalan tol, dan khususnya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh para pejabat yang bertanggungjawab terhadap pintu gerbangtol. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emasyang lain. Punya harta segudang, ingin punya pulau pribadi. Opportunity terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinyakorupsi. System pengendalian tak rapi, yang memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan. Mudah timbul penyimpangan. Saatbersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsimenganga lebar. Need berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu saratkebutuhan yang tak pernah usai. Exposes berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidakmembuat jera sang pelaku maupun orang lain. 141
  4. 4. Deterrence effect yang minim. Empat akar masalah diatas merupakan halangan besar pemberantasan korupsi. Tapi, darikeempat akar persoalan korupsi tersebut, semuanya berpusat pada sikap rakus dan serakah. Sistem yang bobrok belum tentumembuat orang korupsi. Kebutuhan yang mendesak tak serta-merta mendorong orang korupsi. Hukuman yang rendah bagipelaku korupsi belum tentu membikin orang lain terinspirasi ikut korupsi. Pendeknya, perilaku koruptif bermula dari sikapserakah yang akut. Adanya sifat rakus dan tamak tiada tara. Korupsi, menyebabkan ada orang yang berlimpah, ada yangterkuras, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang mengikis, ada yang habis. Korupsi paralel dengan sikap serakah.C. Pemberantasan Korupsi di Indonesia Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambahpada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utamapelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan Pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citraPemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat,ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikanyang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Pada tataran perekonomian mikro, dampak yang ditimbulkan oleh korupsi ialah: 1) semakin menurunnya kualitas tarafhidup rakyat; 2) semakin sulitnya upaya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi; 3) semakin meningginya polapengeluaran masyarakat; 4) semakin buruknya tingkat kesehatan masyarakat lantaran semakin menurunnya pola pengeluarankonsumsi untuk kesehatan; dan 5) semakin menurunnya kinerja sektor-sektor produksi, distribusi dan industri. Sedangkan padatataran perekonomian makro, korupsi melahirkan dampak-dampak yang hebat, yakni: 1) semakin merosotnya pertumbuhanekonomi nasional; 2) semakin tingginya tingkat inflasi; 3) semakin rendahnya kinerja investasi nasional; 4) semakin merosotnyanilar tukar mata uang Rupiah; dan 5) semakin rendahnya kinerja perbankan nasional Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957 sebenarnyamemperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidanamaterial maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Walaupun demikian, masih didapati kelemahan yang dapatdisalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya , instrumen normatifternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengansikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadapperilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisifdan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal. Sebagai contoh di bidang pelayanan publik, biaya ekstra atau pungutan liar merupakan gambaran sehari-hari yang umumterlihat pada kantor-kantor pelayanan masyarakat. Masyarakat dapat melihat dengan kasat mata dan merasakan praktik korupsiyang semakin marak dan meluas. Laporan dan pengaduan pun banyak mengalir dari masyarakat. Melalui survei yang dilakukanoleh Lembaga Studi Pembangunan Kebijakan dan Masyarakat pada tahun 1999/2000, ditemukan bahwa terdapat 4 (empat)sektor pelayanan publik yang memungut biaya tidak resmi yaitu: sektor perumahan, industri dan perdagangan, kependudukandan pertanahan. Dalam sektor-sektor tersebut, antara 56–70 persen pegawainya dituding menerima suap oleh para respondenyang merupakan rekan kerjanya sendiri. Namun sayangnya berbagai praktik korupsi yang dilakukan oleh aparat pelayananpublik seringkali tidak ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi bagi oknum pelakunya. Selain itu, korupsi juga banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan danpembelanjaan uang negara. Diperkirakan terjadi kebocoran sebesar 30% dari Belanja Negara tahun 2003 yang berjumlah Rp.118 trilyun. Hal ini terutama disebabkan oleh sistem penerimaan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan danakuntabel, terutama pada sektor-sektor yang rawan korupsi seperti perpajakan dan bea-cukai, serta sektor-sektor dengananggaran pengeluaran negara terbesar seperti sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum dan perhubungan. Surveiyang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa lembaga pemerintah harusmengeluarkan biaya untuk mendapatkan alokasi anggaran. Hal tersebut merupakan kerugian bagi masayarakat, karena baiksecara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi kinerja pelayanan publik dari lembaga-lembaga pelayanan publik. 142
  5. 5. Disamping itu masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak transparan, terbuka dan akuntabel juga memberikanpeluang terjadinya tindak pidana korupsi. Namun penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini tidak didukung oleh:1. Adanya kehendak Pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perwujudan kehendak Pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi.2. Adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak (action plan) dalam memberantas korupsi. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN–PK) Tahun 2004-2009 merupakan perwujudan adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak dalam memberantas korupsi.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk menanggulangi korupsi. Karena itu, perlu menyiapkan penerapan TI dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.4. Pemanfaatan “single identification number” untuk setiap urusan masyarakat. Karena itu, perlu menyiapkan penerapan “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang diharapkan mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat.5. Peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, duplikasi, dan bertentangan, sementara beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi alpa untuk diatur. Karena itu, perlu untuk berupaya menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pengawasan atas pelayanan publik serta melakukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan internal instansi pemerintah. Korupsi selain terkait dengan aturan normatif yang lemah, sikap dan perilaku juga disebabkan karena lemahnya sistemmanajemen sumber daya manusia dari penyelengara pemerintahan, mulai dari sistem sistem rekrutmen, karir dan promosi danpenilaian kinerja sampai kepada remunerasinya. Cukup banyak contoh birokrasi nepotisme dalam sistem rekrutmen, karir danpromosi pegawai negeri sipil yang merupakan bibit-bibit korupsi yang berkembang dalam setiap lini pemerintahan sampaidengan saat ini. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi Pemerintah juga disebabkan karena sistem pendidikan yang kurangmenggugah kesadaran dan tanggung untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didiktentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya. Praktik korupsi yang diperoleh oleh anak didik terlihat denganmembayar sejumlah uang kepada guru untuk memperoleh nilai yang baik, dan perbuatan tersebut akan diulangi kembali apabilaberada dalam posisi yang sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Rendahnya pendidikan masyarakat juga dapat menjadifaktor yang mengkondisikan praktik korupsi di dalam masyarakat. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkanmasyarakat seringkali menjadi sasaran empuk birokrasi negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan publik. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatanpidana terkait tindak pidana korupsi versi Pasal 2 ayat (1). Faktor pemberatan dimaksud ialah: 1) tindak pidana korupsidilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya; 2) tindak pidana korupsi dilakukanterhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional; 3) tindak pidana korupsi dilakukan terhadapdana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas; 4) tindak pidana korupsi dilakukanterhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; atau 5) tindak pidana korupsi dilakukansebagai pengulangan tindak pidana. Dari sudut kualifikasi pelaku dalam korupsi terkait suap-menyuap sebagaimana dinyatakan dalam Pasal-pasal di atas,terdapat 5 (lima) tipe pelaku korupsi aktif (suapmenyuap), yaitu: 1) orang, yang mencakup orang perseorangan dan korporasi, 2)pegawai negeri, 3) penyelenggara negara, 4) hakim dan 5) advokat. Dengan adanya ketentuan tersebut semakin sempit ruangberkilah dan berkelit orang-orang yang terlibat peristiwa korupsi, di mana seringkali perihal posisi pasif orang bersangkutan danperihal bukan pegawai negeri dijadikan celah untuk lari dari jeratan hukum. Upaya mempersempit ruang gerak aktor korupsi itujelas bertujuan demi terwujudnya efektivitas hukum yang optimal sehingga program pemberantasan korupsi yang dijalankanmampu mencapai hasil yang diharapkan rakyat, yakni masyarakat bangsa yang nir-korupsi 143
  6. 6. Langkah-langkah untuk menemukenali hambatan dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan dalam Rapat KoordinasiPengawasan Tingkat Nasional di Bali pada bulan Desember 2002 yang menyepakati bahwa penanganan korupsi selama inimenghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokkan menjadi:1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-tutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positip dengan berbagai penyimpangan dan inefesiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih adanya ”sikap sungkan” dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penekan hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman. Berdasarkan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berpeluang KKN periode 1999 sampai dengan 2003 oleh Kementerian PAN disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasalnya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan.4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparant dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistim kepegawaian diantaranya sistim rekrutmen, rendahnya ”gaji formal” PNS, penilaian kinerja, reward and punishment.D. Pendidikan Anti Korupsi Dalam jangka panjang (long term) keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanyabergantung pada aspek penegakan hukum (law enforcement) belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan yaknipendidikan anti-korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan fenomena global. Dikatakan demikian karena sebagian besarnegara di dunia mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan bahkan Afrika sudah melaksanakan praktek pendidikanantikorupsi. 144
  7. 7. Penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan praktek pendidikan anti-korupsi sudah dilaksanakan di negara bekaskomunis di kawasan Eropa Timur seperti Polandia, dan Hungaria. Tidak ketinggalan pula negara-negara di Afrika sepertiNigeria juga sudah mempraktekkan pendidikan anti-korupsi. Di Indonesia istilah pendidikan anti-korupsi relatif baru karenabelum banyak yang mengenalnya. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada bagian kurikulumnasional mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara eksplisit istilah pendidikan anti korupsi tidak disebutkan. Olehkarena itu, pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai inovasi pendidikan. Hal ini sesuai dengan dinamika masyarakat,dari masyarakat yang otoritarian dengan ciri ketertutupan menuju masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaandan kejujuran. Dengan demikian bangunan masyarakat Indonesia masa depan yang bercorak demokratis hendaknya tidak dapatdipisahkan dengan mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Justru mata pelajaran pendidikan anti korupsi akan gayut denganupaya pembentukan tatanan masyarakat yang demokratis yang salah satu cirinya adalah mengutamakan kejujuran. Menurut Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan anti-korupsi adalah:1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Manfaat jangka panjangnya barangkali menyumbang pada keberlangsungan Sistem Integrasi Nasional dan programantikorupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi (Kesuma,2004). Dalam pandangan Harmanto dan Suyanto (2005) materi pendidikan anti korupsi di sekolah antara lain adalah: 1) apa dandi mana korupsi itu; 2) isu moral; 3) korupsi dan hak asasi manusia; 4) memerangi korupsi; 5) korupsi dan ekonomi pasar; 6)korupsi dan hokum; 7) korupsi dan masyarakat demokrasi.E. Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2004–2007, strategi-strategi yangdigunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia, mulai dari kelembagaan (internal) sampai pada peran serta masyarakat.1. Strategi Pembangunan Kelembagaan Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pembangunan kelembagaan ini adalah terbentuknya suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang efektif.2. Strategi Penindakan Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penindakan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Langkah ini adalah langkah advokatif dan sering digunakan oleh lembaga-lembaga anti korupsi dalam memeberantas korupsi. Strategi ini lebih fokus pada level peradilan dan merupakan wilayah yang beresiko tinggi untuk disentuh oleh publik secara luas.3. Strategi Pencegahan Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pencegahan ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Dalam strategi ini pihak yang lebih banyak dilibatkan adalah pemerintah, penegak hukum, legislative, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komisi pengawasan dan tidak melibatkan publik umum, seperti peningkatan efektifitas sistem pelaporan kekayaan, penyelenggara Negara, penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi, penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi. Sistem seperti ini harus terbentuk dan bersinergis secara baik.4. Strategi Penggalangan keikutsertaan Masyarakat Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Dan hal ini yang akan diperkuat dalam aktifitas kampanye anti korupsi dan penggerakan masyarakat seperti skema yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dalam strategi ini, yang merupakan objek, pelaku dan pihak-pihak yang terlibat adalah multi-stakeholder yaitu masyarakat umum, ormas, akademisi, pemerintah dan LSM. Dengan metode kampanye dalam bentuk music dan hiburan maka, semua elemen dapat terlibat dan bergerak. 145
  8. 8. Pada intinya sebuah tindakan bisa dikatakan tindakan korupsi meliputi perbuatan/tindakan sebagai berikut:1. Melawan hukum, yakni tidak taat kepada aturan dan tata laksana hukum yang ada di Indonesia.2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan orang banyak dengan cara yang tidak sesuai aturan3. Merugikan keuangan negara dengan berdalih apapun. Ada perbedaan opini antara aparat dan beberapa teman. Kalau aparat sampaikan jika tidak terpenuhi ketiga-tiganya makaorang tidak bisa didakwa korupsi. Tapi menurut teman-teman lain, meskipun ada yang belum terpenuhi maka penegak hukumperlu menindaklanjuti lapora yang masuk. Tapi sekali lagi kita terbentur pada kemampuan penegak hukum untuk membuatkeputusan, mau menindaklanjuti atau tidak. Untuk dasar-dasar hukum ada 5 dasar hukum, yakni:1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi2. Undang Undang Republik Indonsia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi3. Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi4. Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.5. Peraturan pemerintah Republik Indonsia no 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dan Pemeberian Penghargaan dalam Pencegahan dan pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebenarnya ada 30 hal yang bisa dikategorisasikan masuk dalam tindak pidana korupsi. Tapi dapat kita sederhanakanmenjadi 7 dan satu jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni:1. Kerugian Keuangan Negara, 5. Perbuatan Curang,2. Suap menyuap, 6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Barang,3. Penggelapan dalam jabatan, 7. Gratifikasi.4. Pemerasan, Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas beberapa tindakan, yaitu:1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi,2. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar,3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekning tersangka,4. Saksi/Ahli yang tidak memberikan ketrangan atau memberikan keterangan palsu,5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu,6. Saksi yang membuka identitas pelapor Informasi di bawah ini merupakan contoh modus korupsi dari kasus real yang ada di masyarakat. Jika kita melihat UU 31Tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001, salah satu hal yang mengidentifikasikan korupsi adalah merugikan keuangan negara.Kalau dicermati dari kata-kata yang ada dalam UU itu, ada beberapa unsur di sana. Bentuk: memperkaya diri sendiri atau korporasi. Kalau kita cermati lagi, fokusnya adalah organ-organ pemerintah yangmendapat dana dari APBN dan APBD. Bentuknya bisa BUMN, BUMD, Persero dll. Oknum bisa jadi PNS, pejabat eselon, bisa jadi menteri. Modusnya: memperkaya diri sendiri atau kelompok atau kroni-kroninya. Kalau dalam bahasanya Cak Hasrul, Solidarity of paranoid. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan satu denganyang lain. Dia punya backingan-backingan yang saling memperkuat. Analisis mendalam tentang korupsi tidak hanya menyangkut pelaku namun juga faktor penyebab dan motivasi pelakumelakukan tindakkan koruptif. Pemahaman mengenai hal ini menjadi penting bagi para aktivis muda dalam gerakan anti korupsiagar upaya pemberantsan korupsi bisa sampai pda akar masalahnya. Berdasarkan hasil identifikasi korupsi, maka dapat disimpulkan beberapa wilayah yang rentan korupsi, yakni:1. Executif 5. LSM2. Legislatif 6. Partai politik3. Yudikatif 7. Institusi pendidikan4. Perusahaan swasta (nasional, internasional) 8. Ormas 146
  9. 9. 9. Perorangan Kondisi hukum yang multi tafsir membuka peluang korupsi dari berbagai pihak. Dalam konteks desentralisasi dandiversifikasi korupsi, kondisi ini menyebabkan makin tingginya yang diminta dalam tindak korupsi dan hasilnya tidak pasti.Sudah pasti kondisi yang demikian kompleks diperlukan komitmen bersama antara ketiga lembaga penegak hukum. Sangat banyak Undang-undang yang menunggu peraturan pelaksaannya. Padahal undang-unadng itu sendiri masihmengandung inkonsistensi dan kurang mempertimbangkan aspek kontekstual institusional, sosiologis, dan ekonomi. Karenatidak realsitis, maka masyarakat terpaksa mencari jalan keluar dengan terlibat tindak korupsi. Mekanisme check balances dari prinsip trias politica tidak terjadi karena baik eksekutif dan judiciary tidak punyamekanisme pengawasan yang jelas selain melalui audit yang dilakukan eksekutif tapi harus ditindaklanjuti oleh judiciary.Legislatif tidak benar-benar bermain sebagai pengawas keduanya karena peluang dituduh korupsi politik juga besar. Secara umum dapat diindikasikan bahwa kasus-kaus korupsi di Indonesia merupakan kasus penyakit yang sulitdisembuhkan jika lembaga yang menangani kasus korupsi tersebut sama-sama memiliki penyakit yang sama dan terjangkit.Oleh karena itu, ada empat macam tanda (efek) korupsi yang terjadi di Indonesia yang dapat diindikasi, yaitu:1. Perkembangan Pola Korupsi semakin mahal ditanggung korban dan tidak pasti hasilnya. Korupsi dalam konteks transisi dalam konteksdesentralisasi melonggarkan koordinasi antara pelaku korupsi. Akibatnya biaya korupsi semakin mahal dan hasilnya tidak pasti.Seperti pada wilayah legal dimana terjadi koordinasi yang lemah, begitu pula pada wilayah ilegal. Satu pelaku korupsi mengetahui kelemahan institusi lain dan memanafatkan situasi tersebut, akan tetapi satu sama laintidak terdapat ikatan berdasarkan solidartas. Extortion oleh agen pemerintah atau organisasi partai politik menjadi lebihmerajalela disbanding dalam bentuk sogok yang beresiko tinggi. Legalits dijadikan bagian penting dari mekanisme korupsi. Di era Orde Baru, korupsi dikaitkan dengan kegiatan produktif di sector bisnis sambil terus mengukuhkan jaringankorupsi. Sekarang fenomena ini berkurang dimana sektor bisnis merasa sukar untuk bermain dalam jaringan korupsi. Kalanganbisnis mendapart saingan dari kegiatan ekonomi illegal yang merupakan hasil korupsi atau justru tindakan korupsi itu sendiri. Dalam negara dengan masa transisi, sektor ekonomi ilegal membesar dan menggerogoti kemampuan negara mengaturkebijakan pembangunan. Para pelaku bisnis legal menyurutkan investasinya. Sektor illegal menggantikan penyediaan lapangankerja, meskipun bukan berarti mencipatakan kemakmuran. Dengan dalih yang bermacam tersebut banyak masyarakat terpesona padahal nanti pada saat yan tepat para pejabatmemanfaatkan wewenang jabatannya untuk bisa melakukan korupsi dan kejahatan lainnya, yakni kolusi dan nepotisme.2. Kultur Korupsi Korupsi yang menjadi tata cara sehari-hari yang meluas menjadi perangkap etis bagi para reformis potensial sepertiaktivis dan mahasiswa. Terdapat kaitan (yang mungkin tidak disadari) antara pelaku korupsi di lembaga negara dengan unsurmasyarakat yang seharusnya menjadi “watch-dog” seperti media massa, lembaga riset dan universitas, organisasi kemasyakatan,dan asosiasi professional. Para peneliti, misalnya, sering mendapat proyek dari lembaga negara,sehingga mengurangi daya kritismereka. Organisasi masyarakat sering menjadi komoditas politik yang berharga secara finansial.3. Politik dan Korupsi Mekanisme perwakilan yang membuka peluang politik uang menghasilkan kandidat dan para wakil yang menanggung“hutang budi” Jaringan korupsi diciptakan untuk mengurangi resiko. Dukungan gerakan Anti Korupsi tidak pernah/tidak bisamenjadi alat mendapatkan kredibilitas dan legitimasi politik.4. Gerakan Anti Korupsi Pola korupsi di tiap sektor ternyata saling berhubungan dengan sektor lainnya, tapi penanganannya tidak fokus dankonsistes sesuai dengan kondisi Indonesia. Badan yang khusus menangani korupsi, seperti Komisi Yudisial dan KomisiOmbudsman terlalu terbatas wewenangnya, kurang sumber daya, dukungan politik, dan pertautan kelembagaan. KPK bisa dikatakan cukup wewenang dan sumber daya relatif, namun masih tergantung pada kualitas lembaga lainsebagai tenaga pelaksana. Lembaga ini juga sangat kurang mendapat dukungan politik. Pertautan dengan lembaga lain jugabelum memadai, sesuatu yang membutuhkan kekuatan di luar KPK sendiri. Mekanisme “win-win solution” ditawarkan padapara pembaharu, jika menolak akan dilakukan serangan hukum dan legitimasi. Ini telah dialami KPK dan Komisi Yudisial. 147
  10. 10. Terdapat kesenjangan umum dalam program penanganan anti korupsi yaitu:1. Kepemimpinan: para pejabat di tingkat atas lembaga-lembaga pemerintah jarang yang bersatu pada, setidaknya hingga seluruh level satu hingga level tiga.2. Jangkauan ke publik: Mekanisme transparansi dan pengawasan internal seringkali terlalu banyak keterbatasan sehingga sukar diakses dan memadai sebagai alat kontrol penegakan hukum dan publik.3. Keberlanjutan Program: Proses refleksi atas program sangat lemah sehingga banyak program berhenti begitu saja atau tidak efektif. Banyak program yang mengandalkan individu pejabat publik yang dianggap progresif, atau agak progresif. Beberapa kasus semacam ini terjadi pada pemerintahan di daerah, yang disebabkan kurangnya dukungan sistem pada tingkat nasional. Pelibatan masyarakat sipil seringkali terlalu mekanis dan kategoristis karena rumusan ditingkat internasional. Pelibatanorganisasi sosial menggunakan pendekatan elitis. Upaya pendidikan penyadaran kultur anti korupsi serta pencarian organisasimasyarakat anti korupsi masih terbatas sekali. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidaklegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yangdipercayakan kepada mereka. Korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahanrentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruhdan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindakjujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat,terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, danprostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya,sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalamsektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasidengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwakorupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwaketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsimenyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksidilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasidan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umumdan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilanmenghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayananmasyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotansumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulitlegitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.F. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tahu banyak tentang korupsi di Indonesia. Mereka mengetahui danpaham informasi korupsi melalui media massa terutama media televisi. Mereka juga mengetahui bentuk-bentuk korupsi yangdilakukan oleh pelaku baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Bentuk-bentuk korupsi yang bermacam-macammodus dilakukan oleh pelaku korupsi sudah menjadi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Para pelaku korupsi mulai dari kelas kakap sampai pada kelas teri, korupsi sudah terjadi baik dari lembaga yang memilikiwewenang besar maupun yang memiliki wewenang kecil. Dari lembaga besar seperti lembaga pemerintah seperti (DPR,kejaksaan, Kepolisian) dan lembaga seperti selevel sekolah sudah terindikasi terjadi perbuatan korupsi. Oleh karena itu, perluada upaya untuk memahamkan kepada pelajar bahwa setiap perbuatan yang dapat merugikan Negara atau lembaga pemerintahadalah perbuatan yang melanggar HAM, dan salah satunya adalah perbuatan korupsi. 148
  11. 11. Salah satu upaya untuk memberikan pemahama terhadap pelajar adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi yangdapat dilakukan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman danpendidikan yang terencana sedini mungkin, karena mereka akan menjadi penerus bangsa yang dapat melaksanakanpemerintahan kelak. Setidaknya, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini. Pertama, menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiapgenerasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanyakorupsi dimasa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akanmaksimal. Kedua, menyadarkan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegakhukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengankorupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar danmemahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga,masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor.Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebihbersemangat dalam menjalankan tugasnya. Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisitentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi.Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis masyarakat.. Dampak dari korupsi sangat kompleks terutama adalah menyebabkan penderitaan masyarakat dan dapat mengakibatkankepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan menurun. Jika dukungan dari masyarakat terhadappemerintah menurun maka yang akan terjadi adalah setiap program dari pemrintah yang diberikan ke daerah-daerah akan tidakmendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah dianggap tidak memiliki legitimasi lagi. Oleh karena itu tanggung jawabsemua pihak sangat diperlukan sekali untuk menciptakan tatanan masyarakat yang nyaman, sehat dan mendapat dukungan dariseluruh komponen bangsa untuk menuju bangsa yang sejahtera. 149

×