Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.

1. SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA

2. Kelompok I
Azmala Putri Harditiara
Dini Audi
Whisnu Dwi A.

3. • Kata sistem merupakan terjemahan dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa
Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau
elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran
informasi, materi atau energi.
• Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata
perintah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
• a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
• b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu
wilayah, daerah, atau negara
• c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

4. • Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan
oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
• Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan
oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan negara. SEDANGKAN
• Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang
melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara legislatif, eksekutif, dan
judikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.

5. • a.Kekuasaan Eksekutif berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau
kekuasaan menjalankan pemerintahan
• b. Kekuasaan Legislatif berarti kekuasaan membentuk undang-undang
• c. Kekuasaan Yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran
atas undang-undang.

6. MACAM_MACAM
SISTEM
PEMERINTAHAN
SISTEM
PEMERINTAHAN
PARLEMENTER
SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL
Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah
(eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam
sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan
yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana
menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
Merupakan sistem pemerintahan di mana
kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden
dan pemerintah tidak bertanggung jawab
kepada Parlemen (Legislatif).

7. Kelebihan Kekurangan
Badan eksekutif lebih stabil
kedudukannya karena tidak tergantung
pada parlemen
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas
dengan jangka waktu tertentu
Penyusunan program kerja kabinet
mudah disesuaikan dengan jangka waktu
masa jabatannya
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk
jabatan-jabatan eksekutif karena dapat di
isi oleh orang luar termasuk anggota
parlemen sendiri.
Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan
langsung legislatif sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan
publik umumnya hasil tawar-menawar
antara eksekutif dan legislatif sehingga
dapat terjadi keputusan tidak tegas dan
memakan waktu yang lama.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem
Pemerintahan Presidensil

8. Kelebihan Kekurangan
Pembuatan kebijakan dapat
ditangani secara cepat karena mudah
terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislatif. Hal ini karena
kekuasaan legislatif dan eksekutif
Garis tanggung jawab dalam
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
publik jelas
Adanya pengawasan yang kuat dari
parlemen terhadap kabinet sehingga
kabinet menjadi berhati-hati dalam
menjalankan pemerintahan
Kedudukan badan eksekutif /kabinet
sangat tergantung pada mayoritas
dukungan parlemen sehingga sewaktu-
waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh
parlementer
Kelangsungan kedudukan badan
eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan
, karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan
oleh kabinet
Kabinet dapat mengendalikan
parlemen, hal ini terjadi bila para anggota
parlemen dan berasal dari partai
mayoritas, karena pegaruh mereka yang
besar di parlemen dan partai , anggota
kabinet pun dapat menguasai parlemen
Parlemen menjadi tempat kaderisasi
bagi jabatan-jabatan eksekutif
Kelebihan dan Kekurangan Sistem
Pemerintahan Parlementer

9. BAGAIMANA SISTEM
PEMERINTAHAN DI INDONESIA ???

10. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia
No Periode Sistem
Pemerintahan
Bentuk
Negara
Bentuk
Pemerintahan
Konstitusi
yang dipakai
Keterangan
1. Sebelum
kemerdekaan
- - - - Belum merdeka
2. 1945 – 1949 Presidensial -
Parlementer
Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka
3. 1949 – 1950 Parlemen Semu Federasi Serikat Konstitusi RIS Sudah merdeka
4. 1950 – 1959 Parlementer Federasi Republik UUDS 1950 Sudah merdeka
5. 1959 - 1966 Parlementer Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka
6. 1966 – 1998 Presidensial Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka
7 Era Reformasi Presidensial Kesatuan Republik UUD 1945
hasil
amandemen
Sudah merdeka

11. 1. Tahun 1945 – 1949
Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer. Terjadi
penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 antara lain:
a. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden
menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang
merupakan wewenang MPR.
b. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer
berdasarkan usul BP – KNIP.
2. Tahun 1949 – 1950
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah
sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary).
3. Tahun 1950 – 1959
Landasannya adalah UUD 1950 pengganti konstitusi RIS 1949. Sistem
Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal
yang masih bersifat semu.

12. 3. Tahun 1959 – 1966
Pada masa ini Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Era
“Demokrasi Terpimpin”, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum
borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh
dan petani.
4. Tahun 1966 – 1998
Pada 27 Maret 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5
tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut
pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai
“Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah
kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada
akhir masa jabatannya.
5. Tahun 1998 – Sekarang
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan
ruang gerak pada partai politik maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara
kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

13. Terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945
sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945
pada tahun 1999 - 2002.
1. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Konstitusi RIS
Sistem Pemerintahan Indonesia menurut konstitusi RIS adalah sistem
Pemerintah Parlementer yang tidak murni. Pasal 118 konstitusi RIS antara
lain:
a. Presiden tidak dapat di ganggu gugat
b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan
pemerintah
2. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUDS 1950
UUDS 1950 masih tetap mempergunakan bentuk sistem pemerintahan
seperti yang diatur dalam konstitusi RIS. Di dalam pasal 83 UUDS 1950
dinyatakan sebagai berikut:
a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat
b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan
pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-
masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

14. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan RI
Sebelum Amandemen
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi
dibawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara sebagai pembantu presiden
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

15. 29/03/2014
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI
SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945

16. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan RI
Setelah Amandemen
1. Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan
2. Bentuk pemerintahan yaitu Republik dengan sistem pemerintahan
yaitu presidensial
3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden
4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
5. Pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR
6. Parlemen terdiri atas 2 bagian(bikameral) yaitu DPR dan DPD
7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan MK dan KY

17. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik
Indonesia(Setelah Amandemen)

18. Sistem pemerintahan Indonesia
menurut UUD 1945
Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan
Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem
pemisahan kekuasaan atau separation of power
(Trias Politica) murni sebagaimana yang diajarkan
Montesquieu, akan tetapi menganut sistem
pembagian kekuasaan (distribution of power).

19. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-
kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem
pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut ;
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.
Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak
langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-
undang dan hak budget (anggaran)
Beberapa variasi dari sistem
pemerintahan presidensil RI

20. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.
Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.
No Kelebihan Kelemahan
1. Adanya kepastian dan suprema-si hukum
dalam penyelenggara-an pemerintahan
negara.
Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi,
Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara
profesional.
2. MPR yang terdiri dari anggota DPR,
Utusan Daerah dan Utusan golongan,
berwenang mengubah UUD dan
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD.
MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan
Daerah dan Utusan golongan, merupakan
lembaga negara yang sarat dengan muatan
politis sehingga keputusan maupun ketetapan-
ketetapannya sangat bergantung kepada
konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat
itu.

21. Lanjutan…
3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat
dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga
tidak dapat membubarkan DPR. Presiden
dengan DPR bekerja sama dalam
pembuatan Undang-Undang.
Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang
berpengaruh, sehingga ada kecenderungan
eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah
ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru,
meskipun ada lembaga-lembaga negara lain
namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih
stabil karena program-program relatif
lancar dan tidak terjadi krisis kabinet.
Menteri-menteri adalah pembantu
Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang
yang jujur, bersih dan profesional, program-
program pemerintah tidak berjalan efektif dan
populis (berpihak kepada rakyat).

22. 1. Asas Pemerintahan Umum
a. Asas Aktif
b. Asas Vrij Bestuur
c. Asas Freies Eremessen
d. Asas Historis
e. Asas Etis
f. Asas Otomatis
g. Asas Detournement De Pauvoir
2. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Di Indonesia
a. Asas Negara Hukum
b. Asas Semangat Kekeluargaan
c. Asas Kedaulatan Rakyat
3. Asas Pemerintahan di Daerah
a. Asas desentralisasi
b. Asas dekonsentrasi
c. Tugas Pembantuan

23. Berikut ini ialah salah satu contoh nyata kasus non etis yang dilakukan oleh aparat pemerintah:
“Seorang wakil rakyat yang duduk di majelis, mewakili kaum buruh yang
diperjuangkan haknya agar tidak senantiasa ditekan dan dirugikan. Tetapi yang
bersangkutan pada kenyataannya sehari-hari terlibat kasus penyiksaan pada
pembantu rumah tangganya sendiri. Betapa memprihatinkan seorang pembantu
yang lugu ternyata mendapat perlakuan yang sangat menyedihkan, gajinya tidak
dibayarkan, ia juga mendapat siksaan berat sekujur tubuhnya penuh dengan bekas
tindakan kekerasaan. Seperangkat perlakuan yang dilakukan majikannya antara lain
menyiram dengan air panas, menyetrika punggung, menendang, menembak kakinya
dengan senapan angin, memborgol, tidak memberi makan, tidak membayarkan gaji,
serta memperkosa.”
Kejadian di atas dilakukan oleh aparat pemerintah yang sempat disajikan oleh berbagai media massa.
Sepertinya kasus non etis di atas sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di dekitar kita. Sudah
seharusnya kita membenahi diri masing-masing di saat aparat pemerintah pun tidak lagi bisa dijadikan
sebagai acuan.
ETIKA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

24. KESIMPULAN
Dari seluruh pembahasan makalah ini, kami dapat simpulkan bahwa sistem
pemerintahan Negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja
dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan
penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi
empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu,
terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga-lembaga negara berjalan sesuai
dengan mekanisme demokratis.
Sistem pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan yang
dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem
pemerintahan negara. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama.
Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan
kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia
terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan
krisis ekonomi.

25. SESI PERTANYAAN

26. TERIMA KASIH