Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Negara dan Konstitusi

4,843 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Negara dan Konstitusi

  1. 1. NEGARA DAN KONSTITUSI Dikdik Baehaqi Arif | dik2baehaqi@yahoo.com MORAL AND INTELLECTUAL INTEGRITY SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA
  2. 2. NEGARA Pegertian negara Pengertian menurut para ahli Unsur pembentuk negara Sifat-sifat negara Fungsi negara Tujuan negara SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA
  3. 3. Lahirnya Negara Makhluk Politik Makhluk Sosial Melindungi Individu, Kelompok, dan Masyarakat Hakikat Manusia
  4. 4. Pengertian Negara • Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
  5. 5. Pengertian menurut para ahli 1. Aristoteles merumuskan negara sebagai negara polis, karena negara masih berada dalam suatu wilayah yang kecil sehingga warga negara dapat diikutsertakan dalam musyawarah (ecclesia). 2. Agustinus, membedakan negara dalam dua pengertian, yaitu civitas dei yang artinya negara Tuhan, dan civitas terrena atau civitas diaboli yang artinya negara duniawi. 3. Nicollo Machiavelli merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Ia terkenal karena ajarannya tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala cara.
  6. 6. Pengertian menurut para ahli 4. Georg Jellinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. 5. Kranenburg, negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. 6. Roger F. Soultau, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 7. Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu. 8. George Wilhelm Frerdrich Hegel, negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
  7. 7. Pengertian menurut para ahli 9. John Locke dan Rousseau, negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat 10. Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 11. Mc. Iver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang demi maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. 12. Jean Bodin, negara adalah persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.
  8. 8. Pengertian menurut para ahli 12. Soenarko, negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. 13. R. Djokosoetono, negara ialah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. 14. Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dan kekuasaan yang sah.
  9. 9. Unsur Pembentuk Negara • Wilayah • Rakyat • Pemerintahan yang berdaulat Konstitutif • Tujuan negara • Konstitusi • Pengakuan dari negara lain • Masuk dalam PBB Deklaratif (Konvensi Montevideo, Uruguay: 1993)
  10. 10. Sifat-sifat Negara Memaksa Sifat-sifat Negara Memonopoli Mencakup Semua  Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan penertiban dalam masyarakat tercapai .  Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dsb menetapkan tujuan bersama masyarakat. – melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali
  11. 11. Fungsi Negara  Pertahanan dan Keamanan negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan.  Pengaturan dan Ketertiban membuat undang-undang, peraturan pemerintah  Kesejahteraan dan Kemakmuran mengeksplorasi SDA dan SDM untuk kesejahteraan dan kemakmuran  Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban menciptakan dan menegakan hukum dengan tegas dan tanpa pilih kasih.
  12. 12. Tujuan Negara TEORI KEKUASAAN •Shang Yang, memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. •Machiavelli, kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara, dibenarkan bertindak kejam dan licik. TEORI PERDAMAIAN DUNIA •Dante Allegieri, menciptakan perdamaian dunia, yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam suatu kerajaan dunia (imperium dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara) TEORI JAMINAN HAK DAN KEBEBASAN •hak dan kebebasan warga negara terjamin, di dalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang • Immanuel Kant, perlu dibentuk negara hukum klasik (negara sebagai penjaga malam). •Kranenberg, menghendaki dibentuknya negara hukum modern (welfare state).
  13. 13. Konstitusi
  14. 14. Perubahan Pertama UUD 1945 • Ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR (berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999). • Dalam perubahan pertama itu, MPR mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945.
  15. 15. Perubahan Kedua UUD 1945 • Ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7-18 Agustus 2000). • Pada sidang tahunan tersebut, MPR mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25A, bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945.
  16. 16. Perubahan Ketiga UUD 1945 • Ditetapkan tanggal 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 (tanggal 1-9 Nopember 2001). • Melalui Sidang Tahunan itu, MPR mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3); Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 ayat (1) dan (2); Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17 ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F ayat (1) dan (2); Pasal 23G ayat (1) dan (2); Pasal 24 ayat (1) dan (2); Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945.
  17. 17. Perubahan Keempat UUD 1945 • Ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1-11 Agustus 2002). • Dalam naskah perubahan keempat ini, MPR menetapkan: 1. UUD Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, dan ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 2. Penambahan bagian akhir pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; 3. Perubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A; 4. Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan negara; 5. Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII; Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  18. 18. PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi Sebelum Perubahan • Pembukaan • Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan Latar Belakang Perubahan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi Tujuan Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Dasar Yuridis • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001 Kesepakatan Dasar • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” Sidang MPR • Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999 • Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 • Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 • Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002 Hasil Perubahan • Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
  19. 19. NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959) Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999) Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000) Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001) Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)

×