tugas seminar pemberantasan korupsi

1. Made Rahayu Indrayani
18 / 8A-BPKP / 124060018006
PEMBERANTASAN KORUPSI DI FINLANDIA
Kasus Ketidakjujuran di Negeri Finlandia
Kasus-kasus korupsi di Finlandia tidak selalu melibatkan nilai uang yang berujung pada
dipidananya pelaku korupsi. Kasus-kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui
masyarakat, merendahkan prinsip-prinsip kesamaan hak, membuat putusan dengan pertimbangan
yang tidak tepat, bersikap diskriminatif, memberikan nasihat yang tidak cukup, juga dikategorikan
sebagai tindakan-tindakan pejabat publik yang terkait dengan korupsi. Demikianlah negeri
Skandinavia tersebut menjalani kehidupannya. Nilai-nilai kejujuran yang tertanam serta pentingnya
nilai-nilai etika dan kontrol masyarakat, seakan-akan menutupi ketidaklengkapan perangkat sistem
pengendalian korupsi di sana. Integritas yang tinggi, yang antara lain dicerminkan dari budaya malu,
akhirnya menjadi kata kunci untuk menciptakan Finlandia sebagai negara terbersih di dunia. Nyaris
tak ada korupsi di sana, nol. Jangankan korupsi, berbohong saja sudah tidak disukai rakyat Finlandia.
Hal ini pun membuat data mengenai kasus korupsi di negara ini jarang terdengar. Salah satu kasus
yang mungkin bagi sebagian besar orang tidak perlu membawa dampak dramatis terhadap karier
seseorang ternyata terjadi di Finlandia.
Perdana Menteri (PM) perempuan pertama Finlandia, Anneli Jaatteenmaki harus mundur dari
jabatannya bulan Juni 2003 setelah dituduh berbohong kepada parlemen dan rakyat menyangkut
kebocoran informasi politik yang peka selama kampanye. Kebohongan itu menyangkut kebocoran
informasi politik ketika dia berkampaye. Jaatteenmaki dituduh telah meminta informasi soal
pembicaraan antara saingan politiknya, mantan PM Paavo Liponnen dan Presiden Amerika Serikat
ketika itu, George Bush, mengenai isu-isu Irak dan lainnya. Berbekal informasi itulah Jaatteenmaki
akhirnya memenangi kursi PM. Namun dalam perjalanannya, Jaatteenmaki mengaku informasi soal
pembicaraan isu Irak itu masuk begitu saja ke faksimilenya., Belakangan diketahui, Jaatteenmaki
sengaja meminta informasi tadi dari pihak Kementerian Luar Negeri. Jadi, dia telah berbohong kepada
parlemen dan semua masyarakat. Jaatteenmaki, pemimpin Partai Tengah, praktis hanya menduduki
jabatannya selama 69 hari.
Begitupun, dari data statistik, memang sangat sedikit terdapat kasus korupsi, termasuk
masalah penyuapan. Tahun 2003, misalnya, hanya ada satu kasus penyuapan yang ditangani dan
terbukti. Sedangkan tahun 2002, dari dua kasus suap yang ditangani, satu terbukti. Mengingat kasus
korupsi sangat jarang terjadi di Finlandia, pengungkapan kasus korupsi akan memperoleh liputan
yang luas dari media massa.

2. Langkah-langkah Pemberantasan Korupsi
Tingginya kesadaran akan nilai-nilai kejujuran di Finlandia bukan datang dengan tiba-tiba.
Setelah merdeka tanggal 4 Januari 1918, setelah 765 tahun berada di bawah bayang-bayang
pendudukan Swedia dan Rusia, Finlandia pun secara perlahan berubah menjadi negara yang mandiri.
Melalui kerja keras tak kenal menyerah, negara berpenduduk 5,5 juta jiwa ini lambat laun menjelma
menjadi negara yang sangat bersih, yang hampir nol korupsi. Hal ini dikarenakan pemerintah
Finlandia menyadari korupsi hanya dapat dihilangkan dengan menciptakan tata pemerintahan dan
tata administrasi yang baik. Implementasinya adalah dari sekitar 3.000 staf dan pegawai di
Kementerian Industri dan Perdagangan ini, hanya menterinya saja yang politisi. Sisanya adalah orang
lapangan yang tumbuh dari bawah. Jadi, tak ada kepentingan politik atau memasukkan orang-orang
politik yang tidak kompeten ke kementerian apa pun di sana. Hal ini pun menimbulkan kepercayaan
yang tinggi pada masyarakat kepada pemerintah dan institusi bahwa mereka akan bertindak adil dan
objektif.
Hal berikutnya yang ditingkatkan adalah integritas pegawai pemerintah. Integritas dalam
bekerja menjadi bagian penting dalam mencegah korupsidan hal ini membuat pegawai pemerintah di
Finlandia menjunjung tinggi reputasi. Hancurnya reputasi akibat perbuatan tercela biasanya berakhir
dengan keluarnya pegawai tersebut dari pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Rasa malu juga
tumbuh di kalangan pegawai pemerintah. Jika terdapat pegawai pemerintah yang tertangkap
memberikan atau menerima suap, hal itu akan menimbulkan aib sosial yang sangat kuat. Kasus
mundurnya Anneli Jaatteenmaki adalah contoh nyata.
Langkah selanjutnya adalah Undang-Undang Antikorupsi. Ada dua undang-undang yang
mengatur masalah korupsi di Finlandia yaitu UU Prosedur Administrasi dan UU Hukum Pidana. UU
Prosedur Administrasi ditekankan untuk memajukan perilaku yang baik dalam organisasi publik.
Prinsip-prinsip yang melandasinya antara lain, menekankan pejabat untuk bertindak adil dan
melaksanakan pekerjaannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memberikan pelayanan,
mereka dilarang memungut biaya. Sanksi bagi pegawai yang melanggar dapat berupa teguran tertulis
sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan menurut UU HukumPidana, pegawai
pemerintah di Finlandia juga termasuk subjek hukum pidana. Ada pasal-pasal khusus yang mengatur
perbuatan-perbuatan pegawai pemerintah yang dikategorikan sebagai melanggar hukum, seperti
menerima suap, melakukan pemerasan, menerima suap sebagai anggota parlemen, membocorkan
rahasia jabatan, dan melanggar kewajiban jabatan.
Langkah keempat adalah mekanisme audit. Pengendalian administratif didesentralisasikan
ke berbagai institusi pemerintah dan pencegahan korupsi ditangani oleh beberapa institusi. Hal ini
dilakukan karena pemerintahan setempat tidak mempunyai lembaga khusus untuk menangani masalah
korupsi. Audit internal pun akhirnya memegang peran penting dalam mencegah korupsi karena
kedudukannya yang semi-otonomi dan fungsinya sebagai lembaga penelaah mekanisme pengendalian

3. internal. Di samping itu, di Finlandia juga terdapat The National Audit Office (semacam BPK di
Indonesia) yang mandiri. Tugasnya melakukan audit keuangan dan audit kinerja. Masyarakat dapat
menyampaikan komplain/ keluhan atas berbagai masalah terkait dengan manajemen keuangan
pemerintah, ekonomi publik, atau dugaan penyalahgunaan dana pemerintah.
Hal lainnya yang dapat kita lihat dari upaya Finlandia menciptakan kehidupan yang bebas
korupsi adalah pembentukan kantor ombudsman yang khusus memantau pengumuman harta
kekayaan. Selain itu Finlandia juga membangun National Integrity System (NIS) atau sistem
Integritas Nasional. Di Finlandia, Sistem Integritas Nasional mampu menciptakan masyarakat yang
bersih, korupsi termasuk suap di sektor bisnis hampir nol. Supremasi hukum benar-benar ditegakkan.
Sistem Integritas Nasional itulah, akhirnya menjadikan Finlandia tidak perlu mengeluarkan banyak
keringat birokrasi dan proses produksi dunia usaha berjalan sangat efisien.
Langkah Pencegahan Korupsi
Finlandia sudah memiliki spirit hidup yang bersih dan kultur yang sangat kondusif. Inilah
kegagalan banyak negara ketika mencoba belajar kepada Finlandia dalam menegakkan hukum karena
mereka hanya mengambil produk legislasinya, tapi mengabaikan kultur dan spiritnya. Sebagai negara
yang berpenduduk 5.2 juta dengan tingkat pendapatan perkapita (Gross Domestic Brutto) 26.500
Dollar AS. Finlandia mengajarkan bahwa rakyat yang hidup bersih dengan tingkat korupsi hampir nol
persen, didukung oleh supremasi hukum akan menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Karena semua proses produksi berjalan sesuai sistem yang berlaku dan ini sangat efisien sekali
sehingga Finlandia tidak perlu bersusah payah untuk bisa menjadi negara kaya.
Budaya jujur akhirnya berlanjut menjadi budaya antikorupsi di Finlandia. Karena telah
dibiasakan untuk berkata jujur maka otomatis dalam segala aspek rakyatnya akan berkata jujur.
Dalam hal birokrasi pun pemerintah mendukung budaya jujur. Ketika disediakan anggaran yang
sangat besar pun para birokrat melaksanakannya sesuai dengan tanggung jawab. Tak heran
masyarakat mendukung penuh rencana-rencana pemerintahnya di bidang teknologi ataupun anggaran
untuk menjalankan pemerintahan.
Terdapat tiga faktor utama yang menjadi pencegahan awal korupsi di Finlandia. Ketiga faktor
utama tersebut adalah Obidience (sikap taat atau patuh terhadap hukum), Honesty (sikap jujur
kepada diri sendiri dan org lain dimana telah menjadi motto hidup bahwa Honesty is the best policy)
serta gaya hidup sederhana dan tidak konsumeris. Ketiga sikap tersebut diamalkan oleh seluruh
lapisan masyarakat, mulai dari pemimpin negara hingga rakyat biasa di Finlandia.
Kemajuan negara Finlandia ini bukan karena apa-apa, semuanya diperoleh karena usaha dan
niat untuk berubah. Fakta menarik ialah soal pendidikan di Finlandia yang sangat tertata rapi. Ini
dibuktikan dengan prinsip kesetaraan kesempatan (equal opportunities), pendidikan komprehensif,
tingginya kompetensi guru, pembinaan siswa dan pendidikan khusus bagi siswa yang membutuhkan

4. perlakuan khusus, evaluasi partisipasi dan dorongan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan,
sistem pendidikan yang lentur berdasarkan pada penguatan kerja sama seluruh pemangku kepentingan
pendidikan di Finlandia; dan pendidikan yang berorientasi pada siswa (student-oriented education),
serta prinsip life long learning.
Hasil Pemberantasan Korupsi
Seluruh upaya yang dilakukan Finlandia pun membawa hasil yang memuaskan. Jarang sekali
terjadi peristiwa kriminal apalagi seperti pembunuhan. Hukum berjalan dengan baik, dimana orang-
orang sangat mematuhi hukum. Jika ada perselisihan biasanya diselesaikan secara hukum. Polisi tidak
bisa disuap, jadi jangan coba-coba menyogok polisi kalau tidak ingin masuk penjara. Rakyat
Finlandia terkenal jujur, susah diajak berkenalan namun setia kalau sudah berteman. Semua karena
dilandasi sikap jujur dan berani mengakui kesalahan.
Semua perjuangan ini juga tak luput karena pendidikan di negara Finlandia yaitu keberhasilan
Finlandia dalam mencetak pelajar yang mandiri, inovatif, dan berprestasi. Hal ini sangat ditentukan
oleh sistem pendidikan yang handal dan memadai, dan dukungan penuh segenap elemen bangsa
Finlandia. Pemerintah Finlandia terus melakukan reformasi di sektor pengembangan dan
pembangunan pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan jaman. Semuanya ini
mengantarkan Finlandia menempati peringkat pertama dengan tingkat korupsi yang paling rendah
menurut indeks yang dikeluarkan majalah The Economist pada tahun 2001. Hal ini berbeda jauh
dengan Indonesia yang berada pada peringkat 88 dari total 91 negara.