Be & gg, lysa setyaningrum, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, corruption and fraud , universitas mercu buana, 2017

1. Corruption and Fraud
Korupsi
Tidak dapat disangkal lagi, bangsa kita menghadapi masalah yang sangat
serius, yaitu kemerosotan moral. Kehidupan kita telah menyimpang dari nilai-nilai
budaya dan cita-cita mulia kehidupan berbangsa. masyarakat kita semakin dalam kondisi
yang memprihatinkan. Keadilan dan kesejahteraan sangat sulit diwujudkan
karena korupsi dan kerakusan meraja lela dan sepertinya sudah mengakar kuat.
Mengapa korupsi / kerakusan menjadi begitu membudaya di Negara kita sehingga
menjadi sesuatu yang sulit untuk di berantas? Jawabannya, kemungkinan karena
kebiasaan-kebiasaan, perilaku dan sikap yang tertanam sejak anak masih kecil, dalam
lingkungan keluarga atau sekolah. Menurut WJS Poerwadarminta dalam kamus umum
Bahasa Indonesia (1976), arti harfiah dari korupsi adalah “perbuatan yang buruk, seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Korupsi menurut IPK
(Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia adalah penyalahgunaan wewenang publik untuk
kepentingan pribadi. Jenis korupsi yang dilihat dalam IPK Indonesia adalah suap,
gratifikasi, pemerasan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai
demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya. Korupsi menghambat
pembangunan karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan
mengkhianati cita-cita perjuangan bangsa. Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan
terjadinya korupsi, antara lain :
a. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make up
politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
b. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenanng, takut dianggap bodoh kalau tidak
menggunakan kesempatan.
c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya
dilakukan sebatas formalitas.

2. d. Rendahnya pendapatan penyelenggara Negara. Pendapatan yang diperoleh
harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara, mampu mendorong
penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat.
e. Kemiskinan, keserakahan, masyarakat kurang mampu melakukan korupsi
karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan
korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk
mendapatkan keuntungan.
f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat
tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya
diringankan hukumannya.
h. Budaya permisif/serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila
sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Pendapat Franz Magnis Suseno bahwa
agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi
karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Sebenarnya
agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial
dibandingkan institusi lainnya, sebab agama memiliki relasi atau hubungan
emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan
relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi
bisa membawa dampak yang sangat buruk (Adie, 2013).
Akibat dari korupsi (Evi Hartanti, 2005 : 16) adalah :
1. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Apabila pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya
kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Di samping itu negara lain juga lebih
mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerjasama di
bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan
pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi
serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabiloitas politik.

3. 2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat
Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan
negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran denqan tindakan
pemerintah. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan
rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun
1998 yang lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah dan menuntut
agar presiden Suharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban
amanat rakyat dan melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum menurut
kacamata masyarakat.
3. Menyusutnya pendapatan Negara
Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari
pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila
tidak diselamatkan dari penyelundupamn dan penyelewengan oleh oknum pejabat
pemerintah pada sektor-sektor penerimaan penagara tersebut.
4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara
Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah
mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau
pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu
sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan
berkurangnya liyalityas masyarakat terhadap negara.
5. Perusakam mental pribadi
Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalah gunaan wewenang
mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan
materi dan akan merlupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan
tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang
lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih bahaya lagi, jika tindakan korupsi ini
ditiru aqtau dicontoh oleh generasi muda Indonesia. Apabila hal ini terjadi maka cita-
cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk
dicapai.

4. 6. Hukum tidak lagi dihormati
Negara kita merupakan negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada
hukum. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum
saja namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai
tertib hukum tidak aakan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan
korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh
masyarakat.
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di
Indonesia, antara lain sebagai berikut :
1. Upaya Pencegahan
a. Pendidikan keagamaan sejak dini. Orang tua hendaklah menjadi teladan yang
pertama dan utama dalam keluarga. Lewat tutur kata, sikap dan perbuatan
baik. Ajaran agama hendaklah benar-benar dilaksanakan, bukan sekedar teori
/ dalam kata/kata. Tumbuhnya iklim yang baik dan sehat di dalam keluarga :
komunikasi yang terbuka, jujur, saling menghargai, penggunaan uang /
materi/harta secara tepat guna, pemberian sanksi yang tepat pada saat anak
melakukan pelanggaran, pujian/penghargaan saat anak berbuat baik dll.
b. Sekolah hendaklah berfungsi benar-benar sebagai lembaga pendidikan. Proses
pendidikan cirinya adalah dengan sengaja mengadakan perubahan kea rah
yang lebih baik, dengan mengembangkan aspek
kognitif (kecerdasan), psikomotorik (keterampilan) dan efektif (sikap).
Sekolah sekolah yang tertib dan berkualitas, akan menjaga kedisiplinan,
sehingga tidak memberi peluang akan tindakan-tindakan curang.
2. Upaya Penindakan
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar
dengan dibe-rikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum
pidana.

5. 3. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang meng-
awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri
dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi me-
lalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW la-
hir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang meng-
hendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi. Transparency
International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi
korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba se-karang
menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang
demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi
Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) In-
donesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disu-
sul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, In-
donesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah
2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, ser-
ta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan,
Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas
dari korupsi.
4. Upaya Edukasi masyarakat/mahasiswa.
a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol
sosial terkait dengan kepentingan publik.
b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa
hingga ke tingkat pusat/nasional.
d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan
peme-rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif
dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

6. Kecurangan
Fraud (kecurangan) merupakan istilah yang sering kita dengar sehari-hari, namun
secara definisi masih belum banyak yang mengetahui tentang fraud (kecurangan).
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia no 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011, fraud
(kecurangan) adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan
untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang
terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan
bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud (kecurangan)
memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut James
Hall (2011), Fraud (kecurangan) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang
dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan
menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian. Secara
umum aktivitas fraud (kecurangan) mencakup lima kondisi berikut ( Anonim, 2016 ):
a. Penyajian yang keliru (false representation), pasti ada penyajian yang keliru
atau kurang lengkap dalam pengungkapan
b. Fakta material (material fact), fakta merupakan hal yang substansial yang
mendorong seseorang untuk berbuat
c. Niat (intent), selalu ada niat untuk mengarahkan ke hal yang keliru (deceive)
d. Pengkhianatan kepercayaan (justifiable reliance), penyajian yang salah terhadap
faktor substansial yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan
e. Kerugian (injury or loss), penipuan yang telah dilakukan mengakibatkan
kerugian pada korban
Faktor Pemicu Fraud (Kecurangan)
Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang
disebut juga dengan teori GONE, yaitu :
1. Greed (keserakahan)
2. Opportunity (kesempatan)
3. Need (kebutuhan)
4. Exposure (pengungkapan)

7. Faktor Greed dan Need adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku
kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor opportunity dan Exposure
merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan
kecurangan (disebut juga faktor generic/umum).
a. Faktor individu
1) Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed).
2) Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need), yang lebih cenderung
berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang
terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja.
Selain itu tekanan (pressure) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan
orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.
b. Faktor generic
1) Kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan tergantung pada
kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan
kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai
kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu
organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan
kecurangan daripada karyawan.
2) Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya
kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain.
Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan
Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut
(Dwi, 2014) :
1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik
Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk
mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah
ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan
kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu

8. mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah
kecurangan.
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
(1) Review Kinerja
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya
dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja priode sebelumnya,
menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama
lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan
perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer
kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.
(2) Pengolahan informasi
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan
otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem
informasi adalah pengendalian umum ( general control ) dan pengendalian aplikasi
( application control).
(3) Pengendalian fisik
Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang
memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan;
otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara
periodic dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan
pengendali.
3. Meningkatkan kultur perusahaan
Meningkatkan kultur perusahaan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain
agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien,
menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para
pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

9. 4. Mengefektifkan fungsi internal audit
Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan
terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama
sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat
memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah
terjadinya kecurangan.resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah Integrity
risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan,
tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik
/ reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut
mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan
/ prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam
bagian sebelumnya. Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor
harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-
kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir
terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik
tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman
yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.
Saya bekerja di Perusahaan Swasta yaitu Surya Siam Keramik ( SSK ) yang
merupakan anak perusahaan dari Siam Cement Group ( SCG ). Di perusahaan tempat
saya bekerja, tidak adanya indikasi terjadinya kasus korupsi dan penipuan. Perihal
lingkungan kerja, SSK memberikan peluang yang sama bagi setiap karyawannya. SSK
berkomitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan latar belakang
untuk menyediakan lingkungan kerja di mana orang diperlakukan secara adil dan dengan
hormat. Rekrutmen/pengembangan/promosi karyawan dilakukan berdasarkan prestasi
dan kinerja, dan Perusahaan tidak membedakan antara ras, etnis, gender atau atribut fisik.
Langkah strategis dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di SSK adalah
sebagai berikut: Pengembangan SDM dilakukan melalui sarana pendidikan dan pelatihan,
penugasan kerja, peningkatan tanggung jawab pekerjaan, rotasi pekerjaan dan bimbingan

10. dari atasan langsung. SSK melindungi hak-hak karyawan dan memberikan layanan
kepada karyawan dalam bentuk pelayanan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan
kerja. Beberapa langkah strategis tersebut diatas, menunjukan upaya dari Manajemen
SSK untuk meningkatkan kualitas SDM serta mencegah atau meminimalisir tindak
pidana korupsi dan fraud (kecurangan) yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA
Adie, Nugroho. 2013. http://adieynugroho.blogspot.co.id/2013/12/korupsi.html Diakses
pada 5 Juni 2017
Anonim. 2016. https://sijenius.wordpress.com/2016/10/22/definisi-fraud-kecurangan/
Diakses pada 5 Juni 2017
Evi Hartanti, 2005,Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika
Dwi. 2017. http://uwiewietha.blogspot.co.id/2014/04/mengatasi-kecurangan-fraud-
dan.html Diakses pada 5 Juni 2017