Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia

15,308 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
568
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia

  1. 1. MASALAH KORUPSI DI INDONESIA DISUSUN OLEH : NAMA : ARY SETIADI NIM : 41413110095 PROGRAM STUDI : TEKNIK ELEKTRO
  2. 2. LATAR BELAKANG Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memperihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi,atau paling tidak mengurangi sampai pada titik yang paling rendah.Maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.
  3. 3. PERUMUSAN MASALAH 1.Apakah yang dimaksud dengan Korupsi. 2.Persepsi Masyarakat tentang Korupsi. 3.Faktor penyebab adanya korupsi. 4.Fenomena korupsi di Indonesia. 5.Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 6.Bagaimana cara Pemberantasan Korupsi.
  4. 4. 1. PENGERTIAN KORUPSI Kata “korupsi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dis-honest (ketidakjujuran). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelewengan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi.
  5. 5. 2. Persepsi masyarakat tentang korupsi Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal, maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para korup-tor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerin-tahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata.
  6. 6. 3. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI Berikut adalah faktor – faktor yang mendasari penyebab dari korupsi :  Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.  Penyalahgunaan kekuasaan/wewenanng, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.  Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.  Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.  Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.  Budaya permisif/serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.  Gagalnya pendidikan agama dan etika. Pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya, sebab agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk.dll
  7. 7. 4. FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya Indonesia ialah: 1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. 2. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya “oknum” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis/ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. 3. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. 4. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”.
  8. 8. Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut : 1. Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu. 2. Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. 3. Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan materil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat. 4. Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan. Dimulailah pola tingkah para korup 5. Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat besar (rakyat). 6. Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dwi aliansi, yaitu sebagai sektor di bidang politik dan ekonomi-bisnis. 7. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan dan hirarki politik kekuasaan.
  9. 9. 5. PERANAN KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martil” bagi para pelaku tindak KKN.
  10. 10. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut : 1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. 2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good governance. 3. Membangun kepercayaan masyarakat. 4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. 5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.
  11. 11. 6. CARA PEMBERANTASAN KORUPSI Presiden melalui inpres no 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi adalah sebagai : 1. Membersihkan kantor keprisidenan kantor wapres sekretariat negara serta yayasan-yayasan. 2. Mengawasi pengadaan barang disemua departemen. 3. Mencegah penyimpanan proyek rekonstruksi Aceh. 4. Mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur ke depan. 5. Menyelidiki penyimpangan di lembaga negara seperti departemen dan BUMN. 6. memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri. 7. meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar. 8. meneliti pembayar pajak dan cukai.
  12. 12. Cara lain penanggulangan korupsi adalah dengan menegakkan hukum itu sendiri. Adapun UU yang mengaturnya yaitu: - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. - Rumusan RUU KUHP Tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP ini diatur dalam Bab XXXI, Pasal 681 sampai dengan 690. Tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHPdibagi dalam dua jenis tindak pidana yakni, suap dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Secara garis besar, Rancangan KUHP dalam perumusan pasal-pasalnya mengambil pokok-pokok rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001).
  13. 13. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang Negara untuk kepentingannya.Adapun penyebabnya antara lain, ketiadaan dan kelemahan pemimpin,kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi.Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk, sifat,dan tujuan.Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Saran Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini.Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil
  14. 14. DAFTAR PUSTAKA http://muhammadredja.wordpress.com/pkn/contoh-makalah/ http://livingnavigation.wordpress.com/2009/05/01/korupsi-dan-faktor- http://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/25/faktor-penyebab- korupsi/ http://hukum-rechtat.blogspot.com/2008/12/makalah-tentang- korupsi.html https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081122212452AAc dX0R http://makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html
  15. 15. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

×