Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia Berdasarkan Praktik di Negara Singapura, Tiongkok, Jepang dan Finlandia

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
MAKALAH
DESAIN PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA
Diajukan:
Chabibah Nur Afida
NPM: 144060006089
Kelas 7/A, Nomor Absen 06
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah
Seminar Antikorupsi Program Diploma IV Keuangan

2. Spesialisasi Akuntansi Kurikulum Reguler Semester VII T.A. 2014/2015
I. PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia, korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya telah
berlangsung di manapun, mulai dari lembaga pemerintahan, sektor privat, hingga di
kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu agenda
utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, tetapi
cenderung ke arah represif. Paradigma dengan pendekatan represif berkembang karena
diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Sayangnya, pendekatan represif
ini masih belum efektif dalam mengurangi perilaku dan praktik korupsi.
Strategi dasar penanggulangan korupsi seharusnya bukan pada penanggulangan
korupsi itu sendiri, melainkan pada penanggulangan penyebab dan kondisi yang
menyebabkan korupsi. Penanggulangan korupsi lewat penindakan hukum pidana hanya
merupakan penanggulangan siptomatik, sedangkan penanggulangan penyebab dan kondisi
yang menyebabkan korupsi merupakan penanggulangan kausatif dan bersifat preventif.
Dengan demikian, pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi utama
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Berbagai upaya pencegahan korupsi sebenarnya telah dilakukan pemerintah. Namun,
belum menunjukkan hasil yang optimal. Tulisan ini akan memberikan rekomendasi strategi
pencegahan korupsi yang sebaiknya diterapkan di Indonesia berdasarkan pengalaman negara-
negara yang telah berhasil dalam menekan terjadinya tindak pidana korupsi di negaranya,
yaitu Singapura, Jepang, Tiongkok dan Finlandia.
1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan
Tulisan ini bertujuan untuk:
2

3. 1) Memenuhi Ujian Akhir Semester mata kuliah Seminar Antikorupsi.
2) Memberikan rekomendasi desain pencegahan korupsi di Indonesia berdasarkan best
practice pencegahan korupsi dari negara Singapura, Jepang, Tiongkok dan Finlandia.
I.2. Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini adalah bagaimanakah strategi
pencegahan korupsi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia berdasarkan pengalaman negara
Singapura, Jepang, Tiongkok dan Finlandia?
II. PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA
Terminologi pencegahan korupsi sebenarnya telah ada dalam Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,
yaitu pasal 41 dan 42. Namun, kedua pasal tersebut tidak menggambarkan dengan jelas upaya
pencegahan tindak pidana korupsi. Istilah pencegahan dalam kedua pasal tersebut hanya
berkaitan dengan peran serta masyarakat yang berkutat pada dugaan adanya tindak pidana
korupsi dan bagaimana keterbukaan informasi dalam penanganan hukum kasus korupsi.
Dengan demikian, istilah pencegahan dimaksud jelas tidak merujuk pada penanggulangan
kausatif dan preventif.
Selanjutnya, upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi adalah dengan membuat
suatu Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tanggal 23 Mei 2012. Peraturan
pemerintah tersebut memberikan acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam jangka pendek, pemerintah menerbitkan strategi pencegahan tahunan. Strategi
Pencegahan Korupsi tahun 2014 disampaikan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014
3

4. tanggal 21 Maret 2014 tentang Aksi Pencegaan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
Pencegahan korupsi dalam instruksi presiden tersebut terdiri atas 161 aksi yang
dikelompokkan menjadi aksi:
1. Sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI) dengan fokus pada:
a. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di seluruh provinsi dengan
memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas
sampai 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan.
b. Integrasi mekanisme penanganan keluhan/ pengaduan terhadap upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi, termasuk proses penegakan hukum.
c. Membuka akses antar lembaga untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan
masyarakat.
d. Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi),
perencanaan, dan penganggaran pemerintah.
2. Keterbukaan prosedur pengoperasian standar (standard operating procedure) penanganan
perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang.
3. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas (diperkuat dengan penerbitan
peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai).
4. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan.
5. Pembenahan sistem melalui reformasi birokrasi dengan fokus pada lembaga penegak
hukum dan peradilan.
6. Sertifikasi hakim tipikor berdasarkan kompetensi dan integritas.
7. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk
masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan.
4

5. 8. Pemantapan administrasi keuangan negara, termasuk penghapusan dana off-budget, dan
mempublikasikan penerimaan hibah/bantuan/donor di badan publik dan partai politik.
9. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) bagi K/L dan pemerintah daerah.
10. Penertiban dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi
pejabat publik
11. Penguatan mekanisme kelembagaan dalam perekrutan, penempatan, mutasi, dan promosi
aparat penegak hukum berdasarkan hasil assesment terhadap rekam-jejak, kompetensi,
dan integritas sesuai kebutuhan lembaga penegak hukum.
12. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
13. Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan kementerian/ lembaga dan
pemerintah daerah yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu.
14. Penerapan pakta integritas.
Selain strategi-strategi tersebut, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi juga melakukan berbagai
upaya pencegahan korupsi. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemerantasan Korupsi memberikan gambaran tentang rumusan pencegahan tindak pidana
korupsi. Pasal 13 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan
tugas pencegahan korupsi, KPK berwenang dalam melaksanakan langkah-langkah atau upaya
pencegahan sebagai berikut:
1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara
negara;
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
5

6. 4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana
korupsi;
5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi.
Fungsi pencegahan tersebut kemudian diwujudkan dalam organisasi tata laksana KPK
dengan menambahkan fungsi penelitian dan pengembangan. Dalam struktur organisasinya,
KPK memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang terdiri atas empat direktorat, yaitu Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan
Pelayanan Masyarakat serta Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
III.REKOMENDASI PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA
III.1 Latar Belakang
Telah disebutkan di muka bahwa sejatinya pencegahan korupsi telah menjadi
perhatian besar pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, korupsi di
negeri ini masih terus terjadi secara masif. Oleh sebab itu, kita perlu menyusun ulang desain
pencegahan korupsi dengan belajar kepada negara lain yang telah sukses dalam menekan
terjadinya korupsi. Negara yang dipilih untuk menjadi kiblat pencegahan korupsi adalah
Finlandia, Singapura, Jepang dan Tiongkok. Tabel III.1 berikut menyajikan peringkat indeks
persepsi korupsi (corruption perception index/ CPI) dari negara-negara tersebut. Finlandia
dipilih karena memiliki skor CPI yang tinggi dan konsisten berada di peringkat teratas skor
CPI dari tahun ke tahun. Sementara Singapura dan Jepang dipilih karena selain memiliki skor
CPI yang bagus, juga memiliki kedekatan dan kesamaan rumpun bangsa, yaitu asia.
Sedangkan Tiongkok, meskipun memiliki skor CPI yang rendah dan tidak jauh berbeda dari
Indonesia, pemberantasan korupsi di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir patut mendapat
6

7. acungan jempol, yaitu terkait jangkauan dan jumlah penindakan hukum atas tindak pidana
korupsi.
Tabel III.1
Corruption Perseption Index 2014
Peringkat Negara Skor CPI
2014
… … …
3 Finlandia 89
… … …
7 Singapura 84
… … …
15 Jepang 76
… … …
100 Tiongkok 36
… … …
107 Indonesia 34
Sumber: Transparency International, 2014
III.2 Spesifikasi
Berdasarkan praktik yang telah diterapkan di negara Singapura, Jepang, Tiongkok dan
Finlandia, penulis merekomendasikan desain strategi pencegahan korupsi di Indonesia
sebagai berikut:
1. Pendidikan Karakter
Pendekatan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
haknya sebagai warga negara dan kesadaran akan dampak negatif korupsi bagi kelangsungan
pembangunan. Pendidikan karakter merupakan rekomendasi utama dari penulis karena
dianggap merupakan faktor kunci keberhasilan dari rekomendasi lainnya.
Sebagai upaya KPK dalam wewenangnya mencegah korupsi, pendidikan karakter
antikorupsi sebenarnya telah dilaksanakan di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan,
bahkan dibuat dalam mata kuliah tersendiri. Namun, pendidikan tersebut lebih menekankan
upaya pembentukan character building dan moral antikorupsi dibanding transmisi
7

8. pengetahuan dan seluk beluk teori antikorupsi kepada peserta didik. Berbeda dengan Jepang,
siswa sekolah dasar di Negara Matahari Terbit tersebut diajari tentang tata cara menyeberang
jalan, adab di dalam kereta, yang tidak saja berupa teori, tetapi langsung mempraktikkannya.
Pendidikan karakter diajarkan dalam pelajaran seikatsuka atau pendidikan tentang kehidupan
sehari-hari. Norma agama tidak diajarkan di sekolah dalam bentuk pelajaran wajib, seperti
halnya di Indonesia. Nilai-nilai agama diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.
Karenanya, pendidikan moral di sekolah Jepang tidak diajarkan sebagai mata pelajaran
khusus, tetapi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran.
Sementara itu, dalam pemerintahan Singapura, sebagai bagian dari upaya mencegah
korupsi, lembaga antikorupsinya, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), melakukan
diseminasi mengenai buruknya dampak korupsi kepada pegawai negeri, khususnya yang
bekerja di instansi penegakan hukum dan yang berpeluang untuk menerima suap dan tindak
korupsi lainnya, seperti perpajakan, bea cukai dan imigrasi.
Terkait dengan budaya, perlu dibangun kembali budaya hidup sedehana. Finlandia
terkenal dengan masyarakatnya yang hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, dimana
konsumsi kebutuhan disesuaikan dengan kemampuan, maka potensi terjadinya korupsi akan
dapat berkurang dengan sendirinya.
Selain itu, budaya jujur dan malu juga turut ambil bagian dalam pencegahan korupsi.
Konsep budaya jujur dan malu telah mengakar dalam budaya Jepang, Tiongkok dan
Finlandia. Di negara-negara tersebut, seorang pejabat yang terindikasi melakukan kesalahan
seperti korupsi atau melakukan kebohongan publik meskipun belum terbukti, akan
mengundurkan diri dari jabatannya, dan yang lebih ekstrim lagi (di Jepang) adalah bunuh diri.
Di Jepang terdapat peribahasa “iki hajikaku yori, shinu ga mashi” yang artinya, "lebih baik
mati daripada hidup menanggung malu." Melalui budaya malunya, mereka merasa memiliki
harga diri yang teramat tinggi. Mereka malu untuk berbuat nista, malu bekerja secara asal-
8

9. asalan, malu korupsi, dan sebagainya. Berbeda sekali dengan kondisi di Indonesia. Tengok
saja polah yang para koruptor di media, sangat jauh dari budaya malu tersebut
Dilihat dari perspektif sosiokultural, yang terjadi saat ini tentu mengherankan.
Sebenarnya Indonesia juga memiliki budaya malu yang tak kalah hebat dibandingkan Jepang.
Bahkan lebih kaya karena begitu beragamnya suku bangsa di Indonesia. Seandainya budaya
itu terus dipertahankan, bukan mustahil dapat menekan tingkat korupsi di negeri ini. Misalnya
saja budaya siri’ na pace pada suku Bugis yang berarti malu dan harga diri. Menjaga
kehormatan yang dimaksud adalah menjadi yang terbaik, jujur, berani mengambil risiko tetapi
tetap bertanggung jawab (pace). Melalui siri' na pace, masyarakat Bugis menganggap bahwa
kejujuran adalah segala-galanya, kejujuran adalah pintu kehormatan. Menghianati
kepercayaan adalah sebuah siri' dan kehilangan siri' adalah aib yang sangat memalukan.
2. Membangun Political Will serta Komitmen yang Kuat dari Pemerintah
Komitmen politik pemerintah yang tinggi dalam memberantas korupsi adalah faktor
utama dan terpenting dari keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi. Hal ini
kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam melakukan pencegahan korupsi.
Berkenaan dengan political will serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu
menegaskan kembali political will pemerintah Indonesia di antaranya melalui :
a. Penyempurnaan Undang-undang Antikorupsi yang lebih komprehensif, mencakup
kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi. Seperti yang
telah diterapkan di negara Singapura, yaitu dengan secara periodik mereview legal
framework yang sudah ada dengan terus menganalisa perlunya amendemen yang
mungkin dibutuhkan dalam menyikapi dinamika lingkungan internal dan eksternal
negaranya. Amandemen ini dilakukan bukan untuk mengubah isi, tetapi justru untuk
memperluas jangkauan perundangan dalam rangka efektivitas pemberantasan korupsi.
Seperi kita ketahui bersama, undang-undang antikorupsi Indonesia telah berusia lebih dari
9

10. satu dekade, dengan amandemen terakhir pada tahun 2001. Dalam empat belas tahun ini,
tentunya sudah banyak perubahan yang terjadi terkait korupsi. Penyempurnaan Undang-
undang Antikorupsi yang perlu diterapkan ini selain untuk menjawab dinamika dan
perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum
internasional. Telah jelas bahwa saat ini isu korupsi tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara,
namun telah berkembang menjadi isu regional bahkan internasional. Hal ini tidak lepas
dari praktik korupsi yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara.
b. Pembuatan aturan dan kode etik PNS dalam rangka pencegahan conflict of interest dan
perwujudan good corporate governance.
c. Pembuatan pakta integritas
Di Singapura, setiap pegawai negeri diharuskan untuk membuat pernyataan bebas dari
hutang budi yang terkait dengan uang (pecuniary embarrassment) setiap tahunnya. Hal ini
didasari keyakinan bahwa pegawai negeri yang memiliki hutang budi dapat dengan mudah
dieksploitasi oleh pihak lain dan memiliki kewajiban tertentu yang menjadikannya tidak
obyektif dalam melayani masyarakat dan rentan untuk melakukan korupsi. Selain itu,
setiap pegawai negeri wajib membuat pernyataan tentang kekayaan dan investasinya pada
saat ia diangkat menjadi pegawai negeri dan setiap tahun setelahnya, termasuk pasangan
dan anak-anaknya. Apabila pegawai tersebut memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan
gajinya, ia harus menjelaskan dari mana ia memperolehnya. Selanjutnya apabila ia
memiliki sejumlah saham di perusahaan swasta, ia akan diminta untuk mendivestasikan
kepemilikannya untuk menghindari konflik kepentingan. Pembuatan pakta integritas di
Indonesia telah dilakukan di banyak kalangan dan sebagian besar berisi pernyataan untuk
tindak melakukan tindak pindana korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembuatan pakta
integritas tersebut sebaiknya diperluas dengan merinci apa saja yang dimaksud dengan
tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut, seperti yang diterapkan di Singapura.
10

11. d. Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai) dan seleksi yang ketat
terhadap penerimaan pegawai negeri. Penyederhanaan prosedur administratif dalam
pelayanan masyarakat dapat menghilangkan berbagai pungutan. Dengan seleksi pegawai
negeri yang ketat, diharapkan akan diperoleh sumber daya manusia yang professional dan
berkualitas, baik dari sisi moral maupun intelektual.
e. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri (remunerasi).
Kesejahteraan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku korupsi. Kurangnya
penghasilan dalam mencukupi kebutuhan hidup dapat menjadi motif bagi pegawai negeri
untuk menerima suap. Dengan adanya kebijakan remunerasi, diharapkan pegawai publik
dapat mencukupi kebutuhannya sehingga tidak lagi tertarik untuk melakukan korupsi. Hal
ini telah disadari pemerintah Singapura dan Jepang, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan
bahwa gaji pegawai, khususnya pegawai baru (entry level), sama besarnya dengan sektor
swasta. Tujuan lain dari kebijakan ini adalah memberikan insentif dan menciptakan daya
tarik bagi para sarjana lulusan terbaik untuk berkarir di instansi pemerintah secara
profesional. Skema keterkaitan remunerasi dengan korupsi dapat dilihat pada gambar III.1
berikut.
Gambar III.1
Keterkaitan antara Remunerasi dan Korupsi
Remunerasi pegawai yang telah diterapkan di Indonesia di antaranya adalah di lingkungan
Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Agar dapat memberikan pengaruh yang besar dalam mengurangi tindak pidana
11

12. korupsi, remunerasi PNS Indonesia sebaiknya dilakukan pada seluruh elemen pegawai
negeri.
f. Melibatkan rakyat dalam penyusunan program pemerintah.
Di Jepang, program tersebut dikenal dengan jigyou shiwake atau project screening.
Program tersebut merupakan wahana bagi pemerintah untuk menjelaskan pentingnya
program yang diusulkan dan kesempatan bagi warga negara (yang terdiri dari ahli
sukarelawan dan warga setempat, pegawai pemerintah daerah serta pengamat) untuk
mengetahui dan memberi masukan bagaimana agar pendapatan pajak dari masyarakat
dimanfaatkan secara efektif. Hasil diskusi selanjutnya membawa simpulan apakah
program yang diusulkan tidak diperlukan, program seharusnya dikerjakan oleh tingkat
pemerintah yang lebih tinggi, ataukah program tetap dilakukan tetapi dengan
mengakomodasi perbaikan sesuai usulan evaluator.
3. Lembaga Antikorupsi Independen dengan Kewenangan Memadai
Adanya lembaga antikorupsi yang independen, memiliki kewenangan yang memadai,
dan memiliki integritas tinggi, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB),
menjadikan Singapura sebagai negara Asia yang paling bersih dari korupsi. Kewenangan
CPIB yang luas di antaranya kewenangan untuk: melakukan penangkapan dan penyelidikan,
memeriksa rekening pejabat publik termasuk milik anak istrinya atau agennya jika diperlukan,
melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa harus menunggu adanya surat perintah
(seizable offences) apabila ditemukan ada indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi,
melakukan kewenangan polisi seperti investigasi dan kewenangan lainnya untuk
membebaskan dengan jaminan mereka yang menjadi subyek investigasi. Di samping itu,
CPIB bersama lembaga General Audit juga memiliki wewenang untuk melakukan revieu atas
proses bisnis pemerintah dan memberikan rekomendasi untuk mencegah timbulnya fraud.
12

13. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia
sebenarnya telah diberikan wewenang yang sangat luas dalam memberantas korupsi. Pasal 7
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Korupsi menyebutkan
bahwa KPK memiliki wewenang untuk:
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi
yang terkait;
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Dengan berkaca pada Singapura, kewenangan KPK tersebut sebaiknya diperluas lagi,
salah satunya kewenangan untuk memeriksa rekening pejabat publik termasuk milik anak
istrinya. Di samping itu, KPK juga perlu memiliki wewenang untuk membekukan kekayaan
yang menurut pertimbangannya perlu disimpan untuk kepentingan orang yang sedang
diperiksa.
Salah satu faktor keberhasilan suatu lembaga antikorupsi adalah independensi.
Lembaga antikorupsi seharusnya bebas dari pengaruh segala kekuasaan dan kepentingan
politik manapun. Kewenangan yang luas dari suatu lembaga antikorupsi tidak akan efektif
jika lembaga tersebut tidak mampu menjaga independesi dan objektivitasnya. Di samping itu,
lembaga antikorupsi juga harus mendapatkan dukungan politik dari lembaga publik dan
masyarakat. Untuk itu, KPK wajib menjaga independensinya dan perlu mendapatkan
dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta dari lembaga pemerintah lainnya,
baik eksekutif, legistatif maupun yudikatif.
4. Publisitas dan Transparansi Kinerja Pejabat Publik
13

14. Transparansi pengambilan keputusan publik merupakan faktor kunci dalam mencegah
korupsi dan dalam rangka mewujudkan good corporate governance. Keterbukaan akses atas
kinerja pemerintahan merupakan upaya untuk menerapkan transparansi dan praktik informasi
yang baik dalam kegiatan publik. Hal ini juga memungkinkan masyarakat dan swasta untuk
mengontrol pelaksanaan kewenangan resmi dan penggunaan keuangan publik, untuk
membentuk pendapat mereka, untuk mempengaruhi pelaksanaan kewenangan dan untuk
menegaskan hak-hak mereka dan mengamankan kepentingan mereka.
Keterbukaan administrasi publik menjadi prinsip dasar di Finlandia. Setiap keputusan
pemerintah harus dapat diakses publik, dan siap untuk menerima kritik dari pejabat publik
lainnya, masyarakat maupun media. Di Finlandia, setiap orang memiliki hak konstitusional
agar kasusnya secara administrasi dan hukum ditangani oleh orang yang tepat oleh otoritas,
didukung oleh ketentuan-ketentuan konstitusi pada proses publisitas, hak untuk didengar, hak
untuk menerima keputusan yang beralasan, hak untuk banding, serta jaminan lain dari
pengadilan yang adil dan tata pemerintahan yang baik.
5. Keadilan dan Penegakan Hukum yang Tegas dalam Pemberantasan Korupsi
Realitas penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia kerap kali
menampilkan kesan tebang pilih dan juga parsial, terbatas pada para pelaku dalam level
kedudukan dan perbuatan yang mungkin hanya salah satu mata rantai kecil dalam lingkaran
utuh kontruksi korupsi.
Kita seharusnya belajar dari Tiongkok mengenai penegakan hukum yang tidak
pandang bulu. Di Tiongkok, para elit politik, mantan pemimpin, pejabat dan pebisnis yang
melakukan korupsi dan kejahatan politik dibawa ke pengadilan, bahkan tidak ada yang dapat
menghindar dari hukuman yang sangat keras, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman
mati. Keadilan dalam penegakan hukum yang tegas dalam pemberantasan korupsi akan dapat
mencegah orang lain untuk melakukan tindakan korupsi tersebut.
14

15. 6. Penelitian tentang Korupsi secara Rutin dan Berkesinambungan
Pihak akademisi perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi. Seperti yang telah
diterapkan di Finlandia, penelitian atas korupsi terus menerus dilakukan untuk menemukan
dampak dan bentuk-bentuk lain dari korupsi serta memberikan rekomendasi terkait. Penelitian
ini kemudian disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
7. Media yang Bebas dan Independen
Media memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Baik media cetak maupun
elektronik dapat menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Selain
itu, media dapat juga difungsikan dalam mengikuti dan mempromosikan penelitian tentang
korupsi kepada masyarakat. Seperti di Finlandia, peran media mungkin sangat kuat di mana
pembaca surat kabar dan penggunaan internet adalah salah satu yang tertinggi di dunia.
Mereka dapat mengajukan pertanyaan dan memulai diskusi tentang transparansi dan keadilan
serta memberikan sudut pandnag yang berbeda tentang korupsi.
Peran penting media tersebut tidak akan terlaksana jika media tidak memiliki
independensi dan kebebasan. Media yang bebas dari segala pengaruh dan kepentingan politik
sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Media yang independen juga penting
agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat obyektif. Oleh sebab itu, di Indonesia
perlu dibentuk suatu aturan yang melarang pemilik media untuk terjun ke dalam dunia politik
pemerintahan, atau melepaskan jabatan dan hubungannya dengan media tersebut ketika akan
terjun dalam dunia politik pemerintahan.
III.3 Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan dari desain ini adalah kemudahan dalam implementasi karena sebagian
besar telah dilaksanakan di Indonesia tetapi belum komprehensesif. Selain itu, strategi-strategi
ini telah teruji di negara-negara Singapura, Jepang, Tiongkok dan Finlandia yang telah sukses
dalam menekan terjadinya korupsi di negaranya. Kelemahan strategi ini adalah, kurang
15

16. mendetail dalam menyebutkan aksi pencegahan dimaksud, selain itu juga perlu biaya yang
besar (terkait remunerasi dan kelembagaan).
IV. SIMPULAN
Pencegahan merupakan salah satu strategi utama dalam pemberantasan korupsi.
Pemerintah Indonesia telah memiliki strategi pencegahan korupsi, baik jangka pendek,
menengah, maupun panjang. Namun, dalam implementasinya, strategi tersebut belum mampu
menanggulangi tindak pidana korupsi secara signifikan. Berdasarkan praktik-praktik yang
telah diterapkan di Singapura, Jepang, Tiongkok dan Finlandia, penulis merekomendasikan 7
(tujuh) strategi berikut:
1. Pendidikan karakter, yaitu moral dan budaya hidup sederhana, jujur dan malu;
2. Pembentukan political will serta komitmen yang kuat dari pemerintah;
3. Mewujudkan KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen dengan kewenangan
memadai;
4. Publisitas dan transparansi kinerja pejabat publik;
5. Keadilan dan penegakan hukum yang tegas dalam pemberantasan korupsi;
6. Penelitian tentang korupsi secara rutin dan berkesinambungan.
7. Media yang bebas dan independen.
V. DAFTAR REFERENSI
[1] Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Tindak Pidana Korupsi.
[2] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Korupsi.
[3] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tanggal 23 Mei 2012
Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
[4] Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Aksi Pencegaan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
[5] Khurrohman, Ahmad Heni dkk. Pemberantasan Korupsi di Negara China. 2015. Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara.
16

17. [6] Kuswanadji, Arief dkk. Pemberantasan Korupsi di Jepang. 2014. Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara.
[7] Sanusi, A.M. Yuqbal dkk. Pemberantasan Korupsi di Negara Singapura. 2014. Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara.
[8] Wijaya, Andre dkk. Korupsi di Negara Finlandia (Korupsi dan Upaya Pencegahan).
2015. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
[9] http://www.transparency.org/
17