Fair Nurfachrizi, profile picture
Uploaded byFair Nurfachrizi
PPTX, PDF1,467 views

PPh Pasal 21

Dokumen ini adalah peraturan teknis tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan 26 bagi individu di Indonesia. Terdapat rincian mengenai pemberi kerja, penerima penghasilan, serta penghitungan pajak yang harus dilakukan. Juga dijelaskan tentang kewajiban pemotong dan penerima penghasilan terkait proses administrasi pajak.

Embed presentation

Download to read offline
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31/PJ/2012 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013
SPDN SPLN 1. Pekerjaan; 2. Jasa; 3. Kegiatan yang dilakukan orang pribadi PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
Pemotong PPh Pasal 21/26 • pemberi kerja yang terdiri dari: a. orang pribadi dan badan; b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. • bendahara atau pemegang kas pemerintah • dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain • orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa • Penyelenggara kegiatan
Pemberi Kerja Bukan Pemotong PPh Pasal 21/26 • Kantor perwakilan negara asing • Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan • Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26 • pegawai; • penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya; • bukan pegawai; • anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai; • mantan pegawai; • peserta kegiatan: – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan dan magang – Peserta kegiatan lainnya
Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26 • penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur • penghasilan penerima pensiun secara teratur • uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun; • penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas • imbalan kepada bukan pegawai; • imbalan kepada peserta kegiatan; • imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; • imbalan kepada mantan pegawai; • penarikan dana pensiun oleh pegawai. • Wajib Pajak PPh Final • Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Termasuk: Natura/Kenikmatan dari:
Penghitungan Besarnya Penghasilan Uang rupiah Uang asing Natura/kenikmatan an sesuai dengan yang diterima/diperoleh Kurs Menteri Keuangan Harga Pasar
Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21/26 • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
Setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhir PPh Pasal 21: Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala Masa Pajak terakhir Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun,  Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa- masa sebelumnya
Disetahunkan Tidak Disetahunkan 1. WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; 2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; 3. Karyawan pindah cabang 1. WP OP DN mulai bekerja pada tahun berjalan; 2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja yang lain Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan
Pegawai tetap Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi dengan 1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Dikurangi dengan Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan Penerima pensiun Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 Penghitungan PPh Pasal 21
Rp24.300.000,- Untuk diri Wajib Pajak Rp2.025.000,- Rp2.025.000,- Tambahan utk WP Kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender PTKP: PMK 162/PMK.011/2012
Hanya untuk diri sendiri Kawin 1. Diri sendiri; 2. Tanggungan maks 3. Tidak Kawin 1. Diri sendiri; 2. Status kawin; 3. Tanggungan maks 3. Kawin Suami tidak berpenghasilan menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan PTKP Karyawati
5%Sampai dengan Rp 50 juta 15%Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 25%Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 30%Di atas Rp 500 juta Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tarif
Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 7.000.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 200.000 > 200.000 Tidak Dipotong Dikurangi 200.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp2,025 jt s.d. Rp7 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
berkesinambungan Berkesinambungan Exc. Pasal 13 ayat (1) Tidak berkesinambungan (50 % x Ph Bruto) - PTKP sebulan, Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik PPh Pasal 21: Bukan Pegawai
Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto PPh Pasal 21: Lainnya Dewan Komisaris/ Pengawas non Pegawai tetap Mantan Pegawai Peserta program Pensiun yang masih Berstatus pegawai honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur penarikan dana pensiun
Tarif Pasal 17 UU PPh Penghasilan Bruto Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan
PEGAWAI BUKAN PEGAWAI TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph NETO - PTKPBERKALA Ph BRUTO – 200 RIBU Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) – PTKP Harian Ph Bruto Kumulatif BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1) ((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif PESERTA KEGIATAN Ph BRUTO(>7jt) – PTKP KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph Bruto
Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final Setelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember Ber-NPWP Diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan- bulan selanjutnya merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh
Ketentuan Khusus 1. Uang Pesangon 2. Uang Manfaat Pensiun 3. THT/JHT yang dibayarkan sekaligus Penghasilan bersumber dari APBN/D yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/Polri, dan Pensiunannya PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010
PPh Pasal 26 Tarif Pasal 26: 20 % Penghasilan Bruto Memperhatikan Ketentuan P3B
Saat terutang PPh Pasal 21/26 Penerima penghasilan akhir bulan dilaku- kannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan Pemotong Saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan
Kewajiban Pemotong • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan • Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 • Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti • Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan • Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
Kewajiban Penerima Penghasilan • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun • Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.
A. Penghitungan PPh Pasal 21atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan Gaji sebulan Rp 8.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000 Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000 Penghasilan Neto setahun (12x Rp 7.400.000,00) Rp 88.800.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 62.475.000 PPh Pasal 21terutang : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 12.475.000,00 = Rp 1.871.000 Rp 4.371.000 PPh Pasal 21sebulan Rp 4.371.000,00 : 12 = Rp 364.250
B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Gaji sebulan Rp 10.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000 Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000 Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 85.275.000 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 35.275.000,00 = Rp 5.291.000 Rp 7.791.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 7.791.000,00 : 12 Rp 649.250 PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 6 x Rp 649.250,00 Rp 3.895.500 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 6 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 2.185.500 PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 1.710.000
C. Penghitungan PPh Pasal 21atas Pembayaran Bonus Gaji setahun (12x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000 Bonus Rp 20.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) =Rp 7.000.000,00 *Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000 Iuran Pensiun (12x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000 Penghasilan Neto setahun Gaji +Bonus Rp 131.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 105.275.000 PPh Pasal 21setahun atas Gaji +Bonus : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 55.275.000,00 = Rp 8.291.250 10.791.250 *PPh Pasal 21setahun dibulatkan Rp 10.791.000 PPh Pasal 21atas Gaji (dari contoh B) Rp 7.791.000 PPh Pasal 21atas Bonus Rp 3.000.000
Rifki Zain seorang PNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan berdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gaji perbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan dan mempunyai 3 orang anak. Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00. Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi Rp.2.906.200,00. Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
A. PPh Pasal 21 Masa Maret 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 4.027.308 = Rp. 201.365 Iuran pensiun 4,75% x 3.217.308 = Rp. 152.822 354.188 Rp. Penghasilan neto: 3.673.120 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.673.120 44.077.446 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 11.677.446 PKP dibulatkan Rp. 11.677.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 583.850 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 48.654 Tambahan 20% lebih tinggi karena belum ber-NPWP -
B. PPh Pasal 21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013 = 1.200.000 x 15% = 180.000 (PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)
C. PPh Pasal 21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Penghasilan disetahunkan 12 x 4.027.308 = 48.327.696 Jumlah rapel Kenaikan gaji 6 x 95.760 = 574.560 Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 48.902.256 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 48.902.256 = Rp. 2.445.113 Iuran pensiun 4,75% x 38.607.696 = Rp. 1.833.866 Rp. 4.278.978 Penghasilan neto setahun: 44.623.278 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.223.278 PKP dibulatkan Rp. 12.223.000 PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 611.150 PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala 583.850 PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala 27.800
D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1) Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan * Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 3.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 3.583.068 = Rp. 179.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 336.524 Rp. Penghasilan neto: 3.246.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.246.544 38.958.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 6.558.526 PKP dibulatkan Rp. 6.558.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 327.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 27.325
D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2) Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013 28.861.476 Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 17.915.340 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 46.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 46.776.816 = Rp. 2.338.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.227.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 42.549.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 10.149.526 PKP dibulatkan Rp. 10.149.000 PPh Pasal 21 setahun 507.450 PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov) a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 480.125 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara: a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya) b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara c. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh Pasal 21 pada huruf a
D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1) 1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah Rp. 3.583.068 2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan Tunjangan Jabatan 3.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto 6.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 6.583.068 = Rp. 329.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 486.524 Rp. Penghasilan neto: 6.096.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 6.096.544 73.158.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 40.758.526 PKP dibulatkan Rp. 40.758.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 2.037.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 169.825 PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan 27.325 PPh Pasal 21 di Kanwil Agama Medan 142.500
D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2) Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 15.000.000 Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 46.776.816 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 61.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 61.776.816 = Rp. 3.088.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.977.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 56.799.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 24.399.526 PKP dibulatkan Rp. 24.399.000 PPh Pasal 21 setahun 1.219.950 PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325 PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov) 4 x 142.500 = 570.000 1.077.450 PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan 142.500
Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012  Batas waktu penyampaian 31 Maret 2013 Besaran PTKP yang digunakan masih menggunakan besaran PTKP sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 (PTKP lama)
Terima Kasih

More Related Content

PPTX
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.
byHari Susanto
 
PPTX
APBD
bySurya Ardi
 
PPTX
Panduan Menyusun CP ke TP dan ATP.pptx
byErwinHariKurniawan2
 
PPTX
1.analisis biaya pendidikan
byVOCATIONAL HIGH SCHOOL KAINUI SERUI
 
PPT
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
byDheaFeralia
 
DOCX
Pertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3
bynatal kristiono
 
PPTX
Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar
byFAS DC
 
PPT
Jenis jenis biaya pendidikan
byyayan andrian
 
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.
byHari Susanto
 
APBD
bySurya Ardi
 
Panduan Menyusun CP ke TP dan ATP.pptx
byErwinHariKurniawan2
 
1.analisis biaya pendidikan
byVOCATIONAL HIGH SCHOOL KAINUI SERUI
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
byDheaFeralia
 
Pertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3
bynatal kristiono
 
Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar
byFAS DC
 
Jenis jenis biaya pendidikan
byyayan andrian
 

What's hot

PPTX
Pengertian pajak dan kegunaannya
byKppkp Bangil
 
PDF
Buku keuangan publik pusat dan daerah
byDadang Solihin
 
PDF
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
bySujatmiko Wibowo
 
PPTX
PERUSAHAAN MULTI NASIONAL.pptx
byUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
DOCX
RPS PSIKOLOGI PERKEMBANGAN.docx
byMoch. Yusuf Sholeh Afandi
 
PPTX
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
byUbaidillah Armok
 
PPT
Pancasila sebagai sistem filsafat
byAndhika Pratama
 
PPTX
Pengelolaan Keuangan Negara
bySujatmiko Wibowo
 
PPTX
Manajemen pembangunan
byMukhrizal Effendi
 
PPTX
KONSEP DASAR MONITORING DAN EVALUASI PPT.pptx
byheddypetra1
 
PPTX
Kelompok 5 keterampilan berbicara: bercerita, pidato, diskusi
byMitha Ye Es
 
PPTX
Ppt pendapatan nasional
byHaiRina Sukesti
 
PDF
Aturan penulisan artikel jurnal ilmiah ug
byMuhammad Zen
 
PPTX
Ragam bahasa
byHIMTI
 
DOC
Menentukan populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel
byRian Saifulloh
 
DOCX
Makalah pendidikan kewarganegaraan
byMuhammad Irwan
 
PPTX
Artikel ilmiah
byRelawan Jurnal Indonesia
 
DOCX
Makalah rangkuman ajeng
byAJENG AMALIA SAFITRI
 
PPTX
Keorganisasian
byAnisa Osariana
 
DOCX
Pengantar pendidikan pancasila
byRobet Saputra
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
byKppkp Bangil
 
Buku keuangan publik pusat dan daerah
byDadang Solihin
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
bySujatmiko Wibowo
 
PERUSAHAAN MULTI NASIONAL.pptx
byUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
RPS PSIKOLOGI PERKEMBANGAN.docx
byMoch. Yusuf Sholeh Afandi
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
byUbaidillah Armok
 
Pancasila sebagai sistem filsafat
byAndhika Pratama
 
Pengelolaan Keuangan Negara
bySujatmiko Wibowo
 
Manajemen pembangunan
byMukhrizal Effendi
 
KONSEP DASAR MONITORING DAN EVALUASI PPT.pptx
byheddypetra1
 
Kelompok 5 keterampilan berbicara: bercerita, pidato, diskusi
byMitha Ye Es
 
Ppt pendapatan nasional
byHaiRina Sukesti
 
Aturan penulisan artikel jurnal ilmiah ug
byMuhammad Zen
 
Ragam bahasa
byHIMTI
 
Menentukan populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel
byRian Saifulloh
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
byMuhammad Irwan
 
Artikel ilmiah
byRelawan Jurnal Indonesia
 
Makalah rangkuman ajeng
byAJENG AMALIA SAFITRI
 
Keorganisasian
byAnisa Osariana
 
Pengantar pendidikan pancasila
byRobet Saputra
 

Viewers also liked

PPTX
Animales en peligro de extinción
byzaoi
 
PDF
Tavoitteet työssä työpaja, reumaliitto, 18.3.2015
byPeilaus Oy
 
PPTX
Introduction to Ocean Observation1
byJose Rodriguez
 
PPTX
Kelompok 12 perkembangan makhluk hidup
byNanda Reda
 
PPT
Revormasi Pajak
byFair Nurfachrizi
 
DOC
Reportaje: Criadero de Caballos Agua de Salares – San Pe
byCriaderoAguadeSalares
 
PDF
Manual practicosql
byFiorella Alatrista
 
PPTX
Portfolio Presentation
byBrandy Wagoner
 
DOCX
bảng giá thiết kế tvc quảng cáo giá tốt
bykyra120
 
DOCX
công ty thiết kế video quảng cáo ấn tượng
bymilo757
 
DOCX
nhận làm phim quảng cáo hoạt hình
bybryant278
 
DOCX
nhận thiết kế tvc quảng cáo sáng tạo
bydallas121
 
DOCX
chuyên thiết kế video quảng cáo sáng tạo
byarnulfo408
 
DOCX
dịch vụ làm clip quảng cáo giá rẻ
bydrucilla174
 
DOCX
nhận làm tvc quảng cáo uy tín
byelenore117
 
DOCX
dịch vụ thiết kế clip quảng cáo uy tín
bythomas784
 
DOCX
dịch vụ thiết kế video quảng cáo kiến trúc
bycecila773
 
PPTX
Kelompok 11
byNanda Reda
 
PDF
هوش تجاری (Business intelligence)
byRayBPMS
 
PDF
EEI State of Distribution, 2012
byPaul De Martini
 
Animales en peligro de extinción
byzaoi
 
Tavoitteet työssä työpaja, reumaliitto, 18.3.2015
byPeilaus Oy
 
Introduction to Ocean Observation1
byJose Rodriguez
 
Kelompok 12 perkembangan makhluk hidup
byNanda Reda
 
Revormasi Pajak
byFair Nurfachrizi
 
Reportaje: Criadero de Caballos Agua de Salares – San Pe
byCriaderoAguadeSalares
 
Manual practicosql
byFiorella Alatrista
 
Portfolio Presentation
byBrandy Wagoner
 
bảng giá thiết kế tvc quảng cáo giá tốt
bykyra120
 
công ty thiết kế video quảng cáo ấn tượng
bymilo757
 
nhận làm phim quảng cáo hoạt hình
bybryant278
 
nhận thiết kế tvc quảng cáo sáng tạo
bydallas121
 
chuyên thiết kế video quảng cáo sáng tạo
byarnulfo408
 
dịch vụ làm clip quảng cáo giá rẻ
bydrucilla174
 
nhận làm tvc quảng cáo uy tín
byelenore117
 
dịch vụ thiết kế clip quảng cáo uy tín
bythomas784
 
dịch vụ thiết kế video quảng cáo kiến trúc
bycecila773
 
Kelompok 11
byNanda Reda
 
هوش تجاری (Business intelligence)
byRayBPMS
 
EEI State of Distribution, 2012
byPaul De Martini
 

Similar to PPh Pasal 21

PPTX
PPH Pasal 21 PTKP Baru
bynekzho
 
PPTX
Slide presentasi PPh pasal 21
byalarif-aholic
 
PPTX
PPT PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21)
byPutriDwi213708
 
PPTX
Paparan - PMK 168 Tahun 2023 Tentang PPh Pasal 21 TER -Faruq.pptx
byAlifNawalFaridiyyah
 
PPTX
PPh pasal 21
byRina Limiati
 
PPTX
PPh 21
byMuhammad Fajar
 
PPTX
26-Agus-14-PPh-Pasal-21.pptxddddddddddddddddddd
bytaxyaya7
 
PPTX
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
byWidiaNoviaShafira
 
PPT
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
bySharon Mei
 
PPTX
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
byMasTangguh1
 
PPTX
Tata cara pemotongan pph pasal 21
byMohammad Luqman Firmansyah
 
PDF
Belajar Mengenai Pajak Penghasilan dan perhitungannya
byabudiarsa1
 
PPT
Pertemuan Kelima Pajak Penghasilan Pasal 21.ppt
byTettieSetiyarti1
 
PPTX
Materi Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21
byPanduWiratama5
 
PDF
P ph pasal 21
byVeD VeD
 
PPTX
PPh_21_berdasarkan_PER_16_TAHUN_2016_ppt.pptx
byPanduMahardhika1
 
PPTX
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
byAmalia Sari W
 
PPTX
Sosialisasi p ph pasal 21
byYusuf Abdul Kodir
 
PPTX
4 PPh Pasal 21.pptx
byAnandaAyu13
 
PPTX
PPH pajak penghasilan mata kuliah jurusan akuntansi.pptx
byOiiiwoiii
 
PPH Pasal 21 PTKP Baru
bynekzho
 
Slide presentasi PPh pasal 21
byalarif-aholic
 
PPT PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21)
byPutriDwi213708
 
Paparan - PMK 168 Tahun 2023 Tentang PPh Pasal 21 TER -Faruq.pptx
byAlifNawalFaridiyyah
 
PPh pasal 21
byRina Limiati
 
PPh 21
byMuhammad Fajar
 
26-Agus-14-PPh-Pasal-21.pptxddddddddddddddddddd
bytaxyaya7
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
byWidiaNoviaShafira
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
bySharon Mei
 
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
byMasTangguh1
 
Tata cara pemotongan pph pasal 21
byMohammad Luqman Firmansyah
 
Belajar Mengenai Pajak Penghasilan dan perhitungannya
byabudiarsa1
 
Pertemuan Kelima Pajak Penghasilan Pasal 21.ppt
byTettieSetiyarti1
 
Materi Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21
byPanduWiratama5
 
P ph pasal 21
byVeD VeD
 
PPh_21_berdasarkan_PER_16_TAHUN_2016_ppt.pptx
byPanduMahardhika1
 
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
byAmalia Sari W
 
Sosialisasi p ph pasal 21
byYusuf Abdul Kodir
 
4 PPh Pasal 21.pptx
byAnandaAyu13
 
PPH pajak penghasilan mata kuliah jurusan akuntansi.pptx
byOiiiwoiii
 

More from Fair Nurfachrizi

PPT
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Konsep Warga Negara
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Pancasila Sebagai Sistem Etika
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Ketahanan Nasional
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Integrasi Nasional
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Globalisasi
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Wawasan ke-Indonesiaan
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Ideologi Negara
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Negara & Warga Negara
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Hak Asasi Manusia
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
byFair Nurfachrizi
 
PPTX
SPT 2013 OP Norma
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Sistem Politik & Demokrasi
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Otonomi Daerah
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
byFair Nurfachrizi
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
byFair Nurfachrizi
 
Konsep Warga Negara
byFair Nurfachrizi
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
byFair Nurfachrizi
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
byFair Nurfachrizi
 
Ketahanan Nasional
byFair Nurfachrizi
 
Integrasi Nasional
byFair Nurfachrizi
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
byFair Nurfachrizi
 
Globalisasi
byFair Nurfachrizi
 
Wawasan ke-Indonesiaan
byFair Nurfachrizi
 
Ideologi Negara
byFair Nurfachrizi
 
Negara & Warga Negara
byFair Nurfachrizi
 
Hak Asasi Manusia
byFair Nurfachrizi
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
byFair Nurfachrizi
 
SPT 2013 OP Norma
byFair Nurfachrizi
 
Sistem Politik & Demokrasi
byFair Nurfachrizi
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
byFair Nurfachrizi
 
Otonomi Daerah
byFair Nurfachrizi
 
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
byFair Nurfachrizi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
byFair Nurfachrizi
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
byFair Nurfachrizi
 

Recently uploaded

PDF
SIAP TEMPUR TKA BAHASA INDONESIA SMP/MTS
bylaxim2019
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 8
byModul Guruku
 
PDF
Etika Komunikasi antara Dosen dan Mahasiswa
byRangga Wijaya
 
PPTX
SIP posyandu. dan cara pengisian buku 7 sip
byIkarHermawati1
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 7
byModul Guruku
 
PPTX
Tugas Akhir Pengantar Ilmu Filsafat Kelas A Kelompok 3
byireneavianti
 
PPTX
PEWARNAAN PETA DAN PEWARNAAN GARIS_KELOMPOK 9.pptx
byanandadelak25
 
DOCX
Perbedaan Teori Trait Eysenck,Cattell dan McCrae
byhafizhachfzn
 
PDF
Perbedaan Teori Kepribadian Raymond B. Cattell, Hans Jürgen Eysenck, dan Robe...
byknyrhmm
 
PPTX
Tujuan Investigasi Suap dan Sanksi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
PPTX
PPT IHT DEEP LEARNING RIZAL 2025 MATERI PENGIMBASAN PEMBELAJARAN MENDALAM DEE...
bymirzarosikhan
 
PDF
A203157_Tugasan Audit Keselamatan Jalan Raya.pdf
bya203157
 
PPTX
Kepramukaan Petualangan Pramuka Penggalang
byfahdifauziassyabu
 
PPTX
14st - IT Governance & Compliance (ITIL, COBIT, ISO 27001).pptx
byUniversitas Teknokrat Indonesia
 
PDF
Penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP).pdf
byMukhamad Fathoni
 
PPTX
KELOPOK 3. PENELITIAN EX POST FACTO.pptx
byssuserb9e40d1
 
PPTX
1. Analisis Kesalahan.pptx Analisis kesalahan adalah studi dan evaluasi dari ...
byHarjum Budiman
 
PPTX
SESI3_Inovasi dan supervisi (ISU) UIN RIL.pptx
byarerosierose98
 
PPTX
Prolanis dm ht Nefropati-Diabetik-ppt.pptx
byNurmalita Caesarlia
 
SIAP TEMPUR TKA BAHASA INDONESIA SMP/MTS
bylaxim2019
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 8
byModul Guruku
 
Etika Komunikasi antara Dosen dan Mahasiswa
byRangga Wijaya
 
SIP posyandu. dan cara pengisian buku 7 sip
byIkarHermawati1
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 7
byModul Guruku
 
Tugas Akhir Pengantar Ilmu Filsafat Kelas A Kelompok 3
byireneavianti
 
PEWARNAAN PETA DAN PEWARNAAN GARIS_KELOMPOK 9.pptx
byanandadelak25
 
Perbedaan Teori Trait Eysenck,Cattell dan McCrae
byhafizhachfzn
 
Perbedaan Teori Kepribadian Raymond B. Cattell, Hans Jürgen Eysenck, dan Robe...
byknyrhmm
 
Tujuan Investigasi Suap dan Sanksi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
PPT IHT DEEP LEARNING RIZAL 2025 MATERI PENGIMBASAN PEMBELAJARAN MENDALAM DEE...
bymirzarosikhan
 
A203157_Tugasan Audit Keselamatan Jalan Raya.pdf
bya203157
 
Kepramukaan Petualangan Pramuka Penggalang
byfahdifauziassyabu
 
14st - IT Governance & Compliance (ITIL, COBIT, ISO 27001).pptx
byUniversitas Teknokrat Indonesia
 
Penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP).pdf
byMukhamad Fathoni
 
KELOPOK 3. PENELITIAN EX POST FACTO.pptx
byssuserb9e40d1
 
1. Analisis Kesalahan.pptx Analisis kesalahan adalah studi dan evaluasi dari ...
byHarjum Budiman
 
SESI3_Inovasi dan supervisi (ISU) UIN RIL.pptx
byarerosierose98
 
Prolanis dm ht Nefropati-Diabetik-ppt.pptx
byNurmalita Caesarlia
 

PPh Pasal 21

  • 1.
    PERATURAN DIREKTUR JENDERALPAJAK NOMOR PER- 31/PJ/2012 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013
  • 2.
    SPDN SPLN 1. Pekerjaan; 2.Jasa; 3. Kegiatan yang dilakukan orang pribadi PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
  • 3.
    Pemotong PPh Pasal21/26 • pemberi kerja yang terdiri dari: a. orang pribadi dan badan; b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. • bendahara atau pemegang kas pemerintah • dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain • orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa • Penyelenggara kegiatan
  • 4.
    Pemberi Kerja BukanPemotong PPh Pasal 21/26 • Kantor perwakilan negara asing • Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan • Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  • 5.
    Penerima Penghasilan yangDikenakan PPh Pasal 21/26 • pegawai; • penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya; • bukan pegawai; • anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai; • mantan pegawai; • peserta kegiatan: – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan dan magang – Peserta kegiatan lainnya
  • 6.
    Penghasilan yang DikenakanPPh Pasal 21/26 • penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur • penghasilan penerima pensiun secara teratur • uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun; • penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas • imbalan kepada bukan pegawai; • imbalan kepada peserta kegiatan; • imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; • imbalan kepada mantan pegawai; • penarikan dana pensiun oleh pegawai. • Wajib Pajak PPh Final • Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Termasuk: Natura/Kenikmatan dari:
  • 7.
    Penghitungan Besarnya Penghasilan Uang rupiahUang asing Natura/kenikmatan an sesuai dengan yang diterima/diperoleh Kurs Menteri Keuangan Harga Pasar
  • 8.
    Penghasilan yang TidakDikenakan PPh Pasal 21/26 • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
  • 9.
    Setiap Masa Pajak, kecualiMasa Pajak terakhir PPh Pasal 21: Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala Masa Pajak terakhir Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun,  Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa- masa sebelumnya
  • 10.
    Disetahunkan Tidak Disetahunkan 1.WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; 2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; 3. Karyawan pindah cabang 1. WP OP DN mulai bekerja pada tahun berjalan; 2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja yang lain Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan
  • 11.
    Pegawai tetap Gaji, Tunjangan,Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi dengan 1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Dikurangi dengan Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan Penerima pensiun Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 Penghitungan PPh Pasal 21
  • 12.
    Rp24.300.000,- Untuk diriWajib Pajak Rp2.025.000,- Rp2.025.000,- Tambahan utk WP Kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender PTKP: PMK 162/PMK.011/2012
  • 13.
    Hanya untuk diri sendiri Kawin 1.Diri sendiri; 2. Tanggungan maks 3. Tidak Kawin 1. Diri sendiri; 2. Status kawin; 3. Tanggungan maks 3. Kawin Suami tidak berpenghasilan menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan PTKP Karyawati
  • 14.
    5%Sampai dengan Rp50 juta 15%Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 25%Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 30%Di atas Rp 500 juta Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tarif
  • 15.
    Upah/Uang Saku Harian,Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 7.000.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 200.000 > 200.000 Tidak Dipotong Dikurangi 200.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp2,025 jt s.d. Rp7 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  • 16.
    berkesinambungan Berkesinambungan Exc. Pasal 13ayat (1) Tidak berkesinambungan (50 % x Ph Bruto) - PTKP sebulan, Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik PPh Pasal 21: Bukan Pegawai
  • 17.
    Tarif Pasal 17atas Penghasilan Bruto PPh Pasal 21: Lainnya Dewan Komisaris/ Pengawas non Pegawai tetap Mantan Pegawai Peserta program Pensiun yang masih Berstatus pegawai honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur penarikan dana pensiun
  • 18.
    Tarif Pasal 17 UUPPh Penghasilan Bruto Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan
  • 19.
    PEGAWAI BUKAN PEGAWAI TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN PENSIUNAN TETAP TIDAKTETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph NETO - PTKPBERKALA Ph BRUTO – 200 RIBU Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) – PTKP Harian Ph Bruto Kumulatif BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1) ((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif PESERTA KEGIATAN Ph BRUTO(>7jt) – PTKP KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph Bruto
  • 20.
    Penerima Penghasilan Tidakber-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final Setelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember Ber-NPWP Diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan- bulan selanjutnya merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh
  • 21.
    Ketentuan Khusus 1. UangPesangon 2. Uang Manfaat Pensiun 3. THT/JHT yang dibayarkan sekaligus Penghasilan bersumber dari APBN/D yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/Polri, dan Pensiunannya PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010
  • 22.
    PPh Pasal 26 TarifPasal 26: 20 % Penghasilan Bruto Memperhatikan Ketentuan P3B
  • 23.
    Saat terutang PPh Pasal21/26 Penerima penghasilan akhir bulan dilaku- kannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan Pemotong Saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan
  • 24.
    Kewajiban Pemotong • WajibMendaftarkan Diri ke KPP • Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan • Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
  • 25.
    Bukti Pemotongan PPhPasal 21 • Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti • Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan • Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
  • 26.
    Kewajiban Penerima Penghasilan •Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun • Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
  • 27.
    Contoh Penghitungan PPhPasal 21 Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.
  • 28.
    A. Penghitungan PPhPasal 21atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan Gaji sebulan Rp 8.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000 Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000 Penghasilan Neto setahun (12x Rp 7.400.000,00) Rp 88.800.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 62.475.000 PPh Pasal 21terutang : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 12.475.000,00 = Rp 1.871.000 Rp 4.371.000 PPh Pasal 21sebulan Rp 4.371.000,00 : 12 = Rp 364.250
  • 29.
    B. Penghitungan PPhPasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Gaji sebulan Rp 10.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000 Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000 Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 85.275.000 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 35.275.000,00 = Rp 5.291.000 Rp 7.791.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 7.791.000,00 : 12 Rp 649.250 PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 6 x Rp 649.250,00 Rp 3.895.500 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 6 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 2.185.500 PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 1.710.000
  • 30.
    C. Penghitungan PPhPasal 21atas Pembayaran Bonus Gaji setahun (12x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000 Bonus Rp 20.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) =Rp 7.000.000,00 *Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000 Iuran Pensiun (12x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000 Penghasilan Neto setahun Gaji +Bonus Rp 131.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 105.275.000 PPh Pasal 21setahun atas Gaji +Bonus : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 55.275.000,00 = Rp 8.291.250 10.791.250 *PPh Pasal 21setahun dibulatkan Rp 10.791.000 PPh Pasal 21atas Gaji (dari contoh B) Rp 7.791.000 PPh Pasal 21atas Bonus Rp 3.000.000
  • 31.
    Rifki Zain seorangPNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan berdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gaji perbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan dan mempunyai 3 orang anak. Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00. Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi Rp.2.906.200,00. Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
  • 32.
    A. PPh Pasal21 Masa Maret 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 4.027.308 = Rp. 201.365 Iuran pensiun 4,75% x 3.217.308 = Rp. 152.822 354.188 Rp. Penghasilan neto: 3.673.120 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.673.120 44.077.446 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 11.677.446 PKP dibulatkan Rp. 11.677.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 583.850 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 48.654 Tambahan 20% lebih tinggi karena belum ber-NPWP -
  • 33.
    B. PPh Pasal21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013 = 1.200.000 x 15% = 180.000 (PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)
  • 34.
    C. PPh Pasal21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Penghasilan disetahunkan 12 x 4.027.308 = 48.327.696 Jumlah rapel Kenaikan gaji 6 x 95.760 = 574.560 Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 48.902.256 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 48.902.256 = Rp. 2.445.113 Iuran pensiun 4,75% x 38.607.696 = Rp. 1.833.866 Rp. 4.278.978 Penghasilan neto setahun: 44.623.278 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.223.278 PKP dibulatkan Rp. 12.223.000 PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 611.150 PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala 583.850 PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala 27.800
  • 35.
    D. PPh Pasal21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1) Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan * Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 3.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 3.583.068 = Rp. 179.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 336.524 Rp. Penghasilan neto: 3.246.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.246.544 38.958.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 6.558.526 PKP dibulatkan Rp. 6.558.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 327.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 27.325
  • 36.
    D. PPh Pasal21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2) Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013 28.861.476 Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 17.915.340 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 46.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 46.776.816 = Rp. 2.338.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.227.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 42.549.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 10.149.526 PKP dibulatkan Rp. 10.149.000 PPh Pasal 21 setahun 507.450 PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov) a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 480.125 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325
  • 37.
    Penghitungan PPh Pasal21 Masa Agustus s.d. November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara: a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya) b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara c. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh Pasal 21 pada huruf a
  • 38.
    D. PPh Pasal21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1) 1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah Rp. 3.583.068 2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan Tunjangan Jabatan 3.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto 6.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 6.583.068 = Rp. 329.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 486.524 Rp. Penghasilan neto: 6.096.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 6.096.544 73.158.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 40.758.526 PKP dibulatkan Rp. 40.758.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 2.037.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 169.825 PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan 27.325 PPh Pasal 21 di Kanwil Agama Medan 142.500
  • 39.
    D. PPh Pasal21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2) Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 15.000.000 Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 46.776.816 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 61.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 61.776.816 = Rp. 3.088.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.977.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 56.799.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 24.399.526 PKP dibulatkan Rp. 24.399.000 PPh Pasal 21 setahun 1.219.950 PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325 PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov) 4 x 142.500 = 570.000 1.077.450 PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan 142.500
  • 40.
    Pelaporan SPT PPhOrang Pribadi Tahun Pajak 2012  Batas waktu penyampaian 31 Maret 2013 Besaran PTKP yang digunakan masih menggunakan besaran PTKP sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 (PTKP lama)
  • 41.