SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Apa itu SPT Tahunan?
• Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan
formulir yang digunakan Wajib Pajak
untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran PPh, objek pajak
PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan
kewajiban.
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF
wajib:
untuk memiliki NPWP; dan
• Wajib dengan benar, lengkap, dan jelas,
dan menandatangani; serta
ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.
www.pajak.go.id
Download/
unduh
Ambil
sendiri
Mobil Pajak Keliling/
Pojok Pajak
KPP / KP2KP
Media
Penyampaian
SPT Tahunan
Langsung
KPP/KP2KP
Tempat lain
Pojok Pajak
Drop Box
Mobil Pajak
Kantor Pos
Perusahaan ekspedisi/kurir
e-Filing
melalui website DJP
(www.pajak.go.id) khusus
formulir 1770 S & 1770 SS
dengan bukti pengiriman surat
ke KPP tempat WP terdaftar
• Setiap
yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk
atau untuk
Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa
pun.
Jenis Penghasilan Keterangan
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor,
tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang
pensiun
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi
kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali
besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau
kegiatan dan penghargaan
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi
kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali
besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Laba usaha Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan
pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung
besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya
penjualan perhiasan, kendaraan dsb
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Bunga di luar bunga bank Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang,
keuntungan selisih kurs
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari
penghasilan yg belum dikenakan PPh
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Jenis Penghasilan Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan
merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka
hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau
hubungan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
Harus dilaporkan dalam SPT
Tahunan PPh
Namun tidak diperhitungkan
dalam penentuan pajak
terutang/pajak yang dibayarkanHarta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan
objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan
Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan
kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Warisan, klaim asuransi, Beasiswa
dari pemberi
kerja
dari
penghasilan
lain-lain
dari harta
yang dimiliki
dari kegiatan
usaha
Sumber
Penghasilan
Keterangan
PTKP Setahun
(1 Januari 2008 – 31
Desember 2012)
(mulai 1 Januari
2013)
Untuk diri Wajib Pajak 15.840.000 24.300.000
Tambahan pegawai kawin 1.320.000 2.025.000
Tambahan anggota keluarga
sedarah & semenda dalam garis
keturunan lurus, anak angkat,
maksimum 3 orang
1.320.000 2.025.000
WP Tidak Kawin Kode PTKP 2012 PTKP 2013
0 Tanggungan TK/0 15.840.000 24.300.000
1 Tanggungan TK/1 17.160.000 26.325.000
2 Tanggungan TK/2 18.480.000 28.350.000
3 Tanggungan TK/3 19.800.000 30.375.000
WP Kawin Kode PTKP 2012 PTKP 2013
0 Tanggungan K/0 17.160.000 26.325.000
1 Tanggungan K/1 18.480.000 28.350.000
2 Tanggungan K/2 19.800.000 30.375.000
3 Tanggungan K/3 21.120.000 32.400.000
WP Kawin + Penghasilan Istri
Digabung
Kode PTKP 2012 PTKP 2013
0 Tanggungan K/I/0 33.000.000 50.625.000
1 Tanggungan K/I/1 34.320.000 52.650.000
2 Tanggungan K/I/2 35.640.000 54.675.000
3 Tanggungan K/I/3 36.960.000 56.700.000
NO LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF
1. s.d. Rp 50.000.000 5%
2. Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25%
4. Di atas Rp 500.000.000 30%
•Mempunyai penghasilan:
•dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan
pembukuan atau norma penghitungan pengjasilan neto
•Dari satu atau lebih pemberi kerja
•Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
•Dari penghasilan lain
1770
• Mempunyai penghasilan:
• dari satu atau lebih pemberi kerja
• Dalam negeri lainnya
• Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
1770 S
• Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi
kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya
kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi1770 SS
Suami Istri
Formulir
SPT Suami
Formulir
SPT Istri
Keterangan
PNS/
Swasta
PNS/
Swasta
1770S 1770S
• Suami dan Istri masing-masing
mengisi SPT Tahunan;
• Besarnya PPh yg harus dilunasi
oleh masing-masing suami-istri
dihitung berdasarkan
penggabungan penghasilan neto
suami-istri dan disesuaikan dengan
perbandingan penghasilan neto
mereka
PNS/
Swasta
Usaha 1770S 1770
Usaha
PNS/
Swasta
1770 1770S
•Biaya Jabatan: 5% dari Penghasilan Bruto dengan
batas maksimal Rp 6.000.000 per tahun
•Biaya Pensiun: 5% dari Penghasilan Bruto dengan
batas maksimal Rp 2.400.000 per tahun
Biaya Jabatan/
Biaya Pensiun
• 4,75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga
(khusus PNS/TNI/POLRI)Iuran Pensiun
• Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya
kepada lembaga/badan yang telah ditetapkan
pemerintahZakat
• Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah
tanggunganPTKP
1. Badan Amil Zakat Nasional,
2. LAZ Dompet Dhuafa Republika,
3. LAZ Yayasan Amanah Takaful,
4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat,
5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat,
6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah,
7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah,
8. LAZ Persatuan Islam,
9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank
Negara Indonesia,
10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat,
11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia,
12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat
Indonesia,
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil,
14. LAZ Baituzzakah Pertamina,
15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid
(DUDT),
16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia,
17. LAZIS Muhammadiyah,
18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU),
19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(LAZIS IPHI), dan
20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen
Indonesia (LEMSAKTI).
(PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011)
 Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan
induknya
 Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti
nama, NPWP, dan tahun pajaknya
 Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika
tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah
 Sebelum spt dikirim/disampaikan ke KPP, jika SPT
menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus
dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan
 Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank
DASAR HUKUM NORMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 536/PJ./2000
TENTANG
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK
YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
tanggal 29 Desember 2000
Pasal 1
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto
sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto
di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan
pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.
(3) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memilih untuk
menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Pasal 2
(1) Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal
Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
(2) Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil
pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto.
(3) Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
Pasal 3
(1) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1), Wajib Pajak yang memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2), dan Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan
pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto.
(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun
pajak yang bersangkutan.
Pasal 4
(1) Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :
a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
b. ibukota propinsi lainnya;
c. daerah lainnya.
(2) Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
Pasal 5
(1) Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau
pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan
pengelompokan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan
penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
(1) Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.
(2) Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi,
sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan
mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Pasal 7
Petunjuk penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II Keputusan ini.
Pasal 8
(1) Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1991
tanggal 9 Januari 1991 dan KEP-02/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi
(2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk Tahun Pajak 2001 dan seterusnya.
????
1. Nama DIAN WIDYANTO
2. Alamat Jl. Sakti No. 18 Jakarta
3. Jabatan
Dosen Universitas Negeri X di
Jakarta
4. Pangkat/Golongan Pembina / IVa
5. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak
6. NPWP 48.999.666.2-035.000
7. Masa Kerja Januari – Desember 2012
A. Dari Pemberi Kerja: Penghasilan dari profesi Dosen di Universitas X sudah dipotong oleh
pemberi kerja
B. Dari Kegiatan Usaha: Pak Dian juga memiliki pekerjaan lain sebagai terapis bekam (jasa
kesehatan) dengan omzet sebesar Rp 100.000.000. Norma Penghitungan Penghasilan Netto
yang diperkenankan untuk usaha tersebut adalah sebesar 30%. (KEP-536/PJ./2000)
C. Dari Harta: Bunga Deposito dari Bank Mandiri Rp 10.000.000
D. Penghasilan Lain-lain:
1. Pak Dian juga mendapatkan bonus dari penerbit buku mengenai terapi bekam sebesar
Rp 20.000.000 belum dipotong PPh Pasal 21.
2. Menerima warisan dari orang tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000 pada tahun
2012.
3. Pada tahun tersebut Pak Dian diundang sebagai narasumber di sebuah seminar
mengenai terapi akunputur dan mendapatkan honorarium sebesar Rp 10.000.000 dan
telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari jumlah bruto
Ilustrasi
Ilustrasi
A. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2012 sebesar Rp750.000 ;
B. PPh Pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja (Universitas Negeri X) sebesar Rp
1.164.650
C. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja lainnya (Universitas Swasta
Z) sebesar Rp 250.000
1. Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000
2. Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan
Rp60.000.000
3. Mobil Toyota Avanza di beli tahun 2010 dibeli kredit dengan harga Rp
100.000.000 melalui lembaga pembiayaan Oto Multi Finance
4. Tanah di jalan Ceger No. 12, Tangerang, luas tanah (500m2) dibeli tahun
2000 dengan harga Rp. 600.000.000
5. Deposito di bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah Rp
150.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 10.000.000. PPh final atas bunga
deposito telah dipotong oleh Bank Mandiri.(tarif PPh atas bungan deposito
sebesar 20%)
6. Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2010 sejumlah
Rp. 104.000.000 (selama 5 tahun) dengan sisa pinjaman pada akhir tahun
2012 sebesar Rp 80.000.000
Data Wajib Pajak Tahun 2012
Diisi dengan
jumlah
seluruh
kewajiban
termasuk
bunganya
Diisi dengan Nama
sesuai Akte
Diisi dengan
pekerjaan
Diisi dengan Tanggal
Lahir sesuai Akte
Diisi dengan
Hubungan Keluarga
Diisi dengan tahun
pajak bersangkutan
Di isi
dengan
jenis harta
wajib
pajak
Diisi dengan harga
perolehan atau
harga/nilai pada
saat membeli/
menerima harta
Perhitungan
Menggunakan
Norma
Diisi dengan
NPWP dan
nama sesuai
dengan
formulir
1721 –
A1/A2
Diisi dengan
tahun
perolehan
atau tahun
mendapatkan/
menerima
harta
Diisi dengan
Hasil Penjumlahan
Seluruh Harta pada
kolom (4).
Diisi dengan NOP
Tanah/Bangunan,
nomor BPKB atau
keterangan lain
Diisi dengan jumlah
penghasilan bruto dari
warisan yang diterima
(bila ada)
Diisi dengan
jumlah bunga
yang diperoleh
Diisi dengan PPh
yang terhutang
Jangan lupa
mengisi kolom-
kolom ini
Diisi dengan
jumlah PPh yang
terhutang
Jangan lupa
mengisi kolom-
kolom ini
Diisi dengan
nama pemotong/
pemungut bila
ada dalam tahun
2012 dan bila
lampiran tidak
cukup dapat
ditambah
Diisi dengan nama
nomor bukti/tanggal
dan jumlah PPh yang
dipotong/pungut
sumbernya dari bukti
potong/pungut yang
diterima wajib pajak
Diisi dengan
jumlah seluruh
PPh yang
dipotong/
dipungut
Diisi dengan
NPWP dan nama
pemberi kerja
Diisi dengan
penghasilan bruto
selama satu tahun
Penghasilan dari
pembicara
seminar
Penghasilan dari
penerbit buku
PT. Y
Diisi dengan
pengurang
penghasilan bruto
Diisi dengan
penghasilan neto
(Ph bruto-
pengurang)
Jumlah
penghasilan
netto
Jumlah
penghasilan
netto
Jumlah
peredaran usaha
dikali norma
yang ditetapkan
Jangan lupa
mengisi kolom-
kolom ini
Norma penghitungan penghasilan
netto yang telah ditetapkan dalam
KEP-536/PJ./2000
Diisi dengan jumlah peredaran
usaha (omzet) selama setahun
Jumlah
penghasilan
neto
Jangan lupa
mengisi kolom-
kolom ini
Karena
menggunakan
norma, maka
semua Bagian A
ini kosong
Jangan lupa
mengisi
kolom-kolom
ini
Diisi dengan
angka dari
lampiran 1
halaman 1
Diisi dengan
klasifikasi lapangan
usaha sesuai
dengan jenis
usaha/pekerjaan
Hitung PTKP
sesuai status dan
jumlah
tanggungan
Di isi dengan
nomor telepon dan
atau faksimili yang
dapat dihubungi
Pilih sesuai status perkawinan dan diisi
dengan jumlah tanggungan
Diisi dengan
angka dari
lampiran 1
halaman 2
Yang masih
harus dibayar
dengan SSP
Angsuran PPh
Pasal 25
Jangan lupa
tanda tangan
Kredit pajak yang
diperoleh dari
1770-II bagian a
kolom 7
Kredit pajak dari
angsuran PPh
pasal 25 setiap
bulan selama
tahun 2012
Jangan lupa
memberi
tanda silang
pada bagian
yang akan
dilampirkan
Perhitungan Sendiri
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2013
Form Induk 1770 Nomor 21
Nama : Dian Widyanto
NPWP : 48.999.666.2-501.000
Penghasilan Selama Tahun Pajak 2012
1 Penghasilan Neto atas Gaji PNS Rp 43.093.155
2 Penghasilan atas Kegiatan Usaha Rp 30.000.000 (+)
3 Bonus dari penerbit buku Rp 20.000.000
4 Honor sebagai Narasumber seminar Rp 10.000.000
4 Penghasilan Total Tahun 2012 Rp 103.093.155
-/- Penghasilan Tidak Teratur Rp 30.000.000 (-)
5 Penghasilan Teratur Tahun 2012 Rp 73.093.155
6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) Rp 19.800.000 (-)
7 Penghasilan Kena Pajak Rp 53.293.155
8 PPh Terutang Rp 2.993.973
-/- Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong Rp 1.164.650
9 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2013 Rp 1.829.323
10 Angsuran PPh Pasal 25 setiap Bulan 152.444
Wajib Pajak
Dian
Widyanto
Dian Widyanto
1.
2.
3.
•
NOMOR URUT : 0 2
: K E M E N D I K B U D
: 0 0 .
0 1 1 .
8 8 8 .
9 -
0 1 1 .
0 0 0
: B E N D A H A R A K E M E N D I K B U D
ALAMAT BENDAHARA : J L . M E R D E K A B A R A T N O 1 2 3
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : D I A N W I D Y A N T O
NIP / NRP : 1 9 5 9 0 6 1 5 1 9 8 0 1 2 1 0 0 1
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 4 8 9 9 9 6 6 6 2 0 3 5 0 0 0
: J L . S A K T I N O . 1 8 J A K A R T A
PANGKAT / GOLONGAN : I I I / d
JABATAN : D O S E N U N I V E R S I T A S
STATUS DAN JENIS KELAMIN : x KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 2 TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2
RI
A.
•
•
•
20.
a.
b.
B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA 3 1 /
1 2 /
2 0 1 2
K E M E N D I K B U D
NAMA : W A R S I T O
NIP/NRP : 1 3 3 2 3 3 5 3 3
D.1.1.32.49
LAMPIRAN I - B
TAHUNTAKWIM
Lembar 1 untuk KPP
FORMULIR
1721 - A2
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
Lembar 3 untuk Pegawai
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
2 0 1 2PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
NEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNANNYA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
PEREMP
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
20
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
(Tempat) TGL BLN
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17
18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 19
1.164.650
THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
Warsito
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
28.453.200
2.845.320
1.138.128
32.436.648
11.760.000
2.786.400
46.983.048
2.349.152
1.540.741
1.164.650
N I H I L
3.889.893
43.093.155
19.800.000
23.293.155
JUMLAH PPh PASAL 21 :
Bukti Potong PPh 21 Non Final
N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 2 - 5 0 1 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : D I A N W I D Y A N T O
Alamat : J l . S a k t i N o . 1 8
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian :
1.
N P W P : 1 9 - 0 9 0 - 2 0 9 - 1 - 0 1 4 - 0 0 0
Jakarta,29 Oktober 2012
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : BP21-25/RT/X/2011
No. Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tarif
lebih
tinggi
20%
(Tidak
Ber-
NPWP)
Tarif
2.
PPh yang Terutang
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10.000.000 2,5% 250.000
12.
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
Orang Pribadi.
Pemotong Pajak (5)
250.00010.000.000
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
LEMBAR
Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP
:
:
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran :
Terbilang :
…………………………………………… , Tanggal ##
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : DIAN WIDYANTO
F.2.0.32.01
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
: /
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
……………………………………………...…………………..…………………………………………………….
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
ALAMAT OP
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan
Diisi dengan rupiah penuhRp 5.329.300
/
LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH
/ /
Tahun Pajak
Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
2
NOP
Masa Pajak
Jul AgsJan Feb Mar Apr Mei Jun
ALAMAT WP
0
3
DIAN WIDYANTO
JL. SAKTI NO.18
066 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP 8 9 9
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
Cap dan tanda tangan
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Wajib Pajak/Penyetor
JAKARTA
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
5 2 0
Tanggal
9:
NAMA WP :
:
0 1
6 2 5
OktSep Nov Des
2
0
4 1 1 1 2
0 14
DENDA &
BUNGA
Ps. 7 UU KUP
Rp 100.000
dan 2% dari
Kurang Bayar
PIDANA KARENA
ALPA
Ps. 38 UU KUP
TIDAK MENYAMPAIKAN SPT atau
MENYAMPAIKAN SPT:
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG
ISINYA TIDAK BENAR
PIDANA KARENA
SENGAJA
Ps. 39 UU KUP
kurungan paling singkat 3 bln
atau paling lama 1 tahun dan
denda paling sedikit 1 kali dari
pajak yg terhutang atau 2 kali
dari pajak terhutang
penjara paling singkat 6 bulan
dan paling lama 6 tahun dan
denda paling sedikit
2 x dari jumlah pajak terutang
dan paling banyak 4 kali dari
jumlah pajak terutang
41
Isilah SPT Tahunan
Anda dengan
 BENAR,
 LENGKAP, dan
 JELAS

More Related Content

What's hot

Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriTatang Suwandi
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsudSambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsudShintaDevi11
 
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptxBahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptxSasonoSatryo2
 
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpriShintaDevi11
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umumSambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umumCelvinRamaPratama
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
Sambutan sekda wonosobo acara rakor dan evaluasi kartu tani
Sambutan sekda wonosobo acara rakor dan evaluasi kartu taniSambutan sekda wonosobo acara rakor dan evaluasi kartu tani
Sambutan sekda wonosobo acara rakor dan evaluasi kartu taniCelvinRamaPratama
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
Penghitungan alokasi dana desa
Penghitungan alokasi dana desaPenghitungan alokasi dana desa
Penghitungan alokasi dana desaAbdul Kohar
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum TV Desa
 
Pidato selamatan Desa 2021
Pidato selamatan  Desa 2021Pidato selamatan  Desa 2021
Pidato selamatan Desa 2021TV Desa
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalJoseph Sitepu
 
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL – USUL
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL – USUL KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL – USUL
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL – USUL Pemdes Wonoyoso
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil ShintaDevi11
 

What's hot (20)

Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsudSambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
 
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptxBahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
 
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umumSambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
Sambutan sekda wonosobo acara rakor dan evaluasi kartu tani
Sambutan sekda wonosobo acara rakor dan evaluasi kartu taniSambutan sekda wonosobo acara rakor dan evaluasi kartu tani
Sambutan sekda wonosobo acara rakor dan evaluasi kartu tani
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Penghitungan alokasi dana desa
Penghitungan alokasi dana desaPenghitungan alokasi dana desa
Penghitungan alokasi dana desa
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
 
Pidato selamatan Desa 2021
Pidato selamatan  Desa 2021Pidato selamatan  Desa 2021
Pidato selamatan Desa 2021
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasional
 
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL – USUL
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL – USUL KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL – USUL
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL – USUL
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
 
Sdm sambutan sosialisasi
Sdm sambutan sosialisasiSdm sambutan sosialisasi
Sdm sambutan sosialisasi
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip
Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakipMateri perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip
Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip
 

Similar to SPT 2013 OP Norma

Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010agusarwani
 
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfPERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfAyuDesta1
 
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapPPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapSupri yanto
 
Atik indah lestari sore
Atik indah lestari soreAtik indah lestari sore
Atik indah lestari soreIndah Mawarni
 
PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxdatakuliah
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfNurFaridSyahbana
 
Buku petunjuk
Buku petunjukBuku petunjuk
Buku petunjukEka Manik
 
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxAtikaSitiAminah1
 
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1Triyani Budianto
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawanyoucarenow
 
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdfKetentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdfZukét Printing
 
Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Yesica Adicondro
 
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.pptKetentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.pptIrmaBoruSitumorang
 

Similar to SPT 2013 OP Norma (20)

Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
F050241613
F050241613F050241613
F050241613
 
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
 
Spt op
Spt opSpt op
Spt op
 
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfPERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
 
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapPPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
 
Atik indah lestari sore
Atik indah lestari soreAtik indah lestari sore
Atik indah lestari sore
 
PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptx
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
00 petunjuk 1770 2009
00 petunjuk 1770 200900 petunjuk 1770 2009
00 petunjuk 1770 2009
 
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
 
Buku petunjuk
Buku petunjukBuku petunjuk
Buku petunjuk
 
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
 
Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1
 
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
 
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdfKetentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
 
Tata cara pemotongan pph pasal 21
Tata cara pemotongan pph pasal 21Tata cara pemotongan pph pasal 21
Tata cara pemotongan pph pasal 21
 
Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi
 
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.pptKetentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
 

More from Fair Nurfachrizi

Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalFair Nurfachrizi
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaFair Nurfachrizi
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanFair Nurfachrizi
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaFair Nurfachrizi
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatFair Nurfachrizi
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraFair Nurfachrizi
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaFair Nurfachrizi
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiFair Nurfachrizi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluFair Nurfachrizi
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiFair Nurfachrizi
 

More from Fair Nurfachrizi (20)

Integrasi Nasional
Integrasi NasionalIntegrasi Nasional
Integrasi Nasional
 
Ketahanan Nasional
Ketahanan NasionalKetahanan Nasional
Ketahanan Nasional
 
Wawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-IndonesiaanWawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-Indonesiaan
 
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
 
Ideologi Negara
Ideologi NegaraIdeologi Negara
Ideologi Negara
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 
Negara & Warga Negara
Negara & Warga NegaraNegara & Warga Negara
Negara & Warga Negara
 
Konsep Warga Negara
Konsep Warga NegaraKonsep Warga Negara
Konsep Warga Negara
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & Demokrasi
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
Letter of Credit
Letter of CreditLetter of Credit
Letter of Credit
 

Recently uploaded

Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)Ammar Ahmad
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)BashoriAlwi4
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptretno12886
 
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxM5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxAndrewKen3
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxWulanEnggarAnaskaPut
 
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananriniaandayani
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Fathan Emran
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptputrisari631
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarAureliaAflahAzZahra
 

Recently uploaded (20)

Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxM5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 

SPT 2013 OP Norma

  • 1. Apa itu SPT Tahunan? • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.
  • 2. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF wajib: untuk memiliki NPWP; dan • Wajib dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani; serta ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • 4. Media Penyampaian SPT Tahunan Langsung KPP/KP2KP Tempat lain Pojok Pajak Drop Box Mobil Pajak Kantor Pos Perusahaan ekspedisi/kurir e-Filing melalui website DJP (www.pajak.go.id) khusus formulir 1770 S & 1770 SS dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar
  • 5. • Setiap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk atau untuk Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  • 6. Jenis Penghasilan Keterangan Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan Laba usaha Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan Bunga di luar bunga bank Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
  • 7. Jenis Penghasilan Keterangan Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan Harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Namun tidak diperhitungkan dalam penentuan pajak terutang/pajak yang dibayarkanHarta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Warisan, klaim asuransi, Beasiswa
  • 8. dari pemberi kerja dari penghasilan lain-lain dari harta yang dimiliki dari kegiatan usaha Sumber Penghasilan
  • 9. Keterangan PTKP Setahun (1 Januari 2008 – 31 Desember 2012) (mulai 1 Januari 2013) Untuk diri Wajib Pajak 15.840.000 24.300.000 Tambahan pegawai kawin 1.320.000 2.025.000 Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, maksimum 3 orang 1.320.000 2.025.000
  • 10. WP Tidak Kawin Kode PTKP 2012 PTKP 2013 0 Tanggungan TK/0 15.840.000 24.300.000 1 Tanggungan TK/1 17.160.000 26.325.000 2 Tanggungan TK/2 18.480.000 28.350.000 3 Tanggungan TK/3 19.800.000 30.375.000 WP Kawin Kode PTKP 2012 PTKP 2013 0 Tanggungan K/0 17.160.000 26.325.000 1 Tanggungan K/1 18.480.000 28.350.000 2 Tanggungan K/2 19.800.000 30.375.000 3 Tanggungan K/3 21.120.000 32.400.000
  • 11. WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung Kode PTKP 2012 PTKP 2013 0 Tanggungan K/I/0 33.000.000 50.625.000 1 Tanggungan K/I/1 34.320.000 52.650.000 2 Tanggungan K/I/2 35.640.000 54.675.000 3 Tanggungan K/I/3 36.960.000 56.700.000
  • 12. NO LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF 1. s.d. Rp 50.000.000 5% 2. Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15% 3. Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25% 4. Di atas Rp 500.000.000 30%
  • 13. •Mempunyai penghasilan: •dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan pengjasilan neto •Dari satu atau lebih pemberi kerja •Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final •Dari penghasilan lain 1770 • Mempunyai penghasilan: • dari satu atau lebih pemberi kerja • Dalam negeri lainnya • Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final 1770 S • Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi1770 SS
  • 14. Suami Istri Formulir SPT Suami Formulir SPT Istri Keterangan PNS/ Swasta PNS/ Swasta 1770S 1770S • Suami dan Istri masing-masing mengisi SPT Tahunan; • Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan disesuaikan dengan perbandingan penghasilan neto mereka PNS/ Swasta Usaha 1770S 1770 Usaha PNS/ Swasta 1770 1770S
  • 15. •Biaya Jabatan: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas maksimal Rp 6.000.000 per tahun •Biaya Pensiun: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas maksimal Rp 2.400.000 per tahun Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun • 4,75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga (khusus PNS/TNI/POLRI)Iuran Pensiun • Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada lembaga/badan yang telah ditetapkan pemerintahZakat • Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah tanggunganPTKP
  • 16. 1. Badan Amil Zakat Nasional, 2. LAZ Dompet Dhuafa Republika, 3. LAZ Yayasan Amanah Takaful, 4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, 5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, 6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, 7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah, 8. LAZ Persatuan Islam, 9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, 10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, 13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, 14. LAZ Baituzzakah Pertamina, 15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), 16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 17. LAZIS Muhammadiyah, 18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), dan 20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI). (PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011)
  • 17.  Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya  Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP, dan tahun pajaknya  Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah  Sebelum spt dikirim/disampaikan ke KPP, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan  Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank
  • 18. DASAR HUKUM NORMA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN tanggal 29 Desember 2000 Pasal 1 (1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. (2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan. (3) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  • 19. Pasal 2 (1) Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. (2) Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (3) Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Pasal 3 (1) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak yang memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dan Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut : a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak; b. ibukota propinsi lainnya; c. daerah lainnya. (2) Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
  • 20. Pasal 5 (1) Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 6 (1) Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun. (2) Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 7 Petunjuk penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Pasal 8 (1) Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dan KEP-02/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk Tahun Pajak 2001 dan seterusnya.
  • 21. ????
  • 22. 1. Nama DIAN WIDYANTO 2. Alamat Jl. Sakti No. 18 Jakarta 3. Jabatan Dosen Universitas Negeri X di Jakarta 4. Pangkat/Golongan Pembina / IVa 5. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak 6. NPWP 48.999.666.2-035.000 7. Masa Kerja Januari – Desember 2012
  • 23. A. Dari Pemberi Kerja: Penghasilan dari profesi Dosen di Universitas X sudah dipotong oleh pemberi kerja B. Dari Kegiatan Usaha: Pak Dian juga memiliki pekerjaan lain sebagai terapis bekam (jasa kesehatan) dengan omzet sebesar Rp 100.000.000. Norma Penghitungan Penghasilan Netto yang diperkenankan untuk usaha tersebut adalah sebesar 30%. (KEP-536/PJ./2000) C. Dari Harta: Bunga Deposito dari Bank Mandiri Rp 10.000.000 D. Penghasilan Lain-lain: 1. Pak Dian juga mendapatkan bonus dari penerbit buku mengenai terapi bekam sebesar Rp 20.000.000 belum dipotong PPh Pasal 21. 2. Menerima warisan dari orang tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000 pada tahun 2012. 3. Pada tahun tersebut Pak Dian diundang sebagai narasumber di sebuah seminar mengenai terapi akunputur dan mendapatkan honorarium sebesar Rp 10.000.000 dan telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari jumlah bruto Ilustrasi
  • 24. Ilustrasi A. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2012 sebesar Rp750.000 ; B. PPh Pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja (Universitas Negeri X) sebesar Rp 1.164.650 C. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja lainnya (Universitas Swasta Z) sebesar Rp 250.000
  • 25. 1. Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000 2. Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan Rp60.000.000 3. Mobil Toyota Avanza di beli tahun 2010 dibeli kredit dengan harga Rp 100.000.000 melalui lembaga pembiayaan Oto Multi Finance 4. Tanah di jalan Ceger No. 12, Tangerang, luas tanah (500m2) dibeli tahun 2000 dengan harga Rp. 600.000.000 5. Deposito di bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah Rp 150.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 10.000.000. PPh final atas bunga deposito telah dipotong oleh Bank Mandiri.(tarif PPh atas bungan deposito sebesar 20%) 6. Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2010 sejumlah Rp. 104.000.000 (selama 5 tahun) dengan sisa pinjaman pada akhir tahun 2012 sebesar Rp 80.000.000 Data Wajib Pajak Tahun 2012
  • 26. Diisi dengan jumlah seluruh kewajiban termasuk bunganya Diisi dengan Nama sesuai Akte Diisi dengan pekerjaan Diisi dengan Tanggal Lahir sesuai Akte Diisi dengan Hubungan Keluarga
  • 27. Diisi dengan tahun pajak bersangkutan Di isi dengan jenis harta wajib pajak Diisi dengan harga perolehan atau harga/nilai pada saat membeli/ menerima harta Perhitungan Menggunakan Norma Diisi dengan NPWP dan nama sesuai dengan formulir 1721 – A1/A2 Diisi dengan tahun perolehan atau tahun mendapatkan/ menerima harta Diisi dengan Hasil Penjumlahan Seluruh Harta pada kolom (4). Diisi dengan NOP Tanah/Bangunan, nomor BPKB atau keterangan lain
  • 28. Diisi dengan jumlah penghasilan bruto dari warisan yang diterima (bila ada)
  • 29. Diisi dengan jumlah bunga yang diperoleh Diisi dengan PPh yang terhutang Jangan lupa mengisi kolom- kolom ini Diisi dengan jumlah PPh yang terhutang
  • 30. Jangan lupa mengisi kolom- kolom ini Diisi dengan nama pemotong/ pemungut bila ada dalam tahun 2012 dan bila lampiran tidak cukup dapat ditambah Diisi dengan nama nomor bukti/tanggal dan jumlah PPh yang dipotong/pungut sumbernya dari bukti potong/pungut yang diterima wajib pajak
  • 31. Diisi dengan jumlah seluruh PPh yang dipotong/ dipungut
  • 32. Diisi dengan NPWP dan nama pemberi kerja Diisi dengan penghasilan bruto selama satu tahun Penghasilan dari pembicara seminar Penghasilan dari penerbit buku PT. Y Diisi dengan pengurang penghasilan bruto Diisi dengan penghasilan neto (Ph bruto- pengurang) Jumlah penghasilan netto Jumlah penghasilan netto
  • 33. Jumlah peredaran usaha dikali norma yang ditetapkan Jangan lupa mengisi kolom- kolom ini Norma penghitungan penghasilan netto yang telah ditetapkan dalam KEP-536/PJ./2000 Diisi dengan jumlah peredaran usaha (omzet) selama setahun Jumlah penghasilan neto
  • 34. Jangan lupa mengisi kolom- kolom ini Karena menggunakan norma, maka semua Bagian A ini kosong
  • 35. Jangan lupa mengisi kolom-kolom ini Diisi dengan angka dari lampiran 1 halaman 1 Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan jenis usaha/pekerjaan Hitung PTKP sesuai status dan jumlah tanggungan Di isi dengan nomor telepon dan atau faksimili yang dapat dihubungi Pilih sesuai status perkawinan dan diisi dengan jumlah tanggungan Diisi dengan angka dari lampiran 1 halaman 2
  • 36. Yang masih harus dibayar dengan SSP Angsuran PPh Pasal 25 Jangan lupa tanda tangan Kredit pajak yang diperoleh dari 1770-II bagian a kolom 7 Kredit pajak dari angsuran PPh pasal 25 setiap bulan selama tahun 2012 Jangan lupa memberi tanda silang pada bagian yang akan dilampirkan
  • 37. Perhitungan Sendiri Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2013 Form Induk 1770 Nomor 21 Nama : Dian Widyanto NPWP : 48.999.666.2-501.000 Penghasilan Selama Tahun Pajak 2012 1 Penghasilan Neto atas Gaji PNS Rp 43.093.155 2 Penghasilan atas Kegiatan Usaha Rp 30.000.000 (+) 3 Bonus dari penerbit buku Rp 20.000.000 4 Honor sebagai Narasumber seminar Rp 10.000.000 4 Penghasilan Total Tahun 2012 Rp 103.093.155 -/- Penghasilan Tidak Teratur Rp 30.000.000 (-) 5 Penghasilan Teratur Tahun 2012 Rp 73.093.155 6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) Rp 19.800.000 (-) 7 Penghasilan Kena Pajak Rp 53.293.155 8 PPh Terutang Rp 2.993.973 -/- Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong Rp 1.164.650 9 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2013 Rp 1.829.323 10 Angsuran PPh Pasal 25 setiap Bulan 152.444 Wajib Pajak Dian Widyanto Dian Widyanto
  • 38. 1. 2. 3. • NOMOR URUT : 0 2 : K E M E N D I K B U D : 0 0 . 0 1 1 . 8 8 8 . 9 - 0 1 1 . 0 0 0 : B E N D A H A R A K E M E N D I K B U D ALAMAT BENDAHARA : J L . M E R D E K A B A R A T N O 1 2 3 NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : D I A N W I D Y A N T O NIP / NRP : 1 9 5 9 0 6 1 5 1 9 8 0 1 2 1 0 0 1 NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 4 8 9 9 9 6 6 6 2 0 3 5 0 0 0 : J L . S A K T I N O . 1 8 J A K A R T A PANGKAT / GOLONGAN : I I I / d JABATAN : D O S E N U N I V E R S I T A S STATUS DAN JENIS KELAMIN : x KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 2 TK/ HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2 RI A. • • • 20. a. b. B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN C. TANDA TANGAN BENDAHARA 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 K E M E N D I K B U D NAMA : W A R S I T O NIP/NRP : 1 3 3 2 3 3 5 3 3 D.1.1.32.49 LAMPIRAN I - B TAHUNTAKWIM Lembar 1 untuk KPP FORMULIR 1721 - A2 Lembar 2 untuk Pemotong Pajak Lembar 3 untuk Pegawai SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 2 0 1 2PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NAMA INSTANSI / BADAN LAIN NPWP BENDAHARA NAMA BENDAHARA ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN PEREMP RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH PENGHASILAN BRUTO : 1. GAJI POKOK / PENSIUN 1 2. TUNJANGAN ISTERI 2 3. TUNJANGAN ANAK 3 4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5 6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6 7. TUNJANGAN BERAS 7 8. TUNJANGAN KHUSUS 8 9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9 10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10 PENGURANGAN 11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11 12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12 13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14 15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15 16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16 YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) 20 YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18) PEGAWAI TERSEBUT (Tempat) TGL BLN 17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17 18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18 19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 19 1.164.650 THN Tanda Tangan dan Cap BENDAHARA Warsito JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI 28.453.200 2.845.320 1.138.128 32.436.648 11.760.000 2.786.400 46.983.048 2.349.152 1.540.741 1.164.650 N I H I L 3.889.893 43.093.155 19.800.000 23.293.155 JUMLAH PPh PASAL 21 :
  • 39. Bukti Potong PPh 21 Non Final N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 2 - 5 0 1 - 0 0 0 (3) Nama Wajib Pajak : D I A N W I D Y A N T O Alamat : J l . S a k t i N o . 1 8 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas Imbalan Distributor MLM Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan Imbalan Kepada Tenaga Ahli Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Imbalan kepada Peserta Kegiatan Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri Jumlah Terbilang : *) Lihat petunjuk pengisian Perhatian : 1. N P W P : 1 9 - 0 9 0 - 2 0 9 - 1 - 0 1 4 - 0 0 0 Jakarta,29 Oktober 2012 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1) BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : BP21-25/RT/X/2011 No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Ber- NPWP) Tarif 2. PPh yang Terutang (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 10.000.000 2,5% 250.000 12. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Pemotong Pajak (5) 250.00010.000.000 Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
  • 40. LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP : : Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Jumlah Pembayaran : Terbilang : …………………………………………… , Tanggal ## Cap dan tanda tangan Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : DIAN WIDYANTO F.2.0.32.01 Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan : / ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ALAMAT OP Diisi Tahun terutangnya Pajak Nomor Ketetapan Diisi dengan rupiah penuhRp 5.329.300 / LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH / / Tahun Pajak Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… 2 NOP Masa Pajak Jul AgsJan Feb Mar Apr Mei Jun ALAMAT WP 0 3 DIAN WIDYANTO JL. SAKTI NO.18 066 0 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP 8 9 9 SURAT SETORAN PAJAK (SSP) Cap dan tanda tangan Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran " Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Wajib Pajak/Penyetor JAKARTA Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak 5 2 0 Tanggal 9: NAMA WP : : 0 1 6 2 5 OktSep Nov Des 2 0 4 1 1 1 2 0 14
  • 41. DENDA & BUNGA Ps. 7 UU KUP Rp 100.000 dan 2% dari Kurang Bayar PIDANA KARENA ALPA Ps. 38 UU KUP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT atau MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR PIDANA KARENA SENGAJA Ps. 39 UU KUP kurungan paling singkat 3 bln atau paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yg terhutang atau 2 kali dari pajak terhutang penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 x dari jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang 41
  • 42. Isilah SPT Tahunan Anda dengan  BENAR,  LENGKAP, dan  JELAS