Download to read offline
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
- 1. PERATURAN DIREKTUR JENDERALPAJAK NOMOR PER- 16/PJ/2016 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015
- 2. SPDN SPLN 1. Pekerjaan; 2.Jasa; 3. Kegiatan yang dilakukan orang pribadi PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
- 3. Pemotong PPh Pasal21/26 • pemberi kerja yang terdiri dari: a. orang pribadi dan badan; b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. • bendahara atau pemegang kas pemerintah • dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain • orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa • Penyelenggara kegiatan
- 4. Pemberi Kerja BukanPemotong PPh Pasal 21/26 • Kantor perwakilan negara asing • Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan • Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- 5. Penerima Penghasilan yangDikenakan PPh Pasal 21/26 • pegawai; • penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya; • bukan pegawai; • anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai; • mantan pegawai; • peserta kegiatan: – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan dan magang – Peserta kegiatan lainnya
- 6. Penghasilan yang DikenakanPPh Pasal 21/26 • penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur • penghasilan penerima pensiun secara teratur • uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun; • penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas • imbalan kepada bukan pegawai; • imbalan kepada peserta kegiatan; • imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; • imbalan kepada mantan pegawai; • penarikan dana pensiun oleh pegawai. • Wajib Pajak PPh Final • Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Termasuk: Natura/Kenikmatan dari:
- 7. Penghitungan Besarnya Penghasilan Uang rupiahUang asing Natura/kenikmatan an sesuai dengan yang diterima/diperoleh Kurs Menteri Keuangan Harga Pasar
- 8. Penghasilan yang TidakDikenakan PPh Pasal 21/26 • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
- 9. Setiap Masa Pajak, kecualiMasa Pajak terakhir PPh Pasal 21: Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala Masa Pajak terakhir Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun, Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa- masa sebelumnya
- 10. Disetahunkan Tidak Disetahunkan 1.WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; 2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; 3. Karyawan pindah cabang 1. WP OP DN mulai bekerja pada tahun berjalan; 2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja yang lain Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan
- 11. • Pak Thukulbekerja pada PT. Arwana dengan perincian penghasilan sbb: • Gaji Rp. 15.000.000/bulan • Tunjangan Rp. 1.000.000/bulan • Pak Thukul sudah menikah dan mempunyai anak yang lahir pada tanggal 3 Januari 2019. masuk Kerja Sejak Bulan Juli 2019, Kemudian Pak Tukul berhenti bekerja pada tanggal 1 Juni 2021 Dit ? 1. Hitung PPh 21 Tahun 2019 2. Hitung PPh 21 Tahun 2020 3. Hitung PPh 21 Tahun 2021 Tidak Di satahunkan
- 12. Pegawai tetap Gaji, Tunjangan,Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi dengan 1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Dikurangi dengan Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan Penerima pensiun Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 Penghitungan PPh Pasal 21
- 13. Rp36.000.000,- Untuk diriWajib Pajak Rp3.000.000,- Rp3.000.000,- Tambahan utk WP Kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender PTKP: PMK 122 Tahun 2015
- 14. Rp54.000.000,- Untuk diriWajib Pajak Rp4.500.000,- Rp4.500.000,- Tambahan utk WP Kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender PTKP: PMK 101 Tahun 2016
- 15. Hanya untuk diri sendiri Kawin 1.Diri sendiri; 2. Tanggungan maks 3. Tidak Kawin 1. Diri sendiri; 2. Status kawin; 3. Tanggungan maks 3. Kawin Suami tidak berpenghasilan menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan PTKP Karyawati
- 16. 5% Sampai dengan Rp50 juta 15% Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 25% Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 30% Di atas Rp 500 juta Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tarif
- 17. VARIASI PENGHITUNGAN PPh PASAL21 PEGAWAI TETAP • NORMAL • BROKEN PERIOD (AWAL DAN AKHIR) • BONUS (PH TIDAK TERATUR) • RAPEL • KARYAWAN MENINGGAL • PINDAH CABANG KARYAWAN WNA PADA TAHUN BERJALAN • PINDAH KERJA • PENSIUN • DSB
- 18. Skema Perhitungan PPhPasal 21 secara Umum (Pegawai Tetap) Penghasilan sebulan : 1 Gaji Pokok (sebulan) XXX 2 Tunjangan PPh XXX 3 Tunjangan Lainnya (transport, makan,jabatan, dll) XXX 4 Premi Asuransi - JKK, JK, JPK (Yg dibayar Pemberi kerja) xxx +/+ Tarif Pasal 17 UU PPh - Jaminan Kecelakaan Kerja, J. Kematian, J. Pelayanan Kesehatan (Progresive) 5 Penghasilan Bruto sebulan XXX (Jml 1 s.d 4) Tarif Gol. Penghasilan Pengurang Pengh. Bruto : 5% 0 - 25 Jt 6 Biaya Jabatan / B. pensiun (5% x Pengh. Bruto) XXX 10% 25 s.d 50 Jt - max. 108,000/36,000 per bl atau 1,296,000/432.000 per th 15% 50 s.d 100 Jt 7 Iuran Pensiun, IHT (Yg Dibayar Sendiri Karyawan) XXX +/+ 25% 100 s.d 200 Jt XXX -/- 35% > 200 Jt 8 Penghasilan Netto sebulan XXX 9 Penghasilan Netto setahun/disetahunkan XXX Dikurangi PTKP : 10 PTKP setahun ( based per awal th) XXX -/- 11 Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun - dlm pembulatan ribuan XXX (dari 9-10) 12 PPh Pasal 21 terutang setahun (Tarif Pasal 17 UU PPh) XXX 13 PPh Pasal 21 terutang sebulan XXX (12/jml bl) Keterangan : => Premi Asuransi - JKK, JK, JPK Yg dibayar Karyawan sendiri -dikenakan pajak di depan - bukan mrpk pengurang (non deductible expenses ) bagi pemberi kerja dan bukan pengurang pengh. bagi karyawan (= scr tdk lgsg dikenakan pajak di depan) => Iuran Pensiun, IHT Yg dibayar Pemberi kerja - mrpk pengurang (deductible expenses ) bagi pemberi kerja dan bukan penambah pengh. bagi karyawan krn akan dikenakan di kmd hari saat dibayarkan dana pensiun Update Tarif Gol. Penghasilan 5% 0 S.D. 50.000.000 15% 50.000.000 S.D. 250.000.000 25% 250.000.000 S.D. 500.000.000 30% >500.000.000
- 19. SE-02 TH 1996JO S-160 TH 2003, PERPRES 28/2016
- 20. SE-02 TH 1996JO S-160 TH 2003, Perpres 82 Tahun 2018 Perpres 75 Tahun 2019 Perubahan Terakir Perpres 64Tahun 2020 Pasal 32 • Pemberi Kerja 4% dari Gaji dan Rp12.000.000 • Karyawan 1% dari Gaji dan Rp12.000.000
- 21. • Pak Thukulbekerja pada PT. Arwana dengan perincian penghasilan sbb: • Gaji Rp. 15.000.000/bulan • Tunjangan Rp. 1.000.000/bulan • PT. Arwana mengikuti Program Jamsostek sesuai ketentuan sbb: • JKK (kecelakaan kerja) dbyr perusahaan 0,24% dari gaji pokok • JKM (kematian) dbyr perusahaan 0,30% dari gaji pokok • JPK (kesehatan) dbyr perusahaan 6% dari gaji pokok • JHT dibayar perusahan 3,7% dari gaji pokok • JHT dibayar karyawan 2% dari gaji pokok • Pak Thukul sudah menikah dan mempunyai anak yang lahir pada tanggal 3 Januari 2019. Hitung PPh Pasal 21 untuk tahun 2019 • Pak Thukul sudah menikah dan mempunyai anak yang lahir pada tanggal 3 Januari 2019. Hitung PPh Pasal 21 untuk tahun 2019 MASUK KERJA SEJAK AGUSTUS Ilustrasi – Pegawai Tetap
- 22. • Pak Thukulbekerja pada PT. Arwana dengan perincian penghasilan sbb: • Gaji Rp. 15.000.000/bulan • Tunjangan Rp. 1.000.000/bulan • PT. Arwana mengikuti Program Jamsostek sesuai ketentuan sbb: • JKK (kecelakaan kerja) dbyr perusahaan 0,24% dari gaji pokok • JKM (kematian) dbyr perusahaan 0,30% dari gaji pokok • JPK (kesehatan) dbyr perusahaan 6% dari gaji pokok • JHT dibayar perusahan 3,7% dari gaji pokok • JHT dibayar karyawan 2% dari gaji pokok • Pak Thukul sudah menikah dan mempunyai anak yang lahir pada tanggal 3 Januari 2015. Hitung PPh Pasal 21 untuk tahun 2015 • Pada 1 Juli 2015 Pak Thukul mendapatkan THR sebesar Rp5jt, Hitung PPh atas THRnya? Ilustrasi – Pegawai Tetap
- 23. Contoh perhitungn (Per32 dan thn 2015) • NORMAL (Ahmad Zakaria dan Bambang Yuliawan) • BROKEN PERIOD (AWAL DAN AKHIR Budiyanta bekerja/Arip Marwanto) • BONUS (contoh di slide berikutnya) • RAPEL (contoh di slide berikutnya) • KARYAWAN MENINGGAL (Lewis Oshea ) • PINDAH CABANG (Agus Saparudin) • KARYAWAN WNA PADA TAHUN BERJALAN Per-31 Hal 62 (Lewis Oshea ) • PINDAH KERJA (sama dengan broken periode) • PENSIUN (Hari Irawan) dan Per 68 penjelasan pasal 5 • DSB
- 24. Upah/Uang Saku Harian,Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 10.200.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 450.000 > 450.000 Tidak Dipotong Dikurangi 450.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp4,5 jt s.d. Rp10,2 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
- 25. Penghitungan PPh Pasal21 – BUKAN PEGAWAI Update-PER-31 JO 57/PJ/2009 PASAL 9
- 26. berkesinambungan Berkesinambungan Exc. Pasal13 ayat (1) Tidak berkesinambungan (50 % x Ph Bruto) - PTKP sebulan, Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik Syarat dapat PTKP (pasal 13 ayat 1) - Ber NPWP - Ph dari hubungan kerja dengan satu pemotong - Serta tidak memperoleh penghasila lain PPh Pasal 21: Bukan Pegawai
- 27. Tarif Pasal 17atas Penghasilan Bruto PPh Pasal 21: Lainnya Dewan Komisaris/ Pengawas non Pegawai tetap Mantan Pegawai Peserta program Pensiun yang masih Berstatus pegawai honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur penarikan dana pensiun
- 28. Tarif Pasal 17 UUPPh Penghasilan Bruto Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan
- 29. PEGAWAI BUKAN PEGAWAI TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN PENSIUNAN TETAP TIDAKTETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph NETO - PTKP BERKALA Ph BRUTO – 450 RIBU Ph BRUTO(>4,5jt s.d.10,2jt) – PTKP Harian Ph Bruto Kumulatif BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1) ((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif PESERTA KEGIATAN Ph BRUTO(>10,2jt) – PTKP KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph Bruto
- 30. Penerima Penghasilan Tidakber-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final Setelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember Ber-NPWP Diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan- bulan selanjutnya merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh
- 31. Ketentuan Khusus 1. UangPesangon 2. Uang Manfaat Pensiun 3. THT/JHT yang dibayarkan sekaligus Penghasilan bersumber dari APBN/D yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/Polri, dan Pensiunannya PP 68 Tahun 2009 PP 80 Tahun 2010
- 32. Penghasilan berupa UangPesangon, > 0 s/d 50.000.000,- Tidak Kena Pajak > 50 juta s/d 100 juta 5% 100 juta s/d 500 juta 15% > 500 juta 25% Bersifat FINAL Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan THT/JHT dibayar sekaligus Contoh (penjelasan PP 68 pasal 4) #7 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri (PP 68 tahun 2009) Update
- 33. Contoh penghitungan pph21 uang pesangon • Penghasilan bruto Rp 175.000.000,00 • Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang : • 0% x Rp50.000.000,00 = Rp 0,00 • 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 • 15% x Rp75.000.000,00 = Rp 11.250.000,00 (+) ______________ • PPh 21 terutang Rp13.750.000,00
- 34. Uang Tebusan Pensiun danTunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yg dibayarkan sekaligus > 0 s/d 50.000.000,- 0% > 50 juta 5% Bersifat FINAL Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan THT/JHT dibayar sekaligus Contoh (penjelasan PP 68 pasal 4) #7 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri (PP 68 tahun 2009) Update
- 35. Contoh… • JHT yangdibayarkan sekaligus Rp 150.000.000,00 • Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang: • 0% x Rp 50.0000.000,00 = Rp 0,00 • 5% x Rp 100.000.000,00 = Rp 5.000.000,00 Jumlah = Rp 5.000.000,00
- 36. Penghitungan PPh Pasal21 - #6 Penghasilan berupa Honor dan Imbalan lain Diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI sumber dana dari Keuangan Negara /Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah. 0% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 TMT 1 Jan 2011 Update 5% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.. 15% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.
- 37. PPh Pasal 26 TarifPasal 26: 20 % Penghasilan Bruto Memperhatikan Ketentuan P3B
- 38. Saat terutang PPh Pasal21/26 Penerima penghasilan akhir bulan dilaku- kannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan Pemotong Saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan
- 39. Kewajiban Pemotong • WajibMendaftarkan Diri ke KPP • Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan • Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
- 40. Bukti Pemotongan PPhPasal 21 • Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti • Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan • Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
- 41. Kewajiban Penerima Penghasilan •Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun • Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
- 42.
- 43. B Perhitungan PPhps. 21 atas THR / Bonus 1 Penghasilan Bruto Setahun/6 bl utk Aji : a Gaji Pokok 300.000.000 b Tunjangan Khusus : 20% x Gaji Pkk 60.000.000 c Premi JKK & JKM : 1,19% x Gaji Pkk 3.570.000 d THR / Bonus 25.000.000 e Jumlah 388.570.000 2 Pengurangan : a Biaya Jabatan 6.000.000 b Iuran JHT : 2% x Gaji Pkk 6.000.000 c Jumlah 12.000.000 3 Penghasilan Netto Setahun/6 bl utk Aji 376.570.000 4 PTKP 67.500.000 5 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 309.070.000 6 PPh ps. 21 setahun atas Gaji & THR 47.267.500 7 PPh ps. 21 atas THR / Bonus (B6-A7) 6.250.000