SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Tahun Pajak 2009
 YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR
LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA
 DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS
SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
 JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN,
KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN
DIANGGAP TIDAK SAH
 SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA
SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN
TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM
SPT DILAPORKAN
 PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS
ATAU BANK
1. Nama Marvel
2. Alamat Jl. Widya Chandra No. 18
3. Jabatan
Kabid Keuangan, Dept.
XYZ
4. Status/Tanggungan Kawin/3 Anak
5. Pangkat/Golongan Pembina (IV/a)
6. NPWP 25.193.665.4.010.000
7. Masa Kerja Januari – Desember 2009
Data Wajib PajakData Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2009Orang Pribadi Tahun 2009
A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2009 (Formulir 1721-A2)
:
:
:
:
:
(+)
: *)
: **)
= (-)
=Penghasilan Neto Rp 68,400,000
Tunjangan beras
- Biaya Jabatan 5% x 75.000.000
- Iuran Pensiun
Gaji pokok Rp 60,000,000
Pengurangan :
Tunjangan struktural/fungsional
Tunjangan istri/suami
Tunjangan anak
Tunjangan lain-lain
Penghasilan Bruto
2,850,000Rp
Rp 6,600,000
Rp 3,000,000
Rp -
= Rp 75,000,000
Rp 3,750,000
Rp 6,000,000
Rp 2,500,000
Rp 3,500,000
BIAYA JABATAN
5% x Penghasila
Bruto (Maksima
6.0006.000.000/Th,.000/Th,
500500.000/Bln.000/Bln
BIAYA JABATAN
5% x Penghasilan
Bruto (Maksimal
6.0006.000.000/Th,.000/Th,
500500.000/Bln.000/Bln
IURAN PENSIUN =
4.75% x Gaji Pokok =
4.75% x4.75% x 6060.000.000.000.000
IURAN PENSIUN =
4.75% x Gaji Pokok =
4.75% x4.75% x 6060.000.000.000.000
DATA WAJIB PAJAKDATA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN 2009ORANG PRIBADI TAHUN 2009
=
:
:
:
(+)
= (-)
=
=
= (-)
*)
**)
PPh Terutang 5 % x Rp 47.280.000 = 2.364.000
Rp 3.960.000
PTKP ( K/3 )
- Wajib Pajak
- Status Kawin
Rp 21.120.000Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
- Anak 3 orang @ Rp 1.320.000
Penghasilan Kena Pajak
Iuran pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok
Rp 47.280.000
Rp 2.364.000
Rp 2.364.000
Penghasilan Neto Rp 68.400.000
N I H I L
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan.
Rp 47.280.000
PPh Telah Dipotong
PPh yang kurang atau lebih dibayar
Pembulatan
Penghasilan Ke
Pajak adalah
Ribuan Penuh (0Ribuan Penuh (0
Pembulatan
Penghasilan Ken
Pajak adalah
Ribuan Penuh (0Ribuan Penuh (0
1.
2.
NOMOR URUT : 0 2
: D E P A R T E M E N X Y Z
: 0 1 0 0 1 6 8 8 7 0 1 1 0 0 0
: A N D I
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : M A R V E L
NIP / NRP : 1 1 2 5 6 7 9 5 4
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8
:
PANGKAT / GOLONGAN : P E M B I N A I V / A
JABATAN : K A B I D K E U A N G A N
STATUS DAN JENIS KELAMIN : X KAWIN TIDAK KAWIN X LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 3 TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2
RI
A.
•
•
•
19.
20.
a.
b.
B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA 0 3 0 1 2 0 1 0
BLN
D E P A R T E M E N X Y Z
NAMA : A N D I
NIP/NRP : 1 1 2 4 5 8 9 4
N I H I L
6.600.000
68.400.000
21.120.000
47.280.000
2.364.000
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
60.000.000
6.000.000
2.500.000
68.500.000
3.500.000
3.000.000
75.000.000
3.750.000
2.850.000
(Tempat) TGL THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
A N D I
JUMLAH PPh PASAL 21 :
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
20
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
JAKARTA
18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 19 2.364.000
-
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
PEREMPUAN
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
9DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
TAHUNKALENDER
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
FORMULIR
1721 - A2
Lembar 1 untuk Pegawai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0 0
DATA WAJIB PAJAKDATA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN 2009ORANG PRIBADI TAHUN 2009
Keterangan Tambahan:
3
Pak Marvel juga mendapatkan honorarium sebagai Tim Penyusun Materi
Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DEPKOMINFO sebesar Rp
1.500.000,- dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai
ketentuan yaitu 15%. ( Bukti Pemotongan PPh
1
2
Pak Marvel juga mendapatkan honorarium sebagai Pengajar Seminar di
Lembaga Info Kuangan sebesar Rp 2.500.000,- dan telah melakukan
pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan Pasal 17. ( Bukti Pemotongan PPh
21 Non Final Nomor : BP21-10/X/2009 Tanggal 28-10-2009
Pak Marvel juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara
Bimbingan Teknis Keuangan di Depdiknas sebesar Rp 3.500.000,- dan
bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan yaitu
15%. ( ( Bukti Pemotongan PPh 21 Final Nomor :
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 2 5 - 1 9 3 - 6 6 5 - 4 - 0 1 0 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : M A R V E L
Alamat : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : 0 0 - 0 2 1 - 6 9 8 - 7 - 0 1 1 - 0 0 0
N a m a : B E N D A H A R A D E P D I K N A S
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
JUMLAH 525.000
LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
JAKARTA, 28 JUNI 2009
SRI KURNIAWATI
2.
3.500.000 15% 525.000
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : BP21-20-VI-2009
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 2 5 - 1 9 3 - 6 6 5 - 4 - 0 1 0 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : M A R V E L
Alamat : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : 0 0 - 0 0 1 - 6 8 8 - 7 - 0 1 1 - 0 0 0
N a m a : B E N D A H A R A D E P K O M I N F O
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
JUMLAH 225.000
DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
JAKARTA, 20 MARET 2009
SRI LESTARI
2.
1.500.000 15% 225.000
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : BP21-02-III-2009
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 2 5 - 1 9 3 - 6 6 5 - 4 - 0 1 0 - 0 0 0
Nama Wajib Pajak : M A R V E L
Alamat : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian :
1.
N P W P : 0 1 - 0 0 5 - 4 3 2 - 7 - 0 2 3 - 0 0 0
N a m a : L E M B A G A I N F O
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila K E U A N G A N
diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.01
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan
sebagai kredit pajak dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang
Pribadi.
Pemotong Pajak (5)
Tanda tangan, nama dan cap
NAIBAHO
2.500.000 125.000
Jakarta, 10 Oktober 2009
12.
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
11.
2.500.000 5% 125.000
8.
9.
10.
7.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
PPh yang Terutang
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : BP-21/X/2009
No. Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tarif
lebih
tinggi
20%
(Tidak
Ber-
NPWP)
Tarif
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
HonorariumHonorarium
InstansiInstansi
Pemotong Pajak/Pemotong Pajak/
NPWPNPWP
PenghasilanPenghasilan
BrutoBruto
PPh 21 FINALPPh 21 FINAL
+ NON FINAL+ NON FINAL
Nomor &Nomor &
TanggalTanggal
Bukti PotongBukti Potong
Bulan Maret 2009 Depkominfo
( 17.094.420.1.061.00)
Rp 1.500.000 Rp 225.000
Bulan Juni 2009 Depdiknas
( 18.047.280.7.021.00
0)
Rp 3.500.000 Rp 525.000
Bulan Oktober 2009 Lembaga Info Keuangan
(19.090.209.1.014.000
)
Rp 2.500.000 Rp 125.000
Jumlah Total Rp 7.500.000 Rp 875.000
Penghitungan penghasilan Istri tahun 2009:
Melati, Kepala Cabang BII Thamrin, Penghasilan Bruto setahun Rp 135.000.000.
Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

Jenis Harta Rumah Rumah
Toyota
Forturner
Perhiasan Deposito BRI
Harga Beli/
Nominal
Rp
560.000.000
Rp
7.000.000
Rp
285.000.000
Rp
10.500.000
Rp
1.000.000.000
Tahun
Perolehan 1998 1980 2008 2005 2007
Alamat Jl. Widya Chandra
No. 18
Jl. Bangka No. 9
Cara
Pembayaran
Kredit 20
Tahun
Warisan Tunai Tunai -
Keterangan NOP :
13.12344567812
NOP:15198764546
12
No. BPKB : 34598764
Bunga
10%/Tahun =
100.000.000
Harga Rp Rp Rp Rp Rp
• PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
• HARTA PADA AKHIR TAHUN
• KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
• DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
(1)
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT
BERHARGA NEGARA
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA
SERAH
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
PPh TERUTANG
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
11 PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
HADIAH UNDIAN
10
(Rupiah)
1
(Rupiah)
DIVIDEN
13 PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
2 0
TAHUNPAJAK
LAMPIRAN - II
(2) (3)
JUMLAH BAGIAN A
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
NO.
DASAR PENGENAAN PAJAK/
PENGHASILAN BRUTO
FORMULIR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI1770 S - II
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
JBA
8
12
14
2
5
3
4
6
7
9
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
0 9
2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A21721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A21721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A21721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A21721 –A1/A2
M A R V E L
100.000.000
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO
20.000.000
PPh TERUTANG
BUNGA
20% x PH. BRUTO
PPh TERUTANG
BUNGA
20% x PH. BRUTO
32.724.000
JUMLAH TOTAL PPh
TERUTANG
JUMLAH TOTAL PPh
TERUTANG135.000.000 11.974.000
5.000.000 750.000
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO
HONORARIUMHONORARIUM
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO
HONORARIUMHONORARIUM
PPh TERUTANG
HONORARIUM
15% x PH. BRUTO
(FINAL)
PPh TERUTANG
HONORARIUM
15% x PH. BRUTO
(FINAL)
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO ISTRIISTRI
SEBGAGAISEBGAGAI
KARYAWATIKARYAWATI
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO ISTRIISTRI
SEBGAGAISEBGAGAI
KARYAWATIKARYAWATI
PPh TERUTANG
ISTRI SEBAGAI
KARYAWATI
PPh TERUTANG
ISTRI SEBAGAI
KARYAWATI
: HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO.
(1)
5
dst
(4) (5)(3)
TAHUN
PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(Rupiah)
KETERANGAN
BAGIAN B
JENIS HARTA
(2)
JBB
2
1
JUMLAH BAGIAN B
3
4
DI ISI DENGAN
JENIS HARTA
WAJIB PAJAK
DI ISI DENGAN
JENIS HARTA
WAJIB PAJAK
Rumah (Jl. Widya Chandra No. 18)
DI ISI DENGAN
TAHUN
PEROLEHAN JENIS
HARTA WP
DI ISI DENGAN
TAHUN
PEROLEHAN JENIS
HARTA WP
DI ISI DENGAN
HARGA
PEROLEHAN WP
DI ISI DENGAN
HARGA
PEROLEHAN WP
Toyota Forturner
Perhiasan
Deposito BRI
1998
2008
2005
2007
880.000.000
285.000.000
10.500.000
1000.000.000
DIJUMLAHKAN
HARGA
PEROLEHAN WP
DIJUMLAHKAN
HARGA
PEROLEHAN WP
2.182.500.000
Rumah (Jl. Bangka No. 9) 2009 7.000.000
Kredit, NOP :
13.12344567812
No. BPKB : 34598764
Warisan NOP :
1519876454612
Jenis Harta Rumah
Harga Beli/
Nominal Rp. 880.000.000
Tahun Perolehan 1998
Alamat Jl. MH. Thamrin No. 5
Pemberi Pinjaman BNI Griya
No. Objek Pajak 15.19876454612
Keterangan 20 Tahun
BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
(1)
5
dst
(4) (5)
JUMLAHNO.
ALAMAT TAHUN
PEMINJAMANPEMBERI PINJAMAN
NAMA
PEMBERI PINJAMAN
4
3
2
1
(3)(2)
JBCJUMLAH BAGIAN C
DI ISI DENGAN
JUMLAH PINJAMAN
DI ISI DENGAN
JUMLAH PINJAMAN
BNI Griya Jl. MH. Thamrin No. 5 1998 440.000.000
440.000.000
BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
(1)
1
2
3
4
5
Halaman ke- dari halaman Lampiran-II
PEKERJAAN
(5)
NAMA
(2)
TANGGAL LAHIR
(3) (4)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
HUBUNGAN KELUARGA
DI ISI DENGAN
NAMA KELUARGA
DI ISI DENGAN
NAMA KELUARGA
Melati
DI ISI DENGAN
TANGGAL LAHIR
SESUAI AKTE
DI ISI DENGAN
TANGGAL LAHIR
SESUAI AKTE
DI ISI DENGAN HUB
KELUARGA
DI ISI DENGAN HUB
KELUARGA
Dede
Dina
Didi
1 Jan 1968
31 Mar 1990
15 Juli 1993
23 Des 1996
Istri
Anak Kandung
DIISI DENGAN
PEKERJAAN
DIISI DENGAN
PEKERJAAN
Pegawai Swasta
Mahasiswa
Anak Kandung
Anak Kandung
Pelajar
Pelajar
DI ISI DENGAN
NOMOR HALAMAN
DI ISI DENGAN
NOMOR HALAMAN
1 1
• PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
• DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
(1)
angka (2)
FORMULIR
1770 S - I
(3)
JUMLAH PENGHASILAN
0DEPARTEMEN KEUANGAN RI
LAMPIRAN - I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUNPAJAK
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2
5.
6.
SEWA
JUMLAH BAGIAN A
1.
(2)
BUNGA
(Rupiah)
2.
3.
4.
NO. JENIS PENGHASILAN
ROYALTI
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
PENGHARGAAN DAN HADIAH
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
PENGHASILAN LAINNYA
JBA
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
0 9
2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
M A R V E L
DI ISI DENGAN JUMLAH
PENGHASILAN &
PINDAHKAN KE BAGIANPINDAHKAN KE BAGIAN
A KE FORMULIR INDUKA KE FORMULIR INDUK
1770 S BAGIAN ANGKA (2)1770 S BAGIAN ANGKA (2)
DI ISI DENGAN JUMLAH
PENGHASILAN &
PINDAHKAN KE BAGIANPINDAHKAN KE BAGIAN
A KE FORMULIR INDUKA KE FORMULIR INDUK
1770 S BAGIAN ANGKA (2)1770 S BAGIAN ANGKA (2)
-
2.500.000
2.500.000
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
(1)
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI
JUMLAH BAGIAN B JBB
JENIS PENGHASILAN
WARISAN
NO.
6.
3.
4.
1.
2.
PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
5. BEASISWA DALAM NEGERI
(2) (3)
(Rupiah)
JUMLAH PENGHASILAN
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH
DI ISI DENGAN
JUMLAH
PENGHASILAN
DI ISI DENGAN
JUMLAH
PENGHASILAN
7.000.000
7.000.000
BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)
5.
dst
Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk
Catatan : 1770 S Bagian D angka (12)
*) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
Halaman ke- dari halaman Lampiran-I
PEMUNGUT PAJAK
NPWP PEMOTONG/NAMA PEMOTONG/
PEMUNGUTAN
PEMUNGUT PAJAK
JUMLAH PPh YANG
(7)(6)
BUKTI PEMOTONGAN/
(2)
DIPOTONG / DIPUNGUT
PPh PASAL 21/
22/23/24/26/DTP*TANGGAL
(5)(3)
JENIS PAJAK :
NO
(4)
NOMOR
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
1.
2.
3.
4.
JBCJUMLAH BAGIAN C
Bendahara Dept. XYZ 00.001688.7.011.000 02 03 Januari
2010
PPh 21 Rp. 2.364.000
Rp. 2.489.000
1
DI ISI DENGAN
NOMOR HALAMAN
DI ISI DENGAN
NOMOR HALAMAN
DI ISI DENGAN JUMLAH
PINDAHKAN KE BAGIANPINDAHKAN KE BAGIAN
C FORMULIR INDUK 1770C FORMULIR INDUK 1770
S Bagian D angka (12)S Bagian D angka (12)
DI ISI DENGAN JUMLAH
PINDAHKAN KE BAGIANPINDAHKAN KE BAGIAN
C FORMULIR INDUK 1770C FORMULIR INDUK 1770
S Bagian D angka (12)S Bagian D angka (12)
Lembaga Info Keuangan 01.442142.6.012.000 10 28 Oktober
2009
PPh 21 Rp. 125.000
1
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
• DALAM NEGERI LAINNYA
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • • BERI TANDA "X" PADA
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PEKERJAAN : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1 …….……………………………………………..
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ……………………………………………………………………………………………………….
[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ………………………………………………………………………………………………………………………….
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) ………………………………………………………………………………………
5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK ……………………………………………………………………………
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5) ………………..
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
3
A.PENGHASILANNETO
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 1
6
PERHATIAN
IDENTITAS
TAHUNPAJAK
FORMULIR
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
02
1770 S
4
5
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2
ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
RUPIAH *)
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
0 9
2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
M A R V E L
DI ISI DENGAN
PEKERJAAN WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –
A1/A2
DI ISI DENGAN
PEKERJAAN WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –
A1/A2
P E G A W A I N E G E R I
DI ISI DENGAN
NOMOR TELEPON
WP YANG DAPAT
DIHUBUNGI
DI ISI DENGAN
NOMOR TELEPON
WP YANG DAPAT
DIHUBUNGI
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
DI ISI DENGAN
NOMOR FAX WP
DI ISI DENGAN
NOMOR FAX WP
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
68.400.000
2.500.000
-
70.900.000
-
70.900.000
SPT PEMBETULAN KE - …
x
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) ……………………………………………………………………………………………. 8
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) ……………………………………………………………………
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ………………………………………
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) ……………………………………………………………………………………………
12
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ……………………………………………………..
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 a. PPh PASAL 25 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) ………………………………………………………
c. FISKAL LUAR NEGERI …………………………………………………………….
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
7
9
D.KREDITPAJAK
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
15
12PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
……………………………………………………………………….
(11-12)
14c
13
14a
14b
10
11
C.PPhTERUTANG
B.PENGHASILAN
KENAPAJAK
3 21.120.000
49.780.000
2.489.000
-
2.489.000
2.489.000
N I H I L
-
5% x5% x 4949..78780.000 =0.000 = 2.489.0002.489.0005% x5% x 4949..78780.000 =0.000 = 2.489.0002.489.000
16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR
DIHITUNG BERDASARKAN
a. 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 d. Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
b. Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak e. …………………………………………………………..
c. Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL
NAMA LENGKAP :
N P W P :
F.1.1.32.18
THN
TANDA TANGAN
18
PERNYATAAN
F.ANGSURANPPh
PASAL25TAHUN
PAJAK
BERIKUTNYA
TGL BLN
G.LAMPIRAN
……………………………………………………………………………………………………………………..
(13-15) 16
E.PPhKURANG/LEBIH
BAYAR
THNBLNTGL
TGL LUNAS
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
N I H I L
x
-
x
x 2
7
0
3
2 0 1 0
M A R V E L
2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0
Penghasilan Neto Setahun Rp 68.400.000
-/- Penghasilan Lain-Lain Rp 2.500.000 (-)
Penghasilan Teratur Tahun 2009Rp 70.900.000
-/- PTKP (K/3) Rp 21.120.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 49.780.000
PPh TerutangPPh Terutang RpRp 22..448899..000000
-/- Kredit Pajak :
PPh Pasal 21PPh Pasal 21 RpRp 22..448899..000000 (-)
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 Rp -
Nama : Marvel
NPWP : 25.193.665.4 - 010.000
Penghasilan Selama Tahun Pajak 2009
1 Penghasilan Neto atas Gaji PNS
2 Penghasilan atas Honorarium Mengajar di Swasta (+)
3 Penghasilan Total Tahun 2009
-/- Penghasilan Tidak Teratur (-)
4 Penghasilan Teratur Tahun 2009
5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) (-)
6 Penghasilan Kena Pajak
7 PPh Terutang
-/- Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong
8 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010
2.364.000Rp
N I H I L
Form Induk 1770 S Nomor 18b
68.400.000Rp
21.120.000Rp
47.280.000Rp
2.364.000Rp
Perhitungan Sendiri
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2010
68.400.000Rp
2.500.000Rp
70.900.000Rp
2.500.000Rp
 Wajib Pajak Orang PribadiWajib Pajak Orang Pribadi
 Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja;Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja;
 Penghasilan Bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000,-Penghasilan Bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta) setahun; dan(enam puluh juta) setahun; dan
 Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atauTidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau
bunga koperasi (PerDirjen No. 34/Pj/2009 tanggal 29 Desember 2009)bunga koperasi (PerDirjen No. 34/Pj/2009 tanggal 29 Desember 2009)
SPT PEMBETULAN KE -…
• BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
• LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PEKERJAAN : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKSIMILI : -
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN …………………………..  Rp.
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ……………………………  Rp.
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari
satu pemberi kerja.
TANGGAL - -
*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
FORMULIR
1770 SS
SPT TAHUNAN
TAHUNPAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK
DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
THN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2 0
IDENTITAS
TGL BLN
PERNYATAAN
TANDA TANGAN
Petunjuk Pengisian
 YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR
LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA
 DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS
SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
 JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN,
KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN
DIANGGAP TIDAK SAH
 SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA
SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN
TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL
SEBELUM SPT DISAMPAIKAN
 PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS
ATAU BANK
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
0 9
2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
M A R V E L
DI ISI DENGAN
PEKERJAAN WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –
A1/A2
DI ISI DENGAN
PEKERJAAN WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –
A1/A2
H R D
DI ISI DENGAN
NOMOR TELEPON
WP YANG DAPAT
DIHUBUNGI
DI ISI DENGAN
NOMOR TELEPON
WP YANG DAPAT
DIHUBUNGI
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
DI ISI DENGAN
NOMOR FAX WP
DI ISI DENGAN
NOMOR FAX WP
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN
DARI SELURUH HARTA YANG
DIMILIKI SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERPAJAKAN YANG
BERLAKU. MISALNYA: RUMAH,
KENDARAAN BERMOTOR,
KEBUN, SAWAH, PERHIASAN,
DEPOSITO, TABUNGAN DLL.
DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN
DARI SELURUH HARTA YANG
DIMILIKI SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERPAJAKAN YANG
BERLAKU. MISALNYA: RUMAH,
KENDARAAN BERMOTOR,
KEBUN, SAWAH, PERHIASAN,
DEPOSITO, TABUNGAN DLL.
30.500.000
DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH
UTANG YANG
DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK
UTANG BUNGA. MISALNYA:
PINJAMAN BANK ATAU
KOPERASI
DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH
UTANG YANG
DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK
UTANG BUNGA. MISALNYA:
PINJAMAN BANK ATAU
KOPERASI
55.000.000
DIISI DENGAN TANGGAL SAAT
SPT INI DITANDATANGANI
DIISI DENGAN TANGGAL SAAT
SPT INI DITANDATANGANI
2 9. 0 3 2 0 1 0
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
x
SPT_TAHUN_2009

More Related Content

What's hot

Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullshandyaa
 
Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Tobagus Makmun
 
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjamBab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjamvikingsyara
 
Laporan kkn 2021 olivia andriani (c24180027) akuntansi
Laporan kkn 2021 olivia andriani (c24180027) akuntansiLaporan kkn 2021 olivia andriani (c24180027) akuntansi
Laporan kkn 2021 olivia andriani (c24180027) akuntansiolivia454343
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24mas karebet
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Maiya Maiya
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1EnvaPya
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Kas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosaKas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosaYABES HULU
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Akuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah iiAkuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah iiwuriastuti4
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Hasan Romadon
 
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptxPEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptxKenBintangRafi
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpdNadia Amelia
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNpuspa
 

What's hot (20)

Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
 
Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111
 
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjamBab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
 
Laporan kkn 2021 olivia andriani (c24180027) akuntansi
Laporan kkn 2021 olivia andriani (c24180027) akuntansiLaporan kkn 2021 olivia andriani (c24180027) akuntansi
Laporan kkn 2021 olivia andriani (c24180027) akuntansi
 
Akuntansi Biaya 2#5
Akuntansi Biaya 2#5Akuntansi Biaya 2#5
Akuntansi Biaya 2#5
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Kas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosaKas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosa
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Akuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah iiAkuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah ii
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
 
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptxPEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPN
 
Analisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasiAnalisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasi
 

Similar to SPT_TAHUN_2009

Perubahan dan contoh pengisian formulir 1770 ss tahun pajak 2013
Perubahan dan contoh pengisian formulir 1770 ss tahun pajak 2013Perubahan dan contoh pengisian formulir 1770 ss tahun pajak 2013
Perubahan dan contoh pengisian formulir 1770 ss tahun pajak 2013Tobagus Makmun
 
Perubahandancontohpengisianformulir1770sstahunpajak2013 131130102124-phpapp01
Perubahandancontohpengisianformulir1770sstahunpajak2013 131130102124-phpapp01Perubahandancontohpengisianformulir1770sstahunpajak2013 131130102124-phpapp01
Perubahandancontohpengisianformulir1770sstahunpajak2013 131130102124-phpapp01Adhe Ajah
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
 
PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxdatakuliah
 
Formulir spt 1770 ss
Formulir spt 1770 ssFormulir spt 1770 ss
Formulir spt 1770 ssVanderDecken3
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadimateripenyuluhan
 
SPT_Masa_PPN_1111.pdf
SPT_Masa_PPN_1111.pdfSPT_Masa_PPN_1111.pdf
SPT_Masa_PPN_1111.pdfADESARIPAH
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Mone_Dompu
 
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptxPPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptxOliviaCleverly
 
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia Yesica Adicondro
 
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0Ardi Noey
 
Form 1721 A1 a2 Tahun 2009
Form 1721 A1 a2 Tahun 2009Form 1721 A1 a2 Tahun 2009
Form 1721 A1 a2 Tahun 2009Yesica Adicondro
 
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1Triyani Budianto
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawanyoucarenow
 
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21Bagus Budiono
 

Similar to SPT_TAHUN_2009 (20)

Perubahan dan contoh pengisian formulir 1770 ss tahun pajak 2013
Perubahan dan contoh pengisian formulir 1770 ss tahun pajak 2013Perubahan dan contoh pengisian formulir 1770 ss tahun pajak 2013
Perubahan dan contoh pengisian formulir 1770 ss tahun pajak 2013
 
Perubahandancontohpengisianformulir1770sstahunpajak2013 131130102124-phpapp01
Perubahandancontohpengisianformulir1770sstahunpajak2013 131130102124-phpapp01Perubahandancontohpengisianformulir1770sstahunpajak2013 131130102124-phpapp01
Perubahandancontohpengisianformulir1770sstahunpajak2013 131130102124-phpapp01
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
 
PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptx
 
Formulir spt 1770 ss
Formulir spt 1770 ssFormulir spt 1770 ss
Formulir spt 1770 ss
 
1
11
1
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
 
Spt masa ppn 1111 0
Spt masa ppn 1111 0Spt masa ppn 1111 0
Spt masa ppn 1111 0
 
SPT Masa PPN 1111
SPT Masa PPN 1111 SPT Masa PPN 1111
SPT Masa PPN 1111
 
SPT_Masa_PPN_1111.pdf
SPT_Masa_PPN_1111.pdfSPT_Masa_PPN_1111.pdf
SPT_Masa_PPN_1111.pdf
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__
 
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptxPPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
 
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
 
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
 
Form 1721 A1 a2 Tahun 2009
Form 1721 A1 a2 Tahun 2009Form 1721 A1 a2 Tahun 2009
Form 1721 A1 a2 Tahun 2009
 
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
 
P ajak
P ajakP ajak
P ajak
 
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
 

More from Fergieta Prahasdhika

Contoh Prospektus atau perjanjian sebelum membeli sebuah reksadana
Contoh Prospektus atau perjanjian sebelum membeli sebuah reksadanaContoh Prospektus atau perjanjian sebelum membeli sebuah reksadana
Contoh Prospektus atau perjanjian sebelum membeli sebuah reksadanaFergieta Prahasdhika
 
Contoh Report transaksi bulanan Investasi saham dalam bentuk reksadana
Contoh Report transaksi bulanan Investasi saham dalam bentuk reksadanaContoh Report transaksi bulanan Investasi saham dalam bentuk reksadana
Contoh Report transaksi bulanan Investasi saham dalam bentuk reksadanaFergieta Prahasdhika
 
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIContoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIFergieta Prahasdhika
 
Contoh Form pengkinian data lengkap perorangan (Persyaratan untuk mengajukan ...
Contoh Form pengkinian data lengkap perorangan (Persyaratan untuk mengajukan ...Contoh Form pengkinian data lengkap perorangan (Persyaratan untuk mengajukan ...
Contoh Form pengkinian data lengkap perorangan (Persyaratan untuk mengajukan ...Fergieta Prahasdhika
 
SKRIPSI-ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN...
SKRIPSI-ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN...SKRIPSI-ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN...
SKRIPSI-ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN...Fergieta Prahasdhika
 
Mengenal reksadana-syariah-edukasi-paytren-oktober-2017
Mengenal reksadana-syariah-edukasi-paytren-oktober-2017Mengenal reksadana-syariah-edukasi-paytren-oktober-2017
Mengenal reksadana-syariah-edukasi-paytren-oktober-2017Fergieta Prahasdhika
 
Bab 5- teori akuntansi-teori- pengukuran
Bab 5- teori akuntansi-teori- pengukuranBab 5- teori akuntansi-teori- pengukuran
Bab 5- teori akuntansi-teori- pengukuranFergieta Prahasdhika
 
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer PricingSistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer PricingFergieta Prahasdhika
 
Durbin watson tables unyu unyu bgt
Durbin watson tables unyu unyu bgtDurbin watson tables unyu unyu bgt
Durbin watson tables unyu unyu bgtFergieta Prahasdhika
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss 2009
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss  2009Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss  2009
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss 2009Fergieta Prahasdhika
 
Data perusahaan yang listing di BEI sampai NOV 2014
Data perusahaan yang listing di BEI sampai NOV 2014Data perusahaan yang listing di BEI sampai NOV 2014
Data perusahaan yang listing di BEI sampai NOV 2014Fergieta Prahasdhika
 
Ch12 solution w_kieso_ifrs 1st edi.
Ch12 solution w_kieso_ifrs 1st edi.Ch12 solution w_kieso_ifrs 1st edi.
Ch12 solution w_kieso_ifrs 1st edi.Fergieta Prahasdhika
 

More from Fergieta Prahasdhika (20)

Uu no 5 tahun 1999
Uu no 5 tahun 1999Uu no 5 tahun 1999
Uu no 5 tahun 1999
 
Contoh Prospektus atau perjanjian sebelum membeli sebuah reksadana
Contoh Prospektus atau perjanjian sebelum membeli sebuah reksadanaContoh Prospektus atau perjanjian sebelum membeli sebuah reksadana
Contoh Prospektus atau perjanjian sebelum membeli sebuah reksadana
 
Contoh Report transaksi bulanan Investasi saham dalam bentuk reksadana
Contoh Report transaksi bulanan Investasi saham dalam bentuk reksadanaContoh Report transaksi bulanan Investasi saham dalam bentuk reksadana
Contoh Report transaksi bulanan Investasi saham dalam bentuk reksadana
 
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIContoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
 
Foundation pack K-LINK
Foundation pack K-LINKFoundation pack K-LINK
Foundation pack K-LINK
 
Contoh Form pengkinian data lengkap perorangan (Persyaratan untuk mengajukan ...
Contoh Form pengkinian data lengkap perorangan (Persyaratan untuk mengajukan ...Contoh Form pengkinian data lengkap perorangan (Persyaratan untuk mengajukan ...
Contoh Form pengkinian data lengkap perorangan (Persyaratan untuk mengajukan ...
 
SKRIPSI-ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN...
SKRIPSI-ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN...SKRIPSI-ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN...
SKRIPSI-ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN...
 
Mengenal reksadana-syariah-edukasi-paytren-oktober-2017
Mengenal reksadana-syariah-edukasi-paytren-oktober-2017Mengenal reksadana-syariah-edukasi-paytren-oktober-2017
Mengenal reksadana-syariah-edukasi-paytren-oktober-2017
 
Bab 5- teori akuntansi-teori- pengukuran
Bab 5- teori akuntansi-teori- pengukuranBab 5- teori akuntansi-teori- pengukuran
Bab 5- teori akuntansi-teori- pengukuran
 
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer PricingSistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
 
Bab1 c - Matematika Bisnis
Bab1 c - Matematika BisnisBab1 c - Matematika Bisnis
Bab1 c - Matematika Bisnis
 
Lecture 9 Manajemen Investasi
Lecture 9 Manajemen InvestasiLecture 9 Manajemen Investasi
Lecture 9 Manajemen Investasi
 
Lecture 8 Manajemen Investasi
Lecture 8 Manajemen InvestasiLecture 8 Manajemen Investasi
Lecture 8 Manajemen Investasi
 
K-ayurveda (K-LINK)
K-ayurveda (K-LINK)K-ayurveda (K-LINK)
K-ayurveda (K-LINK)
 
Lecture 7 Manajemen Investasi
Lecture 7 Manajemen InvestasiLecture 7 Manajemen Investasi
Lecture 7 Manajemen Investasi
 
Lecture 5 Manajemen Investasi
Lecture 5 Manajemen InvestasiLecture 5 Manajemen Investasi
Lecture 5 Manajemen Investasi
 
Durbin watson tables unyu unyu bgt
Durbin watson tables unyu unyu bgtDurbin watson tables unyu unyu bgt
Durbin watson tables unyu unyu bgt
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss 2009
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss  2009Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss  2009
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss 2009
 
Data perusahaan yang listing di BEI sampai NOV 2014
Data perusahaan yang listing di BEI sampai NOV 2014Data perusahaan yang listing di BEI sampai NOV 2014
Data perusahaan yang listing di BEI sampai NOV 2014
 
Ch12 solution w_kieso_ifrs 1st edi.
Ch12 solution w_kieso_ifrs 1st edi.Ch12 solution w_kieso_ifrs 1st edi.
Ch12 solution w_kieso_ifrs 1st edi.
 

Recently uploaded

KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 

Recently uploaded (20)

KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 

SPT_TAHUN_2009

  • 2.  YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA  DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA  JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH  SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN  PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
  • 3. 1. Nama Marvel 2. Alamat Jl. Widya Chandra No. 18 3. Jabatan Kabid Keuangan, Dept. XYZ 4. Status/Tanggungan Kawin/3 Anak 5. Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) 6. NPWP 25.193.665.4.010.000 7. Masa Kerja Januari – Desember 2009
  • 4. Data Wajib PajakData Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2009Orang Pribadi Tahun 2009 A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2009 (Formulir 1721-A2) : : : : : (+) : *) : **) = (-) =Penghasilan Neto Rp 68,400,000 Tunjangan beras - Biaya Jabatan 5% x 75.000.000 - Iuran Pensiun Gaji pokok Rp 60,000,000 Pengurangan : Tunjangan struktural/fungsional Tunjangan istri/suami Tunjangan anak Tunjangan lain-lain Penghasilan Bruto 2,850,000Rp Rp 6,600,000 Rp 3,000,000 Rp - = Rp 75,000,000 Rp 3,750,000 Rp 6,000,000 Rp 2,500,000 Rp 3,500,000 BIAYA JABATAN 5% x Penghasila Bruto (Maksima 6.0006.000.000/Th,.000/Th, 500500.000/Bln.000/Bln BIAYA JABATAN 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal 6.0006.000.000/Th,.000/Th, 500500.000/Bln.000/Bln IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok = 4.75% x4.75% x 6060.000.000.000.000 IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok = 4.75% x4.75% x 6060.000.000.000.000
  • 5. DATA WAJIB PAJAKDATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2009ORANG PRIBADI TAHUN 2009 = : : : (+) = (-) = = = (-) *) **) PPh Terutang 5 % x Rp 47.280.000 = 2.364.000 Rp 3.960.000 PTKP ( K/3 ) - Wajib Pajak - Status Kawin Rp 21.120.000Total Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 - Anak 3 orang @ Rp 1.320.000 Penghasilan Kena Pajak Iuran pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok Rp 47.280.000 Rp 2.364.000 Rp 2.364.000 Penghasilan Neto Rp 68.400.000 N I H I L Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan. Rp 47.280.000 PPh Telah Dipotong PPh yang kurang atau lebih dibayar Pembulatan Penghasilan Ke Pajak adalah Ribuan Penuh (0Ribuan Penuh (0 Pembulatan Penghasilan Ken Pajak adalah Ribuan Penuh (0Ribuan Penuh (0
  • 6. 1. 2. NOMOR URUT : 0 2 : D E P A R T E M E N X Y Z : 0 1 0 0 1 6 8 8 7 0 1 1 0 0 0 : A N D I NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : M A R V E L NIP / NRP : 1 1 2 5 6 7 9 5 4 NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0 ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8 : PANGKAT / GOLONGAN : P E M B I N A I V / A JABATAN : K A B I D K E U A N G A N STATUS DAN JENIS KELAMIN : X KAWIN TIDAK KAWIN X LAKI-LAKI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 3 TK/ HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2 RI A. • • • 19. 20. a. b. B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN C. TANDA TANGAN BENDAHARA 0 3 0 1 2 0 1 0 BLN D E P A R T E M E N X Y Z NAMA : A N D I NIP/NRP : 1 1 2 4 5 8 9 4 N I H I L 6.600.000 68.400.000 21.120.000 47.280.000 2.364.000 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI 60.000.000 6.000.000 2.500.000 68.500.000 3.500.000 3.000.000 75.000.000 3.750.000 2.850.000 (Tempat) TGL THN Tanda Tangan dan Cap BENDAHARA A N D I JUMLAH PPh PASAL 21 : YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) 20 YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18) PEGAWAI TERSEBUT JAKARTA 18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 19 2.364.000 - 16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16 17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14 15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15 12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12 13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13 10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10 PENGURANGAN 11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11 8. TUNJANGAN KHUSUS 8 9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9 6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6 7. TUNJANGAN BERAS 7 4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5 2. TUNJANGAN ISTERI 2 3. TUNJANGAN ANAK 3 PEREMPUAN RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH PENGHASILAN BRUTO : 1. GAJI POKOK / PENSIUN 1 9DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NAMA INSTANSI / BADAN LAIN NPWP BENDAHARA NAMA BENDAHARA TAHUNKALENDER BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA FORMULIR 1721 - A2 Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak 2 0 0
  • 7. DATA WAJIB PAJAKDATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2009ORANG PRIBADI TAHUN 2009 Keterangan Tambahan: 3 Pak Marvel juga mendapatkan honorarium sebagai Tim Penyusun Materi Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DEPKOMINFO sebesar Rp 1.500.000,- dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan yaitu 15%. ( Bukti Pemotongan PPh 1 2 Pak Marvel juga mendapatkan honorarium sebagai Pengajar Seminar di Lembaga Info Kuangan sebesar Rp 2.500.000,- dan telah melakukan pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan Pasal 17. ( Bukti Pemotongan PPh 21 Non Final Nomor : BP21-10/X/2009 Tanggal 28-10-2009 Pak Marvel juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara Bimbingan Teknis Keuangan di Depdiknas sebesar Rp 3.500.000,- dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan yaitu 15%. ( ( Bukti Pemotongan PPh 21 Final Nomor :
  • 8. Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak N P W P : 2 5 - 1 9 3 - 6 6 5 - 4 - 0 1 0 - 0 0 0 (3) Nama Wajib Pajak : M A R V E L Alamat : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8 Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. Terbilang : *) Lihat petunjuk pengisian Pemotong Pajak (5) N P W P : 0 0 - 0 2 1 - 6 9 8 - 7 - 0 1 1 - 0 0 0 N a m a : B E N D A H A R A D E P D I K N A S Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar. F.1.1.33.02 JUMLAH 525.000 LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH JAKARTA, 28 JUNI 2009 SRI KURNIAWATI 2. 3.500.000 15% 525.000 (1) (2) (3) (4) (5) 1. BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : BP21-20-VI-2009 No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak N P W P : 2 5 - 1 9 3 - 6 6 5 - 4 - 0 1 0 - 0 0 0 (3) Nama Wajib Pajak : M A R V E L Alamat : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8 Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. Terbilang : *) Lihat petunjuk pengisian Pemotong Pajak (5) N P W P : 0 0 - 0 0 1 - 6 8 8 - 7 - 0 1 1 - 0 0 0 N a m a : B E N D A H A R A D E P K O M I N F O Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar. F.1.1.33.02 JUMLAH 225.000 DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH JAKARTA, 20 MARET 2009 SRI LESTARI 2. 1.500.000 15% 225.000 (1) (2) (3) (4) (5) 1. BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : BP21-02-III-2009 No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)
  • 9. Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak N P W P : 2 5 - 1 9 3 - 6 6 5 - 4 - 0 1 0 - 0 0 0 Nama Wajib Pajak : M A R V E L Alamat : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas Imbalan Distributor MLM Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan Imbalan Kepada Tenaga Ahli Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Imbalan kepada Peserta Kegiatan Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri Jumlah Terbilang : *) Lihat petunjuk pengisian Perhatian : 1. N P W P : 0 1 - 0 0 5 - 4 3 2 - 7 - 0 2 3 - 0 0 0 N a m a : L E M B A G A I N F O 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila K E U A N G A N diisi dengan lengkap dan benar. F.1.1.33.01 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Pemotong Pajak (5) Tanda tangan, nama dan cap NAIBAHO 2.500.000 125.000 Jakarta, 10 Oktober 2009 12. Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah 11. 2.500.000 5% 125.000 8. 9. 10. 7. 3. 4. 5. 6. 1. 2. PPh yang Terutang (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : BP-21/X/2009 No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Ber- NPWP) Tarif DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)
  • 10. HonorariumHonorarium InstansiInstansi Pemotong Pajak/Pemotong Pajak/ NPWPNPWP PenghasilanPenghasilan BrutoBruto PPh 21 FINALPPh 21 FINAL + NON FINAL+ NON FINAL Nomor &Nomor & TanggalTanggal Bukti PotongBukti Potong Bulan Maret 2009 Depkominfo ( 17.094.420.1.061.00) Rp 1.500.000 Rp 225.000 Bulan Juni 2009 Depdiknas ( 18.047.280.7.021.00 0) Rp 3.500.000 Rp 525.000 Bulan Oktober 2009 Lembaga Info Keuangan (19.090.209.1.014.000 ) Rp 2.500.000 Rp 125.000 Jumlah Total Rp 7.500.000 Rp 875.000
  • 11. Penghitungan penghasilan Istri tahun 2009: Melati, Kepala Cabang BII Thamrin, Penghasilan Bruto setahun Rp 135.000.000. Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 
  • 12.
  • 13. Jenis Harta Rumah Rumah Toyota Forturner Perhiasan Deposito BRI Harga Beli/ Nominal Rp 560.000.000 Rp 7.000.000 Rp 285.000.000 Rp 10.500.000 Rp 1.000.000.000 Tahun Perolehan 1998 1980 2008 2005 2007 Alamat Jl. Widya Chandra No. 18 Jl. Bangka No. 9 Cara Pembayaran Kredit 20 Tahun Warisan Tunai Tunai - Keterangan NOP : 13.12344567812 NOP:15198764546 12 No. BPKB : 34598764 Bunga 10%/Tahun = 100.000.000 Harga Rp Rp Rp Rp Rp
  • 14. • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • HARTA PADA AKHIR TAHUN • KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN • DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL (1) BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL PPh TERUTANG PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 11 PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF HADIAH UNDIAN 10 (Rupiah) 1 (Rupiah) DIVIDEN 13 PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA 2 0 TAHUNPAJAK LAMPIRAN - II (2) (3) JUMLAH BAGIAN A PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK NO. DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO FORMULIR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMBER/JENIS PENGHASILAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI1770 S - II DEPARTEMEN KEUANGAN RI JBA 8 12 14 2 5 3 4 6 7 9 HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN 0 9 2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A21721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A21721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A21721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A21721 –A1/A2 M A R V E L 100.000.000 DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO 20.000.000 PPh TERUTANG BUNGA 20% x PH. BRUTO PPh TERUTANG BUNGA 20% x PH. BRUTO 32.724.000 JUMLAH TOTAL PPh TERUTANG JUMLAH TOTAL PPh TERUTANG135.000.000 11.974.000 5.000.000 750.000 DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO HONORARIUMHONORARIUM DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO HONORARIUMHONORARIUM PPh TERUTANG HONORARIUM 15% x PH. BRUTO (FINAL) PPh TERUTANG HONORARIUM 15% x PH. BRUTO (FINAL) DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO ISTRIISTRI SEBGAGAISEBGAGAI KARYAWATIKARYAWATI DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO ISTRIISTRI SEBGAGAISEBGAGAI KARYAWATIKARYAWATI PPh TERUTANG ISTRI SEBAGAI KARYAWATI PPh TERUTANG ISTRI SEBAGAI KARYAWATI
  • 15. : HARTA PADA AKHIR TAHUN NO. (1) 5 dst (4) (5)(3) TAHUN PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN (Rupiah) KETERANGAN BAGIAN B JENIS HARTA (2) JBB 2 1 JUMLAH BAGIAN B 3 4 DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK Rumah (Jl. Widya Chandra No. 18) DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP Toyota Forturner Perhiasan Deposito BRI 1998 2008 2005 2007 880.000.000 285.000.000 10.500.000 1000.000.000 DIJUMLAHKAN HARGA PEROLEHAN WP DIJUMLAHKAN HARGA PEROLEHAN WP 2.182.500.000 Rumah (Jl. Bangka No. 9) 2009 7.000.000 Kredit, NOP : 13.12344567812 No. BPKB : 34598764 Warisan NOP : 1519876454612
  • 16. Jenis Harta Rumah Harga Beli/ Nominal Rp. 880.000.000 Tahun Perolehan 1998 Alamat Jl. MH. Thamrin No. 5 Pemberi Pinjaman BNI Griya No. Objek Pajak 15.19876454612 Keterangan 20 Tahun
  • 17. BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN (1) 5 dst (4) (5) JUMLAHNO. ALAMAT TAHUN PEMINJAMANPEMBERI PINJAMAN NAMA PEMBERI PINJAMAN 4 3 2 1 (3)(2) JBCJUMLAH BAGIAN C DI ISI DENGAN JUMLAH PINJAMAN DI ISI DENGAN JUMLAH PINJAMAN BNI Griya Jl. MH. Thamrin No. 5 1998 440.000.000 440.000.000
  • 18. BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA NO. (1) 1 2 3 4 5 Halaman ke- dari halaman Lampiran-II PEKERJAAN (5) NAMA (2) TANGGAL LAHIR (3) (4) JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI HUBUNGAN KELUARGA DI ISI DENGAN NAMA KELUARGA DI ISI DENGAN NAMA KELUARGA Melati DI ISI DENGAN TANGGAL LAHIR SESUAI AKTE DI ISI DENGAN TANGGAL LAHIR SESUAI AKTE DI ISI DENGAN HUB KELUARGA DI ISI DENGAN HUB KELUARGA Dede Dina Didi 1 Jan 1968 31 Mar 1990 15 Juli 1993 23 Des 1996 Istri Anak Kandung DIISI DENGAN PEKERJAAN DIISI DENGAN PEKERJAAN Pegawai Swasta Mahasiswa Anak Kandung Anak Kandung Pelajar Pelajar DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN 1 1
  • 19. • PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA • PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK • DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL) (1) angka (2) FORMULIR 1770 S - I (3) JUMLAH PENGHASILAN 0DEPARTEMEN KEUANGAN RI LAMPIRAN - I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUNPAJAK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2 5. 6. SEWA JUMLAH BAGIAN A 1. (2) BUNGA (Rupiah) 2. 3. 4. NO. JENIS PENGHASILAN ROYALTI Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A PENGHARGAAN DAN HADIAH KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA PENGHASILAN LAINNYA JBA DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN 0 9 2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 M A R V E L DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIANPINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUKA KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2)1770 S BAGIAN ANGKA (2) DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIANPINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUKA KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2)1770 S BAGIAN ANGKA (2) - 2.500.000 2.500.000
  • 20. BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK (1) BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI JUMLAH BAGIAN B JBB JENIS PENGHASILAN WARISAN NO. 6. 3. 4. 1. 2. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 5. BEASISWA DALAM NEGERI (2) (3) (Rupiah) JUMLAH PENGHASILAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN 7.000.000 7.000.000
  • 21. BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (1) 5. dst Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk Catatan : 1770 S Bagian D angka (12) *) - DTP : Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3) Halaman ke- dari halaman Lampiran-I PEMUNGUT PAJAK NPWP PEMOTONG/NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PEMUNGUT PAJAK JUMLAH PPh YANG (7)(6) BUKTI PEMOTONGAN/ (2) DIPOTONG / DIPUNGUT PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*TANGGAL (5)(3) JENIS PAJAK : NO (4) NOMOR JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI 1. 2. 3. 4. JBCJUMLAH BAGIAN C Bendahara Dept. XYZ 00.001688.7.011.000 02 03 Januari 2010 PPh 21 Rp. 2.364.000 Rp. 2.489.000 1 DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN DI ISI DENGAN JUMLAH PINDAHKAN KE BAGIANPINDAHKAN KE BAGIAN C FORMULIR INDUK 1770C FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12)S Bagian D angka (12) DI ISI DENGAN JUMLAH PINDAHKAN KE BAGIANPINDAHKAN KE BAGIAN C FORMULIR INDUK 1770C FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12)S Bagian D angka (12) Lembaga Info Keuangan 01.442142.6.012.000 10 28 Oktober 2009 PPh 21 Rp. 125.000 1
  • 22. MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA • DALAM NEGERI LAINNYA • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • • BERI TANDA "X" PADA NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : PEKERJAAN : KLU : NO. TELEPON : - NO. FAKS : - PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) 1 …….…………………………………………….. [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan] 2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ………………………………………………………………………………………………………. [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ] 3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI …………………………………………………………………………………………………………………………. [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk] 4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) ……………………………………………………………………………………… 5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK …………………………………………………………………………… 6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5) ……………….. (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI 3 A.PENGHASILANNETO PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 1 6 PERHATIAN IDENTITAS TAHUNPAJAK FORMULIR DEPARTEMEN KEUANGAN RI SPT TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 02 1770 S 4 5 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2 ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM RUPIAH *) DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN 0 9 2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 M A R V E L DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 – A1/A2 DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 – A1/A2 P E G A W A I N E G E R I DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 68.400.000 2.500.000 - 70.900.000 - 70.900.000 SPT PEMBETULAN KE - … x
  • 23. 7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/ 8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) ……………………………………………………………………………………………. 8 9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) …………………………………………………………………… 10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ……………………………………… 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) …………………………………………………………………………………………… 12 NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] 13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI …………………………………………………….. b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT 14 a. PPh PASAL 25 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) ……………………………………………………… c. FISKAL LUAR NEGERI ……………………………………………………………. 15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c) 7 9 D.KREDITPAJAK PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 15 12PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR ………………………………………………………………………. (11-12) 14c 13 14a 14b 10 11 C.PPhTERUTANG B.PENGHASILAN KENAPAJAK 3 21.120.000 49.780.000 2.489.000 - 2.489.000 2.489.000 N I H I L - 5% x5% x 4949..78780.000 =0.000 = 2.489.0002.489.0005% x5% x 4949..78780.000 =0.000 = 2.489.0002.489.000
  • 24. 16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) 17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK 18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN a. 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 d. Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan) b. Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak e. ………………………………………………………….. c. Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL NAMA LENGKAP : N P W P : F.1.1.32.18 THN TANDA TANGAN 18 PERNYATAAN F.ANGSURANPPh PASAL25TAHUN PAJAK BERIKUTNYA TGL BLN G.LAMPIRAN …………………………………………………………………………………………………………………….. (13-15) 16 E.PPhKURANG/LEBIH BAYAR THNBLNTGL TGL LUNAS JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI N I H I L x - x x 2 7 0 3 2 0 1 0 M A R V E L 2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0
  • 25. Penghasilan Neto Setahun Rp 68.400.000 -/- Penghasilan Lain-Lain Rp 2.500.000 (-) Penghasilan Teratur Tahun 2009Rp 70.900.000 -/- PTKP (K/3) Rp 21.120.000 (-) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 49.780.000 PPh TerutangPPh Terutang RpRp 22..448899..000000 -/- Kredit Pajak : PPh Pasal 21PPh Pasal 21 RpRp 22..448899..000000 (-) Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 Rp -
  • 26. Nama : Marvel NPWP : 25.193.665.4 - 010.000 Penghasilan Selama Tahun Pajak 2009 1 Penghasilan Neto atas Gaji PNS 2 Penghasilan atas Honorarium Mengajar di Swasta (+) 3 Penghasilan Total Tahun 2009 -/- Penghasilan Tidak Teratur (-) 4 Penghasilan Teratur Tahun 2009 5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) (-) 6 Penghasilan Kena Pajak 7 PPh Terutang -/- Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong 8 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 2.364.000Rp N I H I L Form Induk 1770 S Nomor 18b 68.400.000Rp 21.120.000Rp 47.280.000Rp 2.364.000Rp Perhitungan Sendiri Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2010 68.400.000Rp 2.500.000Rp 70.900.000Rp 2.500.000Rp
  • 27.  Wajib Pajak Orang PribadiWajib Pajak Orang Pribadi  Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja;Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja;  Penghasilan Bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000,-Penghasilan Bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) setahun; dan(enam puluh juta) setahun; dan  Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atauTidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (PerDirjen No. 34/Pj/2009 tanggal 29 Desember 2009)bunga koperasi (PerDirjen No. 34/Pj/2009 tanggal 29 Desember 2009)
  • 28. SPT PEMBETULAN KE -… • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI • LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : PEKERJAAN : KLU : NO. TELEPON : - NO. FAKSIMILI : - PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN …………………………..  Rp. JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ……………………………  Rp. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja. TANGGAL - - *) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS FORMULIR 1770 SS SPT TAHUNAN TAHUNPAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI THN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2 0 IDENTITAS TGL BLN PERNYATAAN TANDA TANGAN Petunjuk Pengisian
  • 29.  YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA  DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA  JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH  SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL SEBELUM SPT DISAMPAIKAN  PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
  • 30. DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN 0 9 2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 M A R V E L DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 – A1/A2 DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 – A1/A2 H R D DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN DARI SELURUH HARTA YANG DIMILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU. MISALNYA: RUMAH, KENDARAAN BERMOTOR, KEBUN, SAWAH, PERHIASAN, DEPOSITO, TABUNGAN DLL. DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN DARI SELURUH HARTA YANG DIMILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU. MISALNYA: RUMAH, KENDARAAN BERMOTOR, KEBUN, SAWAH, PERHIASAN, DEPOSITO, TABUNGAN DLL. 30.500.000 DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI 55.000.000 DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT INI DITANDATANGANI DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT INI DITANDATANGANI 2 9. 0 3 2 0 1 0 JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x