Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengatur tentang pajak yang bersifat final atas berbagai objek pajak seperti bunga deposito, obligasi, saham, dividen, sewa, jasa konstruksi, dan hadiah undian. PPh final dikenakan pada tarif tertentu dari nilai bruto transaksi dan menjadi kewajiban pihak pembayar untuk memotong dan menyetorkannya ke kas negara.

1. Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Pajak yang bersifat FINAL

2. Pasal 4 ayat (2) UU PPh No 36 tahun
2008
PasAyat al
4 (2)
Bunga deposito,
tabungan, dan
diskonto SBI.
(PP No. 131/ 2002)
Bunga obligasi
dan SUN.
(PP No. 16/
2009)
Bunga simpanan
koperasi bagi WP
OP.
(PP No. 15/ 2009)
Hadiah Undian
(PP No. 132/ 2000)
Transaksi saham
dan sekuritas
lain.
(PP No. 14/
1997)

3. Pasal 4 ayat (2) UU PPh No 36 tahun
2008
Pasal 4
Ayat (2)
Pengalihan
penyertaan modal
oleh perusahaan
modal ventura.
(PP No. 4/ 1995)
Pengalihan hak
tanah dan/ atau
bangunan.
(PP No. 71/ 2008)
Persewaan tanah
dan/ atau
bangunan.
(PP No. 5/ 2002)
Usaha jasa
konstruksi dan real
estate.
(PP No. 40/ 2009)

4. Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1
Pemotong,
Penyetor,
dan Pelapor
membayarkan bunga
dan diskonto.
disahkan Menkeu dan
bank yang menjual
kembali SBI dan
sertifikat deposito.
atas bunga tabungan
dan deposito yang
ditempatkan di
cabang LN.
Kantor cabang bank
LN atas bunga
tabungan dan
deposito yang
ditempatkan di luar
negeri.
SUBJEK PAJAK
WP DN & BUT
WPLN

5. Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1
SBI, serta segala bentuk deposito dan tabungan
dengan bentuk dan nama apapun.
DEPOSITO
SURPLUS BANK INDONESIA

6. Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1
TARIF DAN ASAR
PENGENAAN
20% dari jumlah
bruto. (WP DN dan
BUT)
20% atau sesuai tarif
P3B dari jumlah bruto.
(WP LN)
KETENTUAN KHUSUS
WP OP berpenghasilan rendah dapat mengajukan
permohonan restitusi.

7. Bank Mahabarata memiliki 3 produk deposito, Mahapersona bagi
perorangan berbunga 7% p.a.; Mahakorpora bagi perusahaan berbunga 7,5%
p.a.; sedangkan Mahaeksparta bagi ekspatriat berbunga 6% p.a. Jika rata – rata
tertimbang deposito nasabah bernilai Rp 87.500.000.000,00 dan proporsi
masing – masing produk adalah 40%, 50%, dan 10%. Berapakah besar PPh final
yang harus dipotong Bank Mahabarata? Bagaimana penjurnalannya?
Jawaban : PPh final = 20% x (87.500.000.000 x((40%x7%)+(50% x7,5%)+(10% x
6%)))
= 20% x (87.500.000.000 x (2,8% + 3,75% + 0,6%)
= 20% x (87.500.000.000 x 7,15%)
= 20% x 6.256.250.000
= Rp 1.251.250.000,00
Jurnal Beban bunga deposito 6.256.250.000
Kas 5.005.000.000
Utang pajak 1.251.250.000
Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1
PERHITUNGAN

8. Bunga Obligasi dan SUN2
• Penerbit obligasi
• Perusahaan efek,
dealer, atau bank atas
bunga dan diskonto
yang diterima penjual
obligasi saat transaksi.
Pemotong, Penyetor,
dan Pelapor
Surat
Perbenda
haraan
Negara
Obligasi
negara
Surat
utang
bertempo
>12 bln
OBJEK PAJAK
WP DN & BUT
WPLN

9. Bunga Obligasi dan SUN2
15% dari jumlah bruto. (WP DN
dan BUT)
20% atau sesuai tarif P3B dari
jumlah bruto. (WP LN)
TARIF
DASAR PENGENAAN
Bunga obligasi berkupon
Diskonto obligasi
berkupon.
Diskonto obligasi tanpa
kupon.

10. Bunga Obligasi dan SUN2
Perhitungan
a. Pada Tanggal 1 Mei 2008, pemerintah A
(emiten) menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara
sebagai berikut:
· Nilai nominal Rp.100.000.000,00
· Jangka waktu SPN 12 (dua belas) bulan jatuh
tempo tanggal 1 Mei 2009
· PT D (investor) pada saat penerbitan perdana
membeli SPN dengan harga Rp.94.000.000,00
· PT D tetap memegang SPN tersebut hingga saat
jatuh tempo
Penghitungan diskonto dan PPh final terutang oleh PT
D pada saat jatuh tempo SPN adalah sebagai berikut:
· Diskonto: Rp.100.000.000,00 – Rp.94.000.000,00
= Rp.6.000.000,00
· PPh Final: 20% x Rp.6.000.000,00 =
Rp.1.200.000,00
Dipotong oleh emiten atau kusodian yang ditunjuk
selaku agen pembayaran

11. Bunga Simpanan Koperasi Bagi WP OP3
SUBJEK TARIF OBJEK
Koperasi
pembayar
bunga
0% dari
jumlah
bruto.
(Untuk
nominal Rp
0,00 – Rp
240.000,00
per bulan)
10% dari
jumlah
bruto.
(Untuk
nominal
yang
melebihi Rp
240.000,00
per bulan)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010

12. Bunga Simpanan Koperasi Bagi WP OP3
Koperasi Simpan Pinjam Ramayana melayani para pedagang
pasar yang rata – rata menabung sebesar 25% dari laba bersih bulanan.
Koperasi memberikan bunga 8% p.a. Nasabah terdiri atas 250 pedagang
besar (laba bersih rata – rata Rp 150.000.000,00 per bulan), dan 750
pedagang kecil (laba bersih rata – rata Rp 120.000.000,00 per bulan).
Berapakah besar PPh final yang harus dipotong Koperasi Ramayana di
bulan pertama? Bagaimana penjurnalannya?
Jawaban : Bunga bulanan pedagang kecil = (25% x 120.000.000 x
8% / 12) = Rp 200.000,00
Bunga bulanan pedagang besar = (25% x 150.000.000 x
8% / 12) = Rp 250.000,00
PPh final = 0% x 250 x 200.000 + 10% x 750 x (250.000
– 240.000)
= 0 + 750.000
= Rp 750.000,00
Jurnal Beban bunga simpanan 237.500.000
Kas 236.750.000
Utang pajak 750.000
P
E
R
H
I
T
U
N
G
A
N

13. Hadiah Undian4
SUBJEK
OBJEK
TARIF
Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam
bentuk apapun, termasuk dalam bentuk natura
Penyelenggara undian,
meliputi:
Orang pribadi.
Badan.
Kepanitiaan.
Organisasi.
Penyelenggara lain
tanpa terkecuali.
25 % dari Nilai Undian
Orang Pribadi dan Badan baik Dalam
Negeri maupun Luar Negeri

14. Hadiah Undian4
Contoh
perhitungan
PT. Anugerah Sentosa Jaya raya menyelenggarakan program undian
berhadiah uang tunai Rp.500.000.00,00. Sebagai terimakasih
perusahaan kepada konsumen dari produk mereka berupa sabun
deterjen merk "wow". Pemenang Undian diumumkan pada bulan
April 2012 yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun Televisi
Nasional. Saat Pengumuman pemenang undian disebutlah nama "
Sule Muntariah" yang mendapatkan hadiah undian sebesar
Rp.500.000.000,00. Penyerahan hadiah dilakukan sehari setelahnya
yaitu pada tanggal 20 April 2012 dimana Pajak ditanggung oleh
Pemenang.
Pada saat penyerahan hadiah oleh PT. Anugerah Sentosa Jaya raya
apa saja yang menjadi kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan
oleh perusahaan ini?
Jawaban :
PT. Anugerah Sentosa Jaya raya memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas
hadiah undian yang diterima oleh Sule Muntariah sebesar 25 % dari
jumlah bruto nilai hadiah undian. PPh Pasal 4 ayat 2 yang wajib
dipotong adalah : 25% x Rp.500.000.000,- = Rp.125.000.000,-

15. Transaksi Saham dan Sekuritas Lain5
Orang Pribadi atau Badan
SUBJEK
Penghasilan dari
Transaksi Penjualan
Saham di Bursa Efek
OBJEK
•0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi.
(Semua transaksi)
•Tambahan 0,5% dari nilai jual. (Atas
penjualan saham pendiri)
TARIF

16. Pengalihan Penyertaan Modal Oleh Perusahaan
Modal Ventura
6
SUBJEK
TARIF
Bendahara
wan
negara,
Kepala
Kantor
Lelang
Negara
WP
melakukan
penyetoran
sendiri
Berlaku tarif 5% dari jumlah
bruto nilai pengalihan yang
merupakan:
Nilai tertinggi antara nilai
berdasar akta pengalihan
atau Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) di SPPT PBB.
Nilai berdasar keputusan
pejabat bersangkutan,
untuk pengalihan kepada
pemerintah.
Nilai berdasar risalah lelang,
untuk pengalihan sesuai
peraturan lelang.
Pengecualian untuk pengalihan
hak atas RS dan RSS, berlaku tarif
1% dari jumlah bruto nilai
pengalihan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995

17. Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan7
bangunan berupa:
 Tanah, rumah, rumah
susun, apartemen,
kondomonium,
gedung perkantoran,
pertokoan, atau
pertemuan termasuk
bagiannya
OBJEK
•Penyewa
•Yang menyewakan
Orang Pribadi atau
Badan 10 % dari jumlah
bruto nilai
persewaan TARIF

18. Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan7
- PT.Rahardi Sport Center (Pengusaha Kena Pajak) yang memiliki gedung
kantor empat lantai menyewakan ruangan di lantai tiga gedung tersebut
kepada PT.Gunung Abadi Jaya dengan nilai sewa 22.000.000 sebulan
termasuk PPN, maka PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan gedung kantor
tersebut adalah :
Nilai sewa termasuk PPN : 22.000.000
PPN : 2.000.000 -
Objek PPh Pasal 4 ayat (2) : 20.000.000
PPh Pasal 4 ayat (2) : 2.000.000
(20.000.000 x 10 %)
- Amira (Bukan Pengusaha Kena Pajak) menyewakan rumah kepada
CV.Makmur Jaya dengan nilai sewa 7.000.000 sebulan tanpa PPN, maka
PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan rumah tersebut adalah :
Objek PPh Pasal 4 ayat (2) : 7.000.000
PPh Pasal 4 ayat (2) : 700.000
(7.000.000 x 10 %)
Perhitungan

19. Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate8
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peratura
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009,

20. Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate8
Perhitungan
Cara Dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas
Penghasilan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kualifikasi Usaha Kecil
CV.Adit Sentosa yang mempunyai sertifikat Jasa Konstruksi dengan kualifikasi
usaha kecil, pada Tanggal 21 Desember 2012 menyerahkan Jasa Pembuatan
Gedung Kantor kepada Bendahara Dinas Pendidikan Kab.Banyumas dengan
nilai proyek Rp.220.000.000,- termasuk PPN.
Penghitungan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi untuk
proyek pembuatan gedung kantor Tanggal 21 Desember Tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Nilai Proyek
220.000.000
Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)
(100/110 x 220.000.0000)
200.000.000
PPh Pasal 4 Ayat (2)
(2 % x 200.000.000)
4.000.000
Atas Jasa Pembuatan Gedung Kantor tersebut bendahara Dinas Pendidikan
Kab.Banyumas mempunyai kewajiban memotong, menyetor dan melaporkan
pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2 % dari objek PPh Pasal 4 ayat (2)
serta harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut
kepada CV.Adit Sentosa

21. Dividen Bagi WP OP9
Perantara pedagang efek atas
setiap transaksi.
Dibayarkan sendiri oleh
emiten atas penjualan saham
pendiri.
Orang Pribadi
SUBJEK
Dividen yang Diterima
atau Diperoleh
WP Orang Pribadi
Dalam Negeri
OBJEK
10% dari Jumlah Bruto
Dividen yang Diterima
TARIF