pajak penghasilan

1. FIKI KARTIKA S.E., M.Comm
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21

2. ASPEK YG PERLU
DIPERHATIKAN
 PPh 21 adalah termasuk jenis pajak
pemotongan dan pemungutan (Withholding
tax)
 Siapa yang memotong
 Siapa yang dipotong
 Tarif
 Kapan dipotong
 Kapan disetorkan
PPh 22 & 24
2

3. PPH 21
 Adalah pajak atas penghasilan orang pribadi
terkait dengan pekerjaa, jasa atau kegiatan
 Penghasilan yg dimaksud meliputi: upah, gaji,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun
 Mekanisma PPh 21 adalah pemotongan
 Pihak yg wajib melakukan pemotongan,
peneytoran dan pelaporan PPh 21 adalah
pemberi kerja, bendaharawan pemerintah,
dana pensiun, badan, perusahaan dan
penyelenggara kegiatan
PPh 22 & 24
3

4. 4
 Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan
 Bendaharawan pemerintah pusat /daerah,
Instansi, Departemen, KBRI, dll
 Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan
sosial tenaga kerja
 Orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha serta pekerja bebas
 Penyelenggara kegiatan
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

5. 5
Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
pemotongan :
 Kantor perwakilan Negara asing
 Organisasi-organisasi internasional yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 Pemberi kerja orang pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas
 Jika organisasi internasional tidak memenuhi
ketentuan tersebut

6.  Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan
setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh
Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun
takwim yang bersangkutan.
 Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan permohonan
memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
Pasal 21
 Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada
Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada
Badan peradilan Pajak
6
Hak Pemotong Pajak

7.  Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan
menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap tgl 10
bulan berikutnya.
 Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21
sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan
(SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor
Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada
tanggal 20 bulan berikutnya.
7
Kewajiban Pemotong Pajak

8.  Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh
Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya
pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai
pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima
THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.
 Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun
pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan
selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang
bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
8

9. 9
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 :
 Pegawai
 Penerima uang pesangon, pensiun
 Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, antara lain :
 Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti
pengacara, konsultan, notaris
 Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak
 Olahragawan
 Penasihat, pengajar, pelatih, penceremah, penyuluh,
moderator
 Pengarang, peneliti, penerjemah
Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal (21

10.  Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk
tehnik komputer dan sistem apliaksinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi
dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan
 Agen iklan
 Pengawas atau pengelola proyek
 Perantara
 Petugas penjaja barang dagangan
 Petugas dinas luar asuransi
 Distributor MLM PPh 22 & 24
10

11. 11
 Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak
mengangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang
sama
 Mantan pegawai
 Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
yang sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan,
antara lain meliputi :
 Peserta perlombanan
 Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan
kerja
 Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai
penyelenggaraan kegiatan tertentu
 Peserta pendidikan dan pelatihan
 Peserta kegiatan lainnya

12. 12
Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21:
 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat lain dari negara asing
 Pejabat perwakilan organisasi internasional
Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

13. 13
 Objek Pajak PPh Pasal 21:
 Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai
tetap
 Penghasilan yag diterima atau diperoleh penerima
pensiun secara teratur
 Penghasilan sehubungan dengan pemutusan
hubungan kerja dan penghasilan sehhubungn dengan
pensiun yang diterima secara sekaligus
 Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas
OBJEK PPh Pasal 21

14. 14
 Imbalan kepada bukan pegawai
 Imbalan pesera kegiatan
 Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat
pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua uang
dibayarkan sekaligus
 Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang
bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh
anggota dewan komisaris

15. 15
 Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:
 Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari
perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi
 Penerima dalm bentuk natura dan atau kenikmatan
dalam bentuk apapupun yang diberikan kepada wajib
pajak
 Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan
 Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak
dari badan atau lembaga amal zakat
 Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
BUKAN OBJEK PPh Pasal 21

16. MENGHITUNG PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 21

17. 30%
5%
Sampai dengan Rp 50 juta
15%
Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta
25%
Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
Di atas Rp 500 juta
Sesuai
Pasal 17 ayat (1)
huruf a
UU PPh
TARIF PPh
30%
17
TARIF PPh Pasal 21

18. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21
adalah sebagai berikut :
a. Penghasilan kena pajak, yang berlaku bagi :
1) Pegawai tetap
2) Penerima pensiun berkala
3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar
secara bulanan atau jumlah kumulatif
penghasilan yang diterima dalam 1 bulan
kalender telah melebihi Rp 4.500.000
4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang
bersifat final
DASAR PENGENAAN
DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21

19. b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari,
yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah
satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan
kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum
melebihi Rp 4.500.000
c. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi
bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat
berkesinambungan
d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima
penghasilan selain penerima penghasilan yang dimaksud
pada huruf a, b, dan huruf c

20. 20
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Penghasilan
Teratur
Pegawai
Tetap
Penerim
a
Pensiun
PENGHASILAN
BRUTO
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN,
5% DARI PENGH.
BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/
THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG
TERIKAT DGN
PENGH. TETAP
PENGHASILAN
BRUTO
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5%
DARI PENGH.
BRUTO (UANG
PENSIUN) MAKS
Rp 2.400.000/THN
ATAU
Rp 200.000/BLN
Penghasilan Netto
(disetahunkan)
Dikurangi
PTKP
Penghasilan Kena Pajak
(Dibulatkan kebawah
hingga ribuan penuh)
PPh terutang
setahun
(PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh)
PPh terutang
sebulan
(PPh terutang setahun / 12)

21. 21
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Pegawai Tidak
Tetap /
Pegawai Lepas
Harian,
Minggua
n,
Satuan,
Boronga
n
Bulanan
TIDAK LEBIH DARI
Rp 450.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
UPAH RATA-RATA
SEHARI
LEBIH DARI
Rp 450.000,-
DIKURANGI
Rp 450.000,-
DIPOTONG PPh
TARIF PASAL 17 Ayat 1 Huruf a
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 4.500.000 DALAM SATU BULAN TAKWIM
DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA
PKP
TARIF PPh 5 %
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 10.200.000 DALAM SATU
BULAN, PENGHITUNGANNYA SAMA
DENGAN YG MENERIMA UPAH BULANAN

22. 22
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Pegawai
Tidak Tetap /
Pegawai
Lepas
Harian,
Minggua
n,
Satuan,
Boronga
n
Bulanan
Jumlah Upah
(disetahunkan)
Dikurangi
PTKP
Penghasilan Kena Pajak
(Dibulatkan kebawah
hingga ribuan penuh)
PPh terutang
setahun
(PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh)
PPh terutang
sebulan
(PPh terutang setahun / 12)

23. 23 Bukan
Pegawai
Berkesinambungan
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Tidak
Berkesinambungan
Tidak mempunyai
penghasilan lain
PPh Pasal 21 Terutang
[(50% X Bruto)-PTKP bulanan]
Kumulatif X Tarif Pasal 17 ayat
(1)
Mempunyai penghasilan lain
PPh Pasal 21 Terutang
(50% X Bruto) Kumulatif
X Tarif Pasal 17 ayat (1)

24. 24 Bukan
Pegawai
Berkesinambungan
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Tidak
Berkesinambungan
PPh Pasal 21 Terutang
50% X Bruto
X Tarif Pasal 17 ayat (1)

25. 25
 Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh
Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
 Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah
sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya
dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk
pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai
Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai NPWP

26. 26
 Saat terutang PPh Pasal 21 dibagi menjadi 2 :
 Penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan
pembayaran atau pada saat terutangnya
penghasilan yang bersangkutan
 Pemotong PPh Pasal 21 adalah akhir bulan
dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan
terutangnya penghasilan yang bersangkutan
SAAT TERUTANG

27. PPh 22 & 24
27

28. Penghasilan Bruto
1 Gaji Sebulan xxxxx
2 Tunjangan xxxxx
3 Honor lainnya xxxxx
4 Premi JKK, JK dibayar pemberi kerja xxxxx
5 Premi asuransi dibayar pemberi kerja xxxxx
6 Jumlah penghasilan bruto xxxx
Pengurang
7 Biaya Jabatan xxx
8 Iuran pensiun atau iuran JHT dibayar penerima penghasilan xxx
9 Jumlah pengurangan xxx
xxxx
Penghasilan neto sebulan (6-9) xxxx
Penghasilan neto setahun xxxx
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) xxxx
Penghasilan kena pajak setahun xxxx
PPh 21 terutang xxxx
PPh 22 & 24
28

29. Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan
 Eko Saputra pegawai pada perusahaan PT. Yasa Buana, Eko
sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Ia memperoleh gaji
sebulan Rp 10.000.000,00 serta tunjangan Rp 4.000.000. PT Yasa
Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan
Kecelakaan kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh
pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari
gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap
bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangan Eko membayar iuran
jaminan hari tua sebesar 2 % dari gaji setiap bulan. Disamping itu
PT. Yasa Buana juga mengikuti program pensiun bagi pegawainya.
PT Yasa membayar iuran pensiun untuk Eko ke dana pensiun, yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan
sebesar Rp 100.000, sedangkan Eko membayar iuran pensiun
sebesar Rp 80.000
 Hitung PPh pasal 21!
29

30. Penghasilan Bruto
1 Gaji Sebulan 10.000.000
2 Tunjangan 4.000.000
3 Premi JKK (0,5% x 10.000.000) 50.000
4 Premi JK (0,3% x 10.000.000) 30.000
6 Jumlah penghasilan bruto 14.080.000
Pengurang
7 Biaya Jabatan (5% x 14.080.000 = 704.000) 500.000
8 Iuran Pensiun dibayar sendiri 80.000
9 Iuran JHT dibayar sendiri 200.000
Total Pengurang 780.000
Penghasilan neto sebulan (6-9) 13.300.000
Penghasilan neto setahun (13.300.000 x 12) 159.600.000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 58.500.000 -
Sendiri 54.000.000
WP Kawin 4.500.000
Penghasilan kena pajak setahun 101.100.000
Pajak terutang
5% x 50.000.000 2.500.000
15% x 51.100.000 7.665.000 +
10.165.000
PPh 21 terutang sebulan (10.165.000 / 12) 847.083
30