Akuntansi pajak

36,368 views

Published on

akuntansi pajak 1

4 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
36,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1,283
Comments
4
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akuntansi pajak

  1. 1. Sistem Pemungutan Pajak Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada WP, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan. WP melaksanakan sistem self assesment dengan harapan mudah dipahami, sederhana, terkendali dan lebih teratur
  2. 2. Pembukuan fiskal Dengan adanya self assesment, pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya dan diharapkan masyarakat menjadi mitra untuk pemasukan uang ke kas negara WP dan pemerintah dengan fungsinya masing-masing mempunyai media yaitu berupa pembukuan
  3. 3. Pembukuan (pasal 1 angka 26 UU KUP) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
  4. 4. Akuntansi Akuntansi adalah suatu sistem informasi Proses akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi Akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal
  5. 5. Kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak Wajib Pajak di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
  6. 6. Kewajiban… Selain dapat dihitung besarnya PPh, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar PPN dan PPnBM dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan PPnBM, jumlah pembayaran atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah PM yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan SAK, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain
  7. 7. Syarat pembukuan dalam perpajakan Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
  8. 8. Syarat pembukuan… Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan
  9. 9. Prinsip taat azas Prinsip taat asas adalah prinsip yg sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi Prinsip ini diterapkan dalam : Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi
  10. 10. Stelsel akrual Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai
  11. 11. Stelsel kas suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama
  12. 12. Pemakaian stelsel kas untuk penghitungan PPh Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas Penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran
  13. 13. Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu. Dari informasi tersebut, manajemen atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengambil suatu penilaian dan kesimpulan mengenai kondisi dan kinerja perusahaan.
  14. 14. Hubungan… Secara umum, akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak maka Undang-Undang Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan
  15. 15. Tujuan Laporan Keuangan Pajak Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PPh) dan Dasar Pengenaan Pajak (PPN) Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self assessment , terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak.
  16. 16. Ciri Kualitatif Laporan Keuangan Pajak Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak. Sensitivitas informasi, bukan materialitas. Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expenses) adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan.
  17. 17. Ciri…… Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.  Akuntansi Pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.
  18. 18. Pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Pada pendekatan ini, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, setidaknya ada 2 (dua) laporan yang disusun oleh wajib pajak, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal Ketentuan pajak merupakan standar yang terpisah dari praktek akuntansi. Pada pendekatan kedua, wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi. Untuk kepentingan pajak, wajib pajak menyusun sebuah laporan keuangan fiskal melalui proses penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek akuntansi dengan ketentuan perpajakan
  19. 19. Pendekatan… Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Pada pendekatan terakhir, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi. Namun, preferensi diberikan kepada ketentuan pajak apabila terdapat pengaturan yang tidak sejalan dengan standar akuntansi
  20. 20. Penyusunan laporan keuangan fiskal Pajak tidak mengatur secara khusus mengenai cara atau alur dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat mengikuti alur penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam akuntansi komersial Laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen-dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian atau jurnal harian. Kemudian, jurnal harian tersebut dimasukkan (posting) ke dalam buku besar
  21. 21. Penyusunan… Pada akhir periode, dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Dengan penyesuaian terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi pada akhir tahun dan catatan penutup (closing entries) , disusunlah sebuah neraca saldo setelah penyesuaian Dari neraca saldo setelah penyesuaian tersebut, diperoleh sebuah laporan keuangan komersial Untuk kepentingan pajak, laporan keuangan komersial disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku  sehingga diperoleh sebuah laporan keuangan fiskal. Penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak lebih dikenal dengan sebutan rekonsiliasi fiskal
  22. 22. Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan
  23. 23. Kasus 1 Tn. Ibadurrahman dengan status TK/0 bekerja pada PT. Pow-Pow sejak tahun 1999. Pada tahun 2006, setiap bulan PT. Pow-Pow membayar gaji pokok sebesar Rp4.000.000, tunjangan transport Rp400.000, dan tunjangan makan sebesar Rp400.000. PT. Pow-Pow mengikuti program jamsostek dan Dana Pensiun yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan perincian sebagai berikut : Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dari gaji pokok Premi asuransi kematian 0,3% dari gaji pokok Iuran JHT 3.7% dari gaji pokok Iuran pensiun Rp100.000 Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Tn. Ibadurrahman adalah : Iuran JHT 2% dari gaji pokok Iuran pensiun Rp50.000 Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan diterima Tn. Ibadurrahman setiap bulannya
  24. 24. Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulan Gaji Rp 4.000.000 Tunjangan transport Rp 400.000 Tunjangan makan Rp 400.000 Premi JKK Rp 9.600 Premi JKM Rp 12.000 Penghasilan Bruto Rp 4.821.600 Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp4.821.600) Maksimum Rp108.000 Iuran JHT Rp 80.000 Iuran Pensiun Rp 50.000 Jumlah pengurang Rp. 238.000 Penghasilan neto sebulan Rp. 4.583.600 Penghasilan neto setahun Rp. 55.003.200 PTKP (TK/-) Rp. 13.200.000 Penghasilan Kena Pajak Rp. 41.803.200 5% x Rp25.000.000 =Rp 1.250.000 10% x Rp16.803.000 = Rp 1.680.300 PPh pasal 21 terutang setahun Rp. 2.930.300 PPh pasal 21 terutang sebulan Rp. 244.191
  25. 25. Jurnal Biaya gaji 5.069.600 Utang PPh ps 21 244.191 Utang premi jamsostek 21.600 Utang iuran pensiun 100.000 Utang iuran THT 148.000 Utang gaji 4.555.809
  26. 26. Kasus 2 Azizan, status belum kawin, dalam bulan januari 2006 bekerja pada PT. Rizqi selama 15 hari kerja dengan menerima upah yg dibayar secara harian sebesar Rp. 150.000 untuk 15 hari kerja tersebut
  27. 27. Perhitungan PPh Pasal 21 pada hari ke-1 s/d 7 Upah sehari Rp 150.000,- Batas tidak kena pajak Rp 110.000,- Penghasilan kena pajak sehari Rp 40.000,- PPh Pasal 21 terutang sehari Rp 2.000,- Perhitungan pada hari ke-8 (ketika melebihi Rp 1.100.000,-) Upah sehari Rp 150.000,- Penghasilan tidak kena pajak (TK/-) Rp 36.667,- Penghasilan kena pajak sehari Rp 113.000,- PPh Pasal 21 terutang sehari Rp 5.650,- PPh Pasal 21 yang dipotong pada hari ke-8 adalah: = {(Rp 5.650,- - Rp 2.000,-)x7} + Rp 5.650,- = Rp 31.200,- PPh pasal 21 hari ke-9 sampai dengan hari ke-15 masing-masing sebesar Rp5.650. Total PPh yang terutang adalah :84.750
  28. 28. Jurnal Biaya Upah 2.250.000 Utang PPh ps 21 84.750 Kas atau Bank 2.165.250
  29. 29. PPh Pasal 22 Merupakan penjualan atau pembelian barang yang terkait dengan Badan pemungut PPh pasal 22 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Pemungut PPh pasal 22 antara lain : Bendaharawan pemerintah, KPPN, BUMN, DJBC, dan Industri-industri tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut
  30. 30. Kasus 1 PT. Jujur Makmur menjual beras sebanyak 100 kuintal kepada Departemen keuangan dengan harga Rp50.000.000 PT. Jujur Selalu menjual seperangkat komputer kepada Pemda DKI seharga Rp11.000.000 sudah termasuk PPN
  31. 31. Jawaban Jurnal yang dilakukan PT. Jujur Makmur Kas 49.250.000 UM Pajak(ps22) 750.000 Penjualan 50.000.000 Jurnal yang dilakukan PT. Jujur Selalu Kas 9.850.000 UM pajak (Ps22 dan PPN) 1.150.000 Penjualan 10.000.000 utang PPN 1.000.000
  32. 32. Kasus 2 PT. Amanah mengimpor bahan baku dengan harga Rp100.000.000. Bahan baku dibebaskan dari PPN dan menggunakan API PT. Istiqomah membeli baja sebagai bahan baku sebesar Rp. 100 juta (belum termasuk PPN) ke PT Krakatau Steel
  33. 33. Jawaban Jurnal yang dilakukan PT. Amanah Persd bhn baku 100.000.000 UM pajak 2.500.000 Kas/bank 102.500.000 Jurnal yang dilakukan PT. Istiqomah Persd bhn baku 100.000.000 UM pajak ps22 300.000 UM PPN 10.000.000 Kas/bank 110.300.000
  34. 34. PPh pasal 23 Dikenakan atas pembayaran atau pembebanan jasa, sewa, bunga, dividen, royalti, dan hadiah yang telah diterimanya Dikenakan tarif 15% x penghasilan bruto yaitu atas deviden, bunga, royalti dan hadiah/penghargaan Dikenakan tarif 15% x ph bruto (final) yaitu atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi Dikenakan tarif 15% x perkiraan ph neto yaitu atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imblan sehubungan dengan jasa
  35. 35. Kasus 1 PT. Bijak melakukan pembayaran atas jasa konsultasi kepada PT. Baik (pengusaha kecil non PKP) sebesar Rp10.000.000. PT. Segar melakukan pembayaran atas jasa catering kepada PT. Seger (PKP) atas jasa catering sebesar Rp50.000.000 (belum termasuk PPN)
  36. 36. Jawaban Jurnal PT. Bijak Biaya konsultan 10.000.000 Kas 9.550.000 Utang PPh pasal 23 450.000 Jurnal PT. Baik Kas 9.550.000 UM PPh ps 23 450.000 Penghasilan konsultan 10.000.000
  37. 37. jawaban Jurnal PT. Segar Biaya jasa catering 50.000.000 UM PPN 5.000.000 Kas 54.250.000 Utang PPh pasal 23 750.000 Jurnal PT. Seger Kas 54.250.000 UM PPh ps 23 750.000 Penghasilan catering 50.000.000 Utang PPN 5.000.000
  38. 38. Kasus 2 PT. Xtra membayar dividen kepada pemegang saham dalam negeri sebesar Rp1.000.000 PT. Vita membayar bunga pinjaman kepada PT. Wita sebesar Rp1.000.000
  39. 39. Jawaban Jurnal : Laba ditahan 1.000.000 Utang PPh pasal 23 150.000 Utang dividen 850.000
  40. 40. Jawaban Jurnal PT. Vita Biaya bunga 1.000.000 Utang PPh 23 150.000 Kas 850.000 Jurnal PT. Wita Kas 850.000 UM PPh 23 150.000 Penghasilan bunga 1.000.000
  41. 41. Kasus 3 (PPh ps 4(2)) PT. A melakukan pembayaran sewa gedung pada PT. Z (pengusaha kecil non PKP) sebesar Rp12.000.000. PT. A memotong PPh final sebesar 10%
  42. 42. jawaban Jurnal PT. A Biaya sewa gedung 12.000.000 Kas 10.800.000 Utang PPh ps 4(2) 1.200.000 Jurnal PT. Z Kas 10.800.000 PPh ps 4(2) 1.200.000 Penghasilan sewa gdg 12.000.000
  43. 43. PPh pasal 26 Pemotongan PPh pasal 26 ditujukan terhadap jenis penghasilan yang diterima/diperoleh Subyek Pajak Luar Negeri Tidak semua penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri akan di potong PPh pasal 26 namun dilihat apakah adan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty
  44. 44. Kasus 1 PT. Crista berusaha di bidang properti mengasuransikan bangunannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri, dengan premi asuransi dibayar dimuka sebesar Rp1 milyar untuk 1 tahun
  45. 45. jawaban Jurnal PT. Crista Biaya Premi asuransi 1.000.000.000 utang PPh ps 26 100.000.000 utang premi asuransi 900.000.000 Utang PPh ps 26 100.000.000 Utang Premi Asuransi 900.000.000 Kas atau bank 1.000.000.000
  46. 46. Kasus 2 Mekdi Indonesia membayar royalti kepada mekdi USA atas pemakaian merek dagang sebesar Rp250.000.000
  47. 47. jawaban Jurnal : Biaya royalti 250.000.000 utang PPh ps 26 50.000.000 utang royalti 200.000.000
  48. 48. Pajak Pertambahan Nilai PPN dapat dibedakan ke dalam 2 tipe yaitu pajak masukan dan pajak keluaran Jika dalam suatu masa pajak, saldo kredit rekening PPN-keluaran lebih besar dari pada saldo debit rekening PPN-Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar Apabila sebaliknya maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya
  49. 49. Pajak Pertambahan Nilai PPN masukan dapat dipandang sebagai uang muka PPN, sedang PPN Keluaran dapat dipandang sebagai utang PPN Penghitungan uang muka dan utang PPN tersebut harus dilakukan pada setiap bulan atau masa pajak
  50. 50. Kasus 1 PT. Sinam adalah PKP pada bulan Januari dan Februari 2007 mempunyai data sebagai berikut (dalam jutaan): Jan Feb Penjualan 250 250 Pembelian 300 200 PPN Keluaran 25 25 PPN Masukan 30 20
  51. 51. 5.000.000 (5.000.000) Kompensasi PPN yg lebih dibayar 4 (5.000.000) 5.000.000 PPN Lebih (kurang) dibayar 3 20.000.000 30.000.000 PPN Masukan (uang muka PPN 2 25.000.000 25.000.000 PPN Keluaran (utang PPN) 1 Februari Januari Penjelasan No
  52. 52. Jurnal Januari Persediaan brg dgn 300.000.000 PPN masukan (UM PPN) 30.000.000 Utang dagang 330.000.000 Piutang dagang (kas) 275.000.000 Hasil penjualan 250.000.000 PPN Keluaran (utang PPN) 25.000.000 PPN Keluaran 25.000.000 PPN Masukan 25.000.000
  53. 53. Jurnal Februari Pers brg dggn 200.000.000 PPN Masukan 20.000.000 Utang dagang 220.000.000 Piutang dagang 275.000.000 Hasil penjualan 250.000.000 PPN Keluaran 25.000.000 PPN Keluaran 25.000.000 PPN Masukan 25.000.000
  54. 54. Kasus 2 23.000.000 8.000.000 15.000.000 PPN masukan 4 25.000.000 0 25.000.000 PPN keluaran 3 230.000.000 80.000.000 150.000.000 Pers brg dagangan 2 350.000.000 100.000.000 250.000.000 Penjualan 1 total Tdk tutg pjk Terutang pajak Penjelasan no
  55. 55. jurnal PPN keluaran 25.000.000 HPP 8.000.000 PPN masukan 23.000.000 Kas atau bank 10.000.000
  56. 56. Kasus 3 PT. QQ adalah eksportir, membeli barang untuk diekspor. Pada masa maret 2007, pembelian seluruhnya BKP sejumlah Rp175.000.000 sedang penjualan ekspor sebesar Rp.250.000.000. kelebihan pembayaran direstitusikan pada bulan maret 2007
  57. 57. Jurnal Piutang dagang 250.000.000 HPP 175.000.000 Hasil penj eksp 250.000.000 pers brg dggan 175.000.000 Pers brg dggn 175.000.000 PPN masukan 17.500.000 utang dagang/kas 192.500.000 Piutang restitusi PPN 17.500.000 PPN masukan 17.500.000
  58. 58. Kasus 4 PT. Sejuk pada bulan Februari 2007 melakukan penjualan BKP YTM seharga Rp750.000.000 . Barang tersebut waktu diimpor dengan harga Rp500.000.000 (PPnBM 20%): DPP 750.000.000 PPN 75.000.000 jumlah 825.000.000
  59. 59. Jurnal Persediaan 600.000.000 PPN Masukan 50.000.000 Kas/bank 650.000.000 Piutang dagang 825.000.000 Hasil penjualan 750.000.000 PPN Keluaran 75.000.000 PPN keluaran 75.000.000 PPN Masukan 50.000.000 kas /bank 25.000.000
  60. 60. Perolehan Aktiva Tetap Membeli tunai Membangun sendiri Menukar dengan aktiva lain Aktiva tetap dicatat dengan prinsip harga perolehan Sesuai dengan Pasal 10 UU PPh yang menganut prinsip harga historis
  61. 61. Pembelian aktiva tetap tidak ada hubungan istimewa Pembeli : harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta Penjual : harga penjualan adalah harga yang sesungguhnya diterima
  62. 62. Pembelian aktiva tetap apabila ada hubungan istimewa Pembeli : jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pembeli Penjual : Harga penjualan adalah harga yang seharusnya (harga pasar wajar)
  63. 63. Pertukaran aktiva Menggunakan harga pasar aktiva yang seharusnya diperoleh Diakui adanya gain/loss pertukaran aktiva Tidak mengenal sejenis atau tidak sejenis Gain/loss karena pertukaran aktiva dinilai dari selisih harga pasar dikurangi nilai buku
  64. 64. Aktiva tetap yang didapatkan dari setoran modal Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat oleh perusahaan Harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis, status, tempat kedudukan dll Dasar penilaian adalah nilai pasar Bagi pihak yang mengalihkan terdapat capital gain/loss yaitu sebesar selisih antara nilai buku dengan harga pasar yang ditetapkan
  65. 65. aktiva tetap dari hibah/bantuan Ada hubungan usaha dinilai berdasarkan harga pasar : Penerima : objek pajak penghasilan Penyumbang : selisih antara nilai pasar dengan nilai buku yang merupakan laba/rugi Tidak ada hubungan usaha dinilai berdasarkan nilai buku Penerima : Bukan objek pajak Penyumbang : bukan biaya
  66. 66. Membangun sendiri Semua biaya yang dikeluarkan untuk membangun merupakan komponen harga perolehan aktiva tetap Sesuai dengan SE-20/PJ.42/1994, pengeluaran bunga pinjaman selama masa konstruksi merupakan komponen dari biaya langsung yang menjadi bagian pembentukan harga pokok atau harga perolehan aktiva seperti gedung. Jadi pengeluaran bunga pinjaman sampai dengan gedung selesai dan siap digunakan harus dikapitalisir menjadi komponen harga perolehan.
  67. 67. Macam-macam kurs Kurs menteri keuangan : kurs yg ditetapkan oleh Menkeu yg ditetapkan tiap minggu Kurs realisasi : kurs yg sebenarnya terjadi pada waktu perusahaan merupiahkan valas atau pada waktu perusahaan membeli valas Kurs Bank Indonesia : kurs untuk mencatat utang piutang serta transaksi dalam valuta asing. Yang digunakan adalah kurs tengah BI yang merupakan rata-rata antara kurs jual dan kurs beli
  68. 68. Kurs Menteri Keuangan Digunakan untuk penghitungan pajak-pajak yang terutang dalam valuta asing yang harus terlebih dahulu di nilai ke dalam mata uang rupiah Perhitungan bea masuk, PPN-import, PPh pasal 22 sesuai dengan tanggal PIB Penghitungan PPN dan PPn BM sesuai tanggal faktur pajak Penghitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 apabila penghasilan diterima dlm mata uang asing Penghitungan pajak ekspor Penghitungan Pajak final yang dibayarkan dlm valuta asing
  69. 69. Kurs Menteri Keuangan Pada tgl 17 Juni 2005 PT. Z (PKP) menjual barang secara kredit kepada PT.Y (PKP) seharga $ 10.000 belum termasuk PPN. FP standar dibuat tanggal 31 Juli 2005 dan dilunasi tanggal 13 Agustus 2005. Kurs menkeu 15-20 juni Rp. 10.000, 29 jul-4 ags Rp. 10.100 dan 11-16 ags Rp.10.200. Berapa jumlah PPN terutang ? Faktur pajak dibuat pada tanggal 31 Juli 2005, PPN dihitung 10% x $ 10.000 x 10.100 = Rp.10.100.000
  70. 70. Kurs… Jurnal PT. Z Piutang dagang 10.100.000 PPN Keluaran 10.100.000 Jurnal PT. Y PPN Masukan 10.100.000 Utang dagang 10.100.000
  71. 71. Kurs BI Digunakan oleh perusahaan yg pembukuan dgn rupiah untuk membukukan transaksi yg nilainya dalam valuta asing Perbedaan selisih kurs BI terjadi pada saat membukukan utang piutang valas dengan kurs BI pada saat realisasi menimbulkan laba atau rugi selisih kurs
  72. 72. Kurs BI Contoh sblmnya, Kurs tengah BI 17 Juni 2005, Rp.10.200 dan kurs realisasi tgl 13 ags 2005 Rp.10.300 Penjualan PT.X $10.000 x Rp.10.200 = 102.000.000 PPN $ 1.000 x Rp 10.100 = 10.100.000 Jml yg dibayar PT.Y 113.300.000 Selisih kurs 1.200.000 Jurnal PT.X PT.Y 30/06 Piutang dgg 102.000.000 Pembelian 102.000.000 Penjualan 102.000.000 Utang dgg 102.000.000 13/08 Kas/bank 113.300.000 Utang dgg 112.100.000 Piutang dgg 112.100.000 Rugi selkurs 1.200.000 Laba selkurs 1.200.000 Kas/bank 113.300.000
  73. 73. Kurs BI Pada tgl 30-4-05 PT.A deposito uangnya $10.000 dgn kurs Rp.12.457. Jatuh tempo deposito 31-10-05. pada saat pencairan kurs Rp.13.200 Rp yg dikeluarkan ($10.000xRp.12.457) = 124.570.000 Rp. Diterima($10.000xRp.13.200) = 132.000.000 Keuntungan selkurs 7.430.000
  74. 74. Selisih kurs akhir tahun PSAK menyatakan utang piutang dalam valas pada akhir tahun dinyatakan dalam kurs per tgl 31 Desember. Pajak memberikan pilihan bagi WP untuk menyesuaikan nilai utang piutang valas dengan kurs BI atau tidak asalkan taat asas/konsisten Apabila WP tidak menyesuaikan nilai utang piutang valas sesuai kurs pada akhir tahun berarti WP menggunakan kurs tetap
  75. 75. Revaluasi Aktiva Tetap PMK No:79/PMK.03/2008 Meningkatkan nilai perusahaan shg memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman maupun penjualan saham Meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap dimasa mendatang Meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba Agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya
  76. 76. Subyek revaluasi WP Badan dalam negeri termasuk BUT yang menggunakan pembukuan setelah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum dilakukan revaluasi WP Orang Pribadi dalam negeri walaupun menggunakan pembukuan, tidak berhak melakukan revaluasi karena tidak terjadi pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan. Termasuk WP Badan yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar amerika serikat
  77. 77. Obyek Revaluasi Semua aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk 3M penghasilan yang merupakan objek pajak Penilaian kembali dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
  78. 78. Pengajuan permohonan Wajib pajak mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan Wajib Pajak tersebut
  79. 79. Nilai pasar atau nilai wajar Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapan perusahaan penilai yang telah mendapat izin dari pemerintah Apabila nilai pasar tersebut tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, Dirjen Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasarnya Penilaian kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan penilai
  80. 80. Penghitungan PPh Final Revaluasi Selisih lebih revaluasi dihitung dengan mengurangkan nilai pasar aktiva (hasil penilaian) dengan nilai sisa buku fiskal PPh yang harus dibayar adalah 10% x selisih lebih revaluasi dan bersifat final Apabila wajib pajak tidak dapat melunasi sekaligus PPh yang terutang dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran paling lama 12 bulan sesuai dengan UU KUP
  81. 81. Contoh kasus (dalam jutaan) Pada tanggal 1 januari tahun 2005 PT ABC melakukan penilaian kembali. Berapa PPh final atas revaluasi ? 7750 10950 3200 Jumlah 7000 8000 1000 Mesin 250 450 200 Bangnan 500 2500 2000 Tanah Sel lebih Nilai pasar NBF Akt tetap
  82. 82. Jawaban PPh revaluasi akt tetap 10% x 7750 juta = 775 juta (final) Jumlah tersebut dapat diangsur oleh wajib pajak paling lama 12 bulan dengan mengajukan permohonan sesuai dengan pasal 9 ayat (4) UU KUP
  83. 83. Perlakuan aktiva tetap setelah direvaluasi Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat penilaian kembali Masa manfaat aktva menjadi kembali mulai nol tahun Tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu sebelum 5 tahun untuk kelompok 1 dan 2 serta sebelum lewat jangka waktu 10 tahun untuk kelompok 3 dan 4, bangunan dan tanah Apabila terjadi pengalihan, atas selisih lebih penilaian kembali diatas NSBF semula, dikenakan tambahan PPh yang bersifat final dengan tarif tertinggi PPh WP Badan DN yang berlaku saat penilaian kembali dikurangi 10% Selisih antara nilai pengalihan aktiva dengan NSBF merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan PPh
  84. 84. Pengecualian pengalihan…. Pengalihan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
  85. 85. Perlakuan aktiva tetap setelah direvaluasi Selisih lebih penilaian kembali aktiva perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurang kompensasi kerugian, dibukukan dalam perkiraan “Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perushaaan tanggal …..” dan termasuk dalam kelompok modal. Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal bukan merupakan obyek pajak. Dalam hal selisih lebih secara fiskal melebihi selisih lebih secara komersial, maka pemberian saham bonus atau pencatatan tamabahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan obyek pajak hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial
  86. 86. Sewa guna usaha (leasing) Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) Periode leasing dapat meliputi jangka waktu beberapa tahun
  87. 87. SGU tanpa hak opsi Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) yaitu : Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU tdk dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di SGU kan ditambah keuntungan yg diperhitungkan oleh lessor Perjanjian SGU tdk memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee Kepemilikan barang masih berada ditangan pihak lessor sehingga yg berhak menyusutkan barang adalah lessor.
  88. 88. Perlakuan Perpajakan Memotong PPh ps 23 sesuai tarif Memungut PPN jasa sewa yang diberikan Tidak boleh menyusutkan karena milik lessor Menyusutkan aktiva yg di SGU karena kepemilikan Biaya sewa yg dibayar/ terutang boleh menjadi pengurang Seluruh pembayaran sewa yg diterima obyek PPh pasal 23 Lesse Lessor
  89. 89. Kasus PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol II dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee) jangka waktu leasing 24 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Pembayaran perbulan Rp8.000.000. Jumlah pembayaran adalah Rp192 jt lebih kecil dari 200jt, karena tidak klausul untuk memiliki maka termasuk operating lease
  90. 90. Jawaban Tidak ada Penyusutan Sesuai metode Penyusutan 8.440.000 Dibayar 8.440.000 Diterima 360.000 Memotong PPh ps 23 360.000 Dipotong PPh ps 23 800.000 Bayar PPN 800.000 Pungut PPN 8.000.000 Bayarsewa 8.000.000 Terimasewa PT. Z Lessee PT. X Lessor
  91. 91. SGU dengan hak opsi Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) yaitu : Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU ditambah nilai sisa harus menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor Masa SGU ditetapkan sekurang2nya 2 th utk gol I, 3 th utk gol II dan III dan 7 tahun utk gol bang Perjanjian SGU memuat ketentuan mengenal hak opsi bagi lessee Lessor berniat menjual barang dengan menghitung jumlah seluruh angsuran lebih besar dari harga pokok barang
  92. 92. Perlakuan perpajakan Jasa pembiayaan tdk terutang PPN. Penyerahan terutang PPN Besarnya PPh pasal 25 triwulanan Tidak dipungut PPN Kerugian dibebankan pd akm.cad.piutang ragu2 Tidak memotong PPh pasal 23 atas angsuran Dapat membentuk cad piutang ragu-ragu Tidak ada penyusutan Tidak ada penyusutan Seluruh pembayaran boleh menjadi pengurang Ph yg menjadi obyek PPh adl seluruh pembayaran Lessee Lessor
  93. 93. Kasus PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol II dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee) jangka waktu leasing 36 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Pembayaran perbulan Rp8.000.000. pembayaran terdiri dari pokok Rp.5.555.555 dan bunga Rp.2.444.445 Ada klausul opsi bagi lessee untuk membeli
  94. 94. jawaban Tidak memungut PPh pasal 23 2.5% x saldo piut Debet biaya pnyisihan piut Tidak ada Penyusut Tidak ada Penyusutan 8.000.000 Byr sewa 8.000.000 Jumlah 5.555.555 Terimapokok 2.444.445 Terima bunga 288 juta Mencatat piutang PT Y Lessee PT X Lessor
  95. 95. Usaha Jasa Konstruksi Perencanaan konstruksi : pemberian layanan jasa perencanaan konstruksi mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak Pelakasanaan konstruksi : meliputi bagian/ seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sd penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi Pengawasan konstruksi : pengawasan bagian/ seluruh rangkaian kegiatan konstruksi
  96. 96. Izin usaha, klasifikasi dan kualifikasi Klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikasi Dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga dan atas sertifikat yang diterbitkan harus mendapat tanda registrasi dari lembaga Izin usaha jasa konstruksi didapat dari Pemda setempat, badan usaha asing diberikan oleh Pemerintah Pusat.
  97. 97. Pasal 6 PP no.138 tahun 2000 Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak yang diterima atau diperoleh WP jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode prosentase tingkat penyelesaian pekerjaan Untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha dikurangi dengan biaya atau pengeluaran lainnya.
  98. 98. Pengenaan PPh PPh pasal 4(2) bersifat final apabila : 1. Mempunyai sertifikat kualifikasi usaha kecil yang masih berlaku dan dilegalisir 2. Nilai kontrak perproyek yang dikerjakan tidak lebih dari Rp.1.000.000.000 Tarif : Perencanaan dan pengawasan 4%, Pelaksanaan 2% Apabila tidak memenuhi syarat diatas, dikenakan PPh pasal 23 tidak final dengan tarif yang sama.
  99. 99. PP 51 tahun 2008 Jasa konstruksi (final) 6% 6% 4% Non Kualifikasi 4% 4% 3% Usaha besar/menengah 4% 4% 2% Usaha kecil Pengawasan Perencanaan Pelaksanaan
  100. 100. Pembedaan Penghasilan Penghasilan yang bukan obyek pajak, pengertiannya terbatas yang diatur dalam pasal 4(3) Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan PPh final Pasal 4(2) Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan tarif umum atau tidak final
  101. 101. Biaya Biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Pasal 6) Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Pasal 9) Biaya yang merupakan obyek pemotongan PPh pasal 21, 23, 26 dan 4(2) final Biaya yang bukan obyek Pemotongan Biaya dan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung PKP sesuai pasal 4 PP no. 138/2000
  102. 102. Pasal 4 PP. No. 138 Tahun 2000 Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan NPPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan NPK sebgmana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebgmana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang PPh tsb ditambahkan dlm penghitungan dasar untuk pemotongan pajak Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk 3 M penghasilan yang merupakan obyek pajak.
  103. 103. Biaya yang dapat dijadikan sbg pengurang penghasilan bruto berdasarkan PP Nomor 138/2000 yaitu PPN Pajak Masukan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut benar-banar telah dibayar Jika Pajak Masukan tersebut sehubungan untuk memperoleh harta serta biaya lainnya yg mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, terlebih dahulu harus dikapitalisasi PM yg berkenaan dgn pengeluaran yg tdk dapat dikurangkan dlm menentukan besarnya PKP, atas PM tsb tidak dapat dijadikan sbg pengurang Ph bruto
  104. 104. PP No.145 th 2000, PP No. 60 th 2001, PP No. 7 tahun 2002 tentang PPnBM dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan sebagai HPP atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan UU PPh, artinya dapat disusutkan atau dibebankan langsung
  105. 105. Hal-hal lain yang diatur tentang fasilitas pengurang PPh Untuk kawasan KAPET dan bid usaha tertentu dan atau didaerah tertentu, diberikan pengurangan ph netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Diberikan selama 6 thn terhitung sejak thn dimulainya produksi komersial, yaitu 5% dari jumlah realisasi penanaman modal baik dalam aktiva yang dapat disusutkan maupun yang tidak dapat disusutkan, PP No. 147 dan 148 th 2000 Penerapan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat atau 2x lebih besar daripada umumnya
  106. 106. Biaya sumber daya manusia Dapat dikurangkan oleh pemberi kerja (Pasal 6(1) a) dan bagi penerima merupakan obyek PPh pasal 21 dan dipotong PPh pasal 21 (pasal 4(1) a) Tidak dapat dikurangkan oleh pemberi kerja (Pasal 9(1) e) dan bagi penerima bukan obyek PPh pasal 21 dan tidak dipotong PPh pasal 21 (pasal 4(3) d) Dapat dikurangkan oleh pemberi kerja yg berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (KMK N0. 466/KMK.04/2000 dan Kepdirjen 213/PJ/2001) dan bagi penerima bukan obyek PPh pasal 21 Tidak dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja dan bagi penerima merupakan obyek PPh pasal 21 (SE-16/PJ.44/1992)
  107. 107. Biaya SDM yang dapat dikurangkan dan merupakan obyek PPh Pasal 21 Gaji/Upah Tunjangan: Keluarga, transport, prestasi, perum dsb Premi asuransi jiwa pegawai yang dibayar perush, termasuk Premi JKK dan Premi JKM Uang lembur, uang transport, honor dsb. Penggantian pengobatan Tunjangan PPh. Pasal 21 maks sebesar yg terhutang THR Bonus atas prestasi kerja
  108. 108. Biaya SDM yang tidak dapat dikurangkan dan bukan obyek PPh Pasal 21 Sembako : beras, gula, minyak, dsb Rekreasi, piknik, olahraga PPh pasal 21 dibayar perusahaan Cuti pegawai Pengobatan Perumahan Pakaian
  109. 109. Biaya SDM dapat dikurangkan yg berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan bukan obyek PPh Pasal 21 Bukan daerah Terpencil Penyediaan makan dan minum untuk seluruh pegawai ditempat kerja Pakaian dan peralatan bagi peg. Pemadam kebakaran, proyek, seragam pabrik, hansip dan satpam, penginapan u/ awak kpl/psw, antarjemput Daerah terpencil Tempat tinggal sepanjang dilokasi bkrja tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa Pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan sepanjang dilokasi bkrja tidak ada
  110. 110. Biaya SDM yang dapat dikurangkan dan bukan obyek PPh pasal 21 Premi JHT yang dibayar perusahaan ke PT Jamsostek Iuran pensiun yang dibayar perusahaan ke Dana Pensiun yang sudah disahkan MENKEU RI Biaya pendidikan, seminar, lokakarya Biaya perjalanan dinas
  111. 111. Biaya SDM tidak dapat dikurangkan tapi obyek PPh Pasal 21 Pembayaran bonus, gratifikasi, jasa produksi, tantiem dan sebagainya Merupakan bagian keuntungan (pembagian laba) atau dibebankan ke laba yang ditahan
  112. 112. Biaya SDM yang tidak dapat dikurangkan Tidak dapat dikurangkan apabila pembayaran yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa (25% atau lebih) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota Biaya yang dibebankan atau di keluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya Gaji yang dibayarkan kepada anggita persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

×