Tata cara pemotongan pph pasal 21

1. KPP MADYA SEMARANG
2015

3. Pajak Penghasilan
• Pekerjaan atau jabatan
• Jasa dan
• Kegiatan
Atas Penghasilan Berupa:
Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan,
dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

4. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
Bendahara atau pemegang kas pemerintah
Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan badan-badan lain
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas serta badan
Penyelenggara kegiatan
Pasal 2 ayat (1)

5. • Kantor perwakilan negara asing
• Organisasi-organisasi internasional yang
ditetapkan Menteri Keuangan
• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas yang semata-mata memperkerjakan
orang pribadi untuk melakukan pekerjaan
rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam
rangka melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas
Pasal 2 ayat (2)

6. • Pegawai
• Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun,
THT, JHT, termasuk ahli warisnya
• Bukan pegawai
yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan
• Anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai
pegawai
• Mantan Pegawai
• Peserta kegiatan:
– Peserta perlombaan
– Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja
– Peserta/anggota kepanitiaan
– Peserta pendidikan, pelatihan
– Peserta kegiatan lainnya

9. • penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur
• penghasilan penerima pensiun secara teratur
• uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang
dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2
tahun;
• penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
• imbalan kepada bukan pegawai;
• imbalan kepada peserta kegiatan;
• imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan
pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
• imbalan kepada mantan pegawai;
• penarikan dana pensiun oleh pegawai.
TERMASUK
Natura/Kenikmatan dari :
• Wajib Pajak PPh Final
• Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus
Pasal 5

10. Penghitungan besarnya
penghasilan
Uang rupiah Uang asing Natura/kenikmatan
an
sesuai dengan yang
diterima/diperoleh
Kurs Menteri
Keuangan
Harga Pasar

11. • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi
kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea
siswa
• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau
Pemerintah
• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah
disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar
pemberi kerja
• Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari
badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf l UU PPh
Pasal 8 ayat (1)

12. Penghasilan Bruto
Pegawai Tetap Penerima Pensiun
Dikurangi Dengan Dikurangi Dengan
PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
Dikurangi: PTKP
Penghasilan Kena Pajak

13. Iuran Pensiun Premi asuransi
Dibayar Sendiri Pengurang Bukan Pengurang
Dibayar Pemberi
Kerja
Bukan Objek PPh Objek PPh
Pembayaran/
Penggantian
Bagi Penerima Objek PPh Bukan Objek PPh
Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan:

14. Rp 36.000.000
Rp 3.000.000
Rp 3.000.000
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA
SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN
LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI
TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG

15. WP Tidak Kawin Kode Jumlah
0 Tanggungan TK/0 36.000.000
1 Tanggungan TK/1 39.000.000
2 Tanggungan TK/2 42.000.000
3 Tanggungan TK/3 45.000.000
WP Kawin Kode Jumlah
0 Tanggungan K/0 39.000.000
1 Tanggungan K/1 42.000.000
2 Tanggungan K/2 45.000.000
3 Tanggungan K/3 48.000.000
WP Kawin + Penghasilan Istri
Digabung
Kode Jumlah
0 Tanggungan K/I/0 75.000.000
1 Tanggungan K/I/1 78.000.000
2 Tanggungan K/I/2 81.000.000
3 Tanggungan K/I/3 84.000.000

16. HANYA UTK DIRI
SENDIRI
STATUS KAWIN
STATUS
TIDAK KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
Syarat:
Menunjukkan ketr. tertulis dari pemerintah daerah setempat
serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/
memperoleh penghasilan
STATUS KAWIN
SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
Pasal 11 ayat (3) dan (4)

17. NO.
LAPISAN PENGHASILAN KENA
PAJAK
TARIF
1. s.d. Rp50.000.000,- 5%
2.
Di atas Rp50.000.000,-
s.d. Rp250.000.000
15%
3.
Di atas Rp250.000.000,-
s.d. Rp500.000.000,-
25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%
Pasal 17 UU PPh

18. Masa Pajak terakhir
Setiap masa pajak,
kecuali masa pajak terakhir
Perkiraan Penghasilan
neto yang akan
diperoleh selama
setahun
 Penghasilan teratur
sebulan dikali 12
Selisih antara PPh yang
terutang atas seluruh
penghasilan kena pajak
selama setahun dengan
yang telah dipotong
masa-masa sebelumnya

19. TIDAK DISETAHUNKANDISETAHUNKAN
1. WP OP DN meninggal dunia
atau meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya di
pertengahan tahun
2. Orang Asing mulai bekerja di
Indonesia di pertengahan
tahun untuk jangka waktu
lebih dari 6 bulan
3. Karyawan pindah cabang
1. WP OP DN mulai bekerja di
pertengahan tahun
2. WP OP DN pindah kerja ke
pemberi kerja lain

20. Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Upah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 8.200.000
Upah/Uang Saku Harian
≤ 300.000 > 300.000
Tidak Dipotong Dikurangi 300.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp8,2 jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan

21. Dalam hal Dokter yang praktik di RS/Klinik
jumlah Penghasilan Bruto adalah
sebesar Jasa Dokter yang dibayarkan Pasien
melalui RS/Klinik sebelum
dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik
Berkesinambungan Berkesinambungan ex
pasal13 ayat 1
Tidak
Berkesinambungan
50 % x (Ph Bruto-PTKP Bulanan)
Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Kumulatif
50 % x Ph Bruto

22. TARIF PS. 17
DITERAPKAN ATAS :
PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH
DAN TIDAK DAPAT DIPECAH
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

23. PPh Pasal 21
JASA PRODUKSI,
TANTIEM, GRATIFIKASI
DAN BONUS ATAU
IMBALAN LAIN YANG
TIDAK TERATUR
PENARIKAN DANA
PENSIUN
DEWAN
KOMISARIS /
PENGAWAS BUKAN
PEG. TETAP
MANTAN PEGAWAI
PESERTA PROGRAM
PENSIUN YANG
MASIH BERSTATUS
PEGAWAI
DITERAPKAN TARIF PASAL 17 X PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF

24. PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
50% X Ph Bruto Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKP
SEKALIGUS
BERKALA
Ph BRUTO – 300 RIBU
PP 68 Th 2009
Ph BRUTO(>3jt s.d.8,2jt) – PTKP Harian
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1)
50% X (Ph Bruto-PTKP bulanan)
Kumulatif
PESERTA KEGIATAN
Ph BRUTO(>8jt) – PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto

25. Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh :
Pejabat Negara
PNS
Anggota TNI/Polri
dan Pensiunannya
DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN
KHUSUS
(Pasal 17 PER-32/PJ/2015)
atas

26. •Tarif 0% (final)Golongan II/d
ke bawah
•Tarif 5% (final)Golongan III
•Tarif 15% (final)Golongan IV
Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 (PNS)

27. Uang Pesangon
Uang Manfaat Pensiun
THT/JHT yang Dibayarkan Sekaligus
DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS

28. 20% Final
X
PENGHASILAN BRUTO
MEMPERHATIKAN KETENTUAN
P3B

29. TIDAK BERLAKU
UNTUK PPh PASAL 21
FINAL
DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120%
DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG
JIKA BER-NPWP
DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh
PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA
JIKA PEGAWAI TETAP, BER-
NPWP SEBELUM
PEMOTONGAN BULAN
DESEMBER
DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20%

30. PPh Pasal 21 sebesar 120%
lebih tinggi daripada PPh
Pasal 21 yang seharusnya
(20% lebih tinggi)
Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final
Setelah pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
sebelum pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
Ber-NPWP
Diperhitungkan oleh
pemotong dengan
PPh Pasal 21 bulan-
bulan selanjutnya
merupakan kredit
pajak dalam SPT
Tahunan PPh

31. Bagi Penerima
Penghasilan
SAAT DILAKUKAN
PEMBAYARAN ATAU
SAAT TERUTANGNYA
PENGHASILAN
Bagi Pemotong PPh
Pasal 21/26
UNTUK SETIAP MASA
PAJAK
AKHIR BULAN
DILAKUKANNYA
PEMBAYARAN
ATAU
AKHIR BULAN
TERUTANGNYA
PENGHASILAN
Pasal 21

32. • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan
melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang
untuk setiap bulan kalender.
• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor
Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak
berakhir.
• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama
20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan
PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak
• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai
Ketentuan
• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya
Kepada Penerima Penghasilan

33. • Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)
– diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun
atau pegawai berhenti
• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun
berkala:
– Dibuat setiap kali ada pemotongan
– Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka
bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan
• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib
dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

34. • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan
Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat
Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan
Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada
Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri
• Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan
Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada
Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun
• Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam
Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga
Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender
Berikutnya

35. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
Budiyanta pada tahun 2016 bekerja di PT Aman Bahagia
dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran
pensiun sebesar Rp200.000,00. Budiyanta menikah tetapi
belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2016 menerima
kenaikan gaji, menjadi Rp10.000.000,00 sebulan dan berlaku
surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang
berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah
Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d.
Mei 2016). Pada bulan Oktober 2016 menerima bonus
tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.
35

36. A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan
Gaji sebulan Rp 8.000.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000
Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000
Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000
Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 ) Rp 88.800.000
PTKP setahun :
- untuk diri sendiri Rp 36.000.000
- tambahan WP kawin Rp 3.000.000 Rp 39.000.000
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 49.800.000
PPh Pasal 21 terutang :
5% x Rp 49.800.000,00 = Rp 2.490.000
PPh Pasal 21 sebulan
Rp 2.490.000,00 : 12 = Rp 207.500
36

37. B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel
Gaji sebulan Rp 10.000.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000
Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000
Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000
Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000
PTKP setahun :
- untuk diri sendiri Rp 36.000.000
- tambahan WP kawin Rp 3.000.000 Rp 39.000.000
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 72.600.000
PPh Pasal 21 setahun :
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000
15% x Rp 22.600.000,00 = Rp 3.390.000
Rp 5.890.000
PPh Pasal 21 sebulan
Rp 5.890.000,00 : 12 Rp 490.833
PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2016 seharusnya adalah :
6 x Rp 490.833,00 Rp 2.944.998
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2016
6 x Rp 207.500,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 1.245.000
PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 1.699.998
37

38. C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Bonus
Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000
Bonus Rp 20.000.000
Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00
*Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000
Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000
Penghasilan Neto setahun Gaji + Bonus Rp 131.600.000
PTKP setahun :
- untuk diri sendiri Rp 36.000.000
- tambahan WP kawin Rp 3.000.000 Rp 39.000.000
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 92.600.000
PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus :
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000
15% x Rp 42.600.000,00 = Rp 6.390.000
8.890.000
PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B) Rp 5.890.000
PPh Pasal 21 atas Bonus Rp 3.000.000
38

39. 39