Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial menjadi satu kesatuan wilayah dengan membentuk identitas nasional melalui pembentukan kekuasaan pusat dan menghubungkan pemerintah dengan masyarakat berdasarkan konsensus nilai minimum. Terdapat berbagai pola integrasi bangsa berdasarkan dominasi kelompok mayoritas atau minoritas. Pemerintah dapat mempromosikan integrasi dengan melestarikan atau menghapus bud

1. INTEGRASI NASIONAL :
(1) Proses penyatuan berbagai kelompok
budaya dan sosial kedalam satu kesatuan
wilayah, dan pada akhirnya dapat
membentuk identitas nasional;
(2) Menunjuk masalah pembentukan
wewenang kekuasaan nasional pusat di
atas unit-unit wilayah-wilayah politik yang
lebih kecil yang mungkin beranggotakan
suatu kelompok budaya atau sosial tertentu;

2. Lanjutan definisi integrasi
(3) Menunjuk pada masalah menghubung-
kan pemerintah dengan yang diperintah;
(4) Menunjuk adanya konsensus nilai yang
minimum, yang diperlukan untuk
memelihara ketertiban sosial;
(5) Menunjuk pada “tingkah laku integratif”
yaitu kapasitas orang-orang di dalam
suatu masyarakat untuk berorganisasi
demi mencapai beberapa tujuan
bersama.

3. Integrasi Bangsa :
Pola-pola integrasi bangsa (Clifford Geertz)
• Pola negara-negara yang memiliki satu
kelompok masyarakat yang dominan, jumlah
maupun kekuasaannya, dengan satu atau
beberapa kelompok minoritas, contoh Polandia
–68% bgs. Polandia, Sri Langka –70%bgs
Singhala, Indonesia 53% Jawa;
• Negara-negara di mana terdapat satu kelompok
yang dominan kekuasaannya tapi jumlahnya
tidak lebih besar dari kelompok lain, contoh
Afrika Selatan 21% kulit putih;

4. Lanjutan pola integrasi bangsa
• Negara-negara di mana tidak terdapat
satu kelompokpun yang menguasai
mayoritas penduduknya ataupun yang
dominan dalam bidang politik, contoh
India, Nigeria, negara-negara Eropa;
• Negara-negara di mana satu atau
beberapa kelompok minoritas yang
tersebar di berbgaai negara, contoh, Suku
Kurdi, Armenia, Pathani, Cina ;

5. Strategi Kebijakan Pemerintah:
1. Penghapusan sifat-sifat kultural utama
dari komuniti-komuniti minoritas yang
berbeda menjadi semacam kebudayaan
nasional;
2. Penciptaan “kesetiaan nasional” tanpa
menghapuskan kebudayaan-
kebudayaan kecil.

6. Integrasi Wilayah :
• Kemampuan negara dengan kekuasan
dan kapasitasnya menguasai dan/atau
mengontrol wilayah;
• Penguasaan dan kontrol terhadap wilayah
melalui segenap peraturan / hukum yang
ditaati oleh segenap warganegara dan
penduduk yang bermukim di waliayah
negara.

7. Integrasi Nilai :
• Pengakuan akan adanya prosedure yang
dapat diterima guna memecahkan konflik.
• Modernisasi mengakibatkan perubahan di
pelbagai aspek kehidupan (skala dan
volume konflik bertambah besar) sehingga
memerlukan prosedure-prosedure (baru)
dalam penyelesaian konflik.

8. Strategi Pokok Dalam
Pengintegrasian Nilai:
• Pertama, strategi yang menekankan
pentingnya konsensus dan memusatkan
perhatian pada usaha menciptakan
keseragaman semaksimal mungkin;
• Kedua, menekankan interaksi antara
kepentingan-kepentingan kelompok
dengan kepentingan-kepentingan pribadi

9. Integrasi Elite - Massa
• Dalam sistem yang telah maju, mereka
yang memerintah dapat dipengaruhi oleh
yang diperintah dan mereka yang
diperintah siap untuk dimobilisasikan oleh
yang diperintah.

10. Tingkahlaku Integratif
• Kesediaan setiap individu untuk
bekerjasama dengan terorganisir demi
mencapai tujuan bersama dan kesediaan
untuk berperilaku dengan cara yang bisa
membantu pencapaian tujuan-tujuan.
(Catatan: keseluruhan materi diambil dari
tulisan Myron Weiner: “Integrasi Politik
dan Pembangunan Politik”)

11. Faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap Integrasi Bangsa :
• Ancaman dari luar
• Gaya politik yang dimiliki para pemimpin;
• Peran Lembaga-lembaga politik dan
administratif pemerintah;
• Ideologi;
• Kesempatan;

12. TERIMA KASIH
&
SELAMAT MENEMPUH
UJIAN TENGAH SEMESTER