Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to PPH Pasal 21
Similar to PPH Pasal 21 (20)
More from YABES HULU
More from YABES HULU (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PPH Pasal 21
- 1. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN Pajak Penghasilan
- 2. PAJAK PENGHASILAN Subjek Pajak • Orang Pribadi • Badan DIKENAKAN Yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak atau untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak Atas PENGHASILAN
- 3. OBJEK Pajak Penghasilan Penghasilan Add Title • Imbalan Bunga KUP • Surplus BI •Selisih kurs •Selisih revaluasi •Premi asuransi •Iuran anggota •Ph. Syariah •Tambahan kekayaan Pembebasan utang Penghasilan Final Bukan Penghasilan • Jasa Konstruksi • Bunga Deposito & Tabungan • Obligasi • Pengalihan Tanah &/ Bangunan • Sewa Tanah &/ Bangunan • Transaksi Saham • Modal Ventura • Bunga Koperasi • Deviden OP • Trans Derifativ • bantuan, sumbangan, hibah • Warisan, penyertaan modal, natura, klaim asuransi • Deviden badan (berasal dari dana cadangan, kepemilikan saham 25%) • Iuran dana pensiun, bagian laba CV, penghasilan dari modal di dana pensiun Bukan Objek Pajak Objek Pajak Penghasilan Normal PPh Final
- 4. SUBJEK PAJAK Yang Dikenai Pajak SUBJEK PAJAK • Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak Orang Pribadi Badan B U T Yang dikenai Pajak Penghasilan S P Luar NegeriS P Dalam Negeri OP berada/bertempat tinggal di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ; dalam satu tahun pajak berada di Indo dan berniat tinggal di Indo Badan yang didirikan / bertempat kedudukan di Indonesia OP berada/bertempat tinggal di Indonesia < 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan & Badan yang TIDAK didirikan / bertempat kedudukan di Indonesia Penghasilan Pembedaan Yg peroleh Melalui BUT Tidak melalui BUT
- 5. PELUNASAN Pajak Penghasilan Dalam Suatu Tahun Current payment Estimated tax Witholding tax Tujuan : Kelancaran Kas Negara, Meringankan Beban Wajib Pajak Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak melalui pembayaran angsuran Dipotong / Dipungut Pihak Lain Pelunasan kekurangan pembayaran pada akhir tahun Pajakyangterutangdalam1tahun Dapatdilunasidengancara:
- 6. JENIS WITHOLDING Objek Penjelasan PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya) PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21 PPh Pasal 15 Pajak yang dikenakan kepada badan yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus Deemed Profit
- 7. KONSEP WITHOLDING Jenis Pajak Objek Bukti Meka- nisme
- 8. MEKANISME WITHOLDING PEMOTONG (Witholder) Pemberi Hasil MEMBAYAR YANG DIPOTONG (Subjek Pajak) Penerima Penghasilan OBJEK PEMOTONGAN Psl 4 (1) & (2) UU PPh BUKAN OBJEK Psl 4 (3) UU PPh KEWAJIBAN PERPAJAKAN POTONG/PUNGUT SETOR LAPOR Bukti Potong SSP SPT MASA
- 9. LANDASAN HUKUM • Ketentuan Formal Pembayaran, Pelaporan, dll. KUP • Pasal 21 PPh • PMK-252/PMK.03/2008 • PMK-206/PMK.03/2012 • PMK-162/PMK.011/2012 PMK • PER-31/PJ/2012 PER-DJP
- 10. PPh Pasal 21 Pemotongan Pajak • Atas Penghasilan Sehubungan dengan • Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Yang Dilakukan • OP Subjek Pajak Dalam Negeri Penghasilan OP SPDN Objek PPh 21 SPLN Objek PPh 26 Badan Objek PPh 23
- 11. PEMOTONG PPh Pasal 21 Pemberi Kerja OP/Badan, Bayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dll Sehubungan Pekerjaan / jasa Yang dilakukan Pegawai / bukan pegawai Bendahara Pemerintah, bayar Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dll Dengan nama dan dalam bentuk apapun Sehubungan dengan Pekerjaan atau jabatan, Jasa dan kegiatan Dana Pensiun Yang membayar Uang pensiun Dan THT/JHT OP Usaha/Badan Bayar Honorarium, komisi, fee Sehub dengan Jasa Tenaga ahli Kepada peserta dklat/magang Penyelenggara Kegiatan (pem, org nas, dll) Yang Membayar Honorarium, hadiah, penghargaan Kepada WP OP DN
- 12. OBJEK PPh Pasal 21 Yang Dipotong PPh Pasal 21 Penghasilan Dipotong PPh 21Ph Pgw Tetap Ph Pensiunan Ph Pemutusan Hub Kerja Ph Pegawai tidak tetap Imbalan Bukan Pegawai Imbalan Peserta Kegiatan Honorarium komisaris Jaspro Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun TERMASUK Natura/Kenikmatan dari : • WP PPh Final, • WP Norma Penghitungan Khusus
- 13. SIAPA Yang Dipotong PPh Pasal 21 Pegawai Pesangon Peserta Kegiatan Termasuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Termasuk penerima THT, JHT, maupun yang diterima oleh ahli warisnya Perlombaan, rapat, kepanitiaan, magang, diklat, dll Pegawai Bukan Pegawai Penerima Pesangon Peserta Kegiatan Rincian Bukan Pegawai : • Pemain musik, pembawa acara, dll • Olahragawan • Penasihat, pengajar • Pengarang, peneliti • Pemberi jasa sgl • Agen iklan • Pengawas/pengelola proyek • Pembawa pesanan/ perantara • Petugas penjaja barang dagangan • PDL Asuransi • Distributor MLM • Tenaga Ahli Tenaga Ahli: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
- 14. NON Non Objek non subjek Objek Subjek Iuran Pensiun, Beasiswa Santunan Asuransi Zakat/ sumb. keagamaan BUKAN Merupakan Tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Jenis Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 Non Subjek Non Objek Kantor Perwakilan Asing Orang Pribadi Natura/ Kenikmatan Organisasi International • Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas/kegt usaha yang mempekerjakan pembantu BIC Vs BIK
- 15. FAKTOR LAINNYA Biaya Jabatan, PTKP, BIAYA JABATAN 5% X Penghasilan Bruto (Gaji & Tunjangan) Maksimal Setahun 6.000.000 Sebulan 500.000 BIAYA PENSIUN 5% X Penghasilan Bruto (Gaji & Tunjangan) Maksimal Setahun 2.400.000 Sebulan 200.000 Bekerja Penerima Pensiun PTKP • 24.300.00 untuk WP • 2.030.000 untuk status kawin • 2.030.000 untuk tanggungan maksimal 3
- 16. PTKP Penghasilan Tidak Kena Pajak WP OP : Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto - PTKP Keterangan PTKP BARU Mulai 1-1-2009 SETAHUN (Rp) SEBULAN (Rp) Untuk Diri Pegawai (Tk/-) 24.300.000 2.025.000 Untuk Diri Pegawai Yg Kawin/Nikah (K/-) 26.325.000 2.193.750 Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 1 Tanggungan (K/1) 28.350.000 2.362.500 Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 2 Tanggungan (K/2) 30.375.000 2.531.250 Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 3 Tanggungan (K/3) 32.400.000 2.700.000
- 17. PTKP Penghasilan Tidak Kena Pajak Diri Wajib Pajak Sedarah Semenda Lurus 1o Kesamping 1o Lurus 1o Kesamping 1o Ayah Ibu Anak Kandung Saudara Kandung Kakak Adik Mertua Anak Tiri Anak Angkat Saudara Ipar Kakak Ipar Adik Ipar
- 18. PTKP KARYAWATI KAWIN Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Diri Sendiri Tidak menunjukkan Surat Keterangan Sendiri + Tangg meneran gkan Suami Tidak menerima Penghasilan Menunjukkan Ketr Tertulis minimal dari kecamatan PTKP yang dapat dikurangkan : meneran gkan Suami Tidak menerima Penghasilan Karyawati Tidak Kawin Bagi karyawan / karyawati yang tidak kawin Disamping PTKP bagi diri sendri dapat ditambah PTKP bagi anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungannya
- 19. TARIF PAJAK PENGHASILAN • > 500 Juta 30% • >250 Juta – 500 Juta 25% • > 50 Juta – 250 Juta 15% • 0 – 50 Juta 5% Penghasilan Kena Pajak T A R I F Bagi yang tidak memiliki NPWP dipotong 20% lebih tinggi dari tarif normal
- 20. Pengenaan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Penerima Pensiun Bukan Pegawai Kewajiban Subjektif Penghasilan Teratur Penghasilan Tidak Teratur • Gaji bulanan (iuran pensiun, premi, natura, tunjangan, dll • mingguan, rapel, lembur • Nonorarium pegawai tetap • Jasa produksi, gratifikasi, tantiem, bonus, premi tahunan, THR, dan penghasilan lainnya • Harian • Satuan • Borongan • bulanan • Berkala • Permintaan sekaligus • Jasa produksi, pesangon • Honorarium • Hadiah • Distributor MLM SETAHUN KURANG SETAHUN • Mulai bekerja awal tahun • Mulai bekerja setelah awal tahun • Permulaan tahun, berakhir dalam suatu tahun, pindah kerja tahun berjalan, pindah tugas tahun berjalan
- 21. PEGAWAI BUKAN PEGAWAI TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph NETO - PTKP SEKALIGUS BERKALA Ph BRUTO – 200 RIBU PP 68 Th 2010 Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) – PTKP hr Ph Bruto Kumulatif BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1) ((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif syarat ber NPWP dan satu pemberi kerja PESERTA KEGIATAN Ph BRUTO(>7jt) – PTKP KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph Bruto
- 22. PEGAWAI TETAP Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21
- 23. Pegawai Tetap • Gaji Tunjangan Premi Dibayar Pemberi Kerja • Dikurangi • Biaya Jabatan • Iuran Pensiun THT/JHT Yang Dibayar Sendiri Penerima Pensiun • Uang Pensiun Berkala • Dikurangi : • Biaya Pensiun PENGHASILAN BRUTO Penghasilan Neto DIKURANGI PTKP Penghasilan Kena Pajak DIKALI Tarif Pasal 17
- 24. IURAN PENSIUN Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan Keterangan Iuran Pensiun Premi asuransi Dibayar Sendiri Pengurang Bukan Pengurang Dibayar Pemberi Kerja Bukan Objek PPh Objek PPh
- 25. Penghitungan PPh Yang Harus Dipotong Setiap Bulan Penghitungan Setiap Masa Pajak Perkiraan Penghasilan neto yang akan diperoleh Selama setahun Masa Pajak Terakhir Selisih PPh atas Ph. KP setahun dikurangi PPh Yang telah Dipotong » Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap terhitung sejak awal tahun kalender, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali atau faktor pembagi jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja. » Ph Hanya meliputi bagian tahun pajak, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding
- 27. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN Kurang dari 12 bulanDISETAHUNKAN WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya di pertengahan tahun Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan Karyawan pindah cabang TIDAK DISETAHUNKAN WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain • Dikali 12 / banyak bulan Ph Neto • Dikali banyak bulan / 12 Pajak • Jumlah Yang Diterima Ph Neto • Atas Ph Kena Pajak Setahun Pajak
- 28. VARIASI PENGHITUNGAN Pasal 21 Pegawai TetapKeterangan Keterangan Lainnya Bulanan Ph Neto sebulan disetahunkan PPh 21 terutang dibagi banyak bulan Jamsostek Premi yg dibayar perusahaan sbg Ph Iuran dibayar sendiri sbg pengurang Bonus Ph teratur X 12 + bonus Faktor pengurang setahun Baru Ph Neto sebulan disetahunkan *) PPh 21 terutang dibagi bulan *) Berhenti lokal Ph neto TIDAK disetahunkan PTKP Setahun Ekspat baru, berhenti Ph neto disetahunkan Pajak disetahunkan NPWP di tengah thn Tarif 20% lebh tinggi Pada saat punya NPWP kelebihan 20% dikurangkan Masa Pajak Terakhir Ph bruto total setahun PPh 21 setahun – yang sudah dipotong » Faktor penentu adalah melihat kewajiban subjektif » Melihat sifat penghasilan (teratur atau tidak) » Melihat jumlah bulan » Melihat kepemilikan NPWP
- 29. BULANAN Contoh dan penyelesaian penghitungan ? Fajar Ariwibowo pada tahun 2013 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fajar Ariwibowo dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Agustina Indri adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000,00. Agustina Indri membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Agustina Indri berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2013 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut Nasrun Bramantyo pada tahun 2013 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp150.000,00. Nasrun Bramantyo kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Nasrun Bramantyo membayar iuran pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji SOAL PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00
- 30. BONUS Contoh dan penyelesaian penghitungan ? Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp2.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko Qurnain membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00 Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2013 Ken Prameswari memperoleh bonus sebesar Rp4.000.000,00 sehingga pada bulan April 2013 Ken Prameswari menerima pembayaran berupa gaji sebesar sebesar Rp2.750.000,00 dan bonus sebesar Rp4.000.000,00
- 31. PINDAH TUGAS Contoh dan penyelesaian penghitungan ? Agus Saparudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2013 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung. Gaji Agus Saparudin sebesar Rp3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Agus Saparudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja
- 32. BARU & BERHENTI Contoh dan penyelesaian penghitungan ? Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2013. Budiyanta menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp8.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2013 dalam hal Budiyanta hanya memperoleh penghasilan berupa gaji Arip Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2013, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. • Gaji Arip Marwanto setiap bulan memperoleh sebesar Rp3.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Arip Marwanto hanya menerima penghasilan berupa
- 33. Expat, NPWP di tengah tahun Contoh dan penyelesaian penghitungan ? Lewis Oshea (K/3) mulai bekerja Mei 2005 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2013 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2013 menerima gaji perbulan sebesar Rp15.000.000,00 dan pada bulan April 2013 menerima bonus sebesar Rp20.0000.000,00 Wahyu Santosa, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Fajar Sejahtera dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2013 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Fajar Sejahtera untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni
- 34. PEGAWAI TIDAK TETAP Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21
- 35. PEGAWAI TIDAK TETAP • Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila – pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan
- 36. MEKANISME PEMOTONGAN Tergantung pada mekanisme pembayaran MEKANISME PEMBAYARAN BULANAN Ph Bruto - PTKP HARIAN Ph Bruto > 200 rb 1 bulan > 2.025 – 7 Jt 1 bulan > 7Jt
- 37. PENGHITUNGAN Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 7.000.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 200.000 > 200.000 Tidak Dipotong Dikurangi 200.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp2,025 jt s.d. Rp7 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan
- 38. CONTOH Soal dan Penyelesaiannya HARIAN • Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2013 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. la bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp200.000,00 Harian • Nanang Hermawan (belum menikah) pada bulan Maret 2013 bekerja pada perusahaan PT Tani Jaya, menerima upah sebesar Rp300.000,00 per hari Borongan • Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp450.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.
- 39. BUKAN PEGAWAI Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21
- 40. BUKAN PEGAWAI Mekanisme Penghitungan BERKESINAMBUNGAN Dasar Penghitungan (50% X Ph Bruto) - PTKP Bulana (komulatif *) BERKESINAMBUNGAN ex Pasal 13 (1) Dasar Penghitungan (50% X Ph Bruto) TIDAK Berkesinambungan Dasar Penghitungan (50% X Ph Bruto) X Tarif Pasal 17
- 41. CONTOH Soal dan Penyelesaiannya Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien Januari 45.000.000,00 Februari 49.000.000,00 Maret 47.000.000,00 April 40.000.000,00 Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien Dasar Pemoton gan PPh Pasal 21 Dasar Pemoton gan PPh Pasal 21 Kumulatif Tarif PPh Pasal 21
- 42. LAINNYA Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21
- 43. PESERTA KEGIATAN Mekanisme Penghitungan Jumlah Ph Bruto Pembayaran utuh dan tidak terpecah Dikali Tarif Pasal 17 Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. la menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00
- 44. lainnya Mekanisme Penghitungan Dewan komisaris Ph Bruto Mantan Pegawai Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi Dan Bonus Atau Imbalan Lain Yang Tidak Teratur Peserta Prog Pensiun Status pegawai Menarik dana pensiun X Tarif Pasal 17 Penghasilan Bruto Komulatif
- 45. CONTOH Soal dan Penyelesaiannya MANTAN PEGAWAI • Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2013 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2013 Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2012 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00 HONOR KOMISARIS • Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2013, yaitu bulan Desember 2013 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00 Penarikan Dana Pensiun • Bulan April 2013 Nicholas Sinulingga memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2013 ia menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2013 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00
- 46. PPh PASAL 21 FINAL Honor Kpd PNS, TNI, Polri Gol II 0% APBN / APBD Gol IV 15% Gol III 5% Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final yang dikenakan terhadap jenis penghasilan Honorarium ke PNS dari APBN/APBD Dari Ketentuan Ph Bruto Tarif • 0-50 JT 0% • 50 JT-100 JT 5% • 100-500 JT 15% • >500 JT 25% Dibayar sekaligus • Pesangon dari pemberi kerja • tebusan pensiun, THT JHT dari dana pensiun/Jamsostek
- 47. SAAT TERUTANGNYA Bagi Penerima Penghasilan Saat Dilakukan Pembayaran Atau Saat Terutangnya Penghasilan Bagi Pemotong Untuk setiap masa pajak Akhir Bulan Dilakukannya Pembayaran Atau Akhir Bulan Terutangnya Penghasilan
- 48. HAK dan KEWAJIBAN KEWAJIBAN 1. Pemotong & terpotong Wajib mendaftarkan NPWP di KPP sesuai wilayah kerjanya 2. Pegawai, penerima pensiun, bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan tanggungan keluarga pada mulai bekerja/ mulai pensiun 3. Menyerahkan perubahan tanggungan paling lama sebelum mulai awal tahun 4. Pemotong PPh Pasal 21 &/26 Wajib MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR dan MELAPOR setiap bulan kalender 5. Pemotong Wajib membuat & menyimpan catatan/kertas kerja pengitungan Pasal 21 6. Pemotong WAJIB membuat dan memberikan BUKTI POTONG kepada terpotong Hak 1. Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dapat diperhitungkan dengan SPT Masa Pajak berikutnya
- 49. PEMBAYARAN DAN PELAPORAN Menggunakan SSP atas nama pemotong BAYAR • Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya • Disetor ke Bank/Kantor POS Bila Jatuh Pd Hari Libur Penyetoran Pada Hari Kerja Berikutnya LAPOR Pelaporan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. • Dilampiri Bukti Potong TERLAMBAT Sanksi administrasi bunga 2% per bulan Pasal 9 ayat (2a) TERLAMBAT Sanksi administrasi denda 100.000 Pasal 7 (1)
- 50. TAX PALING PPh PASAL 21 Tax planing diawali degan meyakinkan apakah transaksi terkena pajak. | apakah dapat diupayakan dikecualikan/dikurangi jumlah pajaknya| Tidak melanggar ketentuan Secara bisnis manajemen masuk akal Didukung bukti- bukti pendukung Tax Planing
- 51. Tax PLANING Memahami ketentuan PPh Pasal 21 Adanya reimbursment cost Perlakuan Akuntansi Benefit in Cash Vs B in Kind Antara pengakuan biaya dan saat pembayaran Equalisasi Biaya Objek PPh Pasal 21 Memahami saat terutang pajak Strategi Perusahaan Untung & PPh tidak final Diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura/ kenikmatan/ fasilitas mengingat biaya yang dikeluarkan ini tidak dapat dibiayakan NON-DEDUCTIBLE-EXPENSE Perusahaan MERUGI • Pemberian kesejahteraan dalam bentuk natura/fasilitas/ kenikmatan diupayakan lebih besar daripada pemberian kesejahteraan dalam bentuk uang sehinggan PPh Pasal 21 dapat berkurang
- 52. PERLAKUAN AKUNTANSI Akun Db Kd Biaya Gaji 1.000 Utang PPh 21 50 Kas/Bank 950 TOTAL BIAYA 1.000 Pajak Ditanggung Karyawan • Dari sudut karyawan pilihan pertama tidak disukai, namun memilih pilihan kedua/ketiga • Dari sudut perusahaan : • Lebih cenderung memilih pilihan pertama • Untung besar : • Pilihan kedua tidak disukai mengingat biaya PPh Pasal 21 harus dikoreksi • Lebih cenderung memilih pilihan ketiga Pajak Ditanggung Perusahaan Pemberian Tunjangan Pajak Akun Db Kd Biaya Gaji 1.000 Biaya PPh 50 Utang PPh 21 50 Kas/Bank 1.000 TOTAL BIAYA 1.050 KOREKSI + Biaya PPh Akun Db Kd Biaya Gaji 1.000 By Gaji (Tunj Pjk 52 Utang PPh 21 52 Kas/Bank 1.000 TOTAL BIAYA 1.052