Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)

1
OVERVIEW KUP
(KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)
KELAS 3M-MANAJEMEN
UNIVERSITAS BINA BANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
Mata Kuliah:
PERPAJAKAN
Dosen Pengampu:
Dini Martinda Lestari, SE., M.Ak
SERANG, 20 OKTOBER 2018

PROFIL ANGGOTA KELOMPOK 1
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2018
NIM NAMA KONTAK
11011700211 : M. Abdul Aziz
11011700391 : Nelly Ardelima
11011700648 : Siti Aisah
11011700422 : Anisa Nurmahlia

3
PENGERTIAN DAN FUNSI PAJAK
M. ABDUL AZIZ

DASAR HUKUM PAJAK DI INDONESIA
Undang-Undang
Dasar 1945
Pasal 23A
“Pajak dan
pungutan lain
yang bersifat
memaksa untuk
keperluan negara
diatur dengan
undang-undang”.
Dari isi pasal tersebut jelas sekali jika pasal 23A merupakan sumber
hukum utama dari peraturan-peraturan yang menetapkan sistem dan
tata cara seluruh perpajakan yang berlaku di Indonesia

DASAR HUKUM KUP
UU RI NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
UU RI NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
UU RI NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
UU RI NOMOR 28 TAHUN 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UU RI NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
UU RI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU RI
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU RI NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

PENGERTIAN PAJAK MENURUT AHLI
• “Iuran rakyat kepada Kas negara
berdasarkan Undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal balik (kontraprestasi) yang
berlangsung dapat ditunjukan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”
Prof. Dr. Rochmat Soemitro
• “Iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) terutama oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan
dengan tidak mendapat prestasi kembali,
yang langsung dapat ditunjuk, yang
gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran umum berhubung dengan
tugas negara menyelenggarakan
pemerintahan”
Prof. Dr. P.I.A. Andriani
Berdasarkan pengertian
tersebut maka dapat diamabil
kesimpulan sebagai berikut:
• Pajak dipungut berdasarkan
Undang-Undang atau
peraturan pelaksanaannya.
• Tidak ada timbal balik
secara langsung bagi yang
membayarnya
• Dalam penerapannya
bersifat dapat dipaksakan
• Dipungut oleh negara q.q
Pemerintah baik pusat
maupun daerah
• Pajak dipungut untuk
membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah

FUNGSI PAJAK
• Dalam fungsi ini maka pajak merupakan sumber
dana diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran
pemerintah baik pengeluaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan.
Fungsi Penerimaan (budgetair)
• Dalam fungsi ini pajak berfungsi sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang
ekonomi dan sosial.
Fungsi Mengatur (reguleren)

ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
Dalam Buku
“Welth Of
Nations” Adam
Smith
mengemukakan
empat asas:
Equality
(Keseimbangan
berdasarkan
kemampuan)
Certainty
(Kepastian)
Convinience
(Saat dan
waktu yang
tepat)
Efficiency

TINJAUAN ASPEK HUKUM
• yaitu hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek
pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak
yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak
serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
• Yang dapat dikategorikan sebagai Hukum Pajak Material adalah: UU
PPN; UU PPh; UU PBB; UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau
Bangunan; UU Bea Materal
Hukum Pajak Material
• memuat tata cara untuk melaksanakan hukum pajak materil menjadi
kenyataan, hukum pajak ini memuat hak dan kewajiban WP, hak dan
kewajiban fiskus dan tata cara penetapan uang pajak, dan lainnya.
• Termasuk ke dalam Hukum Pajak Formal ini adalah: UU Pengadilan Pajak
(d/h BPSP); UU PPSP; dan UU KUP
Hukum Pajak Formal

JENIS PAJAK
MENURUT SIFATNYA
• Pajak Langsung
adalah pajak yang
pembebanannya tidak
dapat dilimpahkan
kepada pihak lain,
tetapi harus menjadi
beban langsung WP
yang bersangkutan.
Contohnya Pajak
Penghasilan (PPh).
• Pajak Tidak Langsung
adalah pajak yang
pembebanannya dapat
dilimpahkan ke pihak
lain. Contohnya Pajak
Pertambahan Nilai
(PPN)
MENURUT OBJEKNYA
• Pajak Subyektif adalah
pihak yang
berdasarkan pada
subyeknya kemudian
baru dicari syarat
obyektifnya. Contohnya
Pajak Penghasilan (PPh)
• Pajak Obyektif adalah
pajak yang
berdasarkan pada
obyeknya tanpa
memperhatikan siapa
atau bagaimana
keadaan subyeknya.
Contoh nya Pajak
Pertambahan Nilai
(PPN)
MENURUT SIAPA
PEMUNGUTNYA
• Pajak Pusat adalah
pajak yang dipungut
oleh Pemerintah Pusat
untuk membiayai
pengeluaran
pemerintah pusat atau
membiayai rumah
tangga negara.
• Pajak Daerah adalah
pajak yang dipungut
oleh Pemerintah Daerah
dan digunakan untuk
membiayai rumah
tangga daerah.

CARA PENGENAAN/ PEMUNGUTAN PAJAK
STELSEL NYATA
• Pengenaan pajak
disasarkan pada keadan
sebenarnya dari
penghasilan yang diterima
pada suatu tahun pajak,
dengan demikian
pemungutannya dapat
dilakukan pada akhir
tahun. Keuntungan dari
cara ini adalah bahwa
pajak dikenakan/dihitung
berdasarkan penghasilan
sebenarnya yang diterima
dalam suatu tahun pajak.
Kelemahannya adalah
perhitungan pajak baru
dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak setelah
penghasilan sebenarnya
diketahui.
STELSEL FIKTIF
• Pengenaan pajak
didasarkan pada asumsi
berdasarkan undang-
undang bahwa penghasilan
yang diterima oleh WP
adalah sama dengan
penghasilan tahun
sebelumnya. Kelebihan cara
ini adalah bahwa pajak
dapat dibayar selama
tahun berjalan, tanpa harus
menunggu akhir tahun.
Kelemahannya adalah
pajak yang dibayar tidak
ril yang diterima atau
keadaan sebenarnya.
STELSEL CAMPURAN
• Cara ini merupakan
kombinasi anatara kedua
cara diatas dimana pada
awal tahun pajak dan
masa pajak berjalan
besarnya pajak dihitung
tahun sebelumnya kemudia
baru pada akhir tahun
pajak besarnya pajak
tahun tersebut disesuaikan
dengan kenyataan yang
sebenarnya. Bila hasil
perhitungan pajak akhir
tahun maka WP harus
membayar kekurangannya.
Tetapi apabila kenyataan
menunjukkan sebaliknya
maka kelebihan
pembayaran pajak dapat
diminta kembali.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
OFFICIAL
ASSESSMENT
SYSTEM
SELF
ASSESSMENT
SYSTEM
WITHHOLDING
SYSTEM.

OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM
Official Assessment System merupakan sistem
pemungutan pajak yang membebankan wewenang
untuk menentukan besarnya pajak terutang pada
fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut
pajak.
Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment,
wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru
ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak
oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa
diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan
(PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.
Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak
yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi
besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib
pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang
melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat
Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang
dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.
CIRI-CIRI SISTEM
PERPAJAKAN OFFICIAL
ASSESSMENT:
• Besarnya pajak terutang
dihitung oleh petugas pajak.
• Wajib pajak sifatnya pasif
dalam perhitungan pajak
mereka.
• Pajak terutang ada setelah
petugas pajak menghitung
pajak yang terutang dan
menerbitkan surat ketetapan
pajak.
• Pemerintah memiliki hak
penuh dalam menentukan
besarnya pajak yang wajib
dibayarkan.

SELF ASSESSMENT SYSTEM
Self Assessment System merupakan sistem pemungutan
pajak yang membebankan penentuan besaran pajak
yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang
bersangkutan.
Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang
berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan
melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah
dibuat oleh pemerintah.
Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini
adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self
assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.
Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem
pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di
Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan
masih berlaku hingga saat ini.
Namun, terdapat konskuensi dalam sistem pemungutan
pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang
menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu
dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan
mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.
CIRI-CIRI SISTEM
PEMUNGUTAN PAJAK SELF
ASSESSMENT:
• Penentuan besaran pajak
terutang dilakukan oleh wajib
pajak itu sendiri.
• Wajib pajak berperan aktif
dalam menuntaskan
kewajiban pajaknya mulai
dari menghitung, membayar,
hingga melaporkan pajak.
• Pemerintah tidak perlu
mengeluarkan surat ketetapan
pajak, kecuali jika wajib
pajak telat lapor, telat bayar
pajak terutang, atau terdapat
pajak yang seharusnya wajib
pajak bayarkan namun tidak
dibayarkan.

WITHHOLDING SYSTEM
Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga
yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh
Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang
dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu
lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.
Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia
adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4
ayat (2) dan PPN. Nah, sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan
menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti
potong atau bukti pungut.
Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan
dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib
pajak yang bersangkutan.

16
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
Nelly Ardelima

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang
diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya. Setiap orang yang telah memenuhi
persyaratan subyektif dan obyektf sesuai dengan ketentuan
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus untuk
mendapatkan NPWP.

FUNGSI NPWP
1
• Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
2
• Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
pengawasan
3
• Dipergunakan untuk semua hal yang berhubungan dengan dokumen
perpajakan
4
• Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan
untuk mencantumkan NPWP dalam setiap dokumen yang diwajibkannya.

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
• Wajib mendaftarkan diri pada KPP/KP4 dimana badan tersebut berkedudukan wajib.
WP Badan
• Wajib mendaftarkan diri pada KPP/KP4 dimana orang tersebut bertempat tinggal.
WP Perseorangan/Orang Pribadi
• Wajib mendaftarkan diri pada KPP badan dan orang asing.
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
• Wajib mendaftarkan diri pada KPP/KP4 dimana orang/badan tersebut melakukan
kegiatan.
Cabang atau Perwakilan dari Orang Pribadi/Badan
• Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang dan jasa.
Pengusaha Kena Pajak

TEMPAT PENDAFTARAN
Pendaftaran dilakukan di
KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal
(orang pribadi), tempat
kedudukan (Badan) atau
tempat kegiatan usaha WP
yang bersangkutan.
Untuk orang pribadi jika
memiliki rumah pada dua
atau lebih wilayah kerja
KPP maka ditentukan
berdasarkan pusat
kepentingan pribadi dan
ekonomi dilakukan. Jika
tempat pusat kepentingan
pribadi dan ekonomi tidak
dapat ditentukan maka
dilihat tempat orang
pribadi tersebut yang lebih
lama ditinggal.

TATA CARA PENDAFTARAN
WP akan
mendaftarkan diri
wajib mengisi
Formulir Pendaftaran
Wajib Pajak.
Pengisian dan
Penandatanganan
formulir dapat
dilakukan oleh WP
sendiri atau orang
lain yang diberikan
kuasa khusus.
Penyampaian
formulir pendaftaran
WP yang telah diisi
dan ditandatangani
tersebut dapat
dilakukan oleh WP
sendiri atau orang
lain yang diberi
kuasa penuh

PENGHAPUSAN NPWP
• Bagi WP orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan syaratnya adalah adanya
pemberitahuan tertulis dari ahli waris yang dilengkapi dengan fotocopi akte kematian.
• Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan syaratnya adalah fotocopi surat
nikah atau akte perkawinan.
• Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak sesudah selesainya pembagian dengan
syarat adanya surat pernyataan dari ahli waris.
• WP badan yang telah dilikuidasi secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan syarat adanya akte pembubaran dan neraca likuidasi
• BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT dengan syarat adanya surat atau dokumen
lain yang mendukung hal tersebut.
• WP orang pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai WP berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Lapangan.
Tata cara penghapusan NPWP
• WP mengajukan permohonan pencabutan PKP
• Permohonan tersebut diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak
• Pencabutan PKP ini dilakukan dalam hal:
• PKP pindah Ke KPP lain
• PKP bubar arau likuidasi
• PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
• PKP yang jumlah peredarannya dalam satu tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN
• Telah dilakukan PSL
• DJP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu tiga bulan sejak permohonan diterima.
Tata cara pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

WP PINDAH KPP
Dalam praktek bisa jasa WP yang
terdaftar dalam suatu KPP karena suatu
hal (pindah alamat atau berubah status
permodalannya) pindah ke KPP yang lain
maka WP tersebut wajib mengisi surat
pemberitahuan pindah yang diajukan ke
KPP lama
Berdasarkan surat pemberitahuan
tersebut maka KPP lama akan
menerbitkan surat pindah dimana surat ini
melalui WP diserahkan ke KPP baru. Bila
WP mengajukan surat pemberitahuan
pindah tersebut langsung ke KPP baru
maka tindasan surat tersebut wajib dikirim
oleh WP ke KPP lama.

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN
PELAPORAN PENGUKUHAN PKP
WP Orang Pribadi
yang menjalankan
usaha atau
pekerjaan bebas
dan WP badan
wajib mendaftarkan
diri untuk
memperoleh NPWP
paling lama satu
bulan setelah saat
usaha mulai
dijalankan.
WP Orang Pribadi
yang tidak
menjalankan
usaha/pekerjaan
bebas apabila
dalam suatu
bulan/masa pajak
memperoleh
penghasilan yang
jumlahnya telah
melebihi PTKP
setahun wajib
mendaftarkan diri
untuk memperoleh
NPWP paling
lambat pada akhir
bulan berikutnya.
WP Orang Pribadi
yang Penghasilannya
masih dibawah PTKP
setahun dapat
mengajukan
permohonan untuk
memperoleh NPWP
WP Orang Pribadi
yang melakukan
usaha/pekerjaan
bebas dan WP
Badan wajib
melaporkan
usahanya untuk
dikukuhkan sebagai
PKP sebelum
melakukan
penyerahan barang
Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak
bagi memenuhi
ketentuan sebagai
Pengusaha Kena
Pajak.
WP sebagai
pengusaha kecil
yang:
• Memilih sebagai PKP
wajib mengajukan
pernyataan tertulis untuk
dikukuhkan sebagai PKP
• Sampai dengan suatu
masa pajak dalam suatu
tahun buku seluruh nilai
peredaran brutonya
telah melampaui
batasan yang di
tentukan bagi
Pengusaha Kecil, wajib
melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan
sebagai PKP paling
lambat akhir masa
pajak berikutnya.

25
PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAPORAN PAJAK
Siti Aisah

BATAS WAKTU PEMBAYARAN/ PENYETORAN DAN
PELAPORAN
NO JENIS PAJAK BATAS BAYAR BATAS PELAPORAN
1 PPh 21 Tgl 10 masa pajak berikut Tgl 20 masa pajak berakhir
2 PPh Ps.22 impor, PPN dan PPn
BM Impor
Yang pemungutannya dilakukan oleh Dit.Bea Cukai disetor dalam jangka
waktu sehari setelah pemungutan dilakukan dan dilaporkan paling lambat 7
hari setelah batas penyetoran.
3 PPh Ps.22 impor, PPN dan PPn
BM Impor
Harus dilunasi sendiri oleh WP bersamaan saat pembayaran bea masuk dan
apabila ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian
dokumen import
4 PPh Pasal 22 Bendaharawan Disetor pada hari yang sama
dengan saat pembayaran atas
penyerahan barang
DIlaporkan oleh Bendaharawan paling
lambat 14 hari setelah masa pajak
berakhir
5 PPh Pasal 22 atas penyerahan
hasil produksi oleh Pertamina,
Penyerahan bbm dan gas oleh
badan usaha lain, penyerahan
gula pasir oleh Bulog
Dilunasi oleh WP yang membeli
sebelum penebusan Delevery
Order
Dilaporkan oleh pihak yang menyerahkan
barang paling lambat 20 hari setelah
masa pajak berakhir

LANJUTAN...
NO JENIS PAJAK BATAS BAYAR BATAS PELAPORAN
6 PPh Pasal 22 yang dipungut oleh
Badan tertentu
Tanggal 10 masa pajak berikutnya 20 hari setelah masa pajak berakhir
7 PPh Ps.23/26 Tanggal 10 masa pajak berikutnya.
Setelah masa pajak terutang
20 hari setelah masa pajak berakhir
8 PPh Ps.25 Tanggal 15 masa pajak berikutnya 20 hari setelah masa pajak berakhir
9 PPh Ps.29/SPT Tahunan PPh OP Sebelum SPT Tahunan disampaikan Akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir
10 PPh Ps.29/SPT Tahunan PPh dan
Badan
Sebelum SPT Tahunan disampaikan Akhir bulan keempat setelah tahun pajak
berakhir
11 PPN dan PPnBM yang terutang
dalam satu Masa Pajak
Paling lama akhir bulan berikutnya
setelah berakhirnya masa pajak dan
sebelum SPT disampaikan
Paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya masa pajak
12 PPN dan PPnBM Bendaharawan Tgl.7 Masa Pajak berikutnya 14 hari setelah masa pajak berakhir
13 PPN dan PPnBM yang dipungut
oleh Pemungut PPN
Tgl. 15 masa pajak berikutnya 20 hari setelah masa pajak berakhir
Catatan: apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dan pernyetoran dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya, demikian pula bila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh hari libur maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK
Kantor Pos dan Giro
Bank-bank yang ditunjuk oleh DIrektorat Jendral Anggaran (Bank
Persepsi)
Untuk Fiskal luar negeri, diloket-loket pembayaran yang telah
disediakan dipelabuhan keberangkatan.
Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP)
Catatan: Pegawai Direktorat Jendral Pajak tidak
dibenarkan menerima setoran pajak dari WP

PEMINDAHBUKUANAN (Pbk)
DASAR PEMINDAHBUKUAN
• Adanya Kelebihan pembayaran pajak yang
besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan
Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP atau
SKPLB)
• Telah dilakukan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang yang besarnya
dinyatakan dalam SKKPP (SKPLB)
• Adanya Surat Keputusan lain yang menyebabkan
timbulnya kelebihan pembayaran pajak,
Misalnya: SK Keberatan, SK Peninjauan Kembali
• Adanya pembayaran yang lebih besar dari
pajak terutang dalam surat ketetepan pajak
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
pajak
• Adanya pemberian bunga terhadap WP akibat
keterlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak
• Adanya kesalahan dalam mengisi SSP baik yang
menyangkut WP sendiri maupun Wajib Pajak
lain.
• Adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal
dari 1 SSp menjadi beberapa jenis pajak atau
setoran dari beberapa Wajib Pajak.
TATA CARA PEMINDAHBUKUAN
• Diajukan kepada Kepala KPP yang berwenang
melaksanakan pemindahbukuan
• Diajukan secara tertulis dengan melampirkan
(SPP asli, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) asli
dalam hal impir, bila pemecahan ada daftar WP,
untuk Pbk Pasal 23 ada bukti koreksi dan surat
pernyataan, alasan-alasan lain yang
menguatkan/mendukung permohonan Pbk)
• Dalam hal nama dan pemegang asli SSP (yang
mengajukan PBK) tidak sama dengan nama dan
NPWP yang tercantum dalam SSP, maka pada
permohonan disamping harus melampirkan
tersebut pada huruf a, s, d, f juga harus
melampirkan surat pernyataan dari Wajib Pajak
yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSp
tersebut yang menyatakan bahwa SSP tersebut
sebenarnya buka pembayaran pajak untuk
kepentingan sendiri dan tidak keberatan
dipindahbukukan kepada Wajib Pajak yang
mengajukan PBK.

30
SANKSI PERPAJAKAN
Siti Aisah

SANKSI PERPAJAKAN
1
• Sanksi administrasi berupa bunga
2
• Sanksi Administrasi berupa
kenaikan
3
• Sanksi Administrasi berupa denda

SANKSI PERPAJAKAN...
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA
• Bunga Pasal 8 ayat (2), yaitu bunga atas pembetulan SPT Tahunan berdasarkan kemauan WP sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih
besar, besarnya bunga adalah 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan
tanggal pembayaran kekurangan pajak akibat pembetulan tersebut.
• Bunga Pasal 8 ayat (2a), yaitu hunga atas pembetulan SPT Masa berdasarkan kemauan WP sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,
besarnya bunga adalah 2%, perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran kekurangan pajak akibat pembetulan tersebut.
• Bunga Pasal 9 ayat (2a) jo Pasal 14 yaitu bunga atas keterlambatan membayar atau menyetor PPh Pasal 21/22/23/25 atau PPN dan PPnBM, yang
besarnya 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan, untuk paling lama 24 bulan.
• Bunga Pasal 9 ayat (2b) jo Pasal 14 yaitu bunga atas keterlambatan membayar atau menyetor PPh Pasal 29 (SPT Tahunan) yang besarnya 2% sebulan
yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan, untuk paling lama 24 bulan.
• Bunga Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) huruf a dan e, yaitu bunga atas kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB, yang besarnya 2% sebulan
untuk selama-lamanya 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai
diterbitkannya SKPKB.
• Bunga Pasal 14 ayat (3) jo Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b, yaitu bunga atas Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan
apabila dari hasil penelitian terhadap Surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah hitung dan atau salah tulis yang
besarnya 2% sebulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.
• Bunga Pasal 19 ayat (1) yaitu, bunga penagihan atas jumlah yang masih harus dibayar menurut SKPKB/SKPKBT dan tambahan jumlah pajak yang harus
dibayar berdasarkan Surat keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh
tempo pembayaran atau terlambat dibayar, yang besarnya 2% sebulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau
tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
• Bunga Pasal 19 ayat (2) yaitu bunga yang dikenakan apabila WP diperkenankan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, yang besarnya 2%
sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
• Bunga Pasal 19 ayat (3) yaitu bunga atas kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
(Penundaan penyampaian SPT Tahunan) yang besarnya 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sampai
dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
• Bunga Pasal 13 ayat (5) yaitu bunga yang dikenakan dalam hal SKPKB diterbitkan melebihi jangka waktu 5 tahun sebagai akibat WP setelah jangka
waktu 5 tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang besarnya adalah 48% dari jumlah pajak
yang tidak atau kurang bayar.
• Terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian PM dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah
pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sampai dengan
tanggal penerbttan STP dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh.

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN
• Pasal 8 ayat (5), yaitu apabila WP dengan kemauan sendiri membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan mengungkapkan
dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikannya yang mengakibatkan
pajak yang masih harus bayar menjadi lebih besar maka dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari atas pajak yang kurang
bayar itu.
• Pasai 13 ayat (3) jo pasal 13 ayat (1) huruf b, yaitu kenaikan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga menyampaikan SPT dalam batas waktu sebagaimana telah ditentukan
dalam Surat Teguran yang besarnya kenaikan adalah 50% untuk PPh, 100% untuk PPh yang dipotong/dipungut dan 100% untuk
PPN.
• Pasal 13 ayat (3) jo pasal 13 ayat (1) huruf d, yaitu apabila WP tidak rnenyelenggarakan atau melaksanakan pembukuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU
KUP dnegan besarnya kenaikan adalah 50% untuk PPh, 100% untuk PPh yang dipotong/dipungut dan 100% untuk PPN.
• Pasal 13 ayat (3), yailu apabila WP yang seharusnya memungut atau memotong PPh Pasal 21//23/26 dan PPN ternyata tidak
melakukan kewajibannya tersebut atau telah melakukan kewajibannya tersebut namun tidak semuanya, atau melakukan
penmngulan/pemotongan namun tidak atau kurang menyetorkan pemungutan/pemotongannya tersebut dikenakan kenaikan
sebesar 100%.
• Pasal 13 ayat (3) jo Pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata
tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen) dengan besarnya
kenaikan 100%.
• Pasal 13A, yaitu apabila WP karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan letapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan maka dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
• Pasal 15 ayat (2) KUP, yaitu apabila diterbitkan SKPKBT maka sanksinya adalah kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan
pajak tersebut. Sanki kenaikan ini tidak dikenakan apabila SKPBT ini diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas
kehendak sendiri dengan syarat DJP belum mulai melakukan pemeriksaan.
• Pasal 17C, yaitu apabila kepada WP dengan kriteria tertentu telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan harus diterbitkan SKPKB maka dengan sanksi kenaikan
sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
• Pasal 7 ayat (1) KUP, yaitu apabila WP terlambat menyampaikan SPT dalam batas waktu yang telah
ditentukan dengan besarnya denda Rp 50.000 untuk SPT Masa dan Rp 100.000 untuk SPT Tahunan.
• Pasal 8 ayat (3), yaitu apabila WP sebelum dilakukan tindakan penyidikan mau mengungkapan
ketidakbenaran perbuatannya, maka dendanya adalah sebesar 150% dari jumlah pajak yang
kurang dibayar.
• Pasal 14 ayat (4), yaitu apabila Pengusaha yang dikenakan PPN tetapi tidak rnelaporkan usaha
kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau Pengusaha yang tidak
dikukuhkan sebagai PKP membuat Faktur Pajak, atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP
tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak telapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi
Faktur Pajak dengan lengkap, maka dikenakan denda sebesar 29-0 dari dasar Penger.aan Pajak..
• Pasal 38, yaitu apabila WP tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan telapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapalan negara dan perbuatan
tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13A di denda palng sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan paling
banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar atau dipidana kurung paling singkat
3 bulan atau paling lama 1 tahun.
• Pasal 44B, yaitu apabila dalam tingkat penyidikan, berdasarkan permintaan Menteri Keuangan untuk
kepentingan penerimaan negara, tindakan penyidikan itu dihentikan maka WP dikenakan sanksi
denda sebesar 4 (ernpal) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan.

SANKSI PIDANA
• Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi
isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
• Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak
NPWP.PKP atau tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar,
atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau memperlihatkan pembukuan/dokumen palsu,
atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya atau tidak menyetorkan pajak yang telah
dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dipidana penjara paling
lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau
kurang bayar dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar.
• Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan
tanpa hak NPWP/PKP atau tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT, atau
menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dalam rangka mengajukan permohonan restitusi
atau melakukan kompensasi pajak dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda
setinggi-tingginya 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh
WP.

36
SURAT PEMBERITAHUAN
Anisa Nurmahlia

SURAT PEMEBERITAHUAN (SPT)
Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan
penghitungan pajkak dan atau pembayaran pajak, dan atau bukan obyek pajak
dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Surat Pemberitahuan harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :
• SPT Masa yaitu Surat Pemberitahuan untuk
suatu Masa Pajak
• SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk
suatu tahun pajak atau bagian dari tahun
pajak.

FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN
Bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung
jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
Bagi PKP adalah untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain
dalam satu masa pajak
Bagi WP PPh adalah untuk melaporkan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:
Pembayaran atau pelunasan pajak yang
telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain
dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun
pajak.
Penghasilan yang merupakan
obyek pajak dan atau bukan
obyek pajak.
Harta dan kewajiban
Penyetoran dan pemotong atau
pemungut pajak orang pribadi atau
badan lain dalam 1 masa pajak.

TEMPAT PENGAMBILAN SPT
Kantor Pelayanan Pajak
Kantor Penyuluhan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Kantor Wilayah DJP
Kantor Pusat DJP
Melalui homepage DJP: http:/www.pajak.go.id

PENYAMPAIAN ATAU PELAPORAN SPT
SPT dapat disampaikan secara
langsung atau melalui Pos secara
tercatat ke KPP atau Kantor
Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan setempat, atau melalui
jasa ekspedisi atau jasa kurir yang
ditunjukan oleh Direktur Jendral
Pajak.
Tanda bukti dari kantor Pos
dianggap sebagai tanda
bukti tanggal penerimaan
SPT sepanjangan SPT
tersebut telah lengkap
Untuk wajib pajak
Badan SPT harus
ditandatangani oleh
pengurus atau direksi
Apabila SPT yang
mengisi dan
menandatangani orang
lain bukan WP, harus
melampirkan surat
kuasa khusus.
SPT harus dilengkapi
dengan lampiran yang
telah ditentukan termasuk
neraca dan perrhitungan
rugi laba (bagi WP yang
wajib melakukan
pembukuan)
Penyampaian SPT dapat juga dilakukan
dengan media elektronik atau juga disebut
SPT dalam bentuk digital. Penyampaian SPT
Digital dilakukan dilakukan khusus untuk SPT
Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Tahunan
PPh. Yang dirnaksud dengan penyampaian
SPT dalam bentuk digital adalah
penyampaian SPT dengan menggunakan
media komputer (CD, Floppy disk) atau secara
elektronik.

PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN/
PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
• Pemberitahuan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya.
• Menyampaikan perhitungan sementara pajak penghasilan pajak yang terutang
dan dilampiri Laporan Keuangan sementara tahun pajak.
• Melampirkan bukti pelunasan alas kekurangan pajak yang terutang apabila
menurut penghitungan sementara kurang bayar.
• Pemberitahuan menggunakan formulir I770Y (OP) / 177IY (Badan).
• Jangka waktu penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sama
dengan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu paling lama akhir Maret
tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
• Penundaan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 bulan
dari batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh berakhir (PER 21/PJ/2009
tanggal 2 Maret 2009).
• Dalam hal Wajib Pajak belum siap untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pemberitahuan Perpanjangan
Penyampaian SPT Tahunan yang diajukan sebelumnya, maka Wajib Pajak masih
dapat menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan lagi sepanjang
tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
Syarat Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu
pcnyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah:

PEMBETULAN SPT TAHUNAN
1
• Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian SPT atau terjadi perubahan pada Laporan
Keuangan WP yang berakibat pada kesalahan/kekeliruan perhitungan Pajak penghasilan dalam SPT
tahunan/masa maka Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan persyaratan tertulis
dengan syarat DIrektur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, Dalam hal pembetulan Surat
Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling
lama dalam jangka waktu 2 tahun sebelum daluarsa penetapan (5 tahun) (Pasal 8 ayat (1) dan 1a) UU KUP).
2
• Apabila atas pembetulan SPT Tahunan yang berakibat utang pajak menjadi lebih besar maka dikenakan sanksi
sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan tersebut. (Pasal 8 ayat (2) UU KUP).
3
• Apabila atas pembetulan SPT Masa yang berakibat utang pajak menjadi lebih besar maka dikenakan sanksi
sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan tersebut. (Pasal 8 ayat (2a) UU KUP).

LANJUTAN...
4
• Sekalipun telah melakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakuakan tindakan penyidikan mengenai adanya
ketidakbenaran yang dilakukan WP sebagaimana dimaksud salam Pasal 38 (dalam mengisi SPT), maka apabila WP dengan
kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah
pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
maka terhadap ketidakbenaran perbuatan WP tersebut tidak akan dilakukan penyidikan (Pasal 8 ayat (3) UU KUP).
5
• Sekalipun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan
pajak, WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang
telah disampaikannya, yang mengakibatkan: a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b.Rugi
berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
d.Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Atas pengungkapannya ini maka WP harus melunasi pajak yang kurang
dibayar ditambah sanksi sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar dan harus dilunasi sendiri oleh WP sebelum laporan tersendiri
dimaksud disampaikan ke KPP dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. (Pasal 8 ayat (4) dan (5)).
6
• Dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, WP dapat membetulkan SPT tahunan PPh yang
telah disampaikan dalam hal WP menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding mengenai surat ketetapan yang diajukan
keberatan atau keputusan keberatan yang diajukan Banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding tersebut.

WP YANG DIKECUALIKAN DARI PENYAMPAIAN SPT
(PMK 183/PMK.03/2007)
Wajib Pajak Orang
Pribadi yang
penghasilan
netonyua di bawah
PTKP bebas
menyampaikan SPT
Masa PPh Pasal 25
dan Tahunan.
WP OP yang tidak
menjalankan usaha
atau melakukan
pekerjaan bebas
dikecualikan dari
kewajiban
menyampaikan SPT
Masa PPh Pasal 25.

SANKSI PAJAK YANG TERKAIT DENGAN
PENYAMPAIAN SPT
4. SANKSI PIDANA
• Karena kealpaan, SPT tahunan tidak
disampaikan atau disampaikan tapi
isinya tidak benar dan perbuatan
tersebut merupakan perbuatan
setelah perbuatan yang pertama kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13A, dipidana dengan pidana
kurungan paling singkat 3 bulan atau
selama-lamanya 1 tahun atau denda
setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak
terutang (Pasal 38 KUP)
• Karena sengaja, SPT Tahunan tidak
disampaikan atau disampaikan tapi
isinya tidak benar, dipidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya 6
tahun dan denda setinggi-tingginya 4
kali jumlah pajak terutang (Pasal 39
ayat (1) huruf b dan c UU KUP)
1. Denda administrasi Pasal 7 UU KUP
2. Sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat (2)
UU KUP Jo Pasal 19 ayat (3) UU KUP
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat
(3) huruf a UU KUP yaitu bahwa bila SPT Tahunan
terlambat disampaikan berdasarkan waktu yang
ditetapkan dalam Surat Teguran maka WP
dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 50% dari
jumlah pajak penghasilan yang kurang bayar/ tidak
dibayar; atau 100% dari PPh Pasal 21 yang
tidak/kurang dipotong atau tidak/kurang dipungut,
atau tidak/kurang disetorkan, dan dipotong atau
dipungut tetapi kurang atau tidak disetorkan atau
100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang
dibayar.

SEKIAN & TERIMA KASIH

Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)

Similar to Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) (20)

More from M Abdul Aziz

More from M Abdul Aziz (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)