Pengertian pajak dan kegunaannya

17,005 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,005
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
341
Actions
Shares
0
Downloads
302
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengertian pajak dan kegunaannya

  1. 1. Apa sih pajak itu ? Kenapa sih harus bayar pajak ?
  2. 2. PENGERTIAN PAJAKMenurut UU No. 28 Tahun 2007adalah Kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi ataubadan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat.
  3. 3. Posyandu, ImunisasiFasilitas & Infrastruktur Subsidi Pangan & BBM Dana Alokasi Umum APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUMPelayanan kesehatan MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN Pertahanan &Penegakan Hukum Keamanan Transportasi masal Pendidikan Kelestarian LH Penanggula Kelestaria n Bencana n
  4. 4. LANDASAN HUKUM Pasal 1 butir 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 2 ayat (1) UU KUPSetiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. UU PPh UU PPh Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yg Setiap Wajib Pajak Badan yg mempunyai penghasilan diatas PTKP mulai didirikan
  5. 5. OBYEK PAJAK Penghasilan : setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  6. 6. TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan.(Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh) WARISAN Bagian laba yg diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yg modalnya tidak terbagi atas saham- saham, persekituan, perkumpulan, firma dan kongsi Pembayaran dari perusahaan asuransi kpd orang pribadi sehubungan dgn asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa
  7. 7. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERIa.orang pribadi yang: - bertempat tinggal di Indonesia, - berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau - dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  8. 8. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang : menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia.
  9. 9. Kewajiban Wajib Pajak Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan sebagai PKP
  10. 10. Persyaratan NPWPORANG PRIBADI YANG WAJIBMENDAFTARKAN DIRI UNTUKMENDAPATKAN NOMOR POKOKWAJIB PAJAK (NPWP) :WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KTP BAGI PENDUDUKYANG MENJALANKAN USAHAATAU PEKERJAAN BEBAS INDONESIA , ATAU PASPOR BAGI ORANG ASINGWAJIB PAJAK ORANG PRIBADIYANG TIDAK MENJALANKANUSAHA ATAU PEKERJAANBEBAS, YANG MEMPEROLEHPENGHASILAN DIATASPENGHASILAN TIDAK KENAPAJAK;WAJIBPAJAK ORANG PRIBADILAINNYA.NB:WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKANKEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DAPATMEMILIKI NPWP ATAS NAMANYA
  11. 11. Tempat Pendaftaran NPWP• KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS.• DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP;• DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR.
  12. 12. Penghapusan NPWPKetentuan Terbaru (UU No. 28 Tahun 2007)1. Kriteria WP yang NPWP-nya dapat dihapuskan: a. Diajukan permohonan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; b. Wajib Pajak dilikuidasi; c. Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usaha; dan d. apabila dianggap perlu oleh DJP.2. Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan.
  13. 13. FUNGSI NPWP• sebagai identitas WP• menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi• untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan• memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan• mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain• tdk dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di bawah ini : Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP Pasal 21 20% lebih tinggi Pasal 22 Pasal 23 100% lebih tinggi 100% lebih tinggi

×