SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                              PERDESAAN DAN PERKOTAAN
                                                       (PBB P2)




DPPKA KABUPATEN BEKASI 2013   UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN WILAYAH III
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

Mulai Tanggal 1 Januari 2013, Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Bekasi
(Pasal 75 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Perda
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Perda Kabupaten
Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah )
                                           Yudhi Aldriand 2013
APA KEUNTUNGAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN
      BEKASI DENGAN PENGELOLAAN PBB-P2?


Penerimaan dari PBB 100%
akan masuk ke Pemerintah
Kabupaten Bekasi. Saat dikelola
oleh Pemerintah Pusat (DJP),
Pemerintah Kabupaten Bekasi
hanya mendapatkan bagian
sebesar 64,8%.

                                        Yudhi Aldriand 2013
BAGAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
    PBB P2 KEPADA PEMERINTAH DAERAH




                                     Yudhi Aldriand 2013
PENGERTIAN PBB P2
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) yang selanjutnya
disebut Pajak adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan    untuk     kegiatan     usaha
perkebunan,        perhutanan         dan
pertambangan.




                                             Yudhi Aldriand 2013
SUBJEK PBB P2
   Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
   Perdesaan dan Perkotaan adalah
   orang pribadi atau badan yang secara
   nyata mempunyai suatu hak atas bumi
   dan/atau memperoleh manfaat atas
   bumi dan/atau memiliki, menguasai,
   dan/atau memperoleh manfaat atas
   bangunan.
WAJIB PBB P2
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB P2) yang selanjutnya
disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
Badan yang secara nyata mempunyai suatu
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat
atas bumi dan/atau memiliki, menguasai
dan/atau     memperoleh      manfaat     atas
bangunan.



                                                Yudhi Aldriand 2013
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
           (PBB P2)
   Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan;
   Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan
    tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut
    wilayah Kabupaten Bekasi Contoh: sawah, ladang,
    kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll.
   Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau
    dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau
    perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan
    tempat    usaha,    gedung    bertingkat,   pusat
    perbelanjaan,    emplasemen,     pagar    mewah,
    dermaga,    taman    mewah, fasilitas lain yang
    memberi manfaat, jalan tol, kolam renang,
    anjungan minyak lepas pantai, menara dll.

                                                        Yudhi Aldriand 2013
OBJEK PAJAK YANG TIDAK
                    DIKENAKAN PBB P2
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah objek yang : (Pasal 49 ayat (4)
Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )
   Digunakan     oleh   Pemerintah    dan   Pemerintahan     Daerah     untuk
    menyelenggarakan pemerintahan;
   Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
    kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
    untuk memperoleh keuntungan;
   Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan
    itu;
   Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
    tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum
    dibebani suatu hak;
   Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat dan perwakilan berdasarkan
    asas perlakukan timbal balik
   Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
                                                                                  Yudhi Aldriand 2013
DASAR PENGENAAN PBB P2
1. Dasar pengenaan PBB P2 adalah “Nilai Jual Objek Pajak
   (NJOP)”
2. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek
   pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
   perkembangan
3. Penetapan NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(Pasal 51 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten
Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda
Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )



                                                               Yudhi Aldriand 2013
TARIF PBB P2
Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah
1. Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan
   Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas
   Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

(Pasal 52 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )
                                                      Yudhi Aldriand 2013
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
               (SPPT)


Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak




                                               Yudhi Aldriand 2013
Hak Wajib Pajak
1. Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak.
2. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB
   dalam hal Wajib Pajak meminta.
3. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan.
4. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank
   Jabar Banten (BJB) /Tempat Pembayaran PBB yang tercantum
   pada SPPT, atau Mendapatkan            Resi/struk    ATM/bukti
   pembayaran     PBB     lainnya     (sebagai    bukti pelunasan
   pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS) dalam
   hal pembayaran PBB dilakukan melalui fasilitas ATM/fasilitas
   perbankan elektronik lainnya, atau
5. Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas
   pemungut PBB yang ditunjuk resmi dalam hal pembayaran PBB
   dilakukan melalui petugas pemungut PBB.


                                                                    Yudhi Aldriand 2013
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
1. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek
   Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan
   lengkap, dan menyampaikan ke DPPKA
   Kabupaten Bekasi , selambat-lambatnya
   30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
   diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
2. Menandatangani bukti tanda terima SPPT
   dan mengirimkannya kembali kepada
   Ketua RT/RW/UPTD untuk diteruskan ke
   DPPKA     Kabupaten      Bekasi   yang
   menerbitkan SPPT.
3. Melunasi PBB pada Tempat Pembayaran
   PBB yang telah ditentukan
                                            Yudhi Aldriand 2013
CARA MENDAPATKAN SPPT
           SPPT PBB-P2 disampaikan oleh
            Unit Pelaksana Teknis Dinas
            kepada Wajib Pajak melalui
            Ketua RT/RW
           Wajib    Pajak   yang    belum
            menerima SPPT PBB-P2, dapat
            melakukan pengambilan SPPT-
            PBB pada Dinas Pendapatan,
            Pengelolaan Keuangan dan Aset
            (DPPKA) Kabupaten Bekasi
                                      Yudhi Aldriand 2013
PEMBETULAN SPPT PBB P2
1.    Alasan pengajuan pembetulan, dalam hal wajib pajak merasa
      SPPT tidak sesuai seperti Salah tulis nama wajib pajak, dan
      adanya perbedaan Luas Bumi/Bangunan.
2.    Permohonan Pembetulan SPPT diajukan secara tertulis dalam
      bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
      Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dengan melampirkan :
     a.   SPPT asli Tahun bersangkutan
     b.   Fotocopy STTS tahun sebelumnya
     c.   Fotocopy SPPT tahun sebelumnya
     d.   Fotocopy KTP pemohon
     e.   Fotocopy    Sertifikat/akta jual   beli/   hibah/waris/surat
          keterangan Lurah/Kepala Desa
     f.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan dan
          fotocopy KTP yang dikuasakan
                                                                         Yudhi Aldriand 2013
TATA CARA PEMBAYARAN PBB P2
              Pembayaran dapat dilakukan melalui :
              1. Bank Jabar Banten (BJB) atau
                 Tempat Pembayaran yang tercantum
                 pada SPPT
              2. fasilitas ATM/fasilitas    perbankan
                 elektronik lainnya atau;
              3. Petugas pemungut PBB yang ditunjuk
                 secara resmi


                                              Yudhi Aldriand 2013
BERAPAKAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
       PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)?


Besarnya         Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar
Rp.10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.
(Pasal 49 Ayat (5) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah )




                                                            Yudhi Aldriand 2013
PENDATAAN OBJEK PAJAK
1. Pendataan    dilakukan    dengan    menggunakan       formulir    Surat
   Pemberitahuan Ojek Pajak (SPOP)
2. SPOP harus diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta
   ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya
   meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tuga puluh) hari kerja
   setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
3. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan (Surat Ketetapan Pajak Daerah
   (SKPD)
(Pasal 55 dan 56 ayat (1) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )
                                                                              Yudhi Aldriand 2013
PERBANDINGAN PBB PADA UNDANG-UNDANG PBB UNDANG-UNDANG PAJAK
   DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN PERDA NO 1 TAHUN 2011
                     TENTANG PAJAK DAERAH

                                     UU PBB                                            UU PDRD                 PERDA NO 1/2011 KABUPATEN BEKASI
               Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu Sama                                      Sama
               hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas (Pasal 78 ayat 1 & 2)                        (Pasal 50 Ayat 1)
   Subjek      bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau
               memanfaatkan atas bangunan
               (Pasal 4 Ayat 1)

               Bumi dan/atau bangunan                            Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang Sama dg UU PDRD
               (Pasal 2)                                         digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, (Pasal 49 Ayat 2)
   Objek
                                                                 perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1)

               Sebesar 0,5%                                      Paling Tinggi 0,3%                          Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp.
               (Pasal 5)                                         (pasal 80)                                  1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
   Tarif                                                                                                     Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas Rp.
                                                                                                             1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
                                                                                                             (Pasal 52)
               20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar Tidak Dipergunakan                        Tidak Dipergunakan
   NJKP
               20% atau 40%) (Pasal 6)

               Setinggi-tingginya Rp12 Juta                      Paling Rendah Rp10 Juta                    Ditetapkan sebesar Rp. 10 Juta
 NJOPTKP
               (Pasal 3 Ayat 3)                                  (Pasal 77 Ayat 4)                          (Pasal 49 Ayat 5)
               Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)                     Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)                 1. 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
PBB Terutang   0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau                  (Pasal 81)                                 2. 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
               0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)                                                        (Pasal 53)

                                                                                                                                             Yudhi Aldriand 2013
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU 1,2 DAN 3 DIDALAM WILAYAH III
                                    TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
                                                                                                     POTENSI                              REALISASI
                                                      JUMLAH SPPT                                                                                               PROSENTASE (%)
                                                                                                                                                                                       SELISIH
 NO.          KECAMATAN                                                                      2011               2012              2011                2012
                                                                                                                                                                                    PROSENTASE %


                                                2011                     2012                 Rp.                Rp.               Rp.                 Rp.      2011      2012




     1 CIKARANG PUSAT 20,628                                    21,027               2,262,563,412      2,370,035,350     1,303,519,443       1,489,927,577       57.61     62.87           5.25

     2 CIKARANG BARAT                  42,256                   46,237               3,673,457,665      4,116,029,523     2,263,816,238       2,276,371,802       61.63     55.31           -6.32

     3 BOJONG MANGU                    16,011                   16,287               534,791,382        536,858,946       295,272,420         294,065,618         55.21     54.78           -0.44

     4S E T U                          51,514                   54,636               3,838,650,637      3,998,998,177     2,199,448,997       1,967,453,870       57.30     49.20           -8.10

     5 CIKARANG SELATAN 41,157                                  43,616               6,474,879,094      6,936,876,584     3,815,282,121       3,403,965,207       58.92     49.07           -9.85

     6 SERANG BARU                     34,714                   35,245               2,222,643,898      2,696,181,600     1,482,899,880       1,228,190,207       66.72     45.55         -21.16

     7 CIBARUSAH                       31,406                   31,844               1,537,041,679      1,535,424,964     844,483,730         588,146,830         54.94     38.31         -16.64

                JUMLAH                        237,686                    248,892 20,544,027,767          22,190,405,144    12,204,722,829      11,248,121,111    59.41     50.69          -8.72

SUMBER : Daftar Realisasi Penerimaan PBB Buku I, 2 dan 3 Tahun 2011 dan Tahun 2012
GRAFIK PERBANDINGAN PENGELOLAAN PBB
                         BUKU 1, 2 DAN 3 DIDALAM WILAYAH 3
                             TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012

                     UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN WILAYAH III
7,000,000,000

6,000,000,000

5,000,000,000
                                                                                      JUMLAH SPPT 2011

4,000,000,000                                                                         JUMLAH SPPT 2012
                                                                                      POTENSI 2011 Rp.
3,000,000,000                                                                         POTENSI 2012 Rp.
                                                                                      REALISASI 2011 Rp.
2,000,000,000
                                                                                      REALISASI 2012 Rp.
1,000,000,000

           -
                CIKARANG   CIKARANG   BOJONG   SETU   CIKARANG   SERANG   CIBARUSAH
                  PUSAT      BARAT    MANGU            SELATAN    BARU
                                                                                           Yudhi Aldriand 2013
WILAYAH KERJA UPTD PENDATAAN DAN
             PENAGIHAN WILAYAH III

NO.    KECAMATAN
                       JUMLAH DESA, RW DAN RT            JUMLAH DESA, RT DAN RW
                        DESA        RW        RT

  1 CIKARANG PUSAT              6        51        148
                                                                            CIKARANG PUSAT
  2 CIKARANG BARAT             11        94        344                      CIKARANG BARAT

  3 BOJONG MANGU                6        36        78                       BOJONG MANGU
                                                                            SETU
  4S E T U                     11    100           388
                                                                            CIKARANG SELATAN
  5 CIKARANG SELATAN            7        74        260                      SERANG BARU

  6 SERANG BARU                 8        67        266                      CIBARUSAH
                                                                            JUMLAH
  7 CIBARUSAH                   7        52        174

        JUMLAH                 56   474       1658


                                                                               Yudhi Aldriand 2013
BAGI HASIL PAJAK BAGI DESA
Bagi Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikan
oleh pemerintah Kabupaten untuk desa melalui
Dana Alokasi Desa (DAD) , yang bersumber dari
sebagian hasil pendapatan Pajak Daerah yang
diterima     oleh      Kabupaten       dengan

mempertimbangkan     capaian   Pajak Bumi
Bangunan (PBB) desa yang bersangkutan.



                                                 Yudhi Aldriand 2013
MENGAPA HARUS MEMBAYAR PBB P2
1. Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu
   sumber penerimaan Daerah untuk dipergunakan
   atau     dikembalikan     ke      masyarakat       untuk
   pembangunan             seperti             Pembangunan
   sarana/fasilitas   umum           seperti     jalan-jalan,
   jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan
   lain-lain.
2. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan
   dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh
   lapisan masyarakat.
                                                                Yudhi Aldriand 2013
DPPKA KABUPATEN BEKASI
         2013

More Related Content

What's hot

Natura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptx
Natura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptxNatura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptx
Natura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptx
AdityaBahari
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
Ye Si
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunan
ranioktalia
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6
Maiya Maiya
 

What's hot (20)

PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
Sengketa Pajak
Sengketa PajakSengketa Pajak
Sengketa Pajak
 
perpajakan internasional
 perpajakan internasional  perpajakan internasional
perpajakan internasional
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi PajakSanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Natura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptx
Natura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptxNatura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptx
Natura dan_atau Kenikmatan Sesuai PP 55 2022 (1).pptx
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
PPh 26
PPh 26PPh 26
PPh 26
 
Tindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanTindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakan
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunan
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Viewers also liked

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Yudi Zulkarnaen
 
PRESENTASI PERPAJAKAN (PBB)
PRESENTASI PERPAJAKAN (PBB)PRESENTASI PERPAJAKAN (PBB)
PRESENTASI PERPAJAKAN (PBB)
Iffa Tabahati
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan
ranioktalia
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan
detaangga
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Yudhi Aldriand
 
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ...
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ...ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ...
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ...
STIE Mulia Pratama
 
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaMateri dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Yudhi Aldriand
 
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Yudhi Aldriand
 
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)
Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)
Yudhi Aldriand
 
Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja a...
Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja a...Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja a...
Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja a...
Yudhi Aldriand
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Yudhi Aldriand
 
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
yogieardhensa
 

Viewers also liked (20)

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
 
PRESENTASI PERPAJAKAN (PBB)
PRESENTASI PERPAJAKAN (PBB)PRESENTASI PERPAJAKAN (PBB)
PRESENTASI PERPAJAKAN (PBB)
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan
 
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNANMAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
 
Pengertian BPHTB
Pengertian BPHTBPengertian BPHTB
Pengertian BPHTB
 
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ...
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ...ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ...
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ...
 
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaMateri dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
 
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
 
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)
Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)Tugas dan Fungsi Kepala Desa  (asda 1 kab. bekasi)
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)
 
Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja a...
Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja a...Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja a...
Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja a...
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 
Tugas pajak bphtb
Tugas pajak bphtbTugas pajak bphtb
Tugas pajak bphtb
 
01.pendataan (2)
01.pendataan (2)01.pendataan (2)
01.pendataan (2)
 
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2 Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...
 

Similar to Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)

Pajakbumidanbangunan
PajakbumidanbangunanPajakbumidanbangunan
Pajakbumidanbangunan
Wildan Faizun
 
UU HPP Klaster PPh Final UMKM.pdf
UU HPP Klaster PPh Final UMKM.pdfUU HPP Klaster PPh Final UMKM.pdf
UU HPP Klaster PPh Final UMKM.pdf
OpoopoOraNgerti
 
UU 012 tahun 1985 Pajak bumi dan bangunan
UU 012 tahun 1985   Pajak bumi dan bangunanUU 012 tahun 1985   Pajak bumi dan bangunan
UU 012 tahun 1985 Pajak bumi dan bangunan
Pajeg Lempung
 

Similar to Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) (20)

Pajakbumidanbangunan
PajakbumidanbangunanPajakbumidanbangunan
Pajakbumidanbangunan
 
Materi PBB.pptx
Materi PBB.pptxMateri PBB.pptx
Materi PBB.pptx
 
PBB.pptx
PBB.pptxPBB.pptx
PBB.pptx
 
D1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
D1 Pajak: Pajak Bumi dan BangunanD1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
D1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
 
Materi Ak.pendapatan PP12.ppt
Materi Ak.pendapatan PP12.pptMateri Ak.pendapatan PP12.ppt
Materi Ak.pendapatan PP12.ppt
 
Materi Ak.pendapatan PP12.ppt
Materi Ak.pendapatan PP12.pptMateri Ak.pendapatan PP12.ppt
Materi Ak.pendapatan PP12.ppt
 
5
55
5
 
UU HPP Klaster PPh Final UMKM.pdf
UU HPP Klaster PPh Final UMKM.pdfUU HPP Klaster PPh Final UMKM.pdf
UU HPP Klaster PPh Final UMKM.pdf
 
Pembayaran BPHTB
Pembayaran BPHTBPembayaran BPHTB
Pembayaran BPHTB
 
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik IndekosBuku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
 
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaPerda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
 
PBB & BPHTB.pptx
PBB & BPHTB.pptxPBB & BPHTB.pptx
PBB & BPHTB.pptx
 
Presentasi DJP_Pemeriksaan Pasca PPS.pdf
Presentasi DJP_Pemeriksaan Pasca PPS.pdfPresentasi DJP_Pemeriksaan Pasca PPS.pdf
Presentasi DJP_Pemeriksaan Pasca PPS.pdf
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
 
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
 
UU 012 tahun 1985 Pajak bumi dan bangunan
UU 012 tahun 1985   Pajak bumi dan bangunanUU 012 tahun 1985   Pajak bumi dan bangunan
UU 012 tahun 1985 Pajak bumi dan bangunan
 
Penganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanPenganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahan
 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan PerkotaanPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
 

More from Yudhi Aldriand

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)

  • 1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DPPKA KABUPATEN BEKASI 2013 UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN WILAYAH III
  • 2. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) Mulai Tanggal 1 Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pasal 75 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ) Yudhi Aldriand 2013
  • 3. APA KEUNTUNGAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DENGAN PENGELOLAAN PBB-P2? Penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke Pemerintah Kabupaten Bekasi. Saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP), Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Yudhi Aldriand 2013
  • 4. BAGAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PBB P2 KEPADA PEMERINTAH DAERAH Yudhi Aldriand 2013
  • 5. PENGERTIAN PBB P2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yudhi Aldriand 2013
  • 6. SUBJEK PBB P2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  • 7. WAJIB PBB P2 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yudhi Aldriand 2013
  • 8. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P2)  Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan;  Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Bekasi Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll.  Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, menara dll. Yudhi Aldriand 2013
  • 9. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB P2 Objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah objek yang : (Pasal 49 ayat (4) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )  Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan;  Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;  Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;  Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;  Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat dan perwakilan berdasarkan asas perlakukan timbal balik  Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yudhi Aldriand 2013
  • 10. DASAR PENGENAAN PBB P2 1. Dasar pengenaan PBB P2 adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)” 2. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan 3. Penetapan NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 51 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ) Yudhi Aldriand 2013
  • 11. TARIF PBB P2 Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah 1. Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 2. Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Pasal 52 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ) Yudhi Aldriand 2013
  • 12. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak Yudhi Aldriand 2013
  • 13. Hak Wajib Pajak 1. Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak. 2. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB dalam hal Wajib Pajak meminta. 3. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan. 4. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank Jabar Banten (BJB) /Tempat Pembayaran PBB yang tercantum pada SPPT, atau Mendapatkan Resi/struk ATM/bukti pembayaran PBB lainnya (sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS) dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui fasilitas ATM/fasilitas perbankan elektronik lainnya, atau 5. Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB yang ditunjuk resmi dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui petugas pemungut PBB. Yudhi Aldriand 2013
  • 14. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK 1. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap, dan menyampaikan ke DPPKA Kabupaten Bekasi , selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 2. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali kepada Ketua RT/RW/UPTD untuk diteruskan ke DPPKA Kabupaten Bekasi yang menerbitkan SPPT. 3. Melunasi PBB pada Tempat Pembayaran PBB yang telah ditentukan Yudhi Aldriand 2013
  • 15. CARA MENDAPATKAN SPPT  SPPT PBB-P2 disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas kepada Wajib Pajak melalui Ketua RT/RW  Wajib Pajak yang belum menerima SPPT PBB-P2, dapat melakukan pengambilan SPPT- PBB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bekasi Yudhi Aldriand 2013
  • 16. PEMBETULAN SPPT PBB P2 1. Alasan pengajuan pembetulan, dalam hal wajib pajak merasa SPPT tidak sesuai seperti Salah tulis nama wajib pajak, dan adanya perbedaan Luas Bumi/Bangunan. 2. Permohonan Pembetulan SPPT diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dengan melampirkan : a. SPPT asli Tahun bersangkutan b. Fotocopy STTS tahun sebelumnya c. Fotocopy SPPT tahun sebelumnya d. Fotocopy KTP pemohon e. Fotocopy Sertifikat/akta jual beli/ hibah/waris/surat keterangan Lurah/Kepala Desa f. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan dan fotocopy KTP yang dikuasakan Yudhi Aldriand 2013
  • 17. TATA CARA PEMBAYARAN PBB P2 Pembayaran dapat dilakukan melalui : 1. Bank Jabar Banten (BJB) atau Tempat Pembayaran yang tercantum pada SPPT 2. fasilitas ATM/fasilitas perbankan elektronik lainnya atau; 3. Petugas pemungut PBB yang ditunjuk secara resmi Yudhi Aldriand 2013
  • 18. BERAPAKAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)? Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. (Pasal 49 Ayat (5) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ) Yudhi Aldriand 2013
  • 19. PENDATAAN OBJEK PAJAK 1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Ojek Pajak (SPOP) 2. SPOP harus diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tuga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. 3. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan (Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) (Pasal 55 dan 56 ayat (1) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ) Yudhi Aldriand 2013
  • 20. PERBANDINGAN PBB PADA UNDANG-UNDANG PBB UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN PERDA NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UU PBB UU PDRD PERDA NO 1/2011 KABUPATEN BEKASI Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu Sama Sama hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas (Pasal 78 ayat 1 & 2) (Pasal 50 Ayat 1) Subjek bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan (Pasal 4 Ayat 1) Bumi dan/atau bangunan Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang Sama dg UU PDRD (Pasal 2) digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, (Pasal 49 Ayat 2) Objek perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1) Sebesar 0,5% Paling Tinggi 0,3% Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. (Pasal 5) (pasal 80) 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tarif Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Pasal 52) 20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar Tidak Dipergunakan Tidak Dipergunakan NJKP 20% atau 40%) (Pasal 6) Setinggi-tingginya Rp12 Juta Paling Rendah Rp10 Juta Ditetapkan sebesar Rp. 10 Juta NJOPTKP (Pasal 3 Ayat 3) (Pasal 77 Ayat 4) (Pasal 49 Ayat 5) Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) 1. 0,1% x (NJOP-NJOPTKP) PBB Terutang 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau (Pasal 81) 2. 0,2% x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7) (Pasal 53) Yudhi Aldriand 2013
  • 21. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU 1,2 DAN 3 DIDALAM WILAYAH III TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 POTENSI REALISASI JUMLAH SPPT PROSENTASE (%) SELISIH NO. KECAMATAN 2011 2012 2011 2012 PROSENTASE % 2011 2012 Rp. Rp. Rp. Rp. 2011 2012 1 CIKARANG PUSAT 20,628 21,027 2,262,563,412 2,370,035,350 1,303,519,443 1,489,927,577 57.61 62.87 5.25 2 CIKARANG BARAT 42,256 46,237 3,673,457,665 4,116,029,523 2,263,816,238 2,276,371,802 61.63 55.31 -6.32 3 BOJONG MANGU 16,011 16,287 534,791,382 536,858,946 295,272,420 294,065,618 55.21 54.78 -0.44 4S E T U 51,514 54,636 3,838,650,637 3,998,998,177 2,199,448,997 1,967,453,870 57.30 49.20 -8.10 5 CIKARANG SELATAN 41,157 43,616 6,474,879,094 6,936,876,584 3,815,282,121 3,403,965,207 58.92 49.07 -9.85 6 SERANG BARU 34,714 35,245 2,222,643,898 2,696,181,600 1,482,899,880 1,228,190,207 66.72 45.55 -21.16 7 CIBARUSAH 31,406 31,844 1,537,041,679 1,535,424,964 844,483,730 588,146,830 54.94 38.31 -16.64 JUMLAH 237,686 248,892 20,544,027,767 22,190,405,144 12,204,722,829 11,248,121,111 59.41 50.69 -8.72 SUMBER : Daftar Realisasi Penerimaan PBB Buku I, 2 dan 3 Tahun 2011 dan Tahun 2012
  • 22. GRAFIK PERBANDINGAN PENGELOLAAN PBB BUKU 1, 2 DAN 3 DIDALAM WILAYAH 3 TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN WILAYAH III 7,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 JUMLAH SPPT 2011 4,000,000,000 JUMLAH SPPT 2012 POTENSI 2011 Rp. 3,000,000,000 POTENSI 2012 Rp. REALISASI 2011 Rp. 2,000,000,000 REALISASI 2012 Rp. 1,000,000,000 - CIKARANG CIKARANG BOJONG SETU CIKARANG SERANG CIBARUSAH PUSAT BARAT MANGU SELATAN BARU Yudhi Aldriand 2013
  • 23. WILAYAH KERJA UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN WILAYAH III NO. KECAMATAN JUMLAH DESA, RW DAN RT JUMLAH DESA, RT DAN RW DESA RW RT 1 CIKARANG PUSAT 6 51 148 CIKARANG PUSAT 2 CIKARANG BARAT 11 94 344 CIKARANG BARAT 3 BOJONG MANGU 6 36 78 BOJONG MANGU SETU 4S E T U 11 100 388 CIKARANG SELATAN 5 CIKARANG SELATAN 7 74 260 SERANG BARU 6 SERANG BARU 8 67 266 CIBARUSAH JUMLAH 7 CIBARUSAH 7 52 174 JUMLAH 56 474 1658 Yudhi Aldriand 2013
  • 24. BAGI HASIL PAJAK BAGI DESA Bagi Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa melalui Dana Alokasi Desa (DAD) , yang bersumber dari sebagian hasil pendapatan Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten dengan mempertimbangkan capaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) desa yang bersangkutan. Yudhi Aldriand 2013
  • 25. MENGAPA HARUS MEMBAYAR PBB P2 1. Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk dipergunakan atau dikembalikan ke masyarakat untuk pembangunan seperti Pembangunan sarana/fasilitas umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan lain-lain. 2. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Yudhi Aldriand 2013