SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
NEGARA
&
WARGA NEGARA
PANDANGAN TENTANG NEGARA
(Widjajanto, Andi, dkk., 2007)
• Menurut Max Weber, negara adalah
sebuah komunitas manusia yang berhasil
mengklaim kedaulatan.
• Kedaulatan melahirkan kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi negara
sebagai pertanggungjawaban vertikal
pada rakyatnya dan secara horisontal
pada masyarakat dunia.
MODEL TRIPARTIT
HUBUNGAN NEGARA-WARGANEGARA
MENURUT HABERMAS
NEGARA (MasyarakatPolitik)
PASAR (Masyarakat Ekonomi) Masyarakat Sipil (Sosial)
WN
Sumber: Cohen dan Arato dalam Billah (2006)
MODEL STRUKTURAL TRIPARTIT HABERMAS
• Model negara sekuler:
terdapat pemisahan antara negara-pasar-
masyarakat sipil;
• Model negara yang didominasi oleh salah satu
anasir struktural tersebut:
– (a) negara mendominasi kehidupan ekonomi
dan masyarakat sipil (statism);
– (b) masyarakat ekonomi mendominasi
kehidupan masyarakat politik dan
masyarakat sipil (marketism);
– (c) masyarakat sipil mendominasi negara dan
masyarakat ekonomi (civilism)
HUBUNGAN PROSES POLITIK DENGAN POLITICAL MARKET
(Rachbini, 2002)
Politisi
Parlemen
Birokrasi
Pemerintah
Masyarakat
Pemilih
(Voters)
Program
Pembangunan
Kontrol
Pajak, dll.
Program-program,
Peraturan,
Public Goods
SuaramelaluiPemilu
Pemerintah Parlemen
Birokrasi
Warga, Rakyat, Pemilih
Warga,Rakyat,Pemilih
Warga, Rakyat, Pemilih
Warga,Rakyat,Pemilih
RELASI ANTARA WARGA-PARLEMEN-PEMERINTAH
(Wibowo dalam Purwanto dan kumorotomo, 2005)
FUNGSI-FUNGSI NEGARA
(World Bank dalam Fukuyama, 2005)
INSTITUSI, NEGARA DAN KINERJA EKONOMI
(Ikhsan, 2000)
Budaya
Sejarah
Struktur
institusi
Negara:
•Legislatif
•Judikatif
•Eksekutif
Teknologi
Biaya
transaksi
Struktur
Insentif
(termasuk
Property Right)
Kinerja
Perekonomian
Perilaku
Institusi pemerintah
Informasi Rules
dan Norma
Formal
Rules
Sumber: Jurnal Demokrasi&HAM
Vol 1, No. 2, Sept-Nop 2000
KUADRAN KENEGARAAN DAN EFISIENSI
(Fukuyama, 2005)Kekuatanlembaga-lembaganegara
(lemah-kuat)
Lingkup fungsi negara (terbatas-luas)
Kuadran I Kuadran II
Kuadran III Kuadran IV
TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA
• Soltau dalam Miriam (2003): tujuan negara
ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta
menyelenggarakan daya ciptanya sebebas
mungkin.
• Tujuan negara Republik Indonesia:
– Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia
– Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia
– Memajukan kesejahteraan umum
– Mencerdaskan kehidupan bangsa
– Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
Siapa Warga Negara?
Pasal 26 UUD ’45/Amandemen:
• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan Undang-undang
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk
diatur dengan undang-undang (UU No. 12
Tahun 2006 ttg. Kewarganegaraan RI)
UU Kewarganegaraan (No. 12/2006):
a. setiap orang yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan
dan/atau berdasarkan perjanjian
Pemerintah Republik Indonesia dengan
negara lain sebelum Undang-Undang ini
berlaku sudah menjadi Warga Negara
Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang
sah dari seorang ayah dan ibu Warga
Negara Indonesia;
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah Warga Negara Indonesia dan
ibu warga negara asing;
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga negara asing dan ibu
Warga Negara Indonesia;
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi
ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan
atau hukum negara asal ayahnya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. anak lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga
ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia
dari perkawinan yang sah dari seorang ibu
Warga Negara Indonesia;
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
dari seorang ibu warga negara asing yang
diakui seorang ayah Warga Negara Indonesia
sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan
sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan
belas) tahun dan/atau belum kawin;
i. anak yang lahir di wilayah negara
Republik Indonesia yang pada waktu
lahir tidak jelas status kewarganegaraan
ayah dan ibunya;
j. anak yang lahir di wilayah negara
Republik Indonesia selama ayah dan
ibunya tidak diketahui;
k. anak yang lahir di wilayah Republik
Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau tidak
diketahui keberadaannya;
l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara
Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu
Warga Negara Indonesia yang karena
ketentuan dari negara tempat anak tersebut
dilahirkan memberikan kewarganegaraan
kepada anak yang bersangkutan;
m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah
dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,
kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia
sebelum mengucapkan sumpeah atau
menyatakan janji.
Pasal 27 UUD ’45 Amandemen
1) Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya;
2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan;
3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara
Pasal 28B UUD ’45 Amandemen
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi;
Pasal 28D UUD ’45 Amandemen
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.
(4) Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan.
Pasal 28 E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih ekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal
di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.
Pasal 28 I
(2) Setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang besifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu
Pasal 28 J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
REFERENSI
• Ikhsan, Mohamad, 2000. Reformasi Institusi dan
Pembangunan Ekonomi. Jurnal Demokrasi & HAM, Vol.
1, No. 2, September-November 2000. IDH-THC, Jakarta.
• Billah, M.M., 2006. Format Ideal Hubungan Negara &
Agama. Makalah dipresentasikan dalam diskusi terbatas
MKU members, Sabtu 25 Februari 2006, SGFPsi-
Universitas Surabaya.
• Purawanto, Erwan A dan Kumorotomo W., 2005 (ed).
Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer.
Gaya Media, Yogyakarta.
• AndiWidjajanto, 2007. Transnasionalisasi Masyarakat
Sipil. LKiS, Yogyakarta.
• Rachbini, Didik J., 2002. Ekonomi Politik: Paradigma
dan Teori Pilihan Publik. Ghalia Indonesia, Jakarta.
• UUD 1945 Amandemen.
• UU No. 39/1999 tentang Kewarganegaraan.

More Related Content

What's hot

Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah
Rizki Gumilar
 
Perkembangan administrasi-publik
Perkembangan administrasi-publikPerkembangan administrasi-publik
Perkembangan administrasi-publik
W. Riany
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negara
Arin Sfaaez
 
Stratifikasi sosial
Stratifikasi sosialStratifikasi sosial
Stratifikasi sosial
Chaerul Uman
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
IndoGrafis
 

What's hot (20)

Tata Kelola Pemerintah yang Baik
Tata Kelola Pemerintah yang BaikTata Kelola Pemerintah yang Baik
Tata Kelola Pemerintah yang Baik
 
Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah Peranan Otonomi Daerah
Peranan Otonomi Daerah
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good GovernanceHukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
 
Penerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesiaPenerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesia
 
Perkembangan administrasi-publik
Perkembangan administrasi-publikPerkembangan administrasi-publik
Perkembangan administrasi-publik
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negara
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Apa Itu Politik Identitas?
Apa Itu Politik Identitas?Apa Itu Politik Identitas?
Apa Itu Politik Identitas?
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Konsep Warga Negara
Konsep Warga NegaraKonsep Warga Negara
Konsep Warga Negara
 
Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)
 
Ilmu sosial budaya dasar
Ilmu sosial budaya dasarIlmu sosial budaya dasar
Ilmu sosial budaya dasar
 
Stratifikasi sosial
Stratifikasi sosialStratifikasi sosial
Stratifikasi sosial
 
NORMA SOSIAL
NORMA SOSIALNORMA SOSIAL
NORMA SOSIAL
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
 
PKN BAB III Kelas XI
PKN BAB III Kelas XIPKN BAB III Kelas XI
PKN BAB III Kelas XI
 

Similar to Negara & Warga Negara

Kwn bab iii
Kwn bab iiiKwn bab iii
Kwn bab iii
07051994
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
Asyair26
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
Dirga Januar
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
dwipuspasar1
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Debby Zalina
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Susanto Susanto
 

Similar to Negara & Warga Negara (20)

Materi 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptx
Materi 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptxMateri 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptx
Materi 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptx
 
Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara
 
Kwn bab iii
Kwn bab iiiKwn bab iii
Kwn bab iii
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 a
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga NegaraPersamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga Negara
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
MATERI Ke-4.pptx
MATERI Ke-4.pptxMATERI Ke-4.pptx
MATERI Ke-4.pptx
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
 
materi kewarganegaraan pada mata kuliah kewarganegaraan.pptx
materi kewarganegaraan  pada mata kuliah kewarganegaraan.pptxmateri kewarganegaraan  pada mata kuliah kewarganegaraan.pptx
materi kewarganegaraan pada mata kuliah kewarganegaraan.pptx
 
Warga negara indonesia
Warga negara indonesiaWarga negara indonesia
Warga negara indonesia
 
Modul kewarganegaraan gici 2016
Modul kewarganegaraan gici 2016Modul kewarganegaraan gici 2016
Modul kewarganegaraan gici 2016
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
 
Hak & kewajiban warga negara
Hak & kewajiban warga negaraHak & kewajiban warga negara
Hak & kewajiban warga negara
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
 

More from Fair Nurfachrizi

More from Fair Nurfachrizi (20)

Integrasi Nasional
Integrasi NasionalIntegrasi Nasional
Integrasi Nasional
 
Ketahanan Nasional
Ketahanan NasionalKetahanan Nasional
Ketahanan Nasional
 
Wawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-IndonesiaanWawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-Indonesiaan
 
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
 
Ideologi Negara
Ideologi NegaraIdeologi Negara
Ideologi Negara
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & Demokrasi
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
SPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP NormaSPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP Norma
 
Letter of Credit
Letter of CreditLetter of Credit
Letter of Credit
 
Perdagangan Internasional
Perdagangan InternasionalPerdagangan Internasional
Perdagangan Internasional
 

Recently uploaded

KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
riska190321
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
indahningsih541
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
ressyefrina15
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
JsitBanjarnegara
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
 
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 

Negara & Warga Negara

  • 2. PANDANGAN TENTANG NEGARA (Widjajanto, Andi, dkk., 2007) • Menurut Max Weber, negara adalah sebuah komunitas manusia yang berhasil mengklaim kedaulatan. • Kedaulatan melahirkan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi negara sebagai pertanggungjawaban vertikal pada rakyatnya dan secara horisontal pada masyarakat dunia.
  • 3. MODEL TRIPARTIT HUBUNGAN NEGARA-WARGANEGARA MENURUT HABERMAS NEGARA (MasyarakatPolitik) PASAR (Masyarakat Ekonomi) Masyarakat Sipil (Sosial) WN Sumber: Cohen dan Arato dalam Billah (2006)
  • 4. MODEL STRUKTURAL TRIPARTIT HABERMAS • Model negara sekuler: terdapat pemisahan antara negara-pasar- masyarakat sipil; • Model negara yang didominasi oleh salah satu anasir struktural tersebut: – (a) negara mendominasi kehidupan ekonomi dan masyarakat sipil (statism); – (b) masyarakat ekonomi mendominasi kehidupan masyarakat politik dan masyarakat sipil (marketism); – (c) masyarakat sipil mendominasi negara dan masyarakat ekonomi (civilism)
  • 5. HUBUNGAN PROSES POLITIK DENGAN POLITICAL MARKET (Rachbini, 2002) Politisi Parlemen Birokrasi Pemerintah Masyarakat Pemilih (Voters) Program Pembangunan Kontrol Pajak, dll. Program-program, Peraturan, Public Goods SuaramelaluiPemilu
  • 6. Pemerintah Parlemen Birokrasi Warga, Rakyat, Pemilih Warga,Rakyat,Pemilih Warga, Rakyat, Pemilih Warga,Rakyat,Pemilih RELASI ANTARA WARGA-PARLEMEN-PEMERINTAH (Wibowo dalam Purwanto dan kumorotomo, 2005)
  • 7. FUNGSI-FUNGSI NEGARA (World Bank dalam Fukuyama, 2005)
  • 8. INSTITUSI, NEGARA DAN KINERJA EKONOMI (Ikhsan, 2000) Budaya Sejarah Struktur institusi Negara: •Legislatif •Judikatif •Eksekutif Teknologi Biaya transaksi Struktur Insentif (termasuk Property Right) Kinerja Perekonomian Perilaku Institusi pemerintah Informasi Rules dan Norma Formal Rules Sumber: Jurnal Demokrasi&HAM Vol 1, No. 2, Sept-Nop 2000
  • 9. KUADRAN KENEGARAAN DAN EFISIENSI (Fukuyama, 2005)Kekuatanlembaga-lembaganegara (lemah-kuat) Lingkup fungsi negara (terbatas-luas) Kuadran I Kuadran II Kuadran III Kuadran IV
  • 10. TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA • Soltau dalam Miriam (2003): tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. • Tujuan negara Republik Indonesia: – Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia – Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia – Memajukan kesejahteraan umum – Mencerdaskan kehidupan bangsa – Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  • 11. Siapa Warga Negara? Pasal 26 UUD ’45/Amandemen: • Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang • Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia • Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang (UU No. 12 Tahun 2006 ttg. Kewarganegaraan RI)
  • 12. UU Kewarganegaraan (No. 12/2006): a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
  • 13. c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
  • 14. f. anak lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;
  • 15. i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k. anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  • 16. l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpeah atau menyatakan janji.
  • 17. Pasal 27 UUD ’45 Amandemen 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
  • 18. Pasal 28B UUD ’45 Amandemen (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Pasal 28D UUD ’45 Amandemen (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  • 19. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih ekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  • 20. Pasal 28 I (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang besifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
  • 21. Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
  • 22. REFERENSI • Ikhsan, Mohamad, 2000. Reformasi Institusi dan Pembangunan Ekonomi. Jurnal Demokrasi & HAM, Vol. 1, No. 2, September-November 2000. IDH-THC, Jakarta. • Billah, M.M., 2006. Format Ideal Hubungan Negara & Agama. Makalah dipresentasikan dalam diskusi terbatas MKU members, Sabtu 25 Februari 2006, SGFPsi- Universitas Surabaya. • Purawanto, Erwan A dan Kumorotomo W., 2005 (ed). Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer. Gaya Media, Yogyakarta. • AndiWidjajanto, 2007. Transnasionalisasi Masyarakat Sipil. LKiS, Yogyakarta. • Rachbini, Didik J., 2002. Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Ghalia Indonesia, Jakarta. • UUD 1945 Amandemen. • UU No. 39/1999 tentang Kewarganegaraan.