Negara & Warga Negara "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. NEGARA
&
WARGA NEGARA

2. PANDANGAN TENTANG NEGARA
(Widjajanto, Andi, dkk., 2007)
• Menurut Max Weber, negara adalah
sebuah komunitas manusia yang berhasil
mengklaim kedaulatan.
• Kedaulatan melahirkan kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi negara
sebagai pertanggungjawaban vertikal
pada rakyatnya dan secara horisontal
pada masyarakat dunia.

3. MODEL TRIPARTIT
HUBUNGAN NEGARA-WARGANEGARA
MENURUT HABERMAS
NEGARA (MasyarakatPolitik)
PASAR (Masyarakat Ekonomi) Masyarakat Sipil (Sosial)
WN
Sumber: Cohen dan Arato dalam Billah (2006)

4. MODEL STRUKTURAL TRIPARTIT HABERMAS
• Model negara sekuler:
terdapat pemisahan antara negara-pasar-
masyarakat sipil;
• Model negara yang didominasi oleh salah satu
anasir struktural tersebut:
– (a) negara mendominasi kehidupan ekonomi
dan masyarakat sipil (statism);
– (b) masyarakat ekonomi mendominasi
kehidupan masyarakat politik dan
masyarakat sipil (marketism);
– (c) masyarakat sipil mendominasi negara dan
masyarakat ekonomi (civilism)

5. HUBUNGAN PROSES POLITIK DENGAN POLITICAL MARKET
(Rachbini, 2002)
Politisi
Parlemen
Birokrasi
Pemerintah
Masyarakat
Pemilih
(Voters)
Program
Pembangunan
Kontrol
Pajak, dll.
Program-program,
Peraturan,
Public Goods
SuaramelaluiPemilu

6. Pemerintah Parlemen
Birokrasi
Warga, Rakyat, Pemilih
Warga,Rakyat,Pemilih
Warga, Rakyat, Pemilih
Warga,Rakyat,Pemilih
RELASI ANTARA WARGA-PARLEMEN-PEMERINTAH
(Wibowo dalam Purwanto dan kumorotomo, 2005)

7. FUNGSI-FUNGSI NEGARA
(World Bank dalam Fukuyama, 2005)

8. INSTITUSI, NEGARA DAN KINERJA EKONOMI
(Ikhsan, 2000)
Budaya
Sejarah
Struktur
institusi
Negara:
•Legislatif
•Judikatif
•Eksekutif
Teknologi
Biaya
transaksi
Struktur
Insentif
(termasuk
Property Right)
Kinerja
Perekonomian
Perilaku
Institusi pemerintah
Informasi Rules
dan Norma
Formal
Rules
Sumber: Jurnal Demokrasi&HAM
Vol 1, No. 2, Sept-Nop 2000

9. KUADRAN KENEGARAAN DAN EFISIENSI
(Fukuyama, 2005)Kekuatanlembaga-lembaganegara
(lemah-kuat)
Lingkup fungsi negara (terbatas-luas)
Kuadran I Kuadran II
Kuadran III Kuadran IV

10. TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA
• Soltau dalam Miriam (2003): tujuan negara
ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta
menyelenggarakan daya ciptanya sebebas
mungkin.
• Tujuan negara Republik Indonesia:
– Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia
– Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia
– Memajukan kesejahteraan umum
– Mencerdaskan kehidupan bangsa
– Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.

11. Siapa Warga Negara?
Pasal 26 UUD ’45/Amandemen:
• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan Undang-undang
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk
diatur dengan undang-undang (UU No. 12
Tahun 2006 ttg. Kewarganegaraan RI)

12. UU Kewarganegaraan (No. 12/2006):
a. setiap orang yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan
dan/atau berdasarkan perjanjian
Pemerintah Republik Indonesia dengan
negara lain sebelum Undang-Undang ini
berlaku sudah menjadi Warga Negara
Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang
sah dari seorang ayah dan ibu Warga
Negara Indonesia;

13. c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah Warga Negara Indonesia dan
ibu warga negara asing;
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga negara asing dan ibu
Warga Negara Indonesia;
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi
ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan
atau hukum negara asal ayahnya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut;

14. f. anak lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga
ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia
dari perkawinan yang sah dari seorang ibu
Warga Negara Indonesia;
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
dari seorang ibu warga negara asing yang
diakui seorang ayah Warga Negara Indonesia
sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan
sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan
belas) tahun dan/atau belum kawin;

15. i. anak yang lahir di wilayah negara
Republik Indonesia yang pada waktu
lahir tidak jelas status kewarganegaraan
ayah dan ibunya;
j. anak yang lahir di wilayah negara
Republik Indonesia selama ayah dan
ibunya tidak diketahui;
k. anak yang lahir di wilayah Republik
Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau tidak
diketahui keberadaannya;

16. l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara
Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu
Warga Negara Indonesia yang karena
ketentuan dari negara tempat anak tersebut
dilahirkan memberikan kewarganegaraan
kepada anak yang bersangkutan;
m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah
dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,
kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia
sebelum mengucapkan sumpeah atau
menyatakan janji.

17. Pasal 27 UUD ’45 Amandemen
1) Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya;
2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan;
3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara

18. Pasal 28B UUD ’45 Amandemen
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi;
Pasal 28D UUD ’45 Amandemen
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.

19. (4) Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan.
Pasal 28 E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih ekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal
di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.

20. Pasal 28 I
(2) Setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang besifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu

21. Pasal 28 J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.

22. REFERENSI
• Ikhsan, Mohamad, 2000. Reformasi Institusi dan
Pembangunan Ekonomi. Jurnal Demokrasi & HAM, Vol.
1, No. 2, September-November 2000. IDH-THC, Jakarta.
• Billah, M.M., 2006. Format Ideal Hubungan Negara &
Agama. Makalah dipresentasikan dalam diskusi terbatas
MKU members, Sabtu 25 Februari 2006, SGFPsi-
Universitas Surabaya.
• Purawanto, Erwan A dan Kumorotomo W., 2005 (ed).
Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer.
Gaya Media, Yogyakarta.
• AndiWidjajanto, 2007. Transnasionalisasi Masyarakat
Sipil. LKiS, Yogyakarta.
• Rachbini, Didik J., 2002. Ekonomi Politik: Paradigma
dan Teori Pilihan Publik. Ghalia Indonesia, Jakarta.
• UUD 1945 Amandemen.
• UU No. 39/1999 tentang Kewarganegaraan.