SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
WAWASAN KE-INDONESIAAN
KONSEP DASAR :
 Wawasan = cara pandang/cara
penglihatan/cara tinjau.
 Wawasan Nasional = cara pandang suatu
bangsa yang telah menegara tentang diri dan
lingkungannya dalam eksistensinya yang
serba terhubung (melalui interaksi dan
interrelasi) dan dalam pembangunannya di
lingkungan daerah (regional), nasional, serta
global.
Faktor Pembentuk Wawasan:
 Bumi atau ruang di mana bangsa hidup;
 Jiwa, tekad dan semangat manusia atau
rakyatnya;
 Lingkungan sekitarnya.
Teori-teori Kekuasaan:
Paham Machiavelli, negara kuat:
 Segala cara dihalalkan dalam merebut dan
mempertahankan kekuasaan;
 Untuk menjaga kekuasaan rezim, maka teori
politik adu domba adalah sah;
 Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat
bertahan dan menang.
Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (Abad XVIII)
 Perang di masa depan akan merupakan
perang total yang mengerahkan segala daya
upaya dan kekuatan nasional;
 Kekuatan politik harus didampingi oleh
kekuatan logistik dan ekonomi nasional;
 Kondisi sosial budaya dan hankam yang
kuat;
 Biasanya menggunalan prinsip invasi militer;
Paham Jenderal Clausewitz (XVIII)
 Perang adalah kelanjutan sistem politik
dengan cara lain;
 Peperangan adalah sah-sah saja untuk
mencapai tujuan nasional suatu bangsanya.
Teori Geopolitik:
Ajaran Frederich Ratzel:
 Pertumbuhan negara dapat dianalogikan sebagai
pertumbuhan organisme;
 Negara identik sebagai ruang yang ditempati oleh
kelompok politik dalam arti kekuatan (teori ruang);
 Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan
hidupnya tidak terlepas dari hukum alam dan hanya
bangsa yang unggul dapat bertahan.
 Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin
besar kebutuhan sumber daya alam. Bila ruang
hidup tidak mendukung, bangsa akan mencari
pemenuhan kebutuhan di luar wilayahnya
(ekspansi).
RUANG LINGKUP GEOPOLITIK :
 Aspek kewilayahan, sistem ekologi, dan temporal.
 Sikap dan kepentingan negara yang tercermin dalam konflik
dan ancaman serta kerjasama regional dan internasional.
 Hubungan kepentingan ekonomi dan hankam.
 Kondisi sosial internal dan eksternal.
 Kepentingan ideologi politik, sistem organisasi ekonomi dan
kekuatan militer.
 Kebijakan politik dalam dan luar negeri, aspek wilayah politik
dan hukum internasional.
Ajaran Rudolf Kjellen :
 Negara merupakan satuan biologis, suatu
organisme hidup;
 Negara merupakan suatu sistem politik yang
meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi
politik, demospolitik, ssial politik dan krato
politik
 Negara tidak harus bergantung pada sumber
pembekalan luar, namun dapat
berswasembada.
Ajaran Karl Haushofer :
 Kekuasan imperium daratan yang kompak akan
dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk
menguasasi pengawasan laut;
 Beberapa negara besar dunia akan timbul dan akan
menguasai Eropa, Afrika, Asia serta Jepang di Asia
Timur Raya.
 Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik
beratkan soal-soal strategi perbatasan.
Ajaran Sir Halford Mackinder :
 Wawasan Benua:
kekuatan darat, barang siapa dapat
menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia
(Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai
“Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika
dan selanjutnya dapat menguasasi dunia.
Ajaran Sir Walter Raleigh dan
Aflfred Thyer Mahan :
 Wawasan Bahari=
Kekuatan Lautan, barang siapa menguasai
lautan akan menguasai “perdagangan”.
Menguasai perdagangan berarti menguasai
“kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya
menguasai dunia.
Ajaran W. Mitchel, A Saversky, Giulio Douhet
dan John Frederik Charles Fuller :
 Wawasan Dirgantara =
Kekuatan di udara hendaknya mempunyai
daya yang dapat diandalkan untuk
menangkis ancaman dan melumpuhkan
kekuatan lawan.
WAWASAN NASIONAL INDONESIA :
 Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia
menyatakan bahwa ideologi digunakan
sebagai landasan idiil dalam menentukan
politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan
konstelasi geografi Indonesia dengan segala
aspek kehidupan nasionalnya.
Dasar Pemikiran Wawasan
Nasional Indonesia :
 Falsafah Pancasila;
 Aspek kewilayahan nusantara;
 Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia;
 Aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia
Pemikiran Berdasarkan Falsafah
Pancasila :
 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Keutuhan dan kebersamaan dengan tetap
menghormati dan memberi kebebasan dalam
menganut dan mengamalkan agama masing-
masing.
 Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Memberikan kebebasan dalam mengekspresikan
HAM dengan tetap mengingat dan menghormati hak
orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan
kerjasama
 Sila Persatuan Indonesia
Mengutamakan keutuhan bangsa dan negara
dengan tetap memperhatikan, menghormati dan
menampung kepentingan golongan suku bangsa
mapun perorangan.
 Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan.
Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat
dengan tetap menghargai dan menghormati
perbedaan pendapat.
 Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Memberikan kebebasan untuk mencapai
kesejahteraan setinggi-tingginya bagi setiap
orang dengan memperhatikan keadilan bagi
daerah penghasil, daerah lain, orang lain
sehingga tercapai kemakmuran yang
memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.
Aspek Kewilayahan Nusantara:
Ketentuan batas-batas wilayah RI
 Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie
(1939) :
- lebar laut wilayah Indonesia 3 mil dari masing-
masing pulau
 Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957:
- bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan
- Pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya harus
dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh
- Batas lautan teritorial (12 mill) diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada
pulau-pulau negara Indonesia.
 Konferensi PBB tentang Hukum Laut
Internasional, pokok-pokok negara kepulauan
diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82
(United Nation Convention on the Law of the
Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa
Bangsa Tentang Hukum Laut)
 UNCLOS 1982 diratifikasi Indonesia melalui
UU No. 17 Th 1985 pada tanggal 31
Desember 1985
 Ketentuan ini telah menjadi hukum positif
sejak 16 November 1994
Geography :
 Southeastern Asia, archipelago between the Indian
Ocean and the Pacific Ocean
 Land boundaries (panjang perbatasan):
 total: 2,830 km
 border countries: East Timor 228 km, Malaysia 1,782 km,
Papua New Guinea 820 km
 Area:
 total: 1,919,440 sq km
 land: 1,826,440 sq km
 water: 93,000 sq km
Sumber: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html#Geo
 Jumlah pulau 17.504 (DKP, 2003)
 memiliki pantai sepanjang 81.290 kilometer
(Dishidros TNI-AL, 2003).
 Sejak ditetapkan pada 1957 melalui Deklarasi
Juanda dan dikukuhkan dengan Undang-Undang
nomor 4/PrP/1960,
 kemudian diganti dengan Undang-Undang RI nomor
6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
 serta diakui secara internasional melalui Undang-
Undang Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS)
1982,
 maka perairan Indonesia menjadi suatu wilayah
yang utuh, dimana batas lautnya diukur dari titik
pulau-pulau terluarnya.
Lanjutan…
Sumber: Dishidros-TNI AL, 2003
GAMBAR PETA INDONESIAGAMBAR PETA INDONESIA
Aspek Sosial-Budaya
 Pengakuan adanya keanekaragaman budaya;
 Bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses
“berbangsa” melalui kesadaran dan perjuangan.
 Dalam berproses senantiasa membutuhkan
kesamaan persepsi di antara segenap masyarakat
tentang eksistensi budaya yang beragam namun
memiliki semangat untuk membina kehidupan
bersama secara harmonis.
 Menumbuhkan faktor-faktor positif untuk
mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Aspek Kesejarahan
 Negara-negara kerajaan tradisional yang pernah
ada di Indonesia.
 Nuansa kebangsaan muncul pada tahun 1900an
dengan menguatnya konsep baru tentang dasar dan
tujuan: berbangsa dan bernegara.
 Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai konkritisasi
semangat kebangsaan dan menegara.
 Batas-batas terirorial RI semakin mantap (secara
hukum)
Wawasan Nusantara
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang
serbaberagam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan
wilayah dan tetap menghargai serta
menghormati kebhinekaan dalam setiap
aspek kehidupan nasional untuk mencapai
tujuan nasional
Unsur Dasar Konsepsi Wawasan
Nusantara :
 WADAH
 ISI
 TATA LAKU
WADAH:
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara;
Wadah (pelembagaan) masyarakat
menegara melalui suprastruktur dan
infrastruktur politik;
 ISI:
Aspirasi bangsa yang berkembang di
masyarakat dan cita-cita serta tujuan
nasional yang terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945.
 TATA LAKU:
Merupakan hasil interaksi antara WADAH
dan ISI yang terdiri dari tatalaku batiniah dan
lahiriah
Asas Wawasan Nusantara :
 Kepentingan yang sama;
 Tujuan yang sama
 Keadilan
 Kejujuran
 Solidaritas
 Kerjasama
 Kesetiaan
Implementasi Wanus:
 Bidang Politik:
Menciptakan iklim penyelengaraan negara yang
sehat dan dinamis. Pemerintahan yang kuat,
aspiratif dan terpercaya dan sebagai penjelmaan
kedaulatan rakyat.
 Bidang ekonomi:
Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin
pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara merata dan adil
 Bidang sosial-budaya:
Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang
mengakui, menerima, dan menghormati
segala bentuk perbedaan.
 Bidang Hankam:
Menumbuh-kembangkan kesadaran cinta
tanah air dan bangsa, yang berlanjut pada
pembentukan sikap bela negara.

More Related Content

What's hot

Proposal sponsor
Proposal sponsorProposal sponsor
Proposal sponsor
Lis Lis
 
TATA CARA PENYUSUNAN TOR
TATA CARA PENYUSUNAN TORTATA CARA PENYUSUNAN TOR
TATA CARA PENYUSUNAN TOR
Joko Riswanto
 
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
ALISSA
 
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnyaPerbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
Adrian Ekstrada
 
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Doan Gabriel Silalahi
 
Proposal lomba-menyanyi-ub
Proposal lomba-menyanyi-ubProposal lomba-menyanyi-ub
Proposal lomba-menyanyi-ub
Bagus EO
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Riska Yuliatiningsih
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
natal kristiono
 

What's hot (20)

Geopolitik ppt
Geopolitik pptGeopolitik ppt
Geopolitik ppt
 
Proposal sponsor
Proposal sponsorProposal sponsor
Proposal sponsor
 
TATA CARA PENYUSUNAN TOR
TATA CARA PENYUSUNAN TORTATA CARA PENYUSUNAN TOR
TATA CARA PENYUSUNAN TOR
 
Bab 5 upaya pemberantasan korupsi
Bab 5 upaya pemberantasan korupsiBab 5 upaya pemberantasan korupsi
Bab 5 upaya pemberantasan korupsi
 
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnyaPerbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
 
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
 
Kebudayaan maritim (2)
Kebudayaan maritim (2)Kebudayaan maritim (2)
Kebudayaan maritim (2)
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan agama kristen perguruan tinggi ma...
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan agama kristen perguruan tinggi ma...Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan agama kristen perguruan tinggi ma...
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan agama kristen perguruan tinggi ma...
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 
Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Proposal lomba-menyanyi-ub
Proposal lomba-menyanyi-ubProposal lomba-menyanyi-ub
Proposal lomba-menyanyi-ub
 
Tugas makalah wawasan nusantara
Tugas makalah wawasan nusantaraTugas makalah wawasan nusantara
Tugas makalah wawasan nusantara
 
Sejarah Pergerakan Mahasiswa
Sejarah Pergerakan MahasiswaSejarah Pergerakan Mahasiswa
Sejarah Pergerakan Mahasiswa
 
Proposal study tour
Proposal study tourProposal study tour
Proposal study tour
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
 

Viewers also liked

Viewers also liked (15)

Penawaran
PenawaranPenawaran
Penawaran
 
Pengertian Laporan Keuangan
Pengertian Laporan KeuanganPengertian Laporan Keuangan
Pengertian Laporan Keuangan
 
Konsumsi dan Tabungan
Konsumsi dan TabunganKonsumsi dan Tabungan
Konsumsi dan Tabungan
 
Ketahanan Nasional
Ketahanan NasionalKetahanan Nasional
Ketahanan Nasional
 
Penyusunan laporan keuangan
Penyusunan laporan keuanganPenyusunan laporan keuangan
Penyusunan laporan keuangan
 
Persediaan
PersediaanPersediaan
Persediaan
 
Dasar - dasar Akuntansi
Dasar - dasar AkuntansiDasar - dasar Akuntansi
Dasar - dasar Akuntansi
 
Accounting in Action
Accounting in ActionAccounting in Action
Accounting in Action
 
Penyesuaian Akun
Penyesuaian AkunPenyesuaian Akun
Penyesuaian Akun
 
Proses Pencatatan Transaksi
Proses Pencatatan TransaksiProses Pencatatan Transaksi
Proses Pencatatan Transaksi
 
Kecurangan, Pengendalian Internal, dan Kas
Kecurangan, Pengendalian Internal, dan KasKecurangan, Pengendalian Internal, dan Kas
Kecurangan, Pengendalian Internal, dan Kas
 
Integrasi Nasional
Integrasi NasionalIntegrasi Nasional
Integrasi Nasional
 
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUDASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
 
Akuntansi Piutang
Akuntansi PiutangAkuntansi Piutang
Akuntansi Piutang
 
Worksheet Dalam Akuntansi
Worksheet Dalam AkuntansiWorksheet Dalam Akuntansi
Worksheet Dalam Akuntansi
 

Similar to Wawasan ke-Indonesiaan

Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif KebangsaanWawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Mira Veranita
 
Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.
hildaangraeni
 
7. BAB VII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
7. BAB  VII WAWASAN NUSANTARA   SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt7. BAB  VII WAWASAN NUSANTARA   SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
7. BAB VII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
muhammadsahir5
 

Similar to Wawasan ke-Indonesiaan (20)

Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesiaDinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
 
ARTIKEL PKN TUGAS 1 ADITYA WAHYU LES SETIAWAN.pdf
ARTIKEL PKN TUGAS 1 ADITYA WAHYU LES SETIAWAN.pdfARTIKEL PKN TUGAS 1 ADITYA WAHYU LES SETIAWAN.pdf
ARTIKEL PKN TUGAS 1 ADITYA WAHYU LES SETIAWAN.pdf
 
9 wasantara
9 wasantara9 wasantara
9 wasantara
 
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi
Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasiMakalah  wawasan nusantara dalam globalisasi
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi
 
Wawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensia
Wawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensiaWawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensia
Wawasan Nusantara yang menggabarkan kultur dalam bermasyarakat d indoensia
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif KebangsaanWawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
 
Bab 2 wawasan nusantara
Bab 2 wawasan nusantaraBab 2 wawasan nusantara
Bab 2 wawasan nusantara
 
Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitik
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6
 
Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.
 
Geopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional IndonesiaGeopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional Indonesia
 
MODUL 2.pptx
MODUL 2.pptxMODUL 2.pptx
MODUL 2.pptx
 
MODUL 2.pptx
MODUL 2.pptxMODUL 2.pptx
MODUL 2.pptx
 
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasiPemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
 
TUGAS PKN.pptxBARU.pptx
TUGAS PKN.pptxBARU.pptxTUGAS PKN.pptxBARU.pptx
TUGAS PKN.pptxBARU.pptx
 
9. wawasan nusantara
9. wawasan nusantara9. wawasan nusantara
9. wawasan nusantara
 
7. BAB VII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
7. BAB  VII WAWASAN NUSANTARA   SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt7. BAB  VII WAWASAN NUSANTARA   SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
7. BAB VII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
 
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AWWAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 

More from Fair Nurfachrizi

More from Fair Nurfachrizi (20)

Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
 
Ideologi Negara
Ideologi NegaraIdeologi Negara
Ideologi Negara
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 
Negara & Warga Negara
Negara & Warga NegaraNegara & Warga Negara
Negara & Warga Negara
 
Konsep Warga Negara
Konsep Warga NegaraKonsep Warga Negara
Konsep Warga Negara
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & Demokrasi
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
SPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP NormaSPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP Norma
 
Letter of Credit
Letter of CreditLetter of Credit
Letter of Credit
 
Perdagangan Internasional
Perdagangan InternasionalPerdagangan Internasional
Perdagangan Internasional
 
Jasa Bank
Jasa BankJasa Bank
Jasa Bank
 

Recently uploaded

Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
JsitBanjarnegara
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
riska190321
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Novi Cherly
 

Recently uploaded (20)

PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
LAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docx
LAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docxLAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docx
LAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docx
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
 
Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptx
Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptxPancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptx
Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptx
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKNTugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
 
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 

Wawasan ke-Indonesiaan

  • 2. KONSEP DASAR :  Wawasan = cara pandang/cara penglihatan/cara tinjau.  Wawasan Nasional = cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan daerah (regional), nasional, serta global.
  • 3. Faktor Pembentuk Wawasan:  Bumi atau ruang di mana bangsa hidup;  Jiwa, tekad dan semangat manusia atau rakyatnya;  Lingkungan sekitarnya.
  • 4. Teori-teori Kekuasaan: Paham Machiavelli, negara kuat:  Segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan;  Untuk menjaga kekuasaan rezim, maka teori politik adu domba adalah sah;  Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.
  • 5. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (Abad XVIII)  Perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional;  Kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional;  Kondisi sosial budaya dan hankam yang kuat;  Biasanya menggunalan prinsip invasi militer;
  • 6. Paham Jenderal Clausewitz (XVIII)  Perang adalah kelanjutan sistem politik dengan cara lain;  Peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsanya.
  • 7. Teori Geopolitik: Ajaran Frederich Ratzel:  Pertumbuhan negara dapat dianalogikan sebagai pertumbuhan organisme;  Negara identik sebagai ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan (teori ruang);  Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam dan hanya bangsa yang unggul dapat bertahan.  Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan sumber daya alam. Bila ruang hidup tidak mendukung, bangsa akan mencari pemenuhan kebutuhan di luar wilayahnya (ekspansi).
  • 8. RUANG LINGKUP GEOPOLITIK :  Aspek kewilayahan, sistem ekologi, dan temporal.  Sikap dan kepentingan negara yang tercermin dalam konflik dan ancaman serta kerjasama regional dan internasional.  Hubungan kepentingan ekonomi dan hankam.  Kondisi sosial internal dan eksternal.  Kepentingan ideologi politik, sistem organisasi ekonomi dan kekuatan militer.  Kebijakan politik dalam dan luar negeri, aspek wilayah politik dan hukum internasional.
  • 9. Ajaran Rudolf Kjellen :  Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup;  Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demospolitik, ssial politik dan krato politik  Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, namun dapat berswasembada.
  • 10. Ajaran Karl Haushofer :  Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasasi pengawasan laut;  Beberapa negara besar dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia serta Jepang di Asia Timur Raya.  Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan.
  • 11. Ajaran Sir Halford Mackinder :  Wawasan Benua: kekuatan darat, barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika dan selanjutnya dapat menguasasi dunia.
  • 12. Ajaran Sir Walter Raleigh dan Aflfred Thyer Mahan :  Wawasan Bahari= Kekuatan Lautan, barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya menguasai dunia.
  • 13. Ajaran W. Mitchel, A Saversky, Giulio Douhet dan John Frederik Charles Fuller :  Wawasan Dirgantara = Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan.
  • 14. WAWASAN NASIONAL INDONESIA :  Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya.
  • 15. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia :  Falsafah Pancasila;  Aspek kewilayahan nusantara;  Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia;  Aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia
  • 16. Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila :  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Keutuhan dan kebersamaan dengan tetap menghormati dan memberi kebebasan dalam menganut dan mengamalkan agama masing- masing.  Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Memberikan kebebasan dalam mengekspresikan HAM dengan tetap mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerjasama
  • 17.  Sila Persatuan Indonesia Mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan, menghormati dan menampung kepentingan golongan suku bangsa mapun perorangan.  Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
  • 18.  Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Memberikan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya bagi setiap orang dengan memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil, daerah lain, orang lain sehingga tercapai kemakmuran yang memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.
  • 19. Aspek Kewilayahan Nusantara: Ketentuan batas-batas wilayah RI  Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (1939) : - lebar laut wilayah Indonesia 3 mil dari masing- masing pulau  Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957: - bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan - Pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh - Batas lautan teritorial (12 mill) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.
  • 20.  Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, pokok-pokok negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82 (United Nation Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)  UNCLOS 1982 diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Th 1985 pada tanggal 31 Desember 1985  Ketentuan ini telah menjadi hukum positif sejak 16 November 1994
  • 21. Geography :  Southeastern Asia, archipelago between the Indian Ocean and the Pacific Ocean  Land boundaries (panjang perbatasan):  total: 2,830 km  border countries: East Timor 228 km, Malaysia 1,782 km, Papua New Guinea 820 km  Area:  total: 1,919,440 sq km  land: 1,826,440 sq km  water: 93,000 sq km Sumber: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html#Geo
  • 22.  Jumlah pulau 17.504 (DKP, 2003)  memiliki pantai sepanjang 81.290 kilometer (Dishidros TNI-AL, 2003).  Sejak ditetapkan pada 1957 melalui Deklarasi Juanda dan dikukuhkan dengan Undang-Undang nomor 4/PrP/1960,  kemudian diganti dengan Undang-Undang RI nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,  serta diakui secara internasional melalui Undang- Undang Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982,  maka perairan Indonesia menjadi suatu wilayah yang utuh, dimana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya. Lanjutan… Sumber: Dishidros-TNI AL, 2003
  • 23. GAMBAR PETA INDONESIAGAMBAR PETA INDONESIA
  • 24. Aspek Sosial-Budaya  Pengakuan adanya keanekaragaman budaya;  Bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses “berbangsa” melalui kesadaran dan perjuangan.  Dalam berproses senantiasa membutuhkan kesamaan persepsi di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.  Menumbuhkan faktor-faktor positif untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.
  • 25. Aspek Kesejarahan  Negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada di Indonesia.  Nuansa kebangsaan muncul pada tahun 1900an dengan menguatnya konsep baru tentang dasar dan tujuan: berbangsa dan bernegara.  Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai konkritisasi semangat kebangsaan dan menegara.  Batas-batas terirorial RI semakin mantap (secara hukum)
  • 26. Wawasan Nusantara Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional
  • 27. Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara :  WADAH  ISI  TATA LAKU WADAH: Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Wadah (pelembagaan) masyarakat menegara melalui suprastruktur dan infrastruktur politik;
  • 28.  ISI: Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.  TATA LAKU: Merupakan hasil interaksi antara WADAH dan ISI yang terdiri dari tatalaku batiniah dan lahiriah
  • 29. Asas Wawasan Nusantara :  Kepentingan yang sama;  Tujuan yang sama  Keadilan  Kejujuran  Solidaritas  Kerjasama  Kesetiaan
  • 30. Implementasi Wanus:  Bidang Politik: Menciptakan iklim penyelengaraan negara yang sehat dan dinamis. Pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya dan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.  Bidang ekonomi: Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil
  • 31.  Bidang sosial-budaya: Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan.  Bidang Hankam: Menumbuh-kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang berlanjut pada pembentukan sikap bela negara.