Dokumen tersebut menjelaskan tabel pemotongan pajak penghasilan pasal 26 untuk beberapa jenis penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri. Terdapat empat bagian utama yakni penghasilan dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan kerja, penghasilan dari penjualan aset mewah dan saham perusahaan, penghasilan dari premi asuransi, serta penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Tarif pem

1. NO. PIHAK DIPOTONG TARIF DASAR PENGENAAN KETERANGAN
1 Dividen 1 Badan pemerintah
2 Bunga 2 Subjek pajak dalam negeri
3 Royalti dan Sewa 3 Penyelenggara kegiatan
4 Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan
4 Bentuk Usaha Tetap
5 Hadiah dan penghargaan 5 Perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya
6 Pensiunan dan pembayaran berkala lainnya
7 Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
8 Keuntungan pembebasan hutang
Pasal 26 ayat (2)
1 Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta
berupa perhiasan mewah, emas berlian, emas,
intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan,
mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat
terbang ringan. Tidak termasuk penghasilan dari
penjualan atau pengalihan harta yang dikenakan
PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
Wajib Pajak luar negeri yang
melakukan penjualan atau
pengalihan harta berupa perhiasan
mewah, emas berlian, emas, intan,
jam tangan mewah, barang antik,
lukisan, mobil, motor, kapal pesiar,
dan/atau pesawat terbang ringan
20% Perkiraan Penghasilan
Neto = 25% x Harga Jual
Pengecualian untuk Wajib
Pajak Orang Pribadi Luar
Negeri yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari
penjualan atau pengalihan
harta yang besarnya tidak
melebihi Rp10.000.000,00
untuk setiap jenis transaksi
2 Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta
berupa saham Perseroan yang diperoleh Wajib
Pajak Luar Negeri (WPLN)
1 Pembeli, apabila pembelinya Wajib
Pajak Dalam Negeri
Perseroan adalah PT Dalam Negeri yang
sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang
sahamWPLN dan tidak berstatus sebagai Emiten
atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Pasar Modal
2 Perseroan yang sahamnya dijual,
apabila pembelinya Wajib Pajak Luar
Negeri
3
Pembayaran premi asuransi kepada perusahaan
asuransi luar negeri yang dilakukan oleh:
Perusahaan asuransi luar negeri
yang menerima premi asuransi dari:
Perkiraan Penghasilan
Neto:
Tidak ada pengecualian
a. Tertanggung 1. Tertanggung a. Tertanggung 50%
b. Perusahaan Asuransi 2. Perusahaan Asuransi b. Perusahaan Asuransi 10%
c. Perusahaan Reasuransi 3. Perusahaan Reasuransi c. Perusahaan Reasuransi 5%
TABEL PEMOTONGAN PPH PASAL 26
Tidak dilakukan pemotongan
PPh Pasal 26 apabila
berdasarkan P3B, hak
pemajakannya berada pada
negara domisili
20%
I.
II.
20% Penghasilan bruto
Wajib Pajak luar negeri yang
melakukan penjualan atau
pengalihan saham Perseroan
Indonesia
JENIS PENGHASILAN
Pasal 26 ayat (1)
Wajib Pajak luar negeri selain
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
PEMOTONG
Saat terutang adalah akhir
bulan dibayarkannya
penghasilan, disediakannya
untuk dibayarkan
penghasilan, atau jatuh
tempo pembayaran
penghasilan, tergantung
peristiwa yang lebih dulu
terjadi (Pasal 15 Ayat (4) PP
94 Tahun 2010)
20% Perkiraan Penghasilan
Neto = 25% x Harga Jual
Pembeli yang ditunjuk sebagai Pemotong
Pajak

2. NO. PIHAK DIPOTONG TARIF DASAR PENGENAAN KETERANGAN
TABEL PEMOTONGAN PPH PASAL 26
JENIS PENGHASILAN PEMOTONG
III. Pasal 26 ayat (2a)
1. Pembeli, apabila pembelinya Wajib
Pajak Dalam Negeri
2. Badan atau BUT di Indonesia yang
memiliki hubungan istimewa dengan
perusahaan antara yang sahamnya
dijual, apabila pembelinya Wajib
Pajak luar negeri
IV. Pasal 26 ayat (4)
Self assesment 20% Penghasilan Kena Pajak
dikurangi PPh terutang Pengecualian jika penghasilan
tersebut ditanamkan kembali
di Indonesia
Ketentuan Pelaksanaan:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011
Diringkas oleh Dudi Wahyudi
Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
perusahaan antarayang mempunyai hubungan
istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia (Pasal
18 ayat 3c UU PPh)
Wajib Pajak luar negeri yang
melakukan penjualan atau
pengalihan saham perusahaan
antara
Perkiraan Penghasilan
Neto = 25% x Harga Jual
20% Tidak dilakukan pemotongan
PPh Pasal 26 apabila
berdasarkan P3B, hak
pemajakannya berada pada
negara domisili
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak dari
suatu BUT di Indonesia
Self assesment