Rina Limiati, profile picture
Uploaded byRina Limiati
PPTX, PDF860 views

PPh pasal 21

Dokumen ini menguraikan peraturan teknis terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26 untuk individu yang menerima gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Juga dijelaskan mengenai kewajiban pemotong pajak dan penerima penghasilan, termasuk penghitungan pajak terutang berdasarkan penghasilan bruto dan neto. Dokumen ini memberikan panduan mengenai tarif, pengurangan, serta penghitungan PPh untuk berbagai jenis penerima penghasilan.

Embed presentation

Downloaded 40 times
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31/PJ/2012 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
SPDN SPLN 1. Pekerjaan; 2. Jasa; 3. Kegiatan yang dilakukan orang pribadi PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
Pemotong PPh Pasal 21/26 • pemberi kerja yang terdiri dari: a. orang pribadi dan badan; b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. • bendahara atau pemegang kas pemerintah • dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain • orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa • Penyelenggara kegiatan
Pemberi Kerja Bukan Pemotong PPh Pasal 21/26 • Kantor perwakilan negara asing • Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan • Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26 • pegawai; • penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya; • bukan pegawai; • anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai; • mantan pegawai; • peserta kegiatan: – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan dan magang – Peserta kegiatan lainnya
Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26 • penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur • penghasilan penerima pensiun secara teratur • uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun; • penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas • imbalan kepada bukan pegawai; • imbalan kepada peserta kegiatan; • imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; • imbalan kepada mantan pegawai; • penarikan dana pensiun oleh pegawai. • Wajib Pajak PPh Final • Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Termasuk: Natura/Kenikmatan dari:
Penghitungan Besarnya Penghasilan Uang rupiah Uang asing Natura/kenikmatan an sesuai dengan yang diterima/diperoleh Kurs Menteri Keuangan Harga Pasar
Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21/26 • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
Setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhir PPh Pasal 21: Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala Masa Pajak terakhir Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun,  Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa- masa sebelumnya
Disetahunkan Tidak Disetahunkan 1. WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; 2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; 3. Karyawan pindah cabang 1. WP OP DN mulai bekerja pada tahun berjalan; 2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja yang lain Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan
Pegawai tetap Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi dengan 1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Dikurangi dengan Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan Penerima pensiun Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 Penghitungan PPh Pasal 21
Rp36.000.000,- Untuk diri Wajib Pajak Rp3.000.000,- Rp3.000.000,- Tambahan utk WP Kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender PTKP: PMK 122/PMK.010/2015
Hanya untuk diri sendiri Kawin 1. Diri sendiri; 2. Tanggungan maks 3. Tidak Kawin 1. Diri sendiri; 2. Status kawin; 3. Tanggungan maks 3. Kawin Suami tidak berpenghasilan menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan PTKP Karyawati
5%Sampai dengan Rp 50 juta 15%Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 25%Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 30%Di atas Rp 500 juta Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tarif
Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 8.200.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 300.000 > 300.000 Tidak Dipotong Dikurangi 300.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp8.2 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
berkesinambungan Berkesinambungan Exc. Pasal 13 ayat (1) Tidak berkesinambungan 50 % x (Ph Bruto- PTKP sebulan) Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik PPh Pasal 21: Bukan Pegawai
Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto PPh Pasal 21: Lainnya Dewan Komisaris/ Pengawas non Pegawai tetap Mantan Pegawai Peserta program Pensiun yang masih Berstatus pegawai honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur penarikan dana pensiun
Tarif Pasal 17 UU PPh Penghasilan Bruto Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan
PEGAWAI BUKAN PEGAWAI TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph NETO - PTKPBERKALA Ph BRUTO – 200 RIBU Ph BRUTO(>3jt s.d. 8.2jt) – PTKP Harian Ph Bruto Kumulatif BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1) ((50% X (Ph Bruto - PTKP bulanan) Kumulatif PESERTA KEGIATAN Ph BRUTO(>8.2jt) – PTKP KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph Bruto
Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final Setelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember Ber-NPWP Diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan- bulan selanjutnya merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh
Ketentuan Khusus 1. Uang Pesangon 2. Uang Manfaat Pensiun 3. THT/JHT yang dibayarkan sekaligus Penghasilan bersumber dari APBN/D yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/Polri, dan Pensiunannya PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010
PPh Pasal 26 Tarif Pasal 26: 20 % Penghasilan Bruto Memperhatikan Ketentuan P3B
Saat terutang PPh Pasal 21/26 Penerima penghasilan akhir bulan dilaku- kannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan Pemotong Saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan
Kewajiban Pemotong • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan • Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 • Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti • Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan • Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
Kewajiban Penerima Penghasilan • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun • Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.
A. Penghitungan PPh Pasal 21atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan Gaji sebulan Rp 8.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000 Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000 Penghasilan Neto setahun (12x Rp 7.400.000,00) Rp 88.800.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 62.475.000 PPh Pasal 21terutang : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 12.475.000,00 = Rp 1.871.000 Rp 4.371.000 PPh Pasal 21sebulan Rp 4.371.000,00 : 12 = Rp 364.250
B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Gaji sebulan Rp 10.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000 Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000 Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 85.275.000 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 35.275.000,00 = Rp 5.291.000 Rp 7.791.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 7.791.000,00 : 12 Rp 649.250 PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 6 x Rp 649.250,00 Rp 3.895.500 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 6 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 2.185.500 PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 1.710.000
C. Penghitungan PPh Pasal 21atas Pembayaran Bonus Gaji setahun (12x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000 Bonus Rp 20.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) =Rp 7.000.000,00 *Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000 Iuran Pensiun (12x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000 Penghasilan Neto setahun Gaji +Bonus Rp 131.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 105.275.000 PPh Pasal 21setahun atas Gaji +Bonus : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 55.275.000,00 = Rp 8.291.250 10.791.250 *PPh Pasal 21setahun dibulatkan Rp 10.791.000 PPh Pasal 21atas Gaji (dari contoh B) Rp 7.791.000 PPh Pasal 21atas Bonus Rp 3.000.000
Rifki Zain seorang PNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan berdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gaji perbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan dan mempunyai 3 orang anak. Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00. Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi Rp.2.906.200,00. Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
A. PPh Pasal 21 Masa Maret 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 4.027.308 = Rp. 201.365 Iuran pensiun 4,75% x 3.217.308 = Rp. 152.822 354.188 Rp. Penghasilan neto: 3.673.120 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.673.120 44.077.446 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 11.677.446 PKP dibulatkan Rp. 11.677.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 583.850 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 48.654 Tambahan 20% lebih tinggi karena belum ber-NPWP -
B. PPh Pasal 21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013 = 1.200.000 x 15% = 180.000 (PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)
C. PPh Pasal 21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Penghasilan disetahunkan 12 x 4.027.308 = 48.327.696 Jumlah rapel Kenaikan gaji 6 x 95.760 = 574.560 Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 48.902.256 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 48.902.256 = Rp. 2.445.113 Iuran pensiun 4,75% x 38.607.696 = Rp. 1.833.866 Rp. 4.278.978 Penghasilan neto setahun: 44.623.278 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.223.278 PKP dibulatkan Rp. 12.223.000 PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 611.150 PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala 583.850 PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala 27.800
D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1) Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan * Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 3.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 3.583.068 = Rp. 179.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 336.524 Rp. Penghasilan neto: 3.246.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.246.544 38.958.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 6.558.526 PKP dibulatkan Rp. 6.558.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 327.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 27.325
D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2) Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013 28.861.476 Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 17.915.340 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 46.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 46.776.816 = Rp. 2.338.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.227.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 42.549.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 10.149.526 PKP dibulatkan Rp. 10.149.000 PPh Pasal 21 setahun 507.450 PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov) a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 480.125 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara: a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya) b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara c. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh Pasal 21 pada huruf a
D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1) 1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah Rp. 3.583.068 2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan Tunjangan Jabatan 3.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto 6.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 6.583.068 = Rp. 329.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 486.524 Rp. Penghasilan neto: 6.096.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 6.096.544 73.158.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 40.758.526 PKP dibulatkan Rp. 40.758.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 2.037.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 169.825 PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan 27.325 PPh Pasal 21 di Kanwil Agama Medan 142.500
D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2) Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 15.000.000 Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 46.776.816 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 61.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 61.776.816 = Rp. 3.088.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.977.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 56.799.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 24.399.526 PKP dibulatkan Rp. 24.399.000 PPh Pasal 21 setahun 1.219.950 PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325 PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov) 4 x 142.500 = 570.000 1.077.450 PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan 142.500
Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi  Batas waktu penyampaian 31 Maret Besaran PTKP yang digunakan masih menggunakan besaran PTKP sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008
Terima Kasih

More Related Content

PPTX
PPH Pasal 21
byYABES HULU
 
PPTX
Tata cara pemotongan pph pasal 21
byMohammad Luqman Firmansyah
 
PPTX
PPh Pasal 21 + soal
byYABES HULU
 
PPT
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
byBagus Budiono
 
PPTX
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
byAsep suryadi
 
PPTX
PPh 21
bywahyudijokountoro
 
PDF
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
byRoko Subagya
 
PPT
Slide PPh Pasal 21
byDudi Wahyudi
 
PPH Pasal 21
byYABES HULU
 
Tata cara pemotongan pph pasal 21
byMohammad Luqman Firmansyah
 
PPh Pasal 21 + soal
byYABES HULU
 
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
byBagus Budiono
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
byAsep suryadi
 
PPh 21
bywahyudijokountoro
 
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...
byRoko Subagya
 
Slide PPh Pasal 21
byDudi Wahyudi
 

What's hot

PPTX
Perpajakan (PPh pasal 21)
byUniversity pekalongan
 
PPT
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
byalarif-aholic
 
PDF
Pedoman penyetoran pph pasal 21
bykp2kppacitan
 
PDF
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
byGendhuk Nugroho
 
PPTX
Sosialisasi pajak copy
bysusanti daly
 
PPTX
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
bynatal kristiono
 
PPT
Pajak Penghasilan Pasal 21
byNony Saraswati Gendis
 
PPT
P ph 21
by22091993GS
 
DOCX
Pph 21 dan atau 26
byIcha Icha
 
PDF
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
bymateripenyuluhan
 
DOCX
Pph pasal 21
byArdan pratama
 
PPTX
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
byAmalia Sari W
 
PPTX
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
byTobagus Makmun
 
PDF
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
byRiki Ardoni
 
PPTX
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
byKartika Lukitasari
 
PPTX
Pph 21
byaninchuy
 
PPT
Slide pph orang pribadi
byNaila Karima
 
DOCX
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
byMyla Rezietha
 
DOCX
PPh pasal 21/26
byJEMMY ESROM SERANG
 
Perpajakan (PPh pasal 21)
byUniversity pekalongan
 
PPh 21 pegawai tetap & pasangan
byalarif-aholic
 
Pedoman penyetoran pph pasal 21
bykp2kppacitan
 
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
byGendhuk Nugroho
 
Sosialisasi pajak copy
bysusanti daly
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
bynatal kristiono
 
Pajak Penghasilan Pasal 21
byNony Saraswati Gendis
 
P ph 21
by22091993GS
 
Pph 21 dan atau 26
byIcha Icha
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
bymateripenyuluhan
 
Pph pasal 21
byArdan pratama
 
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
byAmalia Sari W
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
byTobagus Makmun
 
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
byRiki Ardoni
 
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
byKartika Lukitasari
 
Pph 21
byaninchuy
 
Slide pph orang pribadi
byNaila Karima
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
byMyla Rezietha
 
PPh pasal 21/26
byJEMMY ESROM SERANG
 

Viewers also liked

PPTX
011 simulasi contoh pph21
byTobagus Makmun
 
PPT
akuntasi PPH potong pungut
byAsep suryadi
 
DOCX
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
byAdillah Putri
 
PPTX
PPh Pasal 25
byMembangun city
 
PDF
3.2. bukan objek pajak
byDuni Rusnercih
 
PPT
E learning tax plan pph psl 21
byMarthen Jufuway
 
PPT
PPN
byMagdalena - Nommensen university
 
PDF
Persentasi ph
byDwi Darsono
 
PDF
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
byRoko Subagya
 
PDF
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
byDanang Susila Kurniawan
 
PPTX
Pola keruangan desa
byAndi Fatmawati
 
PPTX
Pengantar Akuntansi - BAB II
byrusdiman1
 
PDF
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
byEman Soeherman
 
PPT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
byIrvan Desmal
 
DOCX
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
byRoko Subagya
 
PDF
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
byDanang Susila Kurniawan
 
PPTX
DANA DESA DAN PERIMBANGAN
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PPT
Pola Tata Ruang Desa
byAthifaqod20
 
PDF
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
byYogga Haw
 
PDF
Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP
byyudi maulana
 
011 simulasi contoh pph21
byTobagus Makmun
 
akuntasi PPH potong pungut
byAsep suryadi
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
byAdillah Putri
 
PPh Pasal 25
byMembangun city
 
3.2. bukan objek pajak
byDuni Rusnercih
 
E learning tax plan pph psl 21
byMarthen Jufuway
 
PPN
byMagdalena - Nommensen university
 
Persentasi ph
byDwi Darsono
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
byRoko Subagya
 
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
byDanang Susila Kurniawan
 
Pola keruangan desa
byAndi Fatmawati
 
Pengantar Akuntansi - BAB II
byrusdiman1
 
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
byEman Soeherman
 
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
byIrvan Desmal
 
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
byRoko Subagya
 
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
byDanang Susila Kurniawan
 
DANA DESA DAN PERIMBANGAN
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Pola Tata Ruang Desa
byAthifaqod20
 
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
byYogga Haw
 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP
byyudi maulana
 

Similar to PPh pasal 21

PPTX
PPh Pasal 21
byFair Nurfachrizi
 
PPTX
PPh 21
byMuhammad Fajar
 
PPTX
PPH Pasal 21 PTKP Baru
bynekzho
 
PPTX
Slide presentasi PPh pasal 21
byalarif-aholic
 
PPTX
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
byMasTangguh1
 
PPTX
26-Agus-14-PPh-Pasal-21.pptxddddddddddddddddddd
bytaxyaya7
 
PPTX
PPT PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21)
byPutriDwi213708
 
PPTX
PPh_21_berdasarkan_PER_16_TAHUN_2016_ppt.pptx
byPanduMahardhika1
 
PPTX
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
byWidiaNoviaShafira
 
PDF
P ph pasal 21
byVeD VeD
 
PPT
Pertemuan Kelima Pajak Penghasilan Pasal 21.ppt
byTettieSetiyarti1
 
PPTX
4 PPh Pasal 21.pptx
byAnandaAyu13
 
PPTX
Materi Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21
byPanduWiratama5
 
PPT
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
bySharon Mei
 
PPTX
Sosialisasi p ph pasal 21
byYusuf Abdul Kodir
 
PPTX
Pajak penghasilan pasal 21
bymaryaxfate
 
PPTX
Paparan - PMK 168 Tahun 2023 Tentang PPh Pasal 21 TER -Faruq.pptx
byAlifNawalFaridiyyah
 
PDF
Perpajakan 2
byDWIASTUTYARFAH
 
PPTX
2. Tax Planning PPh 21, 22, 23 ekonomi.pptx
byIsnanHariMardika2
 
PDF
Belajar Mengenai Pajak Penghasilan dan perhitungannya
byabudiarsa1
 
PPh Pasal 21
byFair Nurfachrizi
 
PPh 21
byMuhammad Fajar
 
PPH Pasal 21 PTKP Baru
bynekzho
 
Slide presentasi PPh pasal 21
byalarif-aholic
 
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
byMasTangguh1
 
26-Agus-14-PPh-Pasal-21.pptxddddddddddddddddddd
bytaxyaya7
 
PPT PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21)
byPutriDwi213708
 
PPh_21_berdasarkan_PER_16_TAHUN_2016_ppt.pptx
byPanduMahardhika1
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
byWidiaNoviaShafira
 
P ph pasal 21
byVeD VeD
 
Pertemuan Kelima Pajak Penghasilan Pasal 21.ppt
byTettieSetiyarti1
 
4 PPh Pasal 21.pptx
byAnandaAyu13
 
Materi Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21
byPanduWiratama5
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
bySharon Mei
 
Sosialisasi p ph pasal 21
byYusuf Abdul Kodir
 
Pajak penghasilan pasal 21
bymaryaxfate
 
Paparan - PMK 168 Tahun 2023 Tentang PPh Pasal 21 TER -Faruq.pptx
byAlifNawalFaridiyyah
 
Perpajakan 2
byDWIASTUTYARFAH
 
2. Tax Planning PPh 21, 22, 23 ekonomi.pptx
byIsnanHariMardika2
 
Belajar Mengenai Pajak Penghasilan dan perhitungannya
byabudiarsa1
 

PPh pasal 21

  • 1.
    PERATURAN DIREKTUR JENDERALPAJAK NOMOR PER- 31/PJ/2012 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
  • 2.
    SPDN SPLN 1. Pekerjaan; 2.Jasa; 3. Kegiatan yang dilakukan orang pribadi PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
  • 3.
    Pemotong PPh Pasal21/26 • pemberi kerja yang terdiri dari: a. orang pribadi dan badan; b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. • bendahara atau pemegang kas pemerintah • dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain • orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa • Penyelenggara kegiatan
  • 4.
    Pemberi Kerja BukanPemotong PPh Pasal 21/26 • Kantor perwakilan negara asing • Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan • Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  • 5.
    Penerima Penghasilan yangDikenakan PPh Pasal 21/26 • pegawai; • penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya; • bukan pegawai; • anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai; • mantan pegawai; • peserta kegiatan: – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan dan magang – Peserta kegiatan lainnya
  • 6.
    Penghasilan yang DikenakanPPh Pasal 21/26 • penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur • penghasilan penerima pensiun secara teratur • uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun; • penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas • imbalan kepada bukan pegawai; • imbalan kepada peserta kegiatan; • imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; • imbalan kepada mantan pegawai; • penarikan dana pensiun oleh pegawai. • Wajib Pajak PPh Final • Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Termasuk: Natura/Kenikmatan dari:
  • 7.
    Penghitungan Besarnya Penghasilan Uang rupiahUang asing Natura/kenikmatan an sesuai dengan yang diterima/diperoleh Kurs Menteri Keuangan Harga Pasar
  • 8.
    Penghasilan yang TidakDikenakan PPh Pasal 21/26 • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
  • 9.
    Setiap Masa Pajak, kecualiMasa Pajak terakhir PPh Pasal 21: Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala Masa Pajak terakhir Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun,  Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa- masa sebelumnya
  • 10.
    Disetahunkan Tidak Disetahunkan 1.WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; 2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; 3. Karyawan pindah cabang 1. WP OP DN mulai bekerja pada tahun berjalan; 2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja yang lain Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan
  • 11.
    Pegawai tetap Gaji, Tunjangan,Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi dengan 1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Dikurangi dengan Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan Penerima pensiun Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 Penghitungan PPh Pasal 21
  • 12.
    Rp36.000.000,- Untuk diriWajib Pajak Rp3.000.000,- Rp3.000.000,- Tambahan utk WP Kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender PTKP: PMK 122/PMK.010/2015
  • 13.
    Hanya untuk diri sendiri Kawin 1.Diri sendiri; 2. Tanggungan maks 3. Tidak Kawin 1. Diri sendiri; 2. Status kawin; 3. Tanggungan maks 3. Kawin Suami tidak berpenghasilan menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan PTKP Karyawati
  • 14.
    5%Sampai dengan Rp50 juta 15%Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 25%Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 30%Di atas Rp 500 juta Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tarif
  • 15.
    Upah/Uang Saku Harian,Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 8.200.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 300.000 > 300.000 Tidak Dipotong Dikurangi 300.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp8.2 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
  • 16.
    berkesinambungan Berkesinambungan Exc. Pasal 13ayat (1) Tidak berkesinambungan 50 % x (Ph Bruto- PTKP sebulan) Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik PPh Pasal 21: Bukan Pegawai
  • 17.
    Tarif Pasal 17atas Penghasilan Bruto PPh Pasal 21: Lainnya Dewan Komisaris/ Pengawas non Pegawai tetap Mantan Pegawai Peserta program Pensiun yang masih Berstatus pegawai honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur penarikan dana pensiun
  • 18.
    Tarif Pasal 17 UUPPh Penghasilan Bruto Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan
  • 19.
    PEGAWAI BUKAN PEGAWAI TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN PENSIUNAN TETAP TIDAKTETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph NETO - PTKPBERKALA Ph BRUTO – 200 RIBU Ph BRUTO(>3jt s.d. 8.2jt) – PTKP Harian Ph Bruto Kumulatif BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1) ((50% X (Ph Bruto - PTKP bulanan) Kumulatif PESERTA KEGIATAN Ph BRUTO(>8.2jt) – PTKP KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph Bruto
  • 20.
    Penerima Penghasilan Tidakber-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final Setelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember Ber-NPWP Diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan- bulan selanjutnya merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh
  • 21.
    Ketentuan Khusus 1. UangPesangon 2. Uang Manfaat Pensiun 3. THT/JHT yang dibayarkan sekaligus Penghasilan bersumber dari APBN/D yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/Polri, dan Pensiunannya PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010
  • 22.
    PPh Pasal 26 TarifPasal 26: 20 % Penghasilan Bruto Memperhatikan Ketentuan P3B
  • 23.
    Saat terutang PPh Pasal21/26 Penerima penghasilan akhir bulan dilaku- kannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan Pemotong Saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan
  • 24.
    Kewajiban Pemotong • WajibMendaftarkan Diri ke KPP • Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan • Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
  • 25.
    Bukti Pemotongan PPhPasal 21 • Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti • Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan • Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
  • 26.
    Kewajiban Penerima Penghasilan •Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun • Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
  • 27.
    Contoh Penghitungan PPhPasal 21 Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.
  • 28.
    A. Penghitungan PPhPasal 21atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan Gaji sebulan Rp 8.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000 Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000 Penghasilan Neto setahun (12x Rp 7.400.000,00) Rp 88.800.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 62.475.000 PPh Pasal 21terutang : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 12.475.000,00 = Rp 1.871.000 Rp 4.371.000 PPh Pasal 21sebulan Rp 4.371.000,00 : 12 = Rp 364.250
  • 29.
    B. Penghitungan PPhPasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Gaji sebulan Rp 10.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000 Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000 Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 85.275.000 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 35.275.000,00 = Rp 5.291.000 Rp 7.791.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 7.791.000,00 : 12 Rp 649.250 PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 6 x Rp 649.250,00 Rp 3.895.500 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 6 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 2.185.500 PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 1.710.000
  • 30.
    C. Penghitungan PPhPasal 21atas Pembayaran Bonus Gaji setahun (12x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000 Bonus Rp 20.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) =Rp 7.000.000,00 *Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000 Iuran Pensiun (12x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000 Penghasilan Neto setahun Gaji +Bonus Rp 131.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 105.275.000 PPh Pasal 21setahun atas Gaji +Bonus : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 55.275.000,00 = Rp 8.291.250 10.791.250 *PPh Pasal 21setahun dibulatkan Rp 10.791.000 PPh Pasal 21atas Gaji (dari contoh B) Rp 7.791.000 PPh Pasal 21atas Bonus Rp 3.000.000
  • 31.
    Rifki Zain seorangPNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan berdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gaji perbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan dan mempunyai 3 orang anak. Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00. Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi Rp.2.906.200,00. Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
  • 32.
    A. PPh Pasal21 Masa Maret 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 4.027.308 = Rp. 201.365 Iuran pensiun 4,75% x 3.217.308 = Rp. 152.822 354.188 Rp. Penghasilan neto: 3.673.120 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.673.120 44.077.446 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 11.677.446 PKP dibulatkan Rp. 11.677.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 583.850 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 48.654 Tambahan 20% lebih tinggi karena belum ber-NPWP -
  • 33.
    B. PPh Pasal21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013 = 1.200.000 x 15% = 180.000 (PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)
  • 34.
    C. PPh Pasal21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Penghasilan disetahunkan 12 x 4.027.308 = 48.327.696 Jumlah rapel Kenaikan gaji 6 x 95.760 = 574.560 Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 48.902.256 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 48.902.256 = Rp. 2.445.113 Iuran pensiun 4,75% x 38.607.696 = Rp. 1.833.866 Rp. 4.278.978 Penghasilan neto setahun: 44.623.278 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.223.278 PKP dibulatkan Rp. 12.223.000 PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 611.150 PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala 583.850 PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala 27.800
  • 35.
    D. PPh Pasal21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1) Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan * Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 3.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 3.583.068 = Rp. 179.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 336.524 Rp. Penghasilan neto: 3.246.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.246.544 38.958.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 6.558.526 PKP dibulatkan Rp. 6.558.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 327.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 27.325
  • 36.
    D. PPh Pasal21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2) Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013 28.861.476 Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 17.915.340 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 46.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 46.776.816 = Rp. 2.338.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.227.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 42.549.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 10.149.526 PKP dibulatkan Rp. 10.149.000 PPh Pasal 21 setahun 507.450 PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov) a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 480.125 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325
  • 37.
    Penghitungan PPh Pasal21 Masa Agustus s.d. November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara: a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya) b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara c. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh Pasal 21 pada huruf a
  • 38.
    D. PPh Pasal21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1) 1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah Rp. 3.583.068 2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan Tunjangan Jabatan 3.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto 6.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 6.583.068 = Rp. 329.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 486.524 Rp. Penghasilan neto: 6.096.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 6.096.544 73.158.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 40.758.526 PKP dibulatkan Rp. 40.758.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 2.037.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 169.825 PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan 27.325 PPh Pasal 21 di Kanwil Agama Medan 142.500
  • 39.
    D. PPh Pasal21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2) Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 15.000.000 Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 46.776.816 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 61.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 61.776.816 = Rp. 3.088.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.977.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 56.799.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 24.399.526 PKP dibulatkan Rp. 24.399.000 PPh Pasal 21 setahun 1.219.950 PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325 PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov) 4 x 142.500 = 570.000 1.077.450 PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan 142.500
  • 40.
    Pelaporan SPT PPhOrang Pribadi  Batas waktu penyampaian 31 Maret Besaran PTKP yang digunakan masih menggunakan besaran PTKP sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008
  • 41.