SlideShare a Scribd company logo
1 of 92
Download to read offline
Sistem
Pemerintahan Daerah
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Jakarta, 8 Agustus 2006
Drs. H. Dadang Solihin, MA
dadang-solihin.blogspot.com 2
• Dadang holds a MA degree (Economics), University of
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for
Research Data and Information at DPD Secretariat
General as well as Deputy Director for Information of
Spatial Planning and Land Use Management at
Indonesian National Development Planning Agency
(Bappenas).
• Beside working as Assistant Professor at Graduate
School of Asia-Pacific Studies, Waseda University,
Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at
University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
• He got various training around the globe, included
Advanced International Training Programme of
Information Technology Management, at Karlstad City,
Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and
Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia
Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia
(2003); Applied Policy Development Training,
Vancouver, Canada (2002); Local Government
Administration Training Course, Hiroshima, Japan
(2001); and Regional Development and Planning
Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published
more than five books regarding local autonomous.
• You can reach Dadang Solihin by email at
dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812
932 2202
Materi
• Federalisme dan Federasi
• Desentralisasi dan Otonomi
• Otonomi NKRI dan Parlemen Daerah
• Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia
• Ketentuan Umum tentang Pemerintahan
Daerah
• Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
• Pembagian Urusan Pemerintahan
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Keuangan Daerah
• Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan
dadang-solihin.blogspot.com 4
Federalisme dan Federasi
Desentralisasi dan Otonomi
Format Pemerintahan Negara yang
Federalistik
 Memerlukan persyaratan tertentu untuk
mewujudkannya dalam kehidupan sebuah negara.
Pada umumnya federalisme sangat rapuh di negara-
negara yang sedang berkembang, bahkan federalisme
dapat menjurus kepada sentralisasi kekuasaan di
pusat pemerintahan.
 Sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan
etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut.
 Negara yang sangat tinggi tingkat homogenitasnya
tidak sulit mempraktekkan federalisme, terutama yang
menyangkut derajat pembilahan sosialnya.
 Format politik dalam sebuah negara juga ikut
menentukan terhadap pilihan atas bentuk negara, yaitu
menyangkut derajat demokratisasi dari negara
tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 6
Definisi Federalisme
 Merupakan satu bentuk asosiasi politik dan organisasi yang
menyatukan unit-unit politik yang terpisah ke dalam suatu
sistem politik yang lebih komprehensif, dan mengizinkan
masing-masing unit politik tersebut untuk tetap memiliki atau
menjaga integritas politiknya secara fundamental
 Mekanisme berbagi kekuasaan secara konstitusional di mana
kombinasi dari "Berpemerintahan Sendiri"' dan "Berbagi
Kekuasaan" dijamin dalam konstitusi tersebut
 Unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh, baik yang
menyangkut wewenang eksekutif, ataupun legislatif, dan
bahkan juga menyangkut kekuasaan yudikatif
 Menyangkut bagaimana menata keseimbangan yang sangat
sulit antara pemerintah Negara Bagian dengan Pemerintah
Federal dan antara Pemerintah Negara Bagian dengan
Negara Bagian yang lainnya.
dadang-solihin.blogspot.com 7
Negara Federalis
Struktur pemerintahan tidaklah bertingkat,
hakikat otonomi antara Negara Bagian dengan
Pemerintah Daerah pada dasarnya sama.
Gubernur Negara Bagian bukanlah atasan
langsung dari Walikota di City, County, Township
atau apa pun namanya sebagaimana terlihat di
Amerika Serikat.
Kedaulatan diperoleh dari unit-unit politik yang
terpisah-pisah dan kemudian sepakat
membentuk sebuah pemerintahan bersama
dadang-solihin.blogspot.com 8
Kasus2 Federalisme yang
Bertentangan dengan Desentralisasi
Di Kanada, pemerintah Federal dapat
membatalkan Undang-Undang yang dibuat oleh
pemerintah propinsi, dan bahkan
menginstruksikan Letnan Gubernur untuk
menundanya.
Konstitusi di bekas negara Uni Soviet
menentukan bahwa satu-satunya yang berhak
melakukan amandemen terhadap konstitusi
adalah Pemerintah Pusat. Bahkan kekuasaan
Pemerintah Pusat sangat besar dibandingkan
dengan yang dimiliki atau yang menjadi haknya
pemerintah Negara Bagian di negara itu.
dadang-solihin.blogspot.com 9
Alasan Pembentukan Pemerintahan yang
Federalistis
 Kehendak untuk menjaga atau memelihara negara,
karena dengan federalisme maka negara tidak akan
terpecah belah sebagai akibat diakomodasinya
kepentingan masyarakat lokal.
 Mencegah terjadinya politik komunalisme. Misalnya
di India, adanya pengaturan melalui konstitusi
negara dalam rangka menghadapi tingkat
diversifikasi etnisitas yang bertumpang tindih dengan
bahasa lokal.
 Kehadiran musuh bersama (Kanada, Malaya,
Singapura, Sabah, dan Serawak)
 Motivasi penguatan ekonomi (Amerika Serikat,
Masyarakat Ekonomi Eropa)
dadang-solihin.blogspot.com 10
Contoh:
Pembagian Kekuasaan dalam
Pemerintahan Amerika Serikat
 Pemerintah Federal
dadang-solihin.blogspot.com 11
• Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah Federal
• Meminjam dana atas nama Pemerintah
• Mengatur perdagangan antar Negara Bagian dan internasional
• Mencetak uang
• Melaksanakan politik luar negeri dan membuat perjanjian
internasional
• Menyediakan Angkatan Bersenjata (Darat, Laut, dan Udara)
• Menyediakan jasa pelayanan pos
• Memberikan dan melindungi hak paten dan hak penerbitan
• Mengatur sistem timbang dan berat (measures and weight)
• Mengakui dan menerima Negara Bagian yang baru
• Membuat Undang-Undang yang dianggap perlu untuk
melaksanakan roda pemerintah Amerika Serikat.
Negara Bagian
• Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah Negara Bagian
• Meminjam dana atas nama Pemerintah Negara Bagian
• Mengatur perdagangan dalam negara bagian
• Membuat dan menegakkan hukum sipil dan hukum pidana
(Criminal law)
• Membentuk dan membina kepolisian
• Menyediakan pendidikan bagi masyarakat
• Mengawasi Pemerintah Daerah
• Mengatur sumbangan sosial dan amal (charity)
• Mengatur dan menyelenggarakan Pemilihan Umum
• Menyelenggarakan semua kewenangan yang tidak
diserahkan kepada Pemerintah Federal sesuai dengan
ketentuan konstitusi, ataupun yang dilarang oleh untuk
dilakukan, kecuali kewenangan yang menjadi haknya rakyat.
dadang-solihin.blogspot.com 12
Enam Prinsip Federalisme
1. Prinsip "Noncentralization."
Di dalam federalisme tidak ada pusat kekuasaan
yang mendominasi unit-unit politik yang lainnya
karena antara unit politik dengan pusat kekuasaan
mempunyai kedudukan atau status yang sama.
2. Prinsip derajat perwujudan demokrasi.
Federalisme dan demokrasi merupakan dua hal
yang sama sekali tidak terpisahkan.
3. Terwujudnya mekanisme checks and balances
dalam sebuah demokrasi.
Mekanisme ini adalah bagaimana mengatur
hubungan di antara lembaga-negara negara, serta
hubungan antara warga masyarakat dengan negara.
dadang-solihin.blogspot.com 13
4. Prinsip "Open bargaining."
Federalisme harus memungkinkan terjadinya
rundingan secara terbuka di antara berbagai pihak.
5. Prinsip Constitualism.
Konstitusi negara harus memuat secara lengkap
dan terperinci mengenai mekanisme hubungan
antara lembaga negara, kekuasaan serta
kewenangan pemerintah baik di tingkat pusat
ataupun di daerah.
6. Unit pemerintahan yang sudah tetap (Fixed
units).
Garis pembatas antara satu lembaga, antara
wilayah negara bagian, antara wilayah daerah
sudah merupakan sesuatu yang sangat jelas,
sehingga tidak akan dengan mudah diutak-atik lagi
demi kepentingan yang sesaat.
dadang-solihin.blogspot.com 14
Argumentasi dalam Memilih
Desentralisasi
1. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan.
Tidaklah mungkin mengelola negara yang kompleks
dilakukan dengan cara yang sentralistik, karena
akan menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu
menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Pendidikan Politik.
Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan
(training ground) dan pengembangan demokrasi
dalam sebuah negara.
3. Pemerintahan Daerah sebagai persiapan untuk
karier politik lanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 15
4. Stabilitas Politik
Stabilitas politik nasional mestinya berawal dari
stabilitas politik pada tingkat lokal.
5. Kesetaraan Politik (Political Equality).
Masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun
secara berkelompok akan ikut terlibat dalam
mempengaruhi pemerintahnya untuk membuat
kebijakan, terutama yang menyangkut
kepentingan mereka.
6. Akuntabilitas publik.
Si pemegang jabatan publik harus mampu
mempertanggung-jawabkan segala bentuk pilihan
kebijaksanaan dan politiknya kepada warga
masyarakat yang mempercayakan kepadanya
jabatan politik tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Rasionalitas Desentralisasi
1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan
kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat
heterogen.
2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta
prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah
pusat.
3. Perumusan kebijaksanaan yang lebih realistik.
4. “Penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat
bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat
jauh dari pusat.
5. Memungkinkan representasi yang lebih luas dari
berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di
dalam perencanaan pembangunan.
dadang-solihin.blogspot.com 17
6. Terbukanya peluang bagi masyarakat di Daerah
untuk meningkatkan kapasitas teknis dan
managerial.
7. Meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat
dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat
menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat
diserahkan kepada pejabat Daerah.
8. Menyediakan struktur di mana berbagai
departemen di pusat dapat dikoordinasi secara
efektif bersama dengan pejabat Daerah dan
sejumlah NGO.
9. Melembagakan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan implementasi program.
10. Meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas
berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal.
dadang-solihin.blogspot.com 18
11. Administrasi pemerintahan daerah menjadi lebih
mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif.
12. Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan
pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-
tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-
daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan
evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan
lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di
Pusat.
13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan
nasional dengan memberikan peluang kepada
berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk
berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan
kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan
meningkatkan kepentingan mereka di dalam
memelihara sistem politik.
14. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat
lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu
tidak lagi menjadi beban pemerintah Pusat karena
sudah diserahkan kepada Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Otonomi NKRI
dan Parlemen Daerah
Mengapa Otonomi NKRI?
1. Indonesia masih belum memungkinkan
menganut federasi.
 Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah
Negara Federasi Indonesia
 Harus menetapkan mekanisme "Checks and
Balances" antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
yang mencakup Pemerintah Nasional serta Propinsi
atau Negara Bagian.
 Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki
semacam "Konstitusi Negara Bagian ".
 Dll.
dadang-solihin.blogspot.com 21
2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan
yang sangat strategis dalam rangka
memelihara nation state (negara bangsa).
 Kembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di
Daerah dengan memberikan kewenangan
yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal.
 Berikan supervisi agar Daerah tidak melakukan
tindakan yang menyimpang dari kepentingan
nasional.
 Daerah yang kuat di dalam membangun
masyarakatnya, mereka dengan sendirinya
akan mendukung Negara Kesatuan, dan tidak
ada alasan bagi mereka untuk mendukung
gerakan separatisme.
dadang-solihin.blogspot.com 22
3.Sentralisasi telah terbukti gagal
mengatasi krisis nasional.
 Pemerintah berhasil melakukan perubahan sosial-
ekonomi secara fundamental dengan menggunakan
mekanisme "Carrot and Stick".
 Seharusnya tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan
memikirkan masalah-masalah Daerah, diserahkan saja
sepenuhnya kepada Daerah.
 Sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh
Presiden.
 Akan tetapi, ketika terjadi krisis ekonomi yang dimulai
pada tahun 1997 negara sama sekali tidak mampu
menghadapinya.
dadang-solihin.blogspot.com 23
4.Untuk memantapkan kehidupan
demokrasi di masa-masa yang akan
datang.
 Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi
sangat rapuh.
 Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di
Jakarta saja.
 Lembaga Perwakilan Rakyat sudah sewajarnya mengadopsi
sistem "Dua Kamar" atau sistem "Bicameral".
 Kamar pertama atau First Chamber harus memberikan
tempat khusus kepada perwakilan kepentingan Daerah
dengan menjadikannya sebagai "Upper Chamber" atau
"Upper House" .
 Kamar kedua "Lower House" atau "Second Chamber"
merupakan perwakilan rakyat secara langsung yang diberi
nama "Dewan Perwakilan Rakyat“.
dadang-solihin.blogspot.com 24
5. Aspek keadilan.
 Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah
terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber
daya yang dimiliki dalam sebuah negara.
 Atas nama negara, Pemerintah pada masa lalu dengan
sekehendak hatinya mengambil alih tanah-tanah
masyarakat setempat yang merupakan hak milik mereka
yang diwariskan secara turun-temurun.
 Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah
diberlakukan untuk menghentikan segala bentuk
kebijakan yang mengalienasikan kepentingan
masyarakat setempat yang berkaitan dengan
penguasaan sumber daya alam.
dadang-solihin.blogspot.com 25
Pemisahan dan Pembagian
Kekuasaan
 Teori pemisahan kekuasaan (separation of
power) oleh Montesquieu.
 Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal
melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif.
 Konsep pembagian kekuasaan (distribution
of power atau division of power).
 Kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam
hubungan ‘atas-bawah’.
 Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian
kekuasaan antara pemerintah federal dan negara
bagian.
dadang-solihin.blogspot.com 26
Otonomi Daerah dalam
Konstitusi
Dengan diterapkannya kebijakan otonomi
daerah yang dituangkan dalam UU, dan
bahkan dikukuhkan dalam UUD, maka
pembagian kekuasaan (distribution atau
division of power) antara pusat dan daerah
dewasa ini makin dipertegas.
dadang-solihin.blogspot.com 27
Pasal 18 UUD
1)Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.
2)Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
3)Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
dadang-solihin.blogspot.com 28
4)Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5)Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.
6)Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undang-
undang.
dadang-solihin.blogspot.com 29
Pasal 18A UUD
1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota atau antara provinsi dan kabupaten
dan kota, diatur dengan Undang-undang
dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.
2) Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan undang-
undang.
dadang-solihin.blogspot.com 30
Pasal 18B UUD
1) Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan Undang-undang.
2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.
dadang-solihin.blogspot.com 31
Kewenangan dan Integrasi
Nasional
 Untuk menjamin agar proses integrasi
nasional dapat dipelihara dengan sebaik-
baiknya.
 Menyangkut pengalihan kewenangan dari
atas ke bawah
 Atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk
mendorong tumbuhnya kemandirian
pemerintahan daerah itu sendiri.
dadang-solihin.blogspot.com 32
Otonomi dan Demokratisasi
 Esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu
dalam arti yang sesungguhnya adalah:
 pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah,
 pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke
masyarakat.
 Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di
daerah-daerah yang diharapkan dapat terus
tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan
kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa
ini.
dadang-solihin.blogspot.com 33
Lembaga Legislatif di Daerah
• DPRD dibentuk di daerah propinsi, kabupaten dan kota.
• Pada umumnya DPRD dipahami sebagai lembaga yang
menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa
disebut dengan lembaga legislatif di daerah.
• Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya
pemerintahan di daerah,
• Berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah
aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan
di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota.
• DPRD hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau
pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak
sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-
perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan
usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan
Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 34
Kepala Desa dan Parlemen Desa
• Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk
Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang
sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa
bersangkutan
• Fungsi BPD sebagai lembaga pengaturan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam
pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala
Desa.
• Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang
berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat desa.
dadang-solihin.blogspot.com 35
Sejarah Pemerintahan Daerah
di Indonesia
Desentralisasi Pada Masa Pemerintahan
Pra Kemerdekaan
 Sistem Desentralisasi Masa Kerajaan
 Masa Kekuasaan Belanda Setelah
Tahun 1914
 Masa Kekuasaan Jepang
dadang-solihin.blogspot.com 37
Desentralisasi Pada Masa Kerajaan
 Kerajaan biasa dibagi menjadi lima menurut
arah mata
 Pusat pemerintahan ada di wilayah tengah,
wilayah-wilayah lainnya dikuasai oleh para
menteri khusus, kadang-kadang putra
mahkota
 Majapahit terdapat tiga pemegang fungsi,
yaitu eksekutif (raja), yudikatif
(dharmadhyaksa), dan konsultatif (dewan
penasihat)
dadang-solihin.blogspot.com 38
Sistem Pemerintahan Masa Kerajaan
Majapahit
dadang-solihin.blogspot.com 39
RAJA MAJAPAHIT
ADIPATI VADIPATI I ADIPATI II ADIPATI III ADIPATI IV
WILAYAH VWILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV
Pemerintahan Masa Kekuasaan Belanda
Dasar
1. Konvensi London pada tahun 1814
Pemerintah Inggris diwajibkan
menyerahkan kembali kekuasaan di Jawa
kepada pihak Belanda
2. Pada tahun 1848 di negeri Belanda terjadi
pembaharuan hukum terhadap rakyat
bumiputera (orang Indonesia asli)
3. Adanya etische politiek (politik balas budi)
dari orang-orang Belanda sendiri (1899)
Van Deventer
dadang-solihin.blogspot.com 40
Undang-undang Desentralisasi
Undang-undang Desentralisasi tahun
1903 itu masih sangat sempit, yaitu
bukannya membentuk pemerintahan-
pemerintahan daerah yang otonom,
melainkan hanya pembentukan dewan-
dewan daerah yang harus bertanggung
jawab atas pengelolaan dan penggunaan
uang yang telah diberikan oleh
Pemerintah Pusat
dadang-solihin.blogspot.com 41
 Pada tahun 1905 lahirlah Decentralisatie Besluit
(keputusan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kerajaan Belanda, sebagai pelaksanaan
Decentralisatie Wet 1903
 Dalam Decentralisatie Besluit ini diatur pokok-
pokok yang menyangkut tentang pembentukan,
susunan, kedudukan, dan wewenang Dewan
dalam mengelola keuangan yang terpisah dari
keuangan Pusat
dadang-solihin.blogspot.com 42
Sistem Pemerintahan Daerah
Pada Masa Belanda
 Struktur organisasi Pemerintahan pada
Provinsi terdiri atas:
1. Gouverneur sebagai Kepala Pemerintahan,
2. College van Gedeputeerden (Dewan
pemerintah),
3. Provinciale Raad (Dewan Perwakilan Provinsi)
 Badan-badan Pemerintahan Kabupaten
terdiri atas:
1. Regent (Bupati), sebagai kepala pemerintahan,
juga Ketua Raad sekaligus Ketua College.
2. College van Gecommiteerden,
3. Regentschaps Raad.
dadang-solihin.blogspot.com 43
Masa Pendudukan Jepang
 Berdasarkan UU. No. 1 Pemerintah
Balatentara Nippon
1. Daerah pemerintahan militer Jawa dan Madura
yang pimpinannya berkedudukan di Batavia
(Jakarta) .
2. Daerah pemerintahan Sumatera dengan pusat
pimpinannya di Bukittinggi.
3. Daerah pemerintahan Kalimantan (Borneo),
Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku serta Irian Barat
(Nieuw Guinea) dengan pusat pimpinannya berada
di Makasar.
dadang-solihin.blogspot.com 44
Pemerintahan Daerah
Perubahan Jaman pendudukan Jepang,
ditandai dengan ditetapkannya Undang
Undang No. 27 yang berlaku secara efektif
mulai tanggal 8 Agustus 1942
Terbagi atas Syuu (Karesidenan), Si
(Kota), Ken (Kabupaten), Gun
(Kawedanan), Sen (Kecamatan) dan Ku
(Desa)
dadang-solihin.blogspot.com 45
Desentralisasi Jaman
Kemerdekaan
 Berdasarkan UUD 1945: Undang-undang
No. 1 tahun 1945
 Masa Undang-undang No. 22 tahun 1948
 Berdasarkan UUDS 1950 (Masa Undang-
undang No. 1 tahun 1957)
 Berdasarkan UUD 1945: Penetapan
Presiden 1959 No. 6 (Disempurnakan)
 Undang-Undang No. 18 tahun 1965
dadang-solihin.blogspot.com 46
Desentralisasi Menurut UU 18/1965
 Pembagian Negara Kesatuan RI dalam
Daerah-Daerah
 Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah
 Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban
Pemerintah Daerah
 Pembagian Daerah
 Kekuasaan Pemerintah Daerah
 Peraturan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 47
Desentralisasi Menurut UU
19/1965 tentang Desapraja
 Pasal 7 UU 19/1965, menetapkan
bahwa alat-alat kelengkapan
Desapraja, terdiri dari:
1. Kepala Desapraja
2. Badan Musyawarah Desapraja
3. Pamong Desapraja
4. Panitera Desapraja
5. Petugas Desapraja
6. Badan Pertimbangan Desapraja
dadang-solihin.blogspot.com 48
Hubungan Pusat dan Daerah
 Masa Penjajahan Belanda / Dibentuknya
resort-resort lokal (daerah-daerah) dengan
peraturan yang ada terdiri :
1. Ordonnantie Financieele Verhouding Java en
Madura Stbl. No. 170 tahun 1938 (Peraturan
tentang perimbangan Keuangan untuk Jawa
dan Madura)
2. Stbl No. 169 tahun 193$ untuk Buitengewesten
serta untuk Stadsgemeente Buitengewesten
Stbl: 1939 No. 67.
3. Peraturan tentang pengelolaan penetapan
Anggaran Propinsi yaitu Staatsblad tahun 1936
No. 432 dan petunjuk pelaksanaannya dalam
Bijblad No. 13678.
dadang-solihin.blogspot.com 49
Hubungan Pusat dan Daerah Masa
kemerdekaan
 Undang – Undang No. 1 Tahun 1945
 UU No. 22 tahun 1948
 Berdasarkan UUDS 1950: UU No. 1
tahun 1957
dadang-solihin.blogspot.com 50
Hubungan Pusat dan Daerah Berdasar
UUD 1945: 1959 - 1966
 Penetapan Presiden No. 6 Tahun
1959 tentang Pemerintahan Daerah
 UU No. 18 tahun 1965: Hubungan
Wewenang dan Kekuasaan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 51
Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
Ketentuan Umum tentang Pemerintahan Daerah
Pembagian Urusan Pemerintahan
Ketentuan Umum tentang
Pemerintahan Daerah
 NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah
provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang
masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
 Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.
 Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 53
 Asas otonomi dan tugas pembantuan:
Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat
diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan
daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh
pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan
desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota
ke desa.
 Daya saing daerah:
Kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah,
kualitas kelembagaan publik daerah, SDM, dan
teknologi, yang secara keseluruhan membangun
kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah
lain.
 Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah
dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
dadang-solihin.blogspot.com 54
 Hubungan administrasi adalah hubungan yang
terjadi sebagai konsekuensi kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
merupakan satu kesatuan dalam
penyelenggaraan sistem administrasi negara.
 Hubungan kewilayahan adalah hubungan yang
terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan
disusunnya daerah otonom yang
diselenggarakan di wilayah NKRI. Dengan
demikian, wilayah daerah merupakan satu
kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat.
dadang-solihin.blogspot.com 55
Pembentukan Daerah
Tujuan:
 Meningkatkan pelayanan publik
 Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
 Sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.
Faktor pertimbangan:
 kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah,
kependudukan,
 aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan,
 syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat
menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya
daerah dan diberikannya otonomi daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 56
Kawasan Khusus
 Kawasan strategis yang secara nasional
menyangkut hajat hidup orang banyak dari
sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan
pertahanan dan keamanan.
 Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-
fungsi pemerintahan tertentu sesuai
kepentingan nasional.
 Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita,
kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri,
dan sebagainya.
dadang-solihin.blogspot.com 57
Urusan Pemerintahan
1. Kewenangan Pemerintah
 Politik luar negeri
 Pertahanan
 Keamanan
 Moneter
 Yustisi
 Agama.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah
 Urusan wajib
 Urusan pilihan
3. Kewenangan yang Concurrent
 Dapat dilaksanakan bersama antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 58
Kriteria Kewenangan yang
Concurrent
 Eksternalitas:
Pertimbangan dampak/akibat yang ditimbulkan
 Akuntabilitas:
Pertimbangan tingkat pemerintahan yang lebih
langsung/ dekat dengan dampak/akibat dari urusan
yang ditangani
 Efisiensi:
Pertimbangan tersedianya sumber daya (personil,
dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan,
kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai
dalam penyelenggaraan bagian urusan.
dadang-solihin.blogspot.com 59
Urusan Wajib Pemda Provinsi
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial.
7. Penanggulangan masalah sosial lintas
kabupaten/kota.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas
kabupaten/kota.
dadang-solihin.blogspot.com 60
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah termasuk lintas kabupaten/ kota.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas
kabupaten/kota.
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk
lintas kabupaten/kota.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang
belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota.
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 61
Urusan Wajib Pemda
Kabupaten/Kota
1. Perencanaan dan pengendalian
pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan
tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
dadang-solihin.blogspot.com 62
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil
dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 63
Hubungan antara Pemerintah
dan Pemda
 Bidang Keuangan
1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemda.
2. Pengalokasian dana perimbangan kepada Pemda.
3. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada Pemda.
 Bidang Pelayanan Umum
1. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan
standar pelayanan minimal.
2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang
menjadi kewenangan daerah.
3. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan
daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
dadang-solihin.blogspot.com 64
 Bidang Pemanfaatan SDA dan Sumber
Daya Lainnya
1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan,
pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya,
dan pelestarian.
2. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya.
3. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta
rehabilitasi lahan.
dadang-solihin.blogspot.com 65
Hubungan antarpemerintahan
Daerah
 Bidang Keuangan
1. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara Pemda provinsi dan
Pemda kabupaten/kota.
2. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab bersama.
3. Pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah.
4. Pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.
 Bidang Pelayanan Umum
1. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi
kewenangan daerah.
2. Kerja sama antarpemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan umum.
3. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
dadang-solihin.blogspot.com 66
 Bidang Pemanfaatan SDA dan Sumber
Daya Lainnya
1. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan
daerah.
2. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya
antarpemerintahan daerah.
3. Pengelolaan perizinan bersama dalam
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya.
dadang-solihin.blogspot.com 67
Kewenangan Daerah untuk Mengelola
Sumber Daya di Wilayah Laut
1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut.
2. Pengaturan administratif.
3. Pengaturan tata ruang.
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang
dikeluarkan oleh daerah atau yang
dilimpahkan kewenangannya oleh
pemerintah.
5. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
6. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan
negara.
dadang-solihin.blogspot.com 68
Kepegawaian Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Hak Daerah
1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang
sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 70
Kewajiban Daerah
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan
kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10.Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11.Melestarikan lingkungan hidup.
12.Mengelola administrasi kependudukan.
13.Melestarikan nilai sosial budaya.
14.Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan kewenangannya.
15.Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 71
Tugas dan Wewenang KDH dan Wakil
KDH
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Perda.
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan
bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 72
Kewajiban KDH dan wakil KDH
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI
Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
daerah.
10.Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua perangkat daerah.
11.Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan Rapat Paripurna DPRD
dadang-solihin.blogspot.com 73
Larangan bagi KDH dan Wakil KDH
1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi
diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan
kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau
mendiskriminasikan warga negara / golongan masyarakat lain.
2. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik
negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun.
3. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan
dengan daerah yang bersangkutan.
4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang /
jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya.
5. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan
selain “mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.
6. Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.
7. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota
DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 74
Pemberhentian KDH / wakil KDH
1. Diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan MA atas pendapat DPRD
bahwa KDH / wakil KDH tidak lagi memenuhi syarat, melanggar
sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban / melanggar larangan.
2. Pendapat DPRD diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan
diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
DPRD yang hadir.
3. MA wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut
paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD itu diterima MA dan
putusannya bersifat final.
4. Apabila MA memutuskan bahwa KDH / wakil KDH terbukti melanggar
sumpah/janji jabatan / tidak melaksanakan kewajiban, DPRD
menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir
untuk memutuskan usul pemberhentian KDH / wakil KDH kepada Presiden.
5. Presiden wajib memproses usul pemberhentian KDH / wakil KDH tersebut
paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 75
Tugas Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah
1. Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota.
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan
pemerintah di daerah provinsi dan
kabupaten/ kota.
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan tugas pembantuan di
daerah provinsi dan kabupaten/kota.
dadang-solihin.blogspot.com 76
Tugas dan Wewenang DPRD
1. Membentuk Perda yang dibahas dengan KDH untuk mendapat
persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD
bersama dengan KDH.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan KDH, APBD,
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian KDH/wakil KDH
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD
provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
bagi DPRD kabupaten/kota.
5. Memilih wakil KDH dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
KDH.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 77
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
KDH dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan KDH.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD
dalam penyelenggaraan pemilihan KDH.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
antardaerah dan dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 78
Hak DPRD
1. Hak Interpelasi. Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada
KDH mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan
strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah
dan negara.
2. Hak Angket. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk
melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu KDH
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat. Hak DPRD untuk menyatakan
pendapat terhadap kebijakan KDH atau mengenai kejadian luar
biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak
interpelasi dan hak angket.
dadang-solihin.blogspot.com 79
Hak Anggota DPRD
1. Mengajukan rancangan Perda.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Membela diri.
6. Imunitas.
7. Protokoler.
8. Keuangan dan administratif
dadang-solihin.blogspot.com 80
Kewajiban Anggota DPRD
1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala
peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.
6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan.
7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku
anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis
terhadap daerah pemilihannya.
8. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota
DPRD.
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
yang terkait.
dadang-solihin.blogspot.com 81
Keuangan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
1. Rencana pembangunan jangka panjang
daerah (RPJP daerah) untuk jangka waktu 20
tahun yang memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah yang mengacu kepada
RPJP nasional.
2. Rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJM daerah) untuk jangka waktu 5
tahun merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program KDH yang penyusunannya
berpedoman kepada RPJP daerah dengan
memperhatikan RPJM nasional.
dadang-solihin.blogspot.com 83
3. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, dan program satuan kerja perangkat daerah,
lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.
4. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)
merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk
jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja
Pemerintah.
5. RPJP daerah dan RJMD ditetapkan dengan Perda
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
dadang-solihin.blogspot.com 84
Satuan Kerja Perangkat
Daerah
 Menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD
 Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
 Berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
 Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja
satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 85
Data dan informasi sebagai dasar
perencanaan:
1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah,
termasuk kecamatan, kelurahan, dan desa.
3. KDH, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah.
4. Keuangan daerah.
5. Potensi sumber daya daerah.
6. Produk hukum daerah.
7. Kependudukan.
8. Informasi dasar kewilayahan.
9. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
dadang-solihin.blogspot.com 86
Keuangan Daerah
Sumber pendapatan daerah terdiri dari:
1. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:
 Hasil Pajak Daerah.
 Hasil Retribusi Daerah.
 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,
antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan
pihak ketiga
 Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di
luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil
penjualan aset daerah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari
APBN yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain
hibah atau dana darurat dari Pemerintah.
dadang-solihin.blogspot.com 87
Dana Bagi Hasil
 Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak
terdiri dari:
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan,
perkotaan, perkebunan, pertambangan serta
kehutanan.
2. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan,
pertambangan serta kehutanan.
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan
Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
dadang-solihin.blogspot.com 88
 Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya
alam berasal dari:
1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak
pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan
(PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah
daerah yang bersangkutan.
2. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari
penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran
eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan.
3. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang
dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan
dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
4. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan.
5. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan.
6. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari
penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran
produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan.
dadang-solihin.blogspot.com 89
Dana Alokasi Umum
• DAU dialokasikan berdasarkan persentase
tertentu dari pendapatan dalam negeri neto
yang ditetapkan dalam APBN.
• DAU untuk suatu daerah ditetapkan
berdasarkan kriteria tertentu yang
menekankan pada aspek pemerataan dan
keadilan yang selaras dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan
• Formula dan penghitungan DAU-nya
ditetapkan sesuai Undang-Undang.
dadang-solihin.blogspot.com 90
Dana Alokasi Khusus
 Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan
Pemerintah atas dasar prioritas nasional.
 Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan
daerah tertentu.
 Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan
oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan Gubernur.
 Penyusunan kegiatan khusus yang diusulkan
daerah dilakukan setelah dikoordinasikan oleh
daerah yang bersangkutan.
dadang-solihin.blogspot.com 91
Terima Kasih
dadang-solihin.blogspot.com 92

More Related Content

What's hot

Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi PembangunanDadang Solihin
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanMuhamad Yogi
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
 
Etika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraEtika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISiti Sahati
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekDadang Solihin
 

What's hot (20)

Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negara
 
Etika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraEtika Administrasi Negara
Etika Administrasi Negara
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 

Similar to Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah Dadang Solihin
 
Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Sistem Pemerintahan dan Pembangunan DaerahSistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Sistem Pemerintahan dan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxKEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxOcdiansyah
 
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRIPenguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRIDadang Solihin
 
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahMengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahDadang Solihin
 
Mengetahui konsep dan sistem politik indonesia
Mengetahui konsep dan sistem politik indonesiaMengetahui konsep dan sistem politik indonesia
Mengetahui konsep dan sistem politik indonesiaAbdon sambom
 
Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxSnn27
 
ppt otonomi daerah
ppt otonomi daerahppt otonomi daerah
ppt otonomi daerahMardhiya96
 
Diskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxDiskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxayiknina
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalAlfi Nugraha
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalAlfi Nugraha
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalAlfi Nugraha
 

Similar to Sistem Pemerintahan Daerah (20)

Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Sistem Pemerintahan dan Pembangunan DaerahSistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
 
Implementasi politik
Implementasi politikImplementasi politik
Implementasi politik
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxKEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
 
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRIPenguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
 
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahMengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
 
Aktor_Kebijakan.ppt
Aktor_Kebijakan.pptAktor_Kebijakan.ppt
Aktor_Kebijakan.ppt
 
Mengetahui konsep dan sistem politik indonesia
Mengetahui konsep dan sistem politik indonesiaMengetahui konsep dan sistem politik indonesia
Mengetahui konsep dan sistem politik indonesia
 
Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptx
 
ppt otonomi daerah
ppt otonomi daerahppt otonomi daerah
ppt otonomi daerah
 
Makalah politik di indonesia
Makalah politik di indonesiaMakalah politik di indonesia
Makalah politik di indonesia
 
Politik rangkuman materi
Politik rangkuman materiPolitik rangkuman materi
Politik rangkuman materi
 
Politik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasionalPolitik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasional
 
Diskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxDiskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docx
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
 
Tugas pkn implementasi
Tugas pkn implementasiTugas pkn implementasi
Tugas pkn implementasi
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxrandikaakbar11
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfAndiCoc
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAgusSuarno2
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxEkoPoerwantoe2
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakOcieocietralalatrilili Tharigan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdfAKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdfyulizar29
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdfAKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Sistem Pemerintahan Daerah

  • 1. Sistem Pemerintahan Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, 8 Agustus 2006 Drs. H. Dadang Solihin, MA
  • 3. • Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. • He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. • You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
  • 4. Materi • Federalisme dan Federasi • Desentralisasi dan Otonomi • Otonomi NKRI dan Parlemen Daerah • Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia • Ketentuan Umum tentang Pemerintahan Daerah • Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus • Pembagian Urusan Pemerintahan • Perencanaan Pembangunan Daerah • Keuangan Daerah • Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 6. Format Pemerintahan Negara yang Federalistik  Memerlukan persyaratan tertentu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sebuah negara. Pada umumnya federalisme sangat rapuh di negara- negara yang sedang berkembang, bahkan federalisme dapat menjurus kepada sentralisasi kekuasaan di pusat pemerintahan.  Sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut.  Negara yang sangat tinggi tingkat homogenitasnya tidak sulit mempraktekkan federalisme, terutama yang menyangkut derajat pembilahan sosialnya.  Format politik dalam sebuah negara juga ikut menentukan terhadap pilihan atas bentuk negara, yaitu menyangkut derajat demokratisasi dari negara tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 7. Definisi Federalisme  Merupakan satu bentuk asosiasi politik dan organisasi yang menyatukan unit-unit politik yang terpisah ke dalam suatu sistem politik yang lebih komprehensif, dan mengizinkan masing-masing unit politik tersebut untuk tetap memiliki atau menjaga integritas politiknya secara fundamental  Mekanisme berbagi kekuasaan secara konstitusional di mana kombinasi dari "Berpemerintahan Sendiri"' dan "Berbagi Kekuasaan" dijamin dalam konstitusi tersebut  Unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh, baik yang menyangkut wewenang eksekutif, ataupun legislatif, dan bahkan juga menyangkut kekuasaan yudikatif  Menyangkut bagaimana menata keseimbangan yang sangat sulit antara pemerintah Negara Bagian dengan Pemerintah Federal dan antara Pemerintah Negara Bagian dengan Negara Bagian yang lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 8. Negara Federalis Struktur pemerintahan tidaklah bertingkat, hakikat otonomi antara Negara Bagian dengan Pemerintah Daerah pada dasarnya sama. Gubernur Negara Bagian bukanlah atasan langsung dari Walikota di City, County, Township atau apa pun namanya sebagaimana terlihat di Amerika Serikat. Kedaulatan diperoleh dari unit-unit politik yang terpisah-pisah dan kemudian sepakat membentuk sebuah pemerintahan bersama dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 9. Kasus2 Federalisme yang Bertentangan dengan Desentralisasi Di Kanada, pemerintah Federal dapat membatalkan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah propinsi, dan bahkan menginstruksikan Letnan Gubernur untuk menundanya. Konstitusi di bekas negara Uni Soviet menentukan bahwa satu-satunya yang berhak melakukan amandemen terhadap konstitusi adalah Pemerintah Pusat. Bahkan kekuasaan Pemerintah Pusat sangat besar dibandingkan dengan yang dimiliki atau yang menjadi haknya pemerintah Negara Bagian di negara itu. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 10. Alasan Pembentukan Pemerintahan yang Federalistis  Kehendak untuk menjaga atau memelihara negara, karena dengan federalisme maka negara tidak akan terpecah belah sebagai akibat diakomodasinya kepentingan masyarakat lokal.  Mencegah terjadinya politik komunalisme. Misalnya di India, adanya pengaturan melalui konstitusi negara dalam rangka menghadapi tingkat diversifikasi etnisitas yang bertumpang tindih dengan bahasa lokal.  Kehadiran musuh bersama (Kanada, Malaya, Singapura, Sabah, dan Serawak)  Motivasi penguatan ekonomi (Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa) dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 11. Contoh: Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Amerika Serikat  Pemerintah Federal dadang-solihin.blogspot.com 11 • Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah Federal • Meminjam dana atas nama Pemerintah • Mengatur perdagangan antar Negara Bagian dan internasional • Mencetak uang • Melaksanakan politik luar negeri dan membuat perjanjian internasional • Menyediakan Angkatan Bersenjata (Darat, Laut, dan Udara) • Menyediakan jasa pelayanan pos • Memberikan dan melindungi hak paten dan hak penerbitan • Mengatur sistem timbang dan berat (measures and weight) • Mengakui dan menerima Negara Bagian yang baru • Membuat Undang-Undang yang dianggap perlu untuk melaksanakan roda pemerintah Amerika Serikat.
  • 12. Negara Bagian • Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah Negara Bagian • Meminjam dana atas nama Pemerintah Negara Bagian • Mengatur perdagangan dalam negara bagian • Membuat dan menegakkan hukum sipil dan hukum pidana (Criminal law) • Membentuk dan membina kepolisian • Menyediakan pendidikan bagi masyarakat • Mengawasi Pemerintah Daerah • Mengatur sumbangan sosial dan amal (charity) • Mengatur dan menyelenggarakan Pemilihan Umum • Menyelenggarakan semua kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Federal sesuai dengan ketentuan konstitusi, ataupun yang dilarang oleh untuk dilakukan, kecuali kewenangan yang menjadi haknya rakyat. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 13. Enam Prinsip Federalisme 1. Prinsip "Noncentralization." Di dalam federalisme tidak ada pusat kekuasaan yang mendominasi unit-unit politik yang lainnya karena antara unit politik dengan pusat kekuasaan mempunyai kedudukan atau status yang sama. 2. Prinsip derajat perwujudan demokrasi. Federalisme dan demokrasi merupakan dua hal yang sama sekali tidak terpisahkan. 3. Terwujudnya mekanisme checks and balances dalam sebuah demokrasi. Mekanisme ini adalah bagaimana mengatur hubungan di antara lembaga-negara negara, serta hubungan antara warga masyarakat dengan negara. dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 14. 4. Prinsip "Open bargaining." Federalisme harus memungkinkan terjadinya rundingan secara terbuka di antara berbagai pihak. 5. Prinsip Constitualism. Konstitusi negara harus memuat secara lengkap dan terperinci mengenai mekanisme hubungan antara lembaga negara, kekuasaan serta kewenangan pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di daerah. 6. Unit pemerintahan yang sudah tetap (Fixed units). Garis pembatas antara satu lembaga, antara wilayah negara bagian, antara wilayah daerah sudah merupakan sesuatu yang sangat jelas, sehingga tidak akan dengan mudah diutak-atik lagi demi kepentingan yang sesaat. dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 15. Argumentasi dalam Memilih Desentralisasi 1. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidaklah mungkin mengelola negara yang kompleks dilakukan dengan cara yang sentralistik, karena akan menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 2. Pendidikan Politik. Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. 3. Pemerintahan Daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 16. 4. Stabilitas Politik Stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. 5. Kesetaraan Politik (Political Equality). Masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahnya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka. 6. Akuntabilitas publik. Si pemegang jabatan publik harus mampu mempertanggung-jawabkan segala bentuk pilihan kebijaksanaan dan politiknya kepada warga masyarakat yang mempercayakan kepadanya jabatan politik tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 17. Rasionalitas Desentralisasi 1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. 2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. 3. Perumusan kebijaksanaan yang lebih realistik. 4. “Penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat. 5. Memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 18. 6. Terbukanya peluang bagi masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial. 7. Meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah. 8. Menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat Daerah dan sejumlah NGO. 9. Melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. 10. Meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal. dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 19. 11. Administrasi pemerintahan daerah menjadi lebih mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. 12. Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah- tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah- daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat. 13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik. 14. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 21. Mengapa Otonomi NKRI? 1. Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi.  Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah Negara Federasi Indonesia  Harus menetapkan mekanisme "Checks and Balances" antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mencakup Pemerintah Nasional serta Propinsi atau Negara Bagian.  Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki semacam "Konstitusi Negara Bagian ".  Dll. dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 22. 2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa).  Kembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal.  Berikan supervisi agar Daerah tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan nasional.  Daerah yang kuat di dalam membangun masyarakatnya, mereka dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan separatisme. dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 23. 3.Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis nasional.  Pemerintah berhasil melakukan perubahan sosial- ekonomi secara fundamental dengan menggunakan mekanisme "Carrot and Stick".  Seharusnya tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan masalah-masalah Daerah, diserahkan saja sepenuhnya kepada Daerah.  Sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh Presiden.  Akan tetapi, ketika terjadi krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 negara sama sekali tidak mampu menghadapinya. dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 24. 4.Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang akan datang.  Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh.  Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di Jakarta saja.  Lembaga Perwakilan Rakyat sudah sewajarnya mengadopsi sistem "Dua Kamar" atau sistem "Bicameral".  Kamar pertama atau First Chamber harus memberikan tempat khusus kepada perwakilan kepentingan Daerah dengan menjadikannya sebagai "Upper Chamber" atau "Upper House" .  Kamar kedua "Lower House" atau "Second Chamber" merupakan perwakilan rakyat secara langsung yang diberi nama "Dewan Perwakilan Rakyat“. dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 25. 5. Aspek keadilan.  Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.  Atas nama negara, Pemerintah pada masa lalu dengan sekehendak hatinya mengambil alih tanah-tanah masyarakat setempat yang merupakan hak milik mereka yang diwariskan secara turun-temurun.  Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah diberlakukan untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam. dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 26. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan  Teori pemisahan kekuasaan (separation of power) oleh Montesquieu.  Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif.  Konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of power).  Kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan ‘atas-bawah’.  Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 27. Otonomi Daerah dalam Konstitusi Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU, dan bahkan dikukuhkan dalam UUD, maka pembagian kekuasaan (distribution atau division of power) antara pusat dan daerah dewasa ini makin dipertegas. dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 28. Pasal 18 UUD 1)Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2)Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3)Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 29. 4)Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 5)Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 6)Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 30. Pasal 18A UUD 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang. dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 31. Pasal 18B UUD 1) Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 32. Kewenangan dan Integrasi Nasional  Untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik- baiknya.  Menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah  Atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah itu sendiri. dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 33. Otonomi dan Demokratisasi  Esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu dalam arti yang sesungguhnya adalah:  pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah,  pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke masyarakat.  Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini. dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 34. Lembaga Legislatif di Daerah • DPRD dibentuk di daerah propinsi, kabupaten dan kota. • Pada umumnya DPRD dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. • Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, • Berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. • DPRD hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan- perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 35. Kepala Desa dan Parlemen Desa • Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan • Fungsi BPD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. • Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 37. Desentralisasi Pada Masa Pemerintahan Pra Kemerdekaan  Sistem Desentralisasi Masa Kerajaan  Masa Kekuasaan Belanda Setelah Tahun 1914  Masa Kekuasaan Jepang dadang-solihin.blogspot.com 37
  • 38. Desentralisasi Pada Masa Kerajaan  Kerajaan biasa dibagi menjadi lima menurut arah mata  Pusat pemerintahan ada di wilayah tengah, wilayah-wilayah lainnya dikuasai oleh para menteri khusus, kadang-kadang putra mahkota  Majapahit terdapat tiga pemegang fungsi, yaitu eksekutif (raja), yudikatif (dharmadhyaksa), dan konsultatif (dewan penasihat) dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 39. Sistem Pemerintahan Masa Kerajaan Majapahit dadang-solihin.blogspot.com 39 RAJA MAJAPAHIT ADIPATI VADIPATI I ADIPATI II ADIPATI III ADIPATI IV WILAYAH VWILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV
  • 40. Pemerintahan Masa Kekuasaan Belanda Dasar 1. Konvensi London pada tahun 1814 Pemerintah Inggris diwajibkan menyerahkan kembali kekuasaan di Jawa kepada pihak Belanda 2. Pada tahun 1848 di negeri Belanda terjadi pembaharuan hukum terhadap rakyat bumiputera (orang Indonesia asli) 3. Adanya etische politiek (politik balas budi) dari orang-orang Belanda sendiri (1899) Van Deventer dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 41. Undang-undang Desentralisasi Undang-undang Desentralisasi tahun 1903 itu masih sangat sempit, yaitu bukannya membentuk pemerintahan- pemerintahan daerah yang otonom, melainkan hanya pembentukan dewan- dewan daerah yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan uang yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 42.  Pada tahun 1905 lahirlah Decentralisatie Besluit (keputusan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, sebagai pelaksanaan Decentralisatie Wet 1903  Dalam Decentralisatie Besluit ini diatur pokok- pokok yang menyangkut tentang pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang Dewan dalam mengelola keuangan yang terpisah dari keuangan Pusat dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 43. Sistem Pemerintahan Daerah Pada Masa Belanda  Struktur organisasi Pemerintahan pada Provinsi terdiri atas: 1. Gouverneur sebagai Kepala Pemerintahan, 2. College van Gedeputeerden (Dewan pemerintah), 3. Provinciale Raad (Dewan Perwakilan Provinsi)  Badan-badan Pemerintahan Kabupaten terdiri atas: 1. Regent (Bupati), sebagai kepala pemerintahan, juga Ketua Raad sekaligus Ketua College. 2. College van Gecommiteerden, 3. Regentschaps Raad. dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 44. Masa Pendudukan Jepang  Berdasarkan UU. No. 1 Pemerintah Balatentara Nippon 1. Daerah pemerintahan militer Jawa dan Madura yang pimpinannya berkedudukan di Batavia (Jakarta) . 2. Daerah pemerintahan Sumatera dengan pusat pimpinannya di Bukittinggi. 3. Daerah pemerintahan Kalimantan (Borneo), Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku serta Irian Barat (Nieuw Guinea) dengan pusat pimpinannya berada di Makasar. dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 45. Pemerintahan Daerah Perubahan Jaman pendudukan Jepang, ditandai dengan ditetapkannya Undang Undang No. 27 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Agustus 1942 Terbagi atas Syuu (Karesidenan), Si (Kota), Ken (Kabupaten), Gun (Kawedanan), Sen (Kecamatan) dan Ku (Desa) dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 46. Desentralisasi Jaman Kemerdekaan  Berdasarkan UUD 1945: Undang-undang No. 1 tahun 1945  Masa Undang-undang No. 22 tahun 1948  Berdasarkan UUDS 1950 (Masa Undang- undang No. 1 tahun 1957)  Berdasarkan UUD 1945: Penetapan Presiden 1959 No. 6 (Disempurnakan)  Undang-Undang No. 18 tahun 1965 dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 47. Desentralisasi Menurut UU 18/1965  Pembagian Negara Kesatuan RI dalam Daerah-Daerah  Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah  Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah  Pembagian Daerah  Kekuasaan Pemerintah Daerah  Peraturan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 47
  • 48. Desentralisasi Menurut UU 19/1965 tentang Desapraja  Pasal 7 UU 19/1965, menetapkan bahwa alat-alat kelengkapan Desapraja, terdiri dari: 1. Kepala Desapraja 2. Badan Musyawarah Desapraja 3. Pamong Desapraja 4. Panitera Desapraja 5. Petugas Desapraja 6. Badan Pertimbangan Desapraja dadang-solihin.blogspot.com 48
  • 49. Hubungan Pusat dan Daerah  Masa Penjajahan Belanda / Dibentuknya resort-resort lokal (daerah-daerah) dengan peraturan yang ada terdiri : 1. Ordonnantie Financieele Verhouding Java en Madura Stbl. No. 170 tahun 1938 (Peraturan tentang perimbangan Keuangan untuk Jawa dan Madura) 2. Stbl No. 169 tahun 193$ untuk Buitengewesten serta untuk Stadsgemeente Buitengewesten Stbl: 1939 No. 67. 3. Peraturan tentang pengelolaan penetapan Anggaran Propinsi yaitu Staatsblad tahun 1936 No. 432 dan petunjuk pelaksanaannya dalam Bijblad No. 13678. dadang-solihin.blogspot.com 49
  • 50. Hubungan Pusat dan Daerah Masa kemerdekaan  Undang – Undang No. 1 Tahun 1945  UU No. 22 tahun 1948  Berdasarkan UUDS 1950: UU No. 1 tahun 1957 dadang-solihin.blogspot.com 50
  • 51. Hubungan Pusat dan Daerah Berdasar UUD 1945: 1959 - 1966  Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah  UU No. 18 tahun 1965: Hubungan Wewenang dan Kekuasaan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 51
  • 52. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus Ketentuan Umum tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan
  • 53. Ketentuan Umum tentang Pemerintahan Daerah  NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.  Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. dadang-solihin.blogspot.com 53
  • 54.  Asas otonomi dan tugas pembantuan: Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.  Daya saing daerah: Kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, SDM, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.  Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 54
  • 55.  Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.  Hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat. dadang-solihin.blogspot.com 55
  • 56. Pembentukan Daerah Tujuan:  Meningkatkan pelayanan publik  Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  Sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Faktor pertimbangan:  kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan,  aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,  syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. dadang-solihin.blogspot.com 56
  • 57. Kawasan Khusus  Kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan.  Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi- fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional.  Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri, dan sebagainya. dadang-solihin.blogspot.com 57
  • 58. Urusan Pemerintahan 1. Kewenangan Pemerintah  Politik luar negeri  Pertahanan  Keamanan  Moneter  Yustisi  Agama. 2. Kewenangan Pemerintah Daerah  Urusan wajib  Urusan pilihan 3. Kewenangan yang Concurrent  Dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dadang-solihin.blogspot.com 58
  • 59. Kriteria Kewenangan yang Concurrent  Eksternalitas: Pertimbangan dampak/akibat yang ditimbulkan  Akuntabilitas: Pertimbangan tingkat pemerintahan yang lebih langsung/ dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani  Efisiensi: Pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. dadang-solihin.blogspot.com 59
  • 60. Urusan Wajib Pemda Provinsi 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. 7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota. dadang-solihin.blogspot.com 60
  • 61. 9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota. 12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota. 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 61
  • 62. Urusan Wajib Pemda Kabupaten/Kota 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. dadang-solihin.blogspot.com 62
  • 63. 9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan. 12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 14. Pelayanan administrasi penanaman modal. 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 63
  • 64. Hubungan antara Pemerintah dan Pemda  Bidang Keuangan 1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. 2. Pengalokasian dana perimbangan kepada Pemda. 3. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada Pemda.  Bidang Pelayanan Umum 1. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal. 2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. 3. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. dadang-solihin.blogspot.com 64
  • 65.  Bidang Pemanfaatan SDA dan Sumber Daya Lainnya 1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. 2. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. 3. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. dadang-solihin.blogspot.com 65
  • 66. Hubungan antarpemerintahan Daerah  Bidang Keuangan 1. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota. 2. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. 3. Pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah. 4. Pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.  Bidang Pelayanan Umum 1. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. 2. Kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. 3. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. dadang-solihin.blogspot.com 66
  • 67.  Bidang Pemanfaatan SDA dan Sumber Daya Lainnya 1. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah. 2. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah. 3. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 67
  • 68. Kewenangan Daerah untuk Mengelola Sumber Daya di Wilayah Laut 1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. 2. Pengaturan administratif. 3. Pengaturan tata ruang. 4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. 5. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan 6. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. dadang-solihin.blogspot.com 68
  • 69. Kepegawaian Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  • 70. Hak Daerah 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 70
  • 71. Kewajiban Daerah 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10.Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 11.Melestarikan lingkungan hidup. 12.Mengelola administrasi kependudukan. 13.Melestarikan nilai sosial budaya. 14.Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. 15.Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. dadang-solihin.blogspot.com 71
  • 72. Tugas dan Wewenang KDH dan Wakil KDH 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2. Mengajukan rancangan Perda. 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 72
  • 73. Kewajiban KDH dan wakil KDH 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. 8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. 10.Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. 11.Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD dadang-solihin.blogspot.com 73
  • 74. Larangan bagi KDH dan Wakil KDH 1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara / golongan masyarakat lain. 2. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun. 3. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan. 4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang / jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 5. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain “mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 6. Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya. 7. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. dadang-solihin.blogspot.com 74
  • 75. Pemberhentian KDH / wakil KDH 1. Diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan MA atas pendapat DPRD bahwa KDH / wakil KDH tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban / melanggar larangan. 2. Pendapat DPRD diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. 3. MA wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD itu diterima MA dan putusannya bersifat final. 4. Apabila MA memutuskan bahwa KDH / wakil KDH terbukti melanggar sumpah/janji jabatan / tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian KDH / wakil KDH kepada Presiden. 5. Presiden wajib memproses usul pemberhentian KDH / wakil KDH tersebut paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 75
  • 76. Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/ kota. 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. dadang-solihin.blogspot.com 76
  • 77. Tugas dan Wewenang DPRD 1. Membentuk Perda yang dibahas dengan KDH untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan KDH. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan KDH, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian KDH/wakil KDH kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota. 5. Memilih wakil KDH dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil KDH. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. dadang-solihin.blogspot.com 77
  • 78. 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban KDH dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9. Membentuk panitia pengawas pemilihan KDH. 10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan KDH. 11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 78
  • 79. Hak DPRD 1. Hak Interpelasi. Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada KDH mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. 2. Hak Angket. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu KDH yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak menyatakan pendapat. Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan KDH atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. dadang-solihin.blogspot.com 79
  • 80. Hak Anggota DPRD 1. Mengajukan rancangan Perda. 2. Mengajukan pertanyaan. 3. Menyampaikan usul dan pendapat. 4. Memilih dan dipilih. 5. Membela diri. 6. Imunitas. 7. Protokoler. 8. Keuangan dan administratif dadang-solihin.blogspot.com 80
  • 81. Kewajiban Anggota DPRD 1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. 5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya. 8. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD. 9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. dadang-solihin.blogspot.com 81
  • 82. Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan
  • 83. Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP daerah) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional. 2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM daerah) untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program KDH yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. dadang-solihin.blogspot.com 83
  • 84. 3. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 4. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah. 5. RPJP daerah dan RJMD ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 84
  • 85. Satuan Kerja Perangkat Daerah  Menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD  Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya  Berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.  Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 85
  • 86. Data dan informasi sebagai dasar perencanaan: 1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah, termasuk kecamatan, kelurahan, dan desa. 3. KDH, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah. 4. Keuangan daerah. 5. Potensi sumber daya daerah. 6. Produk hukum daerah. 7. Kependudukan. 8. Informasi dasar kewilayahan. 9. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dadang-solihin.blogspot.com 86
  • 87. Keuangan Daerah Sumber pendapatan daerah terdiri dari: 1. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:  Hasil Pajak Daerah.  Hasil Retribusi Daerah.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga  Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. 2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 87
  • 88. Dana Bagi Hasil  Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. 2. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. 3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. dadang-solihin.blogspot.com 88
  • 89.  Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: 1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 2. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 3. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. 4. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 5. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 6. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. dadang-solihin.blogspot.com 89
  • 90. Dana Alokasi Umum • DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. • DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan • Formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang. dadang-solihin.blogspot.com 90
  • 91. Dana Alokasi Khusus  Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional.  Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.  Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Gubernur.  Penyusunan kegiatan khusus yang diusulkan daerah dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan. dadang-solihin.blogspot.com 91