Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa poin analisis kebijakan UKM yang dapat diambil antara lain: 1. Kesesuaian kebijakan UKM dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti Perpres 72/2012 dan UU No. 23/2014 tentang pembagian kerja UKM antara pemerintah pusat, propinsi, dan daerah. 2. Efektivitas pelaksanaan UKM di tingkat primer oleh puskesmas dengan mengutamakan upaya promotif-prevent

2. Upaya Kesehatan Masyarakat yang disingkat UKM merupakan setiap kegiatan
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok
dan masyarakat.
Tujuan penguatan upaya kesehatan masyarakat pada hakikatnya meliputi
pencapaian sasaran dalam program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019,
yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

3. Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta latih mampu merumuskan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti sesi ini, peserta dapat menjelaskan tentang :
 Nilai dan sumber data UKM
 Identifikasi secara sistematik terhadap berbagai evidence
 Membuat analisis kebijakan UKM
 Membuat formulasi pilihan kebijakan UKM
 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan UKM

4. 1. Nilai dan Sumber Data Kesehatan
 Upaya Kesehatan Masyarakat
 Nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat
 Sumber data kesehatan masyarakat
2. Identifikasi secara sistematik terhadap berbagai evidence
 Penentuan masalah kesehatan dan/atau masalah pelayanan prioritas di wilayah
 Penelusuran akar masalah secara sistematik dan komprehensif.
 Penetapan isu strategis
 Pemetaan pemangku kepentingan
3. Analisis Kebijakan UKM
 Identifikasi kebijakan publik terkait UKM dengan isu strategis yang telah ditetapkan
 Analisis Kebijakan UKM

5. 4. Formulasi Opsi Kebijakan
 Menyusun beberapa alternatif opsi kebijakan.
 Menguji alternatif opsi kebijakan
5. Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan UKM
 Pemantauan
 Evaluasi

6. 1. NILAI DAN
SUMBER DATA
KESEHATAN

8. Promotif Preventif
Pencapaian Indonesia
Sehat
Mobilisasi mesin sosial
dan mesin birokrasi
Pendekatan
kolaboratif dan
multidisipliner
Dampak jangka
menengah dan dampak
jangka panjang

9. Nilai di Masyarakat/Nilai Sosial
petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama mengarahkan
tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari
NILAI
suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi
dasar penentu tingkah laku seseorang

10. Ciri-Ciri Nilai Sosial :
 hasil interaksi sosial antarwarga masyarakat;
 hasil penularan dari orang lain;
 terbentuk dari proses sosialisasi,
 bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan manusia,
 melibatkan emosi atau perasaan;
 dapat membentuk pengembangan diri seseorang baikp positif atau negatif;
 cenderung berkaitan antara satu dan yang lain sehingga membentuk pola dan sistem
sosial.

11. NormaSosial
Merupakan perwujudan dari nilai yang didalamnya terdapat kaidah atau
aturan pada tindakan yang dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggarnya
Norma sosial terkadang bisa menyesuaikan perubahan sosial, sehingga norma
sosial bisa mengalami perubahan.
Berfungsi pedoman tingkah laku di masyarakat, sebagai alat untuk
menertibkan kehidupan sosial dan sebagai sistem kontrol sosial.

12. Cara/
usage
Kebias
aan/fol
kways
Tata
kelakua
n/mores
adat
istiadat/
customs
hukum/
laws
Normal Sosial tersusun atas :
Nilai dan norma adalah bagian yang
tidak bisa diabaikan dalam Upaya
Kesehatan Masyarakat  Selain
untuk menyesuaikan pemberian
pelayanan kesehatan berdasarkan
nilai dan norma tertentu yang
dipegang, kondisi ini akan
memungkinkan penerimaan yang
baik oleh masyarakat terhadap
praktek upaya kesehatan
masyarakat.

13. • Merupakan data yang diperoleh oleh peneliti
atau penyelidik melalui protokol penelitian
atau desain penelitiannya
Data Primer
• Merupakan data yang direncanakan dari
hasil studi peneliti-peneliti lain yang
datanya dikumpulkan oleh peneliti tersebut
Data
Sekunder
• Merupakan hasil analisis dari data primer
dan data sekunder, atau biasa disebut
sebagai informasi.
Data Tertier

14. IPKM
SPM
RisKesDasRisFasKes
SDKI

15. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas !
1. Sebutkan nilai dan norma khusus yang ada di masyarakat wilayah Anda bertugas yang
perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya kesehatan masyarakat !
2. Hal apa yang Anda lakukan dalam menyesuaikan intervensi upaya kesehatan masyarakat
terkait nilai dan norma tersebut ?
3. Sebutkan tiga jenis data dan perbedaannya ?
4. Apa keunggulan dan kelemahan masing-masing dari data primer dan sekunder ?
5. Sebutkan beberapa jenis data yang dapat Anda pakai dalam menyusun Upaya Kesehatan
Masyarakat yang sesuai dengan wilayah tugas Anda !

16. 2. IDENTIFIKASI
SISTEMIK
TERHADAP
BERBAGAI
EVIDENCE

17.  Diantara banyaknya masalah kesehatan yang ditemukan, tidak semua masalah
langsung diberikan intervensi secara serentak, melainkan ditentukan prioritas
masalah yang disepakati bersama.
 Penentuan masalah kesehatan dan pelayanan kesehatan prioritas penting untuk
dilakukan berkenaan dengan adanya keterbatasan sumberdaya yang ada, baik
dari segi SDM, sarana ataupun pendanaan
 Penentuan prioritas juga dilakukan untuk memastikan penempatan sumber daya
yang tersedia dalam sektor kesehatan digunakan untuk memaksimalkan tujuan
kesehatan yang ingin dicapai
 Tidak ada cara yang paling benar untuk membuat prioritas, karena prioritas ini
bersifat relatif dan subyektif. Perlu adanya keseimbangan antara berbagai tujuan
dan sudut pandang untuk menetapkan sebuah prioritas

18. Lima langkah yang direkomendasikan dalam menyusun prioritas berdasarkan Ad Hoc
Committee (WHO 1996) diantaranya adalah :
1. pertimbangan dari apa yang menjadi beban penyakit
2. mengapa beban penyakit tersebut masih ada
3. bagaimana kebijakan pembiayaan yang ada dapat mengintervensi masalah yang ada
4. bagaimana kebijakan pembiayan efektif bisa menjadi solusi intervensi di masa mendatang
5. apa saja sumber daya yang ada saat ini untuk masalah beban penyakit tersebut.

19. Penentuan
Prioritas Masalah
Metode Matematika
(1)Metode Delbeque
(1)Metode Delphi
Metode Disease
Burden
Metode
Perbandingan

20.  Merupakan sebuah proses untuk mencari dan menentukan penyebab utama dari
sebuah masalah
 Hasil dari penelusuran akar masalah adalah rencana aksi yang akan
dilaksanakan untuk mengurangi resiko kejadian/masalah serupa di masa yang
akan datang.
 Penelusuran akar masalah juga merupakan sebuah desain untuk menjawab tiga
pertanyaan berikut:
(1) Apa yang terjadi ?
(2) Mengapa hal itu terjadi ?
(3) Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi.

21.  Metode ini digunakan untuk mengkategorikan berbagai penyebab potensial suatu masalah serta
menjelaskan hubungan sebab-akibat dari seuatu masalah.
 Faktor-faktor penyebab yang ditemukan adalah yang mungkin dan bisa diperbaiki/diselesaikan.
 Lebih terstruktur dan dapat mengajarkan pada tim dan individu mengenai proses/prosedur yang
berlaku melalui proses yang dilakukan.

22.  Metode ini memungkinkan untuk merinci masalah pokok menjadi pertanyaan-pertanyaan kembali
sehingga penentuan masalah lebih jelas dan komperhensif.
 Dimulai dengan membuat kerangka pohon masalah, kemudian menentukan masalah yang akan
dianalisisi dan menempatkannya pada kotak bagian atas di diagram.
 Setelah itu dilakukan identifikasi penyebab masalah melalui brainstorming atau FGD dan dilakukan
berulang sampai tidak lagi dapat menjawab pertanyaan dari penyebab masalahnya.
 Diakhiri dengan pohon tujuan sebagai langkah yang diambil untuk menggambarkan situasi di masa
depan yang diinginkan

23. Isu Strategis :
(1) masalah yang paling prioritas dirasakan oleh stakeholder lokal dan mendapat
perhatian publik berdasarkan data yang dikaji
(2) masalahnya mendesak (aktual) dan sangat penting untuk diberi perhatian segera, jika
tidak segera diatasi berakibat fatal di masa depan
(3) relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi oleh masyarakat
(sedang hangat dan menjadi perhatian masyarakat).
Tolak Ukur Analisa Isu Strategis :
(1) Aktual  menilai apakah isu sedang menjadi pusat perhatian
(2) Urgensi  menilai apakah isu ini mendesak
(3) Relevansi  apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan konstituen
(4) Dampak positif  apakah jika isu ini dibahas dapat membantu konstituen
(5) Kesesuaian  apakah isu sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki
(6) Sensitivitas  apakah isu ini aman dari dampak sampingan

24. Tujuan : mengidentifikasi sekelompok orang atau institusi yang dapat
mempengaruhi program/kebijakan; mengantisipasi bentuk pengaruh yang
diberikan kepada program/kebijakan; dan mengembangkan strategi untuk
mendapatkan dukungan terbaik dan efektif
Dalam melakukan pertimbangan pada pemangku kepentingan, beberapa cara
analisis yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan analisis pemangku
kepentingan antara lain :
a. Ukuran kekuasaan dan kepemimpinan
b. Tingkat pengetahuan terhadap kebijakan yang dibahas
c. Kepentingan
d. Posisi
e. Aliansi

25. Beberapa model dalam melakukan analisis stakeholder (Gardner, 1986) :
a. Model pemetaan berdasarkan kekuasaan dan dinamika stakeholder

26. b. Model pemetaan yang mempertemukan kekuasaan dan kepentingan dalam satu
matriks

27. c. Model pemetaan stakeholder yang mempertemukan tingkat pengaruh dan
pentingnya stakeholder

28. Hasil dari pemetaan pemangku penetingan adalah :
 Gambaran tentang kepentingan para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan
perumusan atau implementasi kebijakan
 Identifikasi adanya potensi konflik antara pemangku kepentingan karena kepentingan
yang berbeda yang dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan
 Membantu memetakan struktur hubungan antara pemangku kepentingan sehingga
dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama atau koalisi
 Membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari pemangku
kepentingan yang berbeda

29. TUGAS MANDIRI
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas !
1. Sebutkan hal-hal apa saja yang perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun sebuah
prioritas !
2. Apa yang menjadi keunggulan dari masing-masing metode fishbone diagram dan problem
tree dalam membantu proses penelusuran akar masalah ?
3. Apa tujuan dilakukannya proses pemetaan pemangku kepentingan ?

30. 3. ANALISIS
KEBIJAKAN UKM

32. Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga,
kelompok dan masyarakat.
Upaya Kesehatan Masyarakat mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan,
pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan
gizi masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif
(bahan tambahan makanan) dalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat
adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusaiaan.
Dasar, asas, pokok-pokok kesehatan masyarakat meliputi :
a. berbasis masyarakat
b. dengan pendekatan peningkatan kesehatan atau pencegahan penyakit
c. dikelola dengan kerjasama lintas sektor dan program
d. dengan pemberdayaan masyarakat
e. dengan dukungan sumber daya
Berdasarkan Perpres 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, terdapat pembagian strata
UKM yang terdiri atas UKM Primer, UKM Sekunder dan UKM Tersier.
Berdasarkan UU No. 23 Th 2014, terdapat pembagian kerja antara pemerintah pusat, propinsi dan
daerah pada pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan sistem rujukan sesuai dengan level-nya.

33. Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama secara terintegrasi dan berkesinambungan
dengan lebih mengutamakan upaya promotif-preventif. Upaya Kesehatan Masyarakat yang
dilakukan berupa UKM Esensial dan UKM Pengembangan. UKM Esensial harus diselenggarakan
oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kebupaten/kota
bidang kesehatan. UKM pengembangan terdiri dari kegiatan yang sifatnya inovatif dan/atau
bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah
kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya masing-masing.
Terdapat tiga kegiatan utama dalam melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat, diantaranya :
 Mengupayakan agar pembangunan semua sektor berwawasan kesehatan. Pembangunan di
sektor lain harus memperhitungkan kesehatan, yakni mendukung atau minimal tidak
merugikan kesehatan. Wujud kegiatannya adalah dengan mengembangkan konsep institusi
sehat seperti sekolah sehat, pesantren sehat, masjid sehat, pasar sehat, dan lain-lain
 Memberdayakan masyarakat, yakni mengorganisasikan gerakan atau peran serta masyarakat
untuk pembangunan kesehatan, yang berupa berbagai bentuk UKBM seperti posyandu,
posbindu penyakit tidak menular, UKS, Saka Bhakti Usaha (SBH), Pos Kesehatan Pesantren
(Poskestren), dan lain-lain.
 Memberdayakan keluarga, yakni menggugah pasrtisipasi segenap keluarga (sebagai kelompok
masyarakat terkecil) untuk berperilaku hidup sehat, mencegah jangan sampai sakit, bahkan
meningkatkan derajatnya.

34. Merupakan sebuah proses studi atau penelitian yang bertujuan untuk
memformulasikan sebuah kebijakan atau mengevaluasi implementasi dari sebuah
kebijakan.
Hasil dari analisis kebijakan yang dilakukan adalah rekomendasi kebijakan,
alternatif keputusan, saran dan petunjuk operasional spesifik terkait suatu
kebijakan untuk mengubah atau memperbaiki.
Pilihan bentuk analisis yang tepat, menghendaki pemahaman masalah secara
mendalam, sebab kondisi masalah yang cenderung menentukan bentuk analisis
yang digunakan.

35. • Merupakan penciptaan dan pemindahan informasi sebelum tindakan
kebijakan ditentukan dan dilaksanakan.
• Analisis kebijakan juga melihat ke depan hal-hal yang berhubungan,
misalnya mengenai kemungkinan apa yang akan terjadi apabila suatu
kebijakan dikembangkan.
Analisis
Kebijakan
Prospektif
• Bertujuan dalam hal penciptaan dan pemindahan informasi setelah
tindakan kebijakan diambil
• Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil
kebijakan khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif
kebijakan yang baru, dan mengarah pada pemecahan masalah praktis.
Analisis
Kebijakan
Retrospektif
• Bersifat konprehensif dan kontinyu, menghasilkan dan memindahkan
informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan
dilakukan
• Menggabungkan bentuk prospektif dan retrospektif, serta menghasilkan
informasi dari waktu ke waktu dan bersifat multidispliner.
Analisis
Kebijakan
Terpadu

36. 4. FORMULASI OPSI
KEBIJAKAN

37.  Dalam mengembangkan solusi kebijakan perlu mempertimbangkan beberapa
alternatif opsi kebijakan.
 Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun alternatif kebjakan adalah
mengeliminasi faktor-faktor penyumbang masalah dengan menelisik kebijakan
yang ada saat ini. Selain mempertimbangkan penyusunan alternatif opsi
kebijakan yang mungkin untuk dilakukan, pertimbangkan juga lebih lanjut
mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.
 Dalam merumuskan alternatif opsi kebijakan, setidaknya terdapat enam faktor
strategis yang biasanya mempengaruhi, yaitu :
1. Faktor politik
2. Faktor ekonomi/finansial
3. Faktor administrasi/organisatoris
4. Faktor teknologi
5. Faktor sosial, budaya dan agama
6. Faktor pertahanan keamanan

38.  Dilakukan setelah menyusun beberapa alternatif opsi kebijakan
 Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai efektivitas
dari opsi alternatif kebijakan dalam mencapai tujuan
 Dalam menilai alternatif kebijakan, terdapat ukuran-ukuran rasionalitas yang
dapat digunakan, diantaranya :
 Rasionalitas teknis : atas dasar kemampuan dasar masing-masing memecahkan masalah
publik secara efektif
 Rasionalitas ekonomis : atas dasar kemampuan menemukan pemecahan masalah publik
yang paling efisien
 Rasionalitas legal : atas dasar kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan
kasus-kasus penyelesaian perkara sebelumnya
 Rasionalitas sosial : atas dasar kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan
institusi sosial yang bernilai, yaitu menyelenggarakan kelembagaan
 Rasionalitas substantif : atas dasar kemampuannya untuk membuat pilihan yang paling
tepat diantara dua atau lebih bentuk rasionalitas (Teknik, ekonomis, sosial, legal) dibawah
kondisi yang ada

39.  Beberapa pendekatan dalam melakukan pengujian alternatif kebijakan, yaitu:
a. Pendekatan kuantitatif
 Operation research
 Benefit/risk analysis
b. Pendekatan kualitatif
 Skenario
 Permainan
 Simulasi
 Pertimbangan ahli (expert judgement) : Teknik Delphi

40. 5. PEMANTAUAN
DAN EVALUASI
TERHADAP
KEBIJAKAN UKM

41. Pemantauan atau Monitoring dilakukan untuk memastikan program berjalan on
the track dengan berfokus pada input, aktivitas, output, proses implementasi dan
hasil lanjutan seperti hasil atau outcome.
Monitoring sebenarnya lebih ditekankan pada kegiatan mencermati proses
pelaksanaan kegiatan serta adanya peruahan lingkungan organisasi. Oleh sebab
itu, monitoring biasanya dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang
diimplementasikan.
Proses monitoring akan lebih menjawab apa saja aktivitas yang telah dilaksanakan
dan hasil yang dicapai, berbeda dengan evaluasi yang menitikberatkan pada
mengapa dan bagaimana hasil bisa dicapai yang kemudian berkontribusi pada
pembentukan teori atau model perubahan.
Hasil monitoring yang telah dianalisis selanjutnya dapat dijadikan sebagai
informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tindak lanjut dalam proses
evaluasi.

42. Tujuan dari pemantauan atau monitoring antara lain :
Menjamin kebijakan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang
ditetapkan
Memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang adanya penyimpangan
dan penyebabnya untuk kemudian menjadi dasar bagi tindakan korektif
Memberikan informasi mengenai adanya perubahan-perubahan lingkungan yang perlu
disesuaikan
Memberikan informasi mengenai akuntabilitas pelaksanaan kebijakan kepada pihak
yang berkepentingan
Hasil monitoring lebih lanjut digunakan sebagai pembelajaran untuk mengukur
keberhasilan dan manfaat dari intervensi kebijakan, kualitas kebijakan, dan justifikasi
bagi pelaksanaan kebijakan

43. Beberapa jenis data dan informasi yang dapat digunakan sebagai monitoring :
 Metode Dokumentasi dari berbagai laporan kegiatan
 Metode Survey untuk menjaring data dari pemangku kepentingan, terutama kelompok
sasaran
 Metode Observasi lapangan untuk membantu melengkapi data survey berdasarkan
pengamatan data empiris di lapangan
 Metode Wawancara untuk menanyaan berbagai aspek yang berhubungan dengan
implementasi kebijakan
 Metode Campuran dengan melibatkan campuran dua, tiga atau keempat metode diatas
 Metode FGD melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan yang bervariasi. Melalui
FGD informasi akan lebih valid dapat diperoleh melalui cross check data dan informasi dari
berbagai sumber.
Jenis-jenis monitoring antara lain :
 Kepatuhan (compliance);
 Pemeriksaan (auditing);
 Akuntansi (accounting);
 Eksplanasi (explanation);

44. Evaluasi kebijakan dilakukan guna menguji kemampuan suatu kebijakan dalam
mengatasi masalah. Evaluasi kebijakan juga dapat membantu memberikan
informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan sehingga dari
tahap ini akan dapat ditentukan prospek/gambaran masa depan suatu kebijakan.
Pada prosesnya, ada empat prinsip evaluasi dasar kebijakan yang harus dipegang,
yakni:
 Berfokus pada nilai manfaat suatu kegiatan, program atau kebijakan
 Memuat adanya interpendensi fakta nilai, evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti
tetapi juga pada nilai
 Berorientasi pada masa kini dan lalu
 Obyektif

45. Tujuan evaluasi kebijakan dapat dirurumuskan sebagai berikut :
 Mengukur efek suatu kebijakan pada kehidupan dengan membandingkan kondisi antara
sebelum dan sesudah
 Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan dan menilai dengan
kesesuaian dan perubahan program dengan rencana
 Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan
implementasi
 Memberikan rekomendasi dan bahan masukan (input) pada pembuat kebijakan untuk
membuat keputusan lebih lanjut mengenai kebijakan di masa datang
 Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik guna memenuhi akuntabilitas publik
 Menentukan tingkat kinerja dan kemungkinan apabila terjadi penyimpangan pada suatu
kebijakan dengan melihat derajat pencapaian tujuan adan sasaran
 Mengukur tingkat efisiensi dengan melihat berapa biaya dan manfaat dari suatu
kebijakan
 Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan dan dampak kebijakan baik positif
maupun negatif

46. Enam tahapan yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan:
Merumuskan masalah
Penentuan kriteria evaluasi
Identifikasi alternatif kebijakan
Evaluasi alternatif kebijakan
Penunjukkan dan pemilihan berbagai alternative
Monitoring dan evaluasi keluaran kebijakan
Dalam pelaksanaan evaluasi, penting juga untuk mempertimbangkan beberapa
aspek teknis dan substansi berikut sebagai panduan evaluasi, yaitu :
Pemanfaat atau pengguna evaluasi (user atau beneficier)
Kemudahan pelaksanaan evaluasi (technical feasibility)
Kaidah etik evaluasi dengan cara yang terbuka, independen serta memnuhi kaidah dan
nilai integritas
Tingkat kebermanfaatan evaluasi

47. Tipe Evaluasi
Menurut Tahapan
Pelaksanaan
Feedforward
evaluation
Concurrent
evaluation
Feedback
evaluation
Menurut Kriteria
Kegiatan/Program
evaluasi
input
evaluasi
proses
evaluasi
output
evaluasi
outcome
evaluasi
impact

48. Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan upaya memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan
dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. Upaya Kesehatan
Masyarakat mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan,
pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, dan penyediaan
sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan alat
kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif (bahan tambahan makanan) dalam
makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan
bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusaiaan.
Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dengan lima pelayanan
esensial yang harus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian standar
pelayanan minimal kebupaten/kota bidang kesehatan baru kemudian
melaksanakan UKM pengembangan. Dalam menyusun strategi untuk
pengembangan upaya kesehatan masyarakat diperlukan nilai dan sumber data
yang akurat dan identifikasi secara sistematis baik dari penentuan prioritas
masalah dan akar masalah, isu strategis, dan pemetaan pemangku kepentingan.
Tahapan analisa kebijakan, penyusunan opsi kebijakan serta pemantauan dan
evaluasi dilakukan secara sistematis untuk penyempurnaan kebijakan UKM yang
sedang dilaksanakan atau sebagai perbaikan untuk kebijakan selanjutnya.