Dokumen tersebut membahas tentang sumber-sumber dan prosedur yang digunakan dalam mengembangkan dan merumuskan alternatif kebijakan. Beberapa sumber alternatif kebijakan yang disebutkan adalah wewenang, wawasan, metode, teori ilmiah, dan motivasi. Prosedur umum yang dijelaskan terdiri dari definisi masalah, prediksi dampak kebijakan, preskripsi nilai kebijakan, deskripsi konsekuensi kebijak
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Berikut Ini adalah Paparan Bahan tayang materi penyusunan kebijakan program kesehatan pada pelatihan jabatan fungsional Adminkes Jenjang Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (statemen of intens).
Secara epistomologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang komprehensif (ekonomi), pendekatan yang menggambarkan adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki (incremental model / konsepsi administratif), pendekatan intisari atau substansi, matematika, dll.
Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai filosofi lainnya.
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Berikut Ini adalah Paparan Bahan tayang materi penyusunan kebijakan program kesehatan pada pelatihan jabatan fungsional Adminkes Jenjang Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (statemen of intens).
Secara epistomologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang komprehensif (ekonomi), pendekatan yang menggambarkan adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki (incremental model / konsepsi administratif), pendekatan intisari atau substansi, matematika, dll.
Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai filosofi lainnya.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. Sumber-Sumber dalam Mengembangkan
Alternatif Kebijakan
1.Wewenang; melalui orang yang berwenang di bidang tersebut
2.Wawasan; penggunaan intuisi, penilaian (judgement) atau
pengetahuan khusus dari orang-orang tertentu yang dipercayai
memahami suatu masalah
3.Metode; memanfaatkan metode analisis yang inovatif
4.Teori Ilmiah; penggunaan penjelasan yang dibuat oleh ilmu-ilmu
social dan eksakta sebagai sumber alternatif kebijakan
5.Motivasi; keyakinan, nilai dan kebutuhan dari para penentu
kebijakan
6.Kasus Parallel; pengalaman yang sama yang dialami oleh negara-
negara tetangga/lain dalam menangani problem yang sama
7.Analogi; kemiripan antar masalah yang berbeda
3. 5 Prosedur Umum yang Dipakai dalam
Pemecahan Masalah
1.Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi-
kondisi yang menimbulkan masakah kebijakan
2.Prediksi: menyedikan informasi mengenai konsekuensi
di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan
(termasuk jika tidak melakukan sesuatu)
3.Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai dan
konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang
4.Deskripsi: Menghasilkan informasi mengenai
konsekuensi masa sekarang dan masa lalu dari
diterapkannya alternative kebijakan
5.Evaluasi: Menghasilkan informasi mengenai kegunaan
alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.
4. Analisis Solusi
• Adalah analisis yang dilakukan dalam rangka
memberikan penilaian terhadap masing-masing
alternatif kebijakan
• Analisis ini terdiri dari 4 (empat) langkah sebagai
berikut:
• Menetapkan kriteria evaluasi.
• Melakukan spesifikasi alternatif.
• Memprediksi dampak dari setiap alternatif dan
menilainya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
• Memberikan rekomendasi aksi (pilihan alternatif).
5. Penilaian & Peramalan dalam Setiap
Alternatif
• Beberapa alasan mengapa perlu dilakukan
peramalan dalam analisis kebijakan:
• Untuk menyediakan informasi tentang perubahan
kebijakan dimasa depan dan konsekuensinya (secara
umum mirip dengan tujuan riset eksata dan sosial).
• Memungkinkan kontrol yang lebih besar karena
dipahaminya kebijakan masa lalu dengan
konsekuensinya, suatu tujuan yang mengandung arti
bahwa masa depan dapat ditentukan masa lalu.
• Memungkinkan kita membentuk masa depan secara
aktif, lepas, dari apa yang telah terjadi di masa lalu.
6. Pendekatan dalam Melakukan Peramalan
• Memutuskan apa yang akan diramal (obyek
ramalan).
• Menentukan bagaimana membuat ramalan (basis/
dasar untuk meramal): asumsi atau data yang
digunakan untuk menetapkan kemungkinan
(plausibility) dari kebijakan baru maupun kebijakan
yang telah ada, isi dari kebijakan baru atau perilaku
dari penentu kebijakan.
• Memilih teknik yang paling sesuai dengan obyek
dan dasar yang dipakai.
7. Obyek Ramalan
Menurut Coplin (Dalam Dunn, 2003), obyek-obyek
ramalan adalah sebagai berikut:
• Konsekuensi dari kebijakan yang ada: mengestimasi
perubahan yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak
menempuh tindakan baru.
• Konskuensi dari kebijakaan baru: mengestimasi perubahan di
dalam masyarakat yang diduga akan terjadi jika kebijakan
baru diterapkan.
• Isi dari kebijakan baru: mengestimasi perubahan-perubahan
dari isi kebijakan yang baru.
• Perilaku para penentu kebijakan: mengestimasi dukungan
(atau oposisi) yang mungkin muncul atas rancangan kebijakan
baru.
8. Tiga Bentuk Peramalan
Masa Depan Kebijakan
• Menurut Nugroho (2014, hal 277) terdapat 3
bentuk peramalan masa depan kebijakan:
• Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan
atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya
disebut proyeksi.
• Peramalan teoritik, yaitu ramalan yang didasarkan
kepada suatu teori, dan produknya disebut sebagai
prediksi.
• Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang
didasarkan penilaian para ahli atau pakar, dan
produknya disebut sebagai perkiraan (conjecture).
9. Evaluasi Alternatif Kebijakan
Dalam menilai alternatif kebijakan terdapat ukuran-
ukuran rasionalitas yang dapat digunakan diantaranya:
• Rasionalitas teknis : atas dasar kemampuan masing-masing
memecahkan masalah publik secara efektif.
• Rasionalitas ekonomis: atas dasar kemampuannya
menemukan pemecahan masalah publik yang paling efisien.
• Rasionalitas legal: atas dasar kesesuaian hukumnya terhadap
peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara
sebelumnya.
• Rasionalitas sosial: atas dasar kemampuannya dalam
mempertahankan atau meningkatkan isntitusi sosial yang
bernilai, yaitu menyelenggarakan kelembagaan.
• Rasionalitas substantif : atas dasar kemampuannya untuk
membuat pilihan yang paling tepat diantara dua atau lebih
bentuk rasionalitas (teknik, ekonomis, sosial, legal) dibawah
kondisi yang ada.
10. • Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To
More Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC
• Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning,
Prentice Hall
• Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan).
Yogyakarta: Gajah Mada University Press
• Nugroho, Riant. 2014. Public Policy edisi 5. Elex Media Komputindo
• Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice
of Policy Analysis. New York: Edward Edgar Publishing, Ltd.
• Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 45 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Analis Kebijakan
dan Angka Kreditnya
Daftar Pustaka