SlideShare a Scribd company logo
Mengembangkan dan
Merumuskan Alternatif
Kebijakan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada
Sumber-Sumber dalam Mengembangkan
Alternatif Kebijakan
1.Wewenang; melalui orang yang berwenang di bidang tersebut
2.Wawasan; penggunaan intuisi, penilaian (judgement) atau
pengetahuan khusus dari orang-orang tertentu yang dipercayai
memahami suatu masalah
3.Metode; memanfaatkan metode analisis yang inovatif
4.Teori Ilmiah; penggunaan penjelasan yang dibuat oleh ilmu-ilmu
social dan eksakta sebagai sumber alternatif kebijakan
5.Motivasi; keyakinan, nilai dan kebutuhan dari para penentu
kebijakan
6.Kasus Parallel; pengalaman yang sama yang dialami oleh negara-
negara tetangga/lain dalam menangani problem yang sama
7.Analogi; kemiripan antar masalah yang berbeda
5 Prosedur Umum yang Dipakai dalam
Pemecahan Masalah
1.Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi-
kondisi yang menimbulkan masakah kebijakan
2.Prediksi: menyedikan informasi mengenai konsekuensi
di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan
(termasuk jika tidak melakukan sesuatu)
3.Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai dan
konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang
4.Deskripsi: Menghasilkan informasi mengenai
konsekuensi masa sekarang dan masa lalu dari
diterapkannya alternative kebijakan
5.Evaluasi: Menghasilkan informasi mengenai kegunaan
alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.
Analisis Solusi
• Adalah analisis yang dilakukan dalam rangka
memberikan penilaian terhadap masing-masing
alternatif kebijakan
• Analisis ini terdiri dari 4 (empat) langkah sebagai
berikut:
• Menetapkan kriteria evaluasi.
• Melakukan spesifikasi alternatif.
• Memprediksi dampak dari setiap alternatif dan
menilainya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
• Memberikan rekomendasi aksi (pilihan alternatif).
Penilaian & Peramalan dalam Setiap
Alternatif
• Beberapa alasan mengapa perlu dilakukan
peramalan dalam analisis kebijakan:
• Untuk menyediakan informasi tentang perubahan
kebijakan dimasa depan dan konsekuensinya (secara
umum mirip dengan tujuan riset eksata dan sosial).
• Memungkinkan kontrol yang lebih besar karena
dipahaminya kebijakan masa lalu dengan
konsekuensinya, suatu tujuan yang mengandung arti
bahwa masa depan dapat ditentukan masa lalu.
• Memungkinkan kita membentuk masa depan secara
aktif, lepas, dari apa yang telah terjadi di masa lalu.
Pendekatan dalam Melakukan Peramalan
• Memutuskan apa yang akan diramal (obyek
ramalan).
• Menentukan bagaimana membuat ramalan (basis/
dasar untuk meramal): asumsi atau data yang
digunakan untuk menetapkan kemungkinan
(plausibility) dari kebijakan baru maupun kebijakan
yang telah ada, isi dari kebijakan baru atau perilaku
dari penentu kebijakan.
• Memilih teknik yang paling sesuai dengan obyek
dan dasar yang dipakai.
Obyek Ramalan
Menurut Coplin (Dalam Dunn, 2003), obyek-obyek
ramalan adalah sebagai berikut:
• Konsekuensi dari kebijakan yang ada: mengestimasi
perubahan yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak
menempuh tindakan baru.
• Konskuensi dari kebijakaan baru: mengestimasi perubahan di
dalam masyarakat yang diduga akan terjadi jika kebijakan
baru diterapkan.
• Isi dari kebijakan baru: mengestimasi perubahan-perubahan
dari isi kebijakan yang baru.
• Perilaku para penentu kebijakan: mengestimasi dukungan
(atau oposisi) yang mungkin muncul atas rancangan kebijakan
baru.
Tiga Bentuk Peramalan
Masa Depan Kebijakan
• Menurut Nugroho (2014, hal 277) terdapat 3
bentuk peramalan masa depan kebijakan:
• Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan
atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya
disebut proyeksi.
• Peramalan teoritik, yaitu ramalan yang didasarkan
kepada suatu teori, dan produknya disebut sebagai
prediksi.
• Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang
didasarkan penilaian para ahli atau pakar, dan
produknya disebut sebagai perkiraan (conjecture).
Evaluasi Alternatif Kebijakan
Dalam menilai alternatif kebijakan terdapat ukuran-
ukuran rasionalitas yang dapat digunakan diantaranya:
• Rasionalitas teknis : atas dasar kemampuan masing-masing
memecahkan masalah publik secara efektif.
• Rasionalitas ekonomis: atas dasar kemampuannya
menemukan pemecahan masalah publik yang paling efisien.
• Rasionalitas legal: atas dasar kesesuaian hukumnya terhadap
peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara
sebelumnya.
• Rasionalitas sosial: atas dasar kemampuannya dalam
mempertahankan atau meningkatkan isntitusi sosial yang
bernilai, yaitu menyelenggarakan kelembagaan.
• Rasionalitas substantif : atas dasar kemampuannya untuk
membuat pilihan yang paling tepat diantara dua atau lebih
bentuk rasionalitas (teknik, ekonomis, sosial, legal) dibawah
kondisi yang ada.
• Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To
More Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC
• Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning,
Prentice Hall
• Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan).
Yogyakarta: Gajah Mada University Press
• Nugroho, Riant. 2014. Public Policy edisi 5. Elex Media Komputindo
• Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice
of Policy Analysis. New York: Edward Edgar Publishing, Ltd.
• Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 45 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Analis Kebijakan
dan Angka Kreditnya
Daftar Pustaka

More Related Content

What's hot

3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
Muh Firyal Akbar
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
unitpublikasi
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
StRahmawatiAPabittei
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakan
virmannsyah
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan
Erta Erta
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanNuzulul Putri
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
unitpublikasi
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
unitpublikasi
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan Daerah
Dadang Solihin
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
EDIS BLOG
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
yuniariarsela
 

What's hot (20)

3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakan
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakan
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan Daerah
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 

Similar to Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan

Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
Ahmad Syarif
 
analisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptxanalisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptx
sunardi21
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Tri Widodo W. UTOMO
 
Metode Risat Akuntansi Keperilakuan
Metode Risat Akuntansi KeperilakuanMetode Risat Akuntansi Keperilakuan
Metode Risat Akuntansi Keperilakuan
YohanaMagdalenaK
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
unitpublikasi
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
unitpublikasi
 
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaranResume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
ZakkyKee
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Yogi Suwarno
 
analisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.pptanalisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.ppt
taufik821412
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
nurul khaiva
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
AdrianHanda2
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Himpunan Mahasiswa Islam
 
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptxSLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
MuhammadYusufSafwan1
 
analisis-kebijakan-publik.ppt.................
analisis-kebijakan-publik.ppt.................analisis-kebijakan-publik.ppt.................
analisis-kebijakan-publik.ppt.................
akhirmanarsyad
 
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxMateri PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
DidikArrayid
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1BKPP kabupaten Bandung
 

Similar to Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan (20)

Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
 
analisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptxanalisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptx
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Metode Risat Akuntansi Keperilakuan
Metode Risat Akuntansi KeperilakuanMetode Risat Akuntansi Keperilakuan
Metode Risat Akuntansi Keperilakuan
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
 
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaranResume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
analisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.pptanalisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.ppt
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
 
Pengantar Statistika 1
Pengantar Statistika 1Pengantar Statistika 1
Pengantar Statistika 1
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
 
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptxSLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
 
analisis-kebijakan-publik.ppt.................
analisis-kebijakan-publik.ppt.................analisis-kebijakan-publik.ppt.................
analisis-kebijakan-publik.ppt.................
 
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxMateri PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1
 

More from unitpublikasi

Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad AlfianCustomize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
unitpublikasi
 
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia ProbandariPidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
unitpublikasi
 
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis KebijakanModul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
unitpublikasi
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
unitpublikasi
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
unitpublikasi
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
unitpublikasi
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
unitpublikasi
 
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
unitpublikasi
 
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis KebijakanModul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
unitpublikasi
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
unitpublikasi
 
Modul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
Modul 3. sub modul 3. Strategi KomunikasiModul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
Modul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
unitpublikasi
 
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder MappingModul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
unitpublikasi
 
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
unitpublikasi
 
Modul 7 sub modul 3
Modul 7 sub modul 3Modul 7 sub modul 3
Modul 7 sub modul 3
unitpublikasi
 
Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2
unitpublikasi
 
Modul 7 sub modul 1
Modul 7 sub modul 1Modul 7 sub modul 1
Modul 7 sub modul 1
unitpublikasi
 
Modul 6 sub modul 2
Modul 6 sub modul 2Modul 6 sub modul 2
Modul 6 sub modul 2
unitpublikasi
 
Modul 6 sub modul 1
Modul 6 sub modul 1Modul 6 sub modul 1
Modul 6 sub modul 1
unitpublikasi
 
Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2
unitpublikasi
 
Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1
unitpublikasi
 

More from unitpublikasi (20)

Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad AlfianCustomize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
 
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia ProbandariPidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
 
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis KebijakanModul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
 
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
 
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis KebijakanModul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
 
Modul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
Modul 3. sub modul 3. Strategi KomunikasiModul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
Modul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
 
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder MappingModul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
 
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Modul 7 sub modul 3
Modul 7 sub modul 3Modul 7 sub modul 3
Modul 7 sub modul 3
 
Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2
 
Modul 7 sub modul 1
Modul 7 sub modul 1Modul 7 sub modul 1
Modul 7 sub modul 1
 
Modul 6 sub modul 2
Modul 6 sub modul 2Modul 6 sub modul 2
Modul 6 sub modul 2
 
Modul 6 sub modul 1
Modul 6 sub modul 1Modul 6 sub modul 1
Modul 6 sub modul 1
 
Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2
 
Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1
 

Recently uploaded

PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
suprihatin1885
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
heridawesty4
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
SABDA
 

Recently uploaded (20)

PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
 

Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan

  • 1. Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada
  • 2. Sumber-Sumber dalam Mengembangkan Alternatif Kebijakan 1.Wewenang; melalui orang yang berwenang di bidang tersebut 2.Wawasan; penggunaan intuisi, penilaian (judgement) atau pengetahuan khusus dari orang-orang tertentu yang dipercayai memahami suatu masalah 3.Metode; memanfaatkan metode analisis yang inovatif 4.Teori Ilmiah; penggunaan penjelasan yang dibuat oleh ilmu-ilmu social dan eksakta sebagai sumber alternatif kebijakan 5.Motivasi; keyakinan, nilai dan kebutuhan dari para penentu kebijakan 6.Kasus Parallel; pengalaman yang sama yang dialami oleh negara- negara tetangga/lain dalam menangani problem yang sama 7.Analogi; kemiripan antar masalah yang berbeda
  • 3. 5 Prosedur Umum yang Dipakai dalam Pemecahan Masalah 1.Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi- kondisi yang menimbulkan masakah kebijakan 2.Prediksi: menyedikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan (termasuk jika tidak melakukan sesuatu) 3.Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai dan konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang 4.Deskripsi: Menghasilkan informasi mengenai konsekuensi masa sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan 5.Evaluasi: Menghasilkan informasi mengenai kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.
  • 4. Analisis Solusi • Adalah analisis yang dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap masing-masing alternatif kebijakan • Analisis ini terdiri dari 4 (empat) langkah sebagai berikut: • Menetapkan kriteria evaluasi. • Melakukan spesifikasi alternatif. • Memprediksi dampak dari setiap alternatif dan menilainya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. • Memberikan rekomendasi aksi (pilihan alternatif).
  • 5. Penilaian & Peramalan dalam Setiap Alternatif • Beberapa alasan mengapa perlu dilakukan peramalan dalam analisis kebijakan: • Untuk menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan dimasa depan dan konsekuensinya (secara umum mirip dengan tujuan riset eksata dan sosial). • Memungkinkan kontrol yang lebih besar karena dipahaminya kebijakan masa lalu dengan konsekuensinya, suatu tujuan yang mengandung arti bahwa masa depan dapat ditentukan masa lalu. • Memungkinkan kita membentuk masa depan secara aktif, lepas, dari apa yang telah terjadi di masa lalu.
  • 6. Pendekatan dalam Melakukan Peramalan • Memutuskan apa yang akan diramal (obyek ramalan). • Menentukan bagaimana membuat ramalan (basis/ dasar untuk meramal): asumsi atau data yang digunakan untuk menetapkan kemungkinan (plausibility) dari kebijakan baru maupun kebijakan yang telah ada, isi dari kebijakan baru atau perilaku dari penentu kebijakan. • Memilih teknik yang paling sesuai dengan obyek dan dasar yang dipakai.
  • 7. Obyek Ramalan Menurut Coplin (Dalam Dunn, 2003), obyek-obyek ramalan adalah sebagai berikut: • Konsekuensi dari kebijakan yang ada: mengestimasi perubahan yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak menempuh tindakan baru. • Konskuensi dari kebijakaan baru: mengestimasi perubahan di dalam masyarakat yang diduga akan terjadi jika kebijakan baru diterapkan. • Isi dari kebijakan baru: mengestimasi perubahan-perubahan dari isi kebijakan yang baru. • Perilaku para penentu kebijakan: mengestimasi dukungan (atau oposisi) yang mungkin muncul atas rancangan kebijakan baru.
  • 8. Tiga Bentuk Peramalan Masa Depan Kebijakan • Menurut Nugroho (2014, hal 277) terdapat 3 bentuk peramalan masa depan kebijakan: • Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya disebut proyeksi. • Peramalan teoritik, yaitu ramalan yang didasarkan kepada suatu teori, dan produknya disebut sebagai prediksi. • Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan penilaian para ahli atau pakar, dan produknya disebut sebagai perkiraan (conjecture).
  • 9. Evaluasi Alternatif Kebijakan Dalam menilai alternatif kebijakan terdapat ukuran- ukuran rasionalitas yang dapat digunakan diantaranya: • Rasionalitas teknis : atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah publik secara efektif. • Rasionalitas ekonomis: atas dasar kemampuannya menemukan pemecahan masalah publik yang paling efisien. • Rasionalitas legal: atas dasar kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara sebelumnya. • Rasionalitas sosial: atas dasar kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan isntitusi sosial yang bernilai, yaitu menyelenggarakan kelembagaan. • Rasionalitas substantif : atas dasar kemampuannya untuk membuat pilihan yang paling tepat diantara dua atau lebih bentuk rasionalitas (teknik, ekonomis, sosial, legal) dibawah kondisi yang ada.
  • 10. • Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC • Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall • Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press • Nugroho, Riant. 2014. Public Policy edisi 5. Elex Media Komputindo • Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. New York: Edward Edgar Publishing, Ltd. • Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya Daftar Pustaka