Teks tersebut membahas tentang penyusunan agenda kebijakan. Secara garis besar menjelaskan bahwa penyusunan agenda kebijakan merupakan proses transformasi masalah publik menjadi prioritas kebijakan, yang melibatkan berbagai faktor seperti persepsi masyarakat, organisasi kelompok kepentingan, dan proses kebijakan. Proses ini penting karena menentukan masalah mana yang mendapat perhatian dan sumber daya pemer

1. PENYUSUNAN AGENDA
(AGENDA SETTING)
“Elkana Goro Leba”

2. Elkana Goro Leba (Ely)
My Link Page:
 SlideShare : http://www.slideshare.net/elygoroleba/
 Blog : http://elkanagoro.blogspot.com/
 Facebook : ely.goroleba@facebook.com
 Tweeter : https://twitter.com/ElyGoroLeba
 Yahoo Mail : elkana.goroleba@yahoo.com
 Gmail : elkana.goroleba@gmail.com
 ugm.academia.edu : https://ugm.academia.edu/ElyGoroLeba
 Scribd : http://www.scribd.com/Elkana150489
 LinkedIn : http://id.linkedin.com/pub/elkana-goro-leba/76/364/50b/
 WordPress : http://elkanagoroleba.wordpress.com

3. Jones menyatakan bahwa NOT ALL
PROBLEMS BECOME PUBLIC, NOT ALL
PUBLIC PROBLEMS BECAME ISSUES,
AND NOT ALL ISSUES ARE ACTED ON IN
GOVERNMENT AGENDA.
( tidak semua masalah dapat menjadi masalah
umum/public, dan tidak semua masalah
public dapat menjadi issu, dan tidak semua
issu dapat menjadi agenda pemerintah.)

4.  Apabila menginginkan suatu kebijakan
publik mampu memecahkan masalah publik
(public problem), masalah publik harus
dirumuskan menjadi masalah kebijakan
(policy problems).
 Menurut Tomas Dye, tahapan mendefinisikan
masalah itu disebut Agenda Setting. Kondisi
masyarakat yang tidak didefinisikan sebagai
masalah dan alternatif solusi tidak pernah
diusulkan, tidak akan pernah menjadi isu
kebijakan (policy issues).
 Kegiatan menjadikan masalah publik (public
problems) menjadi masalah kebijakan (policy
problems) sering disebut dengan
penyusunan (agenda setting).

5.  Agenda setting adalah sebuah fase dan proses
yang sangat strategis dalam realitas kebijakan
publik. Karena dalam proses inilah ruang untuk
memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik
dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.
 Penyusunan agenda pemerintah (agenda setting)
dimulai dari kegiatan fungsional, meliputi Persepsi,
Definisi, Agregasi, Organisasi dan Representasi;
yang bermuara pada terusungnya suatu masalah
publik dan atau suatu isu publik menjadi suatu
masalah yang oleh pemerintah (pembuat kebijakan)
dianggap penting untuk dicari jalan keluarnya
melalui kebijakan publik.
 Produk riil dari proses penyusunan agenda
pemerintah adalah terakomodasinya kepentingan
publik (masalah publik) menjadi opini publik,
kemudian menjadi tuntutan publik, untuk
selanjutnya menjadi masalah prioritas yang akan
dicarikan penyelesaiannya.

6. Gambar Proses Penyusunan Agenda Pemerintah
Kegiatan
Fungsional
-Persepsi/
Definisi
-Agregasi
-Organisasi
-Representasi
Sikap
Pemerinta
h
Dikategorikan
sebagai
masalah oleh
pemerintah
Produk
-Masalah publik
-Opini publik
-Tuntutan publik
-Prioritas

7. Apa itu Agenda Kebijakan ….?
 Anderson, 1979), menyatakan bahwa Agenda Pemerintah
(Governmental Agenda) merupakan pola-pola tindakan pemerintah
yang spesifik sifatnya, yang biasanya berada pada tahap awal proses
perumusan kebijakan, menyangkut bagaimana suatu masalah publik
dikembangkan, didefinisikan, dan diformulasikan makna dan cara
pemecahannya.
 Agenda kebijakan merupakan sebuah daftar permasalahan atau isu
yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk
ditindaklanjuti atau diproses pihak yang berwenang menjadi kebijakan.
(Abidin, 2005)
 Menurut Jones (1984) bahwa agenda pada umumnya digunakan untuk
menggambarkan issues yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu
tindakan.
 Muhadjir Darwin (1995) menyatakan bahwa agenda merupakan suatu
kesepakatan umum, belum tentu tertulis, tentang adanya suatu
masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama, dan menuntut
campur tangan pemerintah untuk memecahkannya
 Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para
pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan
tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat
dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan
istilah ‘prioritas’ yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada
susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu
agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda lain

8.  Dalam proses penyusunan Agenda jika sebuah isu berhasil
mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan
prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak
mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu
lain.
 Ada banyak masalah publik yang muncul atau yang dituntut
pemecahannya, tetapi tidak semua masalah publik tersebut
mendapat perhatian yang seksama dari para pembuat kebijakan.
Pilihan atau kecondongan perhatian pembuat kebijakan terhadap
sejumlah kecil atau beberapa masalah-masalah publik tersebut
menyebabkan timbulnya agenda kebijakan (policy agenda).
 Islamy menyatakan bahwa suatu agenda pemerintah
(governmental agenda) tidak seharusnya dipandang sebagai suatu
daftar normal dari berbagai masalah-masalah yang harus
diperbicangkan oleh pembuat keputusan, tetapi hanyalah
menggambarkan masalah-masalah atau isu-isu, dimana pembuat
keputusan merasa harus memberikan perhatian yang aktif dan
serius padanya
 Barbara Nelson, menyatakan bahwa proses agenda kebijakan
berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-
masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara
personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk
merespon masalah tersebut

9.  Proses masuknya isu ke dalam agenda kebijakan
tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara rasional,
tetapi lebih cenderung bersifat politis. Alasan yang
rasional biasanya hanya digunakan sebagai sarana
pendorong untuk mendapatkan prioritas. Karena itu
dapat dikatakan bahwa alasan yang rasional belum
tentu berhasil memasukkan kepentingan dalam
agenda kebijakan, dan sebaliknya, yang masuk
dalam agenda kebijakan belum tentu berdasarkan
alasan yang rasional
 Beberapa faktor yang berpengaruh pada proses
penyusunan agenda, antara lain: (1) perkembangan
sistem pemerintahan yang demokratis; (2) sikap
pemerintah dalam proses penyusunan agenda; (3)
bentuk pemerintahan atau realisasi otonomi daerah;
dan (4) partisipasi masyarakat

10. Wahab (2005) mengutip pendapat Kimber, 1974; Salesbury, 1976;
Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) menyatakan bahwa
secara teoritis, suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari
pembuat kebijakan, untuk dijadikan agenda kebijakan publik, kalau
memenuhi beberapa kriteria tertentu. :
 Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia
praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan
sebagai suatu ancaman serius yang jika tak segera diatasi justru akan
menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.
 Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat
menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik.
 Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dan sudut kepentingan
orang banyak bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat
dukungan berupa liputan media massa yang luas.
 Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
 Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan
(legitimasi) dalam masyarakat.
 Isu tersebut menyangkut suatu persediaan yang fasionable, di mana
posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya

11. Agenda Sistemik (systemic agenda): terdiri atas semua
isu yang dipandang secara umum oleh anggota
masyarakat sebagai masalah yang patut memperoleh
perhatian publik, mencakup masalah-masalah yang
berada dalam kewenangan sah setiap jenjang
pemerintahan masing-masing
Agenda Pemerintah (governmental agenda):
adalah serangkaian masalah yang secara tegas
mendapat perhatian aktif dan serius dari pembuat
kebijakan, guna mendapatkan penyelesaian melalui
kebijakan publik yang otoritatif
Cobb & Elder (Anderson, 1979) mengklasifikasikan agenda
kebijakan atas dua jenis

12. KAPAN suatu isu kebijakan MENJADI Systemic
Agenda ?
 Issue itu memperoleh perhatian yang luas atau
setidak-tidaknya dapat menimbulkan kesadaran
masyarakat.
 Adanya persepsi dan pandangan atau pendapat
publik yang luas, bahwa beberapa tindakan perlu
dilakukan untuk memecahkan masalah itu.
 Adanya persepsi yang sama dari masyarakat,
bahwa masalah itu adalah merupakan suatu
kewajiban dan tanggung jawab yang syah dari
beberapa unit pemerintahan (Cobb dan Elder dalam
Jones 1984).

13.  Persoalan Kelompok Kepentingan. David Truman menyatakan
bahwa kelompok berusaha untuk memelihara dirinya sendiri dalam
suatu Negara dengan keseimbangan yang wajar, dan bila sesuatu
mengancam kondisi ini, mereka akan bereaksi. Masalah umum/publik
dapat menjadi agenda institusional apabila terdapat ancaman terhadap
keseimbangan kelompok yang ada sehingga mereka akan mengadakan
reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa
guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut
 Kepemimpinan Politik. Para pemimpin politik apakah
dilatarbelakangi oleh pertimbangan mendapatkan keuntungan politis
atau perhatiannya memang pada kepentingan publik, atau oleh kedua-
duanya, sangat memungkinkan dan dapat mempengaruhi perubahan
isu-isu menjadi agenda kebijakan.
 Konsekuensi dari beberapa krisis atau kejadian yang besar atau luar
biasa, seperti bencana nasional, terorisme, dll. Hal ini dimungkinkan
karena setiap persoalan besar akan menyita perhatian luas dari
masyarakat dan juga pejabat publik sehingga menimbulkan tanggapan
dari mereka untuk menyikapinya.
 Adanya gerakan pemrotesan yang besar sehingga menggiring
tindakan kekerasan didalamnya.
 Permasalahan atau issu-issu di tingkat masyarakat diliput oleh
media secara besar-besaran sehingga mempengaruhi opini publik.
MENGAPA BEBERAPA PERMASALAHAN DAPAT MENCAPAI AGENDA
KEBIJAKAN, SEMENTARA YANG LAIN TIDAK???

14. Jones menyatakan bahwa ada 4 (empat)
faktor yang perlu diperhatikan agar
masalah publik dapat menarik perhatian
secara serius dari pembuat kebijakan atau
masuk menjadi agenda kebijakan

15. DI LIHAT DARI
PERISTIWA
TERSEBUT
Ruang Lingkup / Scope: Berapa banyak orang yang
terkena pengaruh atau akibat dari peristiwa yang tengah
terjadi?
Persepsi: Bagaimana pandangan mereka? Berapa banyak
orang yang merasakan konsekuensinya? Apa hasil dari
persepsi-persepsi ini?
Definisi: Apakah konsekuensi-konsekuensi yang dirasakan
dapat disebut sebagai perubahan problem? Apakah
problem-problem yang berlainan didefinisikan oleh orang-
orang yang berlainan?
Intensitas: Berapa banyak orang yang terlibat? Apa
intensitasnya berbeda di antara mereka yang terlibat?
Jumlah (extent): Berapa banyak anggota yang terdapat
dalam kelompok yang terlibat? Apakah komitmen kelompok
tersebut?
Struktur: Apakah hubungan antara anggota dengan
pemimpinnya (Hirarkis/Demokratis)? Apakah terdapat staf-staf
yang professional?
Kepemimpinan : Bagaimana pemimpinnya dipilih? Berapa
besar kekuasaan yang mereka miliki? Apakah mereka itu
agresif?
ORGANISASI
KELOMPOK

16. KEMUDAHAN
AKSES
Perwakilan: Apakah mereka yang akan terkena akibat
kebijakan telah terwakili dalam posisi pembuatan
kebijakan?
Empati: Apakah mereka yang ada dalam posisi pembuat
kebijakan mau berempati (menaruh perhatian) kepada
mereka yang akan terkena dampak kebijakan?
Dukungan: Dapatkah mereka yang akan terkena dampak
kebijakan memperoleh dukungan?
PROSES
KEBIJAKAN
Struktur: Bagaimana hubungan antara pemeran kebijakan
dengan mereka yang terlibat/terkena pengaruh kebijakan
tersebut (hirarkis-demokratis-berdasarkan bargaining)?
Apakah syarat-syarat formal dari pembuatan kebijakan?
Daya Tanggap (Responsiveness): Bagimana tanggapan
para pemeran kebijakan terhadap mereka yang terlibat atau
terkena dampak kebijakan? Bagaimana nilai/tradisi yang
ada dalam menanggapi hal seperti ini?
Kepemimpinan: Bagaimana pemimpinnya dipilih? Berapa
besar kekuasaan yang mereka miliki? Apakah mereka itu
agresif

17. Apabila sejumlah masalah publik telah tampil sebagai agenda
pemerintah, langkah selanjutnya adalah kewajiban pembuat
kebijakan untuk memprosesnya dalam beberapa fase
berikut (Jones, 1996):
1. Problem definition agenda:→ pada fase ini masalah publik
dirumuskan dan mendapat perhatian serius dari pembuat
kebijakan
2. Proposal agenda:→ pada fase ini masalah publik telah
mencapai tingkat diusulkan untuk menjadi kebijakan publik;
jadi ada pergeseran dari perumusan masalah menuju
pemecahan masalah.
3. Bargaining agenda:→ pada fase ini usulan-usulan kebijakan
ditawarkan untuk memperoleh dukungan secara aktif dan
serius
4. Continuing agenda:→ pada fase ini suatu masalah
didiskusikan dan dinilai secara terus menerus (terikat
dengan perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus
pula) sampai agenda ini dinyatakan gagal atau berhasil
menjadi kebijakan publik

18. Kondisi Nondecision-making
 Peter Bachrach dan Morton Baratz (dalam Islamy, 2005) memberikan
pendapat mengenai tindakan untuk tidak membuat keputusan
(nondecision-making) yang diambil oleh para pembuat kebijakan
merupakan suatu cara dengan mana tuntutan-tuntutan untuk
melakukan perubahan terhadap pengalokasian keuntungan-
keuntungan dan hak-hak istimewa pada masyarakat dapat ditekan
atau dihilangkan bahkan sebelum sempat disampaikan, atau dibiarkan
tetap tertutup; atau dimatikan sebelum hal tersebut memperoleh
kekuatan untuk bisa muncul dalam arena pembuatan kebijakan yang
sesuai.
 Penolakan tersebut mungkin dapat dilakukan dengan cara
1. menggunakan kekuatan (kekuasaan) tertentu, atau dengan kata
lain menggunakan tekanan;
2. mungkin juga menggunakan nilai-nilai dalam masyarakat (ataupun
para pembuat kebijakan) untuk menolak pembuatan keputusan
dan kebijakan tersebut; dan
3. karena untuk mempertahakan status-quo sehingga pembuat
keputusan tidak merumuskan kebijakan dengan alasan untuk
menghindari atau menghilangkan konflik yang terjadi diantara
para pembuat kebijakan.
 Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah, bahwa pendapat
Thomas Dye mengenai definisi kebijakan publik yaitu bahwa membuat
keputusan ataupun tidak membuat keputusan pada dasarnya sama-
sama membawa konsekuensi bagi masyarakat

19. ”Peran apa yang dapat dimainkan oleh Pemerintah dalam proses
penyusunan agenda pemerintah (Agenda Setting)?”
1. Let it happen (membiarkan hal itu terjadi)
 Pemerintah cenderung berperan sebagai pihak yang pasif dalam penyusunan
agenda pemerintah
 Pemerintah hanya berusaha untuk menjaga saluran informasi – komunikasi dan
penyelesaian masalah publik berjalan secara alami, tanpa intervensi aktif dari
policy maker.
 Kondisi ini terjadi juga karena pembuat kebijakan tak mampu menjangkau
individu atau kelompok yang terkena akibat dari suatu masalah karena terlalu
kompleks dan luasnya ruang lingkup masalah tersebut.
 Masalah publik masuk menjadi agenda pemerintah bersifat pluralistik,
tergantung bagaimana publik menyampaikan sejumlah tuntutan (atau kuantitas
tekanan pada pembuat kebijakan)
 Kelompok yang diuntungkan adalah yang memiliki akses informasi dan
karenanya secar aktif melakukan komunikasi politik dengan pembuat kebijakan
 Model ini tidak sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan, karena
realitasnya adalah kelompok2 dalam masya. Tidak memiliki akses informasi-
komunikasi yang sama
 Model ini tidak akan pernah menjangkau kepentingan kelompok yang lemah
(kelompok masya. yang biasanya tidak mampu melakukan akses informasi-
komunikasi dengan pembuat kebijakan

20.  Encourage it to happen (mendorong supaya hal itu terjadi)
 Pemerintah mengambil langkah aktif dengan tujuan membantu
masyarakat (terutama golongan lemah) untuk dapat menentukan
dan mengartikulasikan kepentingan dan masalah yang dihadapi
 Pemerintah membantu masyarakat (mendampingi secara aktif)
dalam melakukan diagnosa terhadap masalah yang dihadapi
kelompok masya. tsb dengan bantuan lembaga mediator
 Contohnya melalui LSM dalam melakukan pendampingan untuk
mengartikulasikan kepentingan masyarakat miskin, sebagai
bentuk jemput bola dari pem. agar dapat mengakomodasikan
maslah yang dihadapi kaum lemah menjadi agenda pem.
 Make it happen (membuat suatu hal terjadi)
 Pemerintah berperan sangat aktif dalam mendefinisikan mslh
publik, memasukkanya menjadi Agenda Pem, merumuskan
alternatif pemecahan mslh, sekaligus menentukan tujuan yang
hendak dicapai
 Pem sbg pembuat kebijakan tidak menunggu sistem bekerja
secara pasif, namun secara langsung melakukan intervensi thd
sistem yang ada atau mengarahkan beroperasinya sistem tsbt
dengan menetapkan mekanisme pendefinisian dan menetapkan
prioritas mslh dlm pem

21. Sekian
Terima Kasih