Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di Kabupaten Bone menemukan bahwa rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat adalah 83,1 berdasarkan skala 1-10, dengan aspek kesopanan petugas dan keramahan mendapatkan nilai tertinggi. Survei ini melibatkan 150 responden perizinan dan dilakukan untuk mengukur kualitas layanan perizinan di Kabupaten Bone.
Disampaikan untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II
PKP2A I LAN Jatinangor, 24 Februari 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
standar pelayanan publik seperti diamanahkan uu 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik, puskesmas sebagai salah satunya harus memenuhi kewajiban tersebut dan mendukung prohram akreditasi puskesmas
Disampaikan untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II
PKP2A I LAN Jatinangor, 24 Februari 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
standar pelayanan publik seperti diamanahkan uu 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik, puskesmas sebagai salah satunya harus memenuhi kewajiban tersebut dan mendukung prohram akreditasi puskesmas
Hasil Survey IKM BPMP2T Kota Mataram dan LTSP Perlindungan TKI Provinsi NTBErvynKaffah
Presentasi Indeks Kepuasan Masyarakat di 2 Unit Layanan Publik: 1) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Perlindungan TKI Provinsi NTB dan 2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
1. 1
DATA HASIL SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT PELAYANAN PERIZINAN
PADA BP2T KAB. BONE
Program KINERJA – USAID Bidang Peningkatan
Iklim Usaha melalui perbaikan sistem Pelayanan
Perizinan di Kabupaten Bone
Oleh : Yanwar Bumulo
YAS Sul-Sel
2. TAHAPAN SURVEY IKM
• FGD Penyusunan Indikator dan Mekanisme Survey
• Penyusunan Sampling (Responden)
• Rekruitmen Surveyor
• Pelatihan Surveyor
• Pelaksanaan Survey IKM
• Data Entry hasil Survey IKM
• Diseminasi Hasil IKM
3. Responden IKM
• Populasi : 1268 orang , yang izinnya
telah diterbitkan oleh KPT Soppeng
(Januari – Oktober 2013)
• Melalui metode sampling, terpilih 150
responden yang akan disurvey
ditambah dengan 30 responden
cadangan
• Responden tersebar diseluruh
Kecamatan di Kab. Soppeng
25. TIM SURVEY :
• Ramlan Jaya
• Dedi Nurmeyadi
• Yusuf
• Rezki Ayu Lestari
• Darwis
Data Entry :
Eka Wahyuningsih
Musdalifah
Supervisor :
Rusdi Idrus
Olah Data & Analisis :
Ismu Iskandar
Yanwar Bumulo
• M. Isvan Fajar
• Hairil M. Irsyam
• Sutriani
• M. Farid
• Pathira
26. TERIMAKASIH KEPADA :
• Seluruh Pihak yang telah berkonstribusi dalam
keseluruhan tahapan survey IKM
• Pimpinan dan segenap Staf KPT atas dukungan data
yang memadai
• Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
• Dan semua lapisan masyarakat yang telah bersedia
memberikan informasi dalam survey IKM ini