Pembangunan Perdesaan sebagai Basis Ketahanan Nasional (pangan, tenaga kerja, bahan baku ekspor) pola penanganannya dilaksanakan dengan pendekatan pada kekuatan kelompok tani perdesaan untuk mengembangkan sistem agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan pertanian wilayah sekitarnya serta percepatan pertumbuhan perdesaan.
Terciptanya suatu kawasan argopolitan akan dapat mensejahteraan demi kemaslahatan masyarakat perdesaan yang sama dengan masyarakat perkotaan. Potensi desa perlu digali dan dikembangkan ke arah peningkatan pendapatan masyarakat.
Suatu kawasan agropolitan yang sudah berkembang memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
1) Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan DARI KEGIATAN kegiatan pertanian (agribisnis)
2) Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan-pertanian atau agribisnis termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agibisnis hulu (saran pertanian dan permo-dalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
3) Hubungan antara kota dan daerah-daerah hinterland daerah-daerah sekitarnya di kawasan agropolitan bersifat interdepensi/tibal balik yang harmonid, dan saling membutuhkan, di mana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (on form) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengelohan hasil dan penampungann (pemasaran) hasil produksi/produk pertanian.
4) Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota kerana keadaan sarana yang ada di kawasan agropolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memiliki best practices dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Pembangunan Perdesaan sebagai Basis Ketahanan Nasional (pangan, tenaga kerja, bahan baku ekspor) pola penanganannya dilaksanakan dengan pendekatan pada kekuatan kelompok tani perdesaan untuk mengembangkan sistem agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan pertanian wilayah sekitarnya serta percepatan pertumbuhan perdesaan.
Terciptanya suatu kawasan argopolitan akan dapat mensejahteraan demi kemaslahatan masyarakat perdesaan yang sama dengan masyarakat perkotaan. Potensi desa perlu digali dan dikembangkan ke arah peningkatan pendapatan masyarakat.
Suatu kawasan agropolitan yang sudah berkembang memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
1) Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan DARI KEGIATAN kegiatan pertanian (agribisnis)
2) Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan-pertanian atau agribisnis termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agibisnis hulu (saran pertanian dan permo-dalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
3) Hubungan antara kota dan daerah-daerah hinterland daerah-daerah sekitarnya di kawasan agropolitan bersifat interdepensi/tibal balik yang harmonid, dan saling membutuhkan, di mana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (on form) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengelohan hasil dan penampungann (pemasaran) hasil produksi/produk pertanian.
4) Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota kerana keadaan sarana yang ada di kawasan agropolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memiliki best practices dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Hasil Survey IKM BPMP2T Kota Mataram dan LTSP Perlindungan TKI Provinsi NTBErvynKaffah
Presentasi Indeks Kepuasan Masyarakat di 2 Unit Layanan Publik: 1) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Perlindungan TKI Provinsi NTB dan 2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram
Peningkatan pelayanan investasi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Ini mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk mempermudah proses investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan memberikan dukungan kepada investor. Kondisi ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Kabupaten Paser
1. Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Unit Pelayanan Publik Kabupaten Paser PKP2A III LAN SAMARINDA Tanah Grogot, 4 Desember 2008 PEMERINTAH KABUPATEN PASER
4. Tabel Nilai Persepsi, Internal IKM, Internal Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 2 3 4 1,00 – 1,75 1,76 – 2,50 2,51 – 3,25 3,26 – 4,00 25,00 – 43,75 43,76 – 62,50 62,51 – 81,25 81,26 – 100,00 D C B A Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik
5.
6. Peringkat Unit Pelayanan Publik Berdasarkan Perhitungan IKM Tahun 2008 Peringkat Sampel Unit Pelayanan Indeks Kepuasan Nilai IKM Konversi Kinerja Unit Pelayanan Mutu Pelayanan 1 Kelurahan Tanah Grogot 2,84 71,05 BAIK B 2 Kecamatan Tanah Grogot 2,83 70,75 BAIK B 3 PDAM Tirta Kandilo 2,66 66,56 BAIK B 4 Puskesmas Tanah Grogot 2,62 65,60 BAIK B 5 RSUD Panglima Sebaya 2,55 63,72 BAIK B Rata-Rata 2,70 67,54 BAIK B
7. NUP : Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan MP : Mutu Pelayanan Mutu Pelayanan Setiap Unsur Pelayanan Pada Sampel Unit Pelayanan Publik, 2008 No. Unsur Pelayanan Kelurahan Kecamatan PDAM Puskesmas RSUD NUP MP NUP MP NUP MP NUP MP NUP MP U1 Prosedur Pelayanan 2,84 B 2,89 B 2,57 B 2,75 B 2,55 B U2 Persyaratan Pelayanan 2,90 B 2,84 B 2,76 B 2,70 B 2,67 B U3 Kejelasan Petugas Pelayanan 2,84 B 2,83 B 2,70 B 2,64 B 2,65 B U4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 2,78 B 2,76 B 2,66 B 2,63 B 2,61 B U5 Tanggung Jawab Petugas 2,97 B 2,92 B 2,76 B 2,75 B 2,69 B U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 2,91 B 2,93 B 2,75 B 2,72 B 2,73 B U7 Kecepatan Pelayanan 2,69 B 2,71 B 2,42 C 2,36 C 2,35 C U8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 2,89 B 2,83 B 2,69 B 2,68 B 2,55 B U9 Kesopanan dan Keramahan 2,94 B 2,95 B 2,86 B 2,58 B 2,71 B U10 Kewajaran Biaya Pelayanan 2,97 B 2,96 B 2,73 B 2,78 B 2,63 B U11 Kepastian Biaya Pelayanan 2,85 B 2,83 B 2,49 C 2,77 B 2,42 C U12 Kepastian Jadwal Pelayanan 2,66 B 2,63 B 2,43 C 2,44 C 2,33 C U13 Kenyamanan Lingkungan 2,83 B 2,85 B 2,75 B 2,42 C 2,30 C U14 Keamanan Pelayanan 2,97 B 2,93 B 2,92 B 2,75 B 2,71 B Rata-Rata NUP 2,86 B 2,85 B 2,68 B 2,64 B 2,56 B
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. Pertanyaan 7.Kepuasan Pasien Mengenai Kecepatan Pelayanan di Puskesmas Tanah Grogot 37.33% 47.33% 10.67% 4.67% Tidak cepat Kurang cepat Cepat Sangat cepat