Dokumen ini membahas tentang pengajaran kebijakan publik dengan fokus pada definisi, proses, dan analisis kebijakan. Terdapat penjelasan mengenai pentingnya memahami kebijakan publik sebagai interaksi kompleks antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan bagaimana ini berdampak pada masyarakat. Kajian kebijakan publik juga mencakup pendekatan ilmiah dan alasan-alasan mengapa studi ini penting dalam konteks politik dan sosial.

1. Pengajar:
Drs. Affan Sulaeman, M.A
Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D
Neneng Yani Yuningsih, S.IP., M.Si

2. Pokok-pokok Bahasan Perkuliahan
Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Metode Pengajaran
 Pengantar  Silabus, Perkuliahan Ceramah
dan Penilaian Tanya Jawab
 Studi Kebijakan Publik  Latar Belakang Studi
Kebijakan Publik
 Pengertian Kebijakan
Publik
 Mengapa Kebijakan
Publik Penting?
 Tipe-tipe Kebijakan
Publik
 Pendekatan-pendekatan
dalam Studi Kebijakan
Publik
 Model, Teori, Aktor dan  Model & Teori Kebijakan
Instrument Kebijakan Publik Publik
Lingkungan Kebijakan
Publik
Aktor dan Instrumen
Kebijakan Publik

3. Pokok-pokok Bahasan Perkuliahan
Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Metode Pengajaran
 Policy Process dan Agenda  Pengertian Proses Kebijakan  Ceramah
Setting  Agenda Setting Tanya Jawab
 Konsep Non Decisions  Tugas
 Policy Formulation dan Policy  Pengertian Policy
Adoption Formulation dan Policy Adoption
Policy Communities dan
Policy Networks
 Models of Decision-Making
 Pengertian Policy
 Policy Implementation Implementation
 Kerangka Analisis
Implementasi Kebijakan
 Policy Evaluation  Pengertian Policy Evaluation
 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan
 Aspek Politik Evaluasi
Kebijakan
 Riset Kebijakan  Penelitian Lapangan
 Agenda Setting
Policy Communities & Policy
Networks
 Aktor & Instrumen Kebijakan
 Policy Implementation
 Policy Evaluation

4. Studi Kebijakan Publik
 Eksis sejak adanya Pemerintah dan
pemerintahan
- Keberadaan advisers yang memberikan
masukan kepada penguasa tentang bagaimana
mengatasi permasalahan-permasalahan publik
- Intellectual founders dalam studi kebijakan:
Plato dengan The Republic; Machiavelli dengan
The Prince.
-Political thinkers: Thomas Hobbes, John Lock,
James Madison, Adam Smith, John Stuart Mill,
dll.

5.  Fokus intellectual founders dan
political thinkers : apa yang
dilakukan dan tidak dilakukan
pemerintah; apa yang seharusnya
dilakukan dan bagaimana
melakukannya; menilai apa dampak
tindakan pemerintah atas
permasalahan yang terjadi di
masyarakat.

6. Kebijakan Publik Sebagai Sebuah
Disiplin Ilmu
 Kajian kebijakan sebagai sebuah studi baru
muncul pasca Perang Dunia II, ketika kajian
Ilmu Politik mencari pemahaman-pemahaman
baru tentang hubungan pemerintah/negara
dengan warganya.
 Dimensi baru atas hubungan antara
pemerintah dengan warganya terutama
menyangkut apa yang secara actual dilakukan
oleh pemerintah (Howlett & Ramesh 1995).
 Pelopor: Harold Lasswell, Aaron Wildavsky,
Thomas R Dye

7.  Formal kajian diawali oleh karya Harold
Laswell (1950s) yang memberikan dasar-
dasar policy sciences
 Policy Sciences merupakan blended
knowledge berbagai disiplin ilmu: politik dan
ilmu sosial lain termasuk hukum,
administrasi publik, dsb
 Dekade 60-an:
Fokus para ahli Ilmu Politik:
menggambarkan, menganalisa dan
menjelaskan berbagai sebab dan akibat dari
berbagai kebijakan.

8. Studi Kebijakan Publik
 Thomas R Dye
This focus involves a description of the content of
public policy; an analysis of the impact of social,
economic, and political forces on the content of
public policy; an inquiry into the effect of various
institutional arrangements and political
processes on public policy; and an evaluation of
the consequences of public policies on society, in
terms of both expected and unexpected
consequences (dalam Anderson 1997: 6).

9. Studi Kebijakan Publik (lanjutan)
 Thomas R Dye:
(Kajian utama [study kebijakan public] terdiri
dari gambaran tentang isi kebijakan public;
sebuah analisis atas pengaruh social, ekonomi
dan kekuatan-keuatan politik terhadap isi
kebijakan public; sebuah penelusuran tentang
pengaruh berbagai penataan kelembagaan
dan proses-proses politik terhadap kebijakan
public; dan sebuah evaluasi atas beragam
konsekuensi dari kebijakan public terhadap
masyarakat, baik yang diharapkan maupun
yang tidak diharapkan)

10. Pertanyaan-pertanyaan dalam studi Kebijakan Publik
 Apa efek dari urbanisasi dan insdustrialisasi terhadap
kebijakan public tentang kesejahteraan masyarakat?
 Bagaimana peran lembaga legislative dalam merumuskan
kebijakan pertanian atau kebijakan yang terkait dengan
kesejahteraan masyarakat?
 Apa peran kelompok-kelopok kepentingan dalam membentuk
kebijakan tentang lingkungan hidup?
 Apa isi dari kebijakan tentang antitrust policy?
 Siapa yang beruntung dan siapa yang merugi sebagai akibat
diberlakukannya kebijakan perpajakan?
 Apa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program
pemusnahan sampah-sampah berbahaya?

11. Karakteristik Ilmu Kebijakan Menurut Laswell
1. Problem Oriented
- Ilmu kebijakan diarahkan kepada berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.
- Orientasi utama dari para ilmuwan kebijakan
bukanlah pada tahapan proses pembuatan
kebijakan, tetapi kepada permasalahan yang
dihadapi oleh pemerintah (what should we do
to best address the problem? How should we
do it? How do we know what we have done?)

12. 2. Multidisciplinary
- Ilmu kebijakan merupakan multidisiplin ilmu
yang model-modelnya, metode-metdenya dan
temuan-temuannya diarahkan kepada upaya
mengatasi permasalahan yang diahadapi oleh
pemerintah.
3. Methodologically sophisticated
- Laswell melihat bahwa kontribusi berbagai
ilmu social kepada kebijakan public ketika masa
PD II merupakan refleksi dari metodologinya
yang mumpuni. Kemajuan berbagai ilmu social
telah membantu pemerintah dalam membuat
beragam kebijakan yang efektif.

13. 4. Theoretically sophisticated
- Dalam upaya membantu pemerintah mengatasi
berbagai persoalan, para ahli kebijakan dituntut untuk
memiliki pengetahuan yang luas untuk dapat
memahami dan menjelaskan berbagai fenomena
kehidupan masyarakat. Dan untuk itu, ilmu kebijakan
harus memiliki model-model teoretik yang mumpuni.
5. Value oriented
-Yang terpenting, Laswell tidak hanya sekedar
membangun ilmu kebijakan, tetapi membangun “policy
sciences of democracy”. Maksudnya adalah bahwa ilmu
kebijakan memiliki sebuah orientasi nilai: tujuan
utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai
demokrasi. Dalam kata-kata Laswell “the special
emphasis is on the policy sciences of democracy, in
which the ultimate goal is the realization of human
dignity in theory and fact”.

14.  Kritik atas visi Laswell:
- kontradiktif, terutama menyangkut konsepsi
“policy sciences of democracy”, namun
penekanannya kepada kehadiran
sekelompok ahli yang berperan dominan
dalam pembuatan kebijakan mendukung
elitism, bukan etos egalitarian dari
demokrasi. Di mana kedudukan warga
Negara dalam pembuatan kebijakan yang
demokratis?

15.  Singkatnya, visi Laswell tentang ilmu
kebijakan adalah sebuah ilmu social terapan,
yang ditujukan untuk menjembatani
pengetahuan akademik dan dunia politik dan
permasalahan yang nyata. Tugas ahli
kebijakan adalah mengdiagnosa penyakit-
penyakit politis, memahami penyebab dan
dampak dari penyakit tersebut,
merekomendasi penanganan dan
mengevaluasi dampak penanganan.

16. Mengapa Studi Kebijakan Publik?
 Kebijakan publik sangat berpengaruh dalam
kehidupan warga negara, mengingat kebijakan
publik adalah
“a complex process involving a range of players
with competing interests, facing an array of
pressures. These players may be inside or outside
of government, and inside or outside of the
bureaucracy. They may come from industry, the not
for profit non-government
sector, unions, professional bodies or from
academia. Understanding the way these players
interact, what drives and informs them, how they
think, and what they do, helps us all to understand
and interpret the policies that these complex
relationships eventually produce: policies that have
implications for each of us in our daily lives
(Maddison & Dennis 2009).

17.  [sebuah proses yang kompleks yang melibatkan
sekelompok pemain dengan kepentingan-
kepentingannya yang saling bersaing, serta penuh
dengan tekanan-tekanan. Para pemain ini bisa
berasal dari dalam atau luar pemerintah, dari dalam
atau luar birokrasi. Mereka bisa dari kalangan
industry, non-profit NGOs, serikat pekerja, lembaga-
lembaga professional atau para akademisi.
Memahami bagaimana para actor ini berinteraksi,
apa yang mendorong dan memberikan informasi
kepada mereka, bagaimana mereka berpikir dan
apa yang mereka lakukan, membantu kita
memahami dan menginterpretasikan kebijakan-
kebijakan yang dihasilkan dari hubungan-hubungan
yang kompleks ini: kebijakan-kebijakan yang
memiliki konsekuensi tertentu dalam kehidupan
sehari-hari kita]

18.  maka, memahami bagaimana kebijakan
public itu dibuat akan memperkuat
kapasitas kita untuk berpartisipasi dalam
proses kebijakan, untuk menyuarakan
kepentingan dan aspirasi serta
mempengaruhi kebijakan-kebijakan
yang dibuat.

19. Mengapa study tentang kebijakan public?
 Alasan-alasan Ilmiah (Scientific Reasons)
- untuk memperoleh pemahaman yang lebih
baik tentang asal mulanya, prosedur-prosedur
perumusan dan pelaksanaanya, atau
konsekuensi-konsekuensinya terhadap
masyarakat.
- study kebijakan public merupakan study
tentang kebijakan public yang dilakukan dalam
rangka memperoleh pemahaman yang lebih
baik tentang perilaku politik dan proses
pemerintahan.

20.  Alasan Profesional (Professional Reasons)
- bermaksud menerapkan pengetahuan ilmiah
tersebut untuk mengatasi berbagai persoalan-
persoalan social.
- Digunakan oleh para analis kebijakan yang
memiliki orientasi penerapan (applied orientation)
atas berbagai pengetahuan tentang kebijakan public
dan yang berupaya untuk menyusun kebijakan
public alternative yang lebih efisien dalam
mengatasi sebuah permasalahan social.
- Dari perspektif ini, upaya memperoleh
pengetahuan tentang perilaku dan proses politik
merupakan sebuah secondary consideration.

21.  Alasan Politis (Political Reasons)
- diarahkan pada upaya membantu pemerintah untuk
mengadopsi kebijakan-kebijakan public dalam rangka
mencapai tujuan-tujuan yang “benar”. Dengan demikian,
study kebijakan tidak lagi netral atau value-free.
- Para politisi mempelajari kebijakan public dalam
rangka terlibat dalam proses advokasi sebuah kebijakan
yang dianggap “benar” atau “tepat” untuk mengatasi
persoalan-persoalan social kemasyarakatan.
- Penelitian kebijakan yang didasarkan pada argument
seperti ini biasanya diarahkan pada upaya untuk
membangun bukti-bukti yang mendukung argument-
argumen para politisi (partial policy research).

22. Study kita?
 didasarkan pada alasan ilmiah, yaitu
bertujuan untuk membangun sebuah
pemahaman mendasar tentang proses
pembuatan kebijakan (policymaking
process), yang dalam hal ini dipandang
sebagai sebuah proses yang sangat politis
yang melibatkan konflik dan perseteruan
antara berbagai pihak yang memiliki
kepentingan, nilai dan harapan yang
berbeda atas beragam isu-isu kebijakan.

23. Pendekatan ilmiah dalam study kebijakan menurut
Anderson (1997: 8) memiliki tiga tujuan
utama, yaitu:
1. menjelaskan pengadopsian sebuah kebijakan ketimbang
mengidentifikasi atau menyarankan sebuah kebijakan
yang “baik” (proper policy). Analisis ketimbang
advokasi, itulah gaya utama pendekatan ini;
2. mencari penyebab dan konsekuensi-konsekuensi dari
berbagai kebijakan public dengan menggunakan
metodologi ilmiah. Pada gilirannya, proses ini
menghendaki peneliti yang rasional, empiric dan
objektif;
3. membangun teori-teori yang reliable (dapat diandalkan)
tentang kebijakan public dan proses-proses politiknya.

24. Pengertian Kebijakan Publik
 Kebijkan publik mempunyai banyak arti (multiple
meanings), tergantung kepada siapa yang
menggunakan istilah tersebut dan dalam konteks
apa (Turner & Hulme 1997: 58).
 Kata “kebijakan” juga seringkali dipersamakan
atau dipertukarkan dengan tujuan, program,
keputusan, hukum, standar, proposal dan grand
designs (Jones 1984)
 Turner (2005: 444): tidak ada definisi kebijakan
yang universal, sebaliknya, study kebijakan
dipenuhi oleh berbagai definisi yang begitu
beragam;

25. Beragam Pemaknaan Kebijakan Publik
(Turner & Hulme 1997: 59)
a) As a label for a field of activity (sebuah penamaan atas
serangkaian aktivitas)
e.g. kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau hokum
b) As an expression of general purpose or desired state of
affairs (sebuah ekspresi tentang keinginan yang umum atau
urusan tertentu yang diinginkan)
e.g. untuk meneyediakan lapangan pekerjaan yang sebayak-
banyaknya, untuk mempromosikan demokratisasi melalui
desentralisasi, untuk mengatasi akar dari kemiskinan.
c) As decisions of government (sebagai keputusan-keputusan
pemerintah)
e.g. Keputusan kebijakan sebagaimana diumumkan dalam
lembaga legislative atau oleh Presiden

26. Beragam Pemaknaan Kebijakan Publik
(Turner & Hulme 1997: 59)
d) As formal authorization (sebagai otorisasi
formal)
e.g. Tindakan parlemen
e) As a program (sebagai sebuah program)
e.g. Land reform program, program kesehatan
perempuan
f) As output (sebagai output)
e.g. apa yang secara actual diberikan, seperti
jumlah lahan yang dibagikan, jumlah uang yang
dihasilkan.
g) As outcome (sebagai outcome)
e.g. apa yang sesungguhnya dicapai, seperti
misalnya efek bantuan pemerintah terhadap
kemandirian petani, standar hidup.

27. Beragam Pemaknaan Kebijakan Publik
(Turner & Hulme 1997: 59)
h) As a theory or model (sebagai sebuah teori
atau model)
e.g. if you do x then y will happen; jika
pemerintah meningkatkan insentif kepada
para pedagang, maka output perdagangan akan
meningkat
i) As process (sebagai proses)
E.g. sebuah rangkaian proses, mulai dari
sebuah permasalahan, lalu berlanjut kepada
perumusan tujuan, pembuatan keputusan,
dan selanjutnya pelaksanaan dan evaluasi

28. Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
 Thomas R Dye: “Anything a government chooses to do
or not to do”
 Howlett dan Ramesh: definisi Dye terlalu simpel dan
tidak menjelaskan konsep kebijakan publik denga jelas.
 Dua aspek penting dalam definisi Dye:
a) agen pembuatan kebijakan public adalah
pemerintah, bukan institusi-institusi privat. Kebijakan
publik merupakan aktivitas pemerintah.
b) kebijakan public melibatkan sebuah pilihan yang
mendasar oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu (nondecisions: tidak melakukan
tindakan apapun, tidak membuat program, atau
mempertahankan status quo).

29. Definisi (lanjutan)
 William Jenkins (dalam Howlett & Ramesh
1995): “a set of interrelated decisions taken by a
political actor or group of actors concerning the
selection of goals and the means of achieving
them within a specified situation where those
decisions should, in principle, be within the
power of those actors to achieve.”
 Kebijakan publik sebagai sebuah proses;
memerlukan kapasitas pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan yang dibuat;
berorientasi kepada tujuan; menyangkut cara-
cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

30. Definisi (Lanjutan)
 James Anderson (1997): : “a purposive course of action
or inaction undertaken by an actor or set of actors in
dealing with a problem or matter of concern”
 Karakteristik kebijakan publik: kebijakan dibuat dgn
sengaja dan berorientasi pada tujuan; dibuat oleh para
pemegang kewenangan atau kekuasaan; terdiri dari
pola-pola tindakan yang diambil dalam kurun waktu
tertentu; merupakan sebuah hasil dari tuntutan, sebuah
rangkaian tindakan dari pemerintah sebagai respon atas
tekanan tentang permasalahan tertentu; dapat positif
(yaitu sebuah tindakan yang disengaja) atau negative
(sebuah keputusan yang dibuat untuk tidak melakukan
suatu tindakan.

31. Definisi lainnya
Robert Eyestone (1971), kebijakan adalah “the relationship of
government unit to its environment”
Wilson (2006), kebijakan adalah “the actions, objectives, and
pronouncements of governments on particular matters, the steps they
take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give
for what happens (or does not happen)”
Richard Rose (in Anderson 1997: 9) mendefinisikan kebijakan sebagai
“a long series of more-or-less related activities” dan “their
consequences for those concerned, rather than a discrete decision”
[serangkaian aktivitas yang panjang dan berkait satu sama lain beserta
komsekuensinya terhadap mereka yang terlibat, dan bukan merupakan
sebuah keputusan yang berdiri sendiri].
Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (in Jones 1984: 26), yaitu “Policy is
defined as a ‘standing decision’ characterized by behavioral
consistency and repetitiveness on the part of both those who make it
and those who abide it” [kebijakan diartikan sebagai sebuah „keputusan
yang ajeg‟ yang ditandai oleh perilaku yang konsisten dan berulang
dari yang membuatnya maupun yang mematuhinya].

32. Definisi Lainnya
Carl J. Friedrich (dalam Anderson 1997: 9)
memandang kebijakan sebagai “a proposed course
of action of a person, group, or government within a
given environment providing obstacles and
opportunities which the policy was proposed to utilize
and to overcome in an effort to reach a goal or realize
an objective or purpose” [sebuah rangkaian tindakan
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam sebuah lingkungan yang
menyediakan berbagai halangan dan kesempatan di
mana didalamnya sebuah kebijakan dibuat untuk
menggunakan (kesempatan) dan mengatasi
(persoalan) dalam rangka upaya mencapai sebuah
tujuan atau mewujudkan sebuah tujuan atau sebuah
maksud].

33. Implikasi Beragam Definisi Kebijakan Publik
1) Berkaitan dengan serangkaian tindakan
yang disengaja dan berorientasi pada
pencapaian tujuan ketimbang perilaku yang
tidak beraturan.
2) Terdiri dari rangkaian tindakan yang
berpola dalam waktu tertentu yang dilakukan
oleh aparat pemerintah, dan bukan sebuah
keputusan yang berdiri sendiri.

34. Implikasi Beragam Definisi Kebijakan
Publik (lanjutan)
3) dibuat sebagai respons terhadap adanya
tuntutan public (public demands) atas
permasalahan tertentu.
4) menyangkut apa yang secara actual
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
melaksanakan berbagai keputusan atau
peraturan (output & input yang
terobservasi).
5) berdasarkan hukum dan bersifat mengikat
(authoritative and legally coercive).

35. Intinya di sini adalah bahwa tidak ada definisi
yang pasti dan universal tentang kebijakan
public. Yang ada justru berupa kesepakatan
bahwa kebijakan public termasuk proses
pembuatan pilihan-pilihan dan outcomes atau
tindakan-tindakan dari keputusan-keputusan
tertentu; apa yang menjadikan kebijakan public
sebagai “public” adalah pilihan-pilihan atau
tindakan-tindakan ditunjang oleh kekuasaan
memaksa (coercive powers) dari Negara; dan
pada intinya, kebijakan public merupakan sebuah
respon atas sebuah persoalan (Birkland 2001).

36. Implikasi Lainnya
 Kata “publik” memiliki makna bahwa kebijakan
dibuat oleh lembaga-lembaga public, yaitu oleh
pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang
memiliki kekuasaan konstitusional, yang
tindakannya memiliki kekuatan hukum.
 kebijakan public merupakan “an exercise of
sovereign, governmental power, which can call
on public resources and legal coercion in ways
that private corporations cannot” [penggunaan
kedaulatan dan kekuasaan pemerintah, yang
dapat menggunakan sumberdaya public dan
kekuasaan memaksa yang legal, yang
lembaga-lembaga privat tidak dapat
melakukannya] (Maddison & Denniss 2009).

37. Mengapa Kebijakan Publik Penting?
 Pertama, karena kebijakan public itu
menyangkut outcomes yang penting dan
strategis, seperti penurunan tingkat
kemiskinan, lingkungan yang lebih
baik, turunnya tingkat pengangguran, proses
ekonomi yang lebih prodcktif, dst.
 Kedua, kebijakan public menyangkut
strategi-strategi dan alokasi sumber daya
yang diperlukan untuk mencapai outcomes
tertentu.
 Ketiga, kebijakan public menentukan
efektivitas penggunaan sumber-sumber
daya.

38.  Keempat, kebijakan public menentukan
kemana investasi harus ditanamkan.
 Kelima, kebijakan public menentukan
siapa yang diuntungkan (winners) dan
siapa yang dirugikan (losers) dari proses
pembangunan.
 Keenam, kebijakan public
mempengaruhi kesuksesan Negara atau
pemerintah dalam mencapai tujuan
pembangunan (Stewart 1999).

39. Kebijakan juga penting karena kebijakan
menyangkut:
 kewajiban (obligation) untuk menggunkan
kewenangan manajemen public (termasuk
kewenangan pengaturan, keuangan,
mempengaruhi, menginformasikan, dll) yang
tersedia untuk lembaga-lembaga Negara
yang berwenang secara konstitusional untuk
mengatasi sebuah permasalahan.
 kesempatan (opportunity) untuk menciptakan
nilai public (public value) dengan melakukan
pemikiran-pemikiran strategis memecahkan
permasalahan-permasalahan dengan
memanfaatkan sumberdaya public sebaik-
baiknya.

40. Kajian Studi Kebijakan Publik
 Palumbo (1981) misalnya, menyatakan bahwa lapangan
kajian studi kebijakan adalah “ any research that relates to or
promotes the public interest”.
 Berdasarkan pengertian studi kebijakan sebagai “[the]
application of knowledge and rationality to perceived social
problems” (Dror 1968) dan sebagai “an umbrella term
describing a broad gauge intellectual approach applied to
the examination of societally critical problems” (Peter
deLeon 1988), maka dapat dinyatakan bahwa studi
kebijakan adalah “identifying important societal problems
that presumably require government action in order to be
effectively addressed, formulating solutions to those
problems, and assessing the impact of those solutions on
the target problem (P. deLeon 2006).”

41.  Kajian studi kebijakan termasuk di
dalamnya adalah beragam aktivitas
(subfields), seperti
1) policy evaluation
2) policy analysis
3) policy process.

42. Policy Evaluation
 Sub kajian ini bermaksud untuk secara
sistematis menilai “the consequences of what
government do and say” (Dubnick dan Bardes
1983).
 Policy evaluation adalah sebuah aktivitas ex
post yang menggunakan beragam metode
untuk mengidentifikasi dan memilah hubungan
kausal antara sebuah kebijakan atau sebuah
program dan sebuah outcome (Mohr 1995).
Pertanyaan empiric yang penting dalam policy
evaluation adalah “what have we done?” (apa
yang telah kita lakukan?)

43. Policy Analysis
 lebih bersifat normative.
 Policy analysis lebih memusatkan perhatian pada
pertanyaan-pertanyaan ex ante.
 Pertanyaan fundamental dalam policy analysis adalah
“what should we do?”.
 Kajian utama policy analysis adalah untuk menentukan
kebijakan yang terbaik untuk aparat berwenang untuk
diadopsi dalam rangka mengatasi sebuah
permasalahan.
 Tantangan utama untuk policy analysis adalah
menyusun beberapa alternative dalam rangka membuat
sebuah keputusan yang terbaik

44. Policy Process
 membahas atau focus kepada “how and
why of policymaking”.
 Mereka yang mengkaji policy process
tertarik untuk mengetahui mengapa
pemerintah memperhatikan permasalahan
tertentu dan tidak yang lain (agenda
setting),
 Mengkaji mengapa kebijakan berubah atau
tetap stabil sepanjang kurun waktu
tertentu, dan darimana kebijakan itu
berasal.

45. Pertanyaan-pertanyaan riset dalam studi kebijakan
publik
1. How do public authorities decide what
problems or issues to pay attention to?
2. How does government decide what to do about
those problems? What values should be used
to determine the “best” government response
to a particular problem or matter of concern?
3. What do government actions intend to
achieve?
4. Have those goals been achieved?
5. If so, to what extent? If not, why not?”

46.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut secara
sistematis membagi dan
mengorganisasikan sub-kajian studi
kebijakan, seperti policy process (dua
pertanyaan pertama), policy analysis
(pertanyaan tiga) dan policy process (dua
pertanyaan terakhir). Pertanyaan-
pertanyaan ini sekaligus juga menunjukkan
bahwa studi kebijakan diarahkan kepada
upaya untuk memperbaiki kehidupan
masyarakat

47. Pendekatan dalam Studi Kebijakan Publik
 Pendekatan (approach) dalam studi
kebijakan adalah “perspective from
which processes of policy-making can
be studied”(Leach and Stewart 1982).
 Beragam pendekatan dalam studi
kebijakan digunakan untuk memahami
“the processes by which policy is
derived, maintained, analysed and
justified”.

48.  The theoretical approaches…direct our
attention to important political phenomena,
help clarify and organize our thinking, and
suggest explanations for political activity or, in
our case, public policies [pendekatan-
pendekatan teoretik mengarahkan perhatian
kepada fenomena politik yang penting,
membantu menjelaskan dan
mengorganisasikan pemikiran kita, dan
menyarankan penjelasan-penjelasan atas
aktivitas politik, atau dalam hal ini, kebijakan-
kebijakan publik]

49. Political Systems Theory Approach
 Kebijakan Publik adalah respon sistem politik terhadap tuntutan yang
datang dari lingkungannya
A model of Political System
The Environment
Inputs
Outputs
Political
Demands System
Laws
Supports
Decisions
Feedback

50. Political Systems Theory Approach
 System Politik: lembaga-lembaga & aktivitas-aktivitas yang jelas &
saling berkait dalam sebuah masyarakat, yang membuat alokasi-
alokasi nilai atau keputusan yang otoritatif yang mengikat masyarakat;
 Lingkungan: system sosial, ekonomi, setting biologi, di luar system
politik;
 Input: tuntutan (klaim individu atau kelompok untuk melakukan
tindakan untuk memuaskan keinginanmereka) & dukungan (berupa
kepatuhan individu atau kelompok atas berbagai keputusan dan
kebijakan yang dibuat dalam sistem politik);
 Output: hukum, aturan, keputusan pengadilan, dsb;
 Feedback: indikasi bahwa public policies dapat berimplikasi pada
perubahan, lingkungan, input, dan sistem politik. Policy output dapat
menimbulkan tuntutan baru, yang akan menghasilkan output baru
lagi, dst.

51. Political Systems Theory Approach
 Kelemahan: terlalu umum & abstrak; tidak menyebut bagaimana
prosedur dan proses pembuatan keputusan dan kebijakan di dalam
“black box”
 Hanya menggambarkan bagaimana pemerintah memberikan
respon atas tuntutan dan hasil-hasilnya.
 Kegunaan: a) mengetahui proses formulasi kebijakan; b)
mengetahui: bagaimana tuntutan dari lingkungan mempengaruhi isi
dan implementasi kebijakan publik; bagaimana kebijakan
mempengaruhi lingkungan & tuntutan selajutnya? Seberapa efektif
sistem politik merespon tuntutan dan mengubahnya menjadi
kebijakan publik?

52. Group Theory Approach
 Public Policy adalah hasil perjuangan kelompok;
 Public policy adalah hasil equilibrium yang dicapai dalam
perjuangan kelompok; e.g. UMR, Subsidi Pertanian
 Didasarkan pada asumsi bahwa interaksi dan perjuangan antar
kelompok merupakan fakta sentral kehidupan politik;
 Kelompok: kumpulan individu dengan interest yang sama dan
mengajukan klaim atas kelompok lain dalam masyarakat;
 Kelompok ini menjadi kelompok kepentingan ketika membuat klaim
melalui atau terhadap lembaga pemerintah;
 Konsep utama dari pendekatan ini adalah “akses”: a) untuk
mengekspresikan pandangan kepada pembuat kebijakan; b)
didapat dari status kelompok, leadership, uang; c) lobi sosial
dengan para policymakers merupakan salah satu upaya memdapat
akses.
 Public policies mencerminkan kepentingan kelompok yang
mempunyai akses kuat dengan policymakers

53. Group Theory Approach
 Peran pemerintah (official group) dalam pembentukan policy:
- Lembaga legislatif: mewasiti perjuangan kelompok, mengesahkan
kemenangan kualisi yang berhasil, dan merekamnya dalam UU;
- Lembaga atau agen administrative didirikan untuk melaksanakan
pertauran yang dihasilkan.
 Kelemahan: a) hanya menyoroti aspek dinamis dari formulasi
kebijakan; b) terlalu menekankan pentingnya kelompok dan
kemandirian serta kreativitas aparat publik dalam policy process;
mengabaikan faktor penting lainnya, seperti keberadaan lembaga
lain.

54. Elite Theory Approach
 Public Policy dipandang sbegai refleksi dari nilai-nilai
dan keinginan elit yang memerintah;
 Asumsi dasar: public policy tidak ditentukan oleh
tuntutan dan dukungan masyarakat, tetapi oleh interests
para elit yang direalisasikan oleh lembaga-lembaga
pemerintah;
 Fokus: leadership dalam policy process.
 Asumsi dasar yang dibangun mengisyaratkan bahwa
elitist policy process kemungkinan besar terjadi di
developing countries, dimana kematangan hidup
berdemokrasi masih rendah.

55. Institutionalism Approach
 Fokus: penggambaran aspek formal dan legal dari
lembaga-lembaga pemerintah (struktur, kekuasaan,
aturan prosedural, fungsi, aktivitas dan
hubungannya dengan lembaga lain);
 Asumsi: aspek legal dan formal mempunyai
konsekuensi signifikanuntuk pemilihan dan isi
kebijakan;
 Aspek legal dan formal menyediakan konteks bagi
policymaking yang perlu dipertimbangkan bersama
dengan aspek dinamis lainnya, i.e. partai politik,
interest groups dan opini publik.

56. Rational-Choice Theory
 Komponen utama : a) aktor politik, sebagaimana
aktor ekonomi, akan bertindak secara rasional
dalam mengejar kepentingan diri mereka,
ketimbang komitmen ideal (altruistic commitment)
seperti tujuan atau kepentingan nasional.; b) dalam
proses kebijakan, self-interest akan mengarahkan
meraka dan akan selalu berusaha memaksimalkan
benefits yang mereka akan dapat; c) penelitian
dengan pendekatan rational-choice akan berfokus
kepada preferensi-preferensi individual
policymakers, ketimbang nilai lain, seperti collective
value dan social value.

57. Daftar Pustaka
 Anderson, J. 1997, Public Policy-Making, Third edn, Holt, Rinehart and Winston New York.
 Birkland, T. A. 2007, 'Agenda Setting in Public Policy ', in Handbook of Public Policy Analysis:
Theory, Politics, and Methods, eds F. Fischer, G. J. Miller & M. S. Sidney, CRC Press, Boca
Raton, pp. 63-78.
 deLeon, P. & Vogenbeck, D. M. 2007, 'The Policy Sciences at the Crossroads ', in Handbook of
Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, eds F. Fischer, G. J. Miller & M. S.
Sidney, CRC Press, Boca Raton, pp. 3-14 / edited by
 Howlett, M. & Ramesh, M. 1995, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy
Subsystem, Oxford University Press, Toronto.
 Jones, C. O. 1984, An Introduction to the Study of Public Policy, Third edn, Brooks/Cole
Publishing Company, Monterey, California.
 Lasswell, H. 1951., 'The Immediate Future of Research Policy and Method in Political
Science', American Political Science Review, vol. 45, pp. 133-142.
 Lasswell, H. 1956, 'The Political Science of Science: An Inquiry into the Possible Reconciliation
of Mastery and Freedom', American Political Science Review, vol. 50, pp. 961-979.
 Maddison, S. & Denniss, R. 2009, An Introduction to Australian Public Policy Cambridge
University Press New York.
 Smith, K. B. & Larimer, C. W. 2009, The Public Policy Theory Primer, Westview
Press, Boulder, Colorado.
 Stewart, R. G. 1999, Australian Public Policy, Macmillan Publishers Australia Pty Ltd
 South Yarra.
 Turner, J. 2005, 'The Policy Process', in Politics: An Introduction, eds B. Axford, G. K.
Browning, R. Huggins & B. Rosamond, Routledge, London and New York, pp. 322-349.
 Turner, M. & Hulme, D. 1997, Governance, Administration and Development, Macmillan Press
LTD, London.