2. BAHASAN
• Definisi Akuntansi Pemerintah
• Karakteristik Akuntansi Pemerintah
• Perbedaan Karakteristik Lingkungan akuntansi komersial vs akuntansi pemerintah
• Lingkungan Akuntansi Pemerintah
• Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
4. DEFINISI AKUNTANSI PEMERINTAH
Segi
Proses
Akuntansi Pemerintah adalah proses yang dimulai dari Pencatatan,
Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Penyajian Laporan Keuangan sebuah
entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada tanggal atau
periode tertentu
Segi
Fungsi
Akuntansi Pemerintah berfungsi menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat
keuangan atas sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
pada tanggal atau periode tertentu
5. KARAKTERISTIK AKUNTANSI
PEMERINTAH
• Pemerintah tidak berorientasi memperoleh laba/profit
• Pemerintah dimiliki secara kolektif oleh konstituen
• Kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan langsung dengan
pelayanan/produk yang diberikan oleh pemerintah
• Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara
politis oleh lembaga perwakilan.
• Keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan-laporan lain
yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka
6. PERBEDAAN KARAKTERISTIK
LINGKUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL
DAN AKUNTANSI PEMERINTAH
• Sebutkan perbedaan karakteristik
lingkungan akuntansi keuangan
pemerintah dengan akuntansi
komersial!
Akuntansi
Keuangan
Komersial
Akuntansi Keuangan
Pemerintah
1.
2.
7. PERBEDAAN KARAKTERISTIK
LINGKUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL
DAN AKUNTANSI PEMERINTAH
No Item Akuntansi Komersial Akuntansi Pemerintah
1 Tujuan Organisasi Berorientasi pada perolehan laba
sebesar-besarnya
Berorientasi pada pelayanan
masyarakat
2 Sumber dari Sumber Daya
Keuangan
Sumber daya keuangan diperoleh
dari penyediaan barang dan jasa
Pemerintah dapat “memaksa”
masyarakat untuk berkontibusi
dalam bentuk pajak, retribusi, dll
3 Metode Evaluasi Kinerja Kinerja dikaitkan dengan
perolehan laba/rugi
Kinerja dikaitkan dengan upaya
pengalokasian sumber daya
secara ekonomis, efisien dan
efektif
8. LINGKUNGAN AKUNTANSI
PEMERINTAH
• Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh thd
karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya
• Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan:
• Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan
• Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
• Sistem perintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
• Pengaruh proses politik
• Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah
9. LINGKUNGAN AKUNTANSI
PEMERINTAH
• Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian
• Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai
alat pengendalian
• Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
• Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian
• Penyusutan nilai aset karena karena digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintahan
10. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
• Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran,
kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
• Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan
umum, yang terdiri dari:
• Pemerintah pusat
• Pemerintah daerah
• Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan menyajikan
laporan keuangan oleh peraturan perundang-undangan
11. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
• Entitas akuntansi dan pelaporan di Pem pusat:
• Entitas akuntansi = UAPA/B, UAPPA/B-W, UAPPA/B-Es 1, UAKPA/B
• Entitas pelaporan = Pemerintah Pusat
• Entitas akuntansi dan pelaporan di Pemda:
• Entitas akuntansi = SKPD dan PPKD
• Entitas pelaporan = Pemerintah Daerah
Editor's Notes
Catatan:
Pendapatan pemerintah bersifat “memaksa” berupa pajak, retribusi, dll
Kepemilikan atas pemerintah tidak diwujudkan dalam bentuk kepemilikan modal yang mudah dialihkan dan jika rakyat tidak puas bisa melalui proses pemilu
Pembayar pajak kemungkinan besar bukan pihak penerima layanan terbesar dari pemerintah
Kebijakan/keputusan oleh DPR kadang mengandalkan informasi dari parpol yang diwakilinya
Penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah dapat dilakukan secara monopolistik, tidak ada mekanisme pasar yang secara objektif menilai kualitas layanannya.
Biaya layanan juga tidak didasarkan pada nilai wajar tapi didasarkan pada kemampuan masyarakat.
Ada pemisahan wewenang antara eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Eksekutif menyusun anggaran, dan meminta persetujuan DPR. Setelah disetujui, eksekutif melaksanakan anggaran dalam batas-batas apropriasi dan kemudian mempertanggungjawabkannya.
Lingkup pemerintahan ada 3 yaitu Pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab/kota. Adanya sistem bagi hasil, DAU, hibah, subsidi.
Keseimbangan fiskal dilakukan dengan mempertahankan sumber-sumber keuangan negara yaitu pajak, dst. Proses politik menyelaraskan berbagai kepentingan dalam upaya pemerintah mewujudkan keseimbangan tsb.
Pembayaran pajak tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah.
Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh dalam akuntansi dan pelaporan keuangan:
Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik
Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara pendapata, belanja dan pembiayaan
Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum
Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah
Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sbg bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah kpd publik
Sebagian besar aset (jembatan, jalan, taman, gedung perkantoran, dll) tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bahkan menimbulkan komitmen untuk memeliharanya
Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi dan pelaporan yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya.
Ada pemisahan wewenang antara eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Eksekutif menyusun anggaran, dan meminta persetujuan DPR. Setelah disetujui, eksekutif melaksanakan anggaran dalam batas-batas apropriasi dan kemudian mempertanggungjawabkannya.
Lingkup pemerintahan ada 3 yaitu Pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab/kota. Adanya sistem bagi hasil, DAU, hibah, subsidi.
Keseimbangan fiskal dilakukan dengan mempertahankan sumber-sumber keuangan negara yaitu pajak, dst. Proses politik menyelaraskan berbagai kepentingan dalam upaya pemerintah mewujudkan keseimbangan tsb.
Pembayaran pajak tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah.
Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh dalam akuntansi dan pelaporan keuangan:
Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik
Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara pendapata, belanja dan pembiayaan
Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum
Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah
Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sbg bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah kpd publik
Sebagian besar aset (jembatan, jalan, taman, gedung perkantoran, dll) tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bahkan menimbulkan komitmen untuk memeliharanya
Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi dan pelaporan yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya.