SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
LINGKUNGAN AKUNTANSI
PEMERINTAH
Pertemuan ke-2
BAHASAN
• Definisi Akuntansi Pemerintah
• Karakteristik Akuntansi Pemerintah
• Perbedaan Karakteristik Lingkungan akuntansi komersial vs akuntansi pemerintah
• Lingkungan Akuntansi Pemerintah
• Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
DEFINISI AKUNTANSI PEMERINTAH
Apa itu Akuntansi
Pemerintah?
DEFINISI AKUNTANSI PEMERINTAH
Segi
Proses
Akuntansi Pemerintah adalah proses yang dimulai dari Pencatatan,
Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Penyajian Laporan Keuangan sebuah
entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada tanggal atau
periode tertentu
Segi
Fungsi
Akuntansi Pemerintah berfungsi menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat
keuangan atas sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
pada tanggal atau periode tertentu
KARAKTERISTIK AKUNTANSI
PEMERINTAH
• Pemerintah tidak berorientasi memperoleh laba/profit
• Pemerintah dimiliki secara kolektif oleh konstituen
• Kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan langsung dengan
pelayanan/produk yang diberikan oleh pemerintah
• Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara
politis oleh lembaga perwakilan.
• Keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan-laporan lain
yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka
PERBEDAAN KARAKTERISTIK
LINGKUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL
DAN AKUNTANSI PEMERINTAH
• Sebutkan perbedaan karakteristik
lingkungan akuntansi keuangan
pemerintah dengan akuntansi
komersial!
Akuntansi
Keuangan
Komersial
Akuntansi Keuangan
Pemerintah
1.
2.
PERBEDAAN KARAKTERISTIK
LINGKUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL
DAN AKUNTANSI PEMERINTAH
No Item Akuntansi Komersial Akuntansi Pemerintah
1 Tujuan Organisasi Berorientasi pada perolehan laba
sebesar-besarnya
Berorientasi pada pelayanan
masyarakat
2 Sumber dari Sumber Daya
Keuangan
Sumber daya keuangan diperoleh
dari penyediaan barang dan jasa
Pemerintah dapat “memaksa”
masyarakat untuk berkontibusi
dalam bentuk pajak, retribusi, dll
3 Metode Evaluasi Kinerja Kinerja dikaitkan dengan
perolehan laba/rugi
Kinerja dikaitkan dengan upaya
pengalokasian sumber daya
secara ekonomis, efisien dan
efektif
LINGKUNGAN AKUNTANSI
PEMERINTAH
• Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh thd
karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya
• Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan:
• Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan
• Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
• Sistem perintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
• Pengaruh proses politik
• Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah
LINGKUNGAN AKUNTANSI
PEMERINTAH
• Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian
• Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai
alat pengendalian
• Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
• Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian
• Penyusutan nilai aset karena karena digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintahan
ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
• Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran,
kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
• Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan
umum, yang terdiri dari:
• Pemerintah pusat
• Pemerintah daerah
• Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan menyajikan
laporan keuangan oleh peraturan perundang-undangan
ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
• Entitas akuntansi dan pelaporan di Pem pusat:
• Entitas akuntansi = UAPA/B, UAPPA/B-W, UAPPA/B-Es 1, UAKPA/B
• Entitas pelaporan = Pemerintah Pusat
• Entitas akuntansi dan pelaporan di Pemda:
• Entitas akuntansi = SKPD dan PPKD
• Entitas pelaporan = Pemerintah Daerah

More Related Content

What's hot

Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
Penganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintahPenganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintahUlan Safitri
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015PPA FEUI
 
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanKerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanMuhammad Anshar
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap BerwujudAkuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap BerwujudWawan Dwi Hadisaputro
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Analisis laporan keuangan pemda
Analisis laporan keuangan pemdaAnalisis laporan keuangan pemda
Analisis laporan keuangan pemdaReza Apriandi
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikAry Efendi
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanEllysa Putri
 
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAdi Jauhari
 
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19 Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19 Fair Nurfachrizi
 

What's hot (20)

Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Penganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintahPenganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
 
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanKerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap BerwujudAkuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Analisis laporan keuangan pemda
Analisis laporan keuangan pemdaAnalisis laporan keuangan pemda
Analisis laporan keuangan pemda
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
 
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
 
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19 Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
Aset Tidak Berwujud - PSAK 19
 

Viewers also liked

akuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahanakuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahanHanna Febriani
 
Kewajiban dan Ekuitas Dana
Kewajiban dan Ekuitas DanaKewajiban dan Ekuitas Dana
Kewajiban dan Ekuitas DanaIndah Agustina
 
World Geograph Inidia N Latin America
World Geograph Inidia N Latin AmericaWorld Geograph Inidia N Latin America
World Geograph Inidia N Latin AmericaSamit Kumar Kapat
 
India an authentic country without equal
India an authentic country without equalIndia an authentic country without equal
India an authentic country without equalVania Melissa
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangananik1985
 
Global Food Sustainability - Australia and the Road Ahead
Global Food Sustainability - Australia and the Road AheadGlobal Food Sustainability - Australia and the Road Ahead
Global Food Sustainability - Australia and the Road AheadWaite Research Institute
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN Kementerian Dalam Negeri
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
 
PRESENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PRESENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIPRESENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PRESENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIYoga Romdoni
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuDeady Rizky Yunanto
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahRatna Raissa
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraArfan Fahmi
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri Suwanti
 
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsLinkedIn
 

Viewers also liked (17)

akuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahanakuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahan
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
Kewajiban dan Ekuitas Dana
Kewajiban dan Ekuitas DanaKewajiban dan Ekuitas Dana
Kewajiban dan Ekuitas Dana
 
World Geograph Inidia N Latin America
World Geograph Inidia N Latin AmericaWorld Geograph Inidia N Latin America
World Geograph Inidia N Latin America
 
India an authentic country without equal
India an authentic country without equalIndia an authentic country without equal
India an authentic country without equal
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
 
Global Food Sustainability - Australia and the Road Ahead
Global Food Sustainability - Australia and the Road AheadGlobal Food Sustainability - Australia and the Road Ahead
Global Food Sustainability - Australia and the Road Ahead
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
GAMELAN
GAMELANGAMELAN
GAMELAN
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 
PRESENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PRESENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIPRESENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PRESENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
 

Similar to Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptxrasarahman
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanRaka Aprizal
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxDINIDINAR2
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxWien Sotya
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxsyahrini4
 
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptxASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptxRosy194997
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
KELOMPOK 1_KEUANGAN NEGARA PPT.pptx
KELOMPOK 1_KEUANGAN NEGARA PPT.pptxKELOMPOK 1_KEUANGAN NEGARA PPT.pptx
KELOMPOK 1_KEUANGAN NEGARA PPT.pptxAidin16
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxssuser5a82071
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxronipaser
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahEfraim Perjuangan
 
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptxBab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptxSriHandayani283423
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).pptImanSantosa9
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahirwanto IAINSKA
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahirwanto IAINSKA
 
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptxandueriganta
 

Similar to Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan (20)

AKuntansi---1
AKuntansi---1AKuntansi---1
AKuntansi---1
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
 
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptxASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
KELOMPOK 1_KEUANGAN NEGARA PPT.pptx
KELOMPOK 1_KEUANGAN NEGARA PPT.pptxKELOMPOK 1_KEUANGAN NEGARA PPT.pptx
KELOMPOK 1_KEUANGAN NEGARA PPT.pptx
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
 
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptxBab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
Bab 3 PPT Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 1).pptx
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
 
PSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptxPSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptx
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 
PPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptxPPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptx
 
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
 

Recently uploaded

contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxdedyfirgiawan
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptxfurqanridha
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfssuser29a952
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XIPPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XIHepySari1
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerakputus34
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".Kanaidi ken
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxFitriaSarmida1
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANGilangNandiaputri1
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxWulanEnggarAnaskaPut
 
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...luqmanhakimkhairudin
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASNursKitchen
 
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas pptsistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppthidayatn24
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatanSuzanDwiPutra
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxDewiUmbar
 

Recently uploaded (20)

contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Swamedikasi 3.pptx
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XIPPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
 
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas pptsistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 

Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan

  • 2. BAHASAN • Definisi Akuntansi Pemerintah • Karakteristik Akuntansi Pemerintah • Perbedaan Karakteristik Lingkungan akuntansi komersial vs akuntansi pemerintah • Lingkungan Akuntansi Pemerintah • Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
  • 3. DEFINISI AKUNTANSI PEMERINTAH Apa itu Akuntansi Pemerintah?
  • 4. DEFINISI AKUNTANSI PEMERINTAH Segi Proses Akuntansi Pemerintah adalah proses yang dimulai dari Pencatatan, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Penyajian Laporan Keuangan sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada tanggal atau periode tertentu Segi Fungsi Akuntansi Pemerintah berfungsi menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan atas sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada tanggal atau periode tertentu
  • 5. KARAKTERISTIK AKUNTANSI PEMERINTAH • Pemerintah tidak berorientasi memperoleh laba/profit • Pemerintah dimiliki secara kolektif oleh konstituen • Kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan langsung dengan pelayanan/produk yang diberikan oleh pemerintah • Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara politis oleh lembaga perwakilan. • Keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan-laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka
  • 6. PERBEDAAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL DAN AKUNTANSI PEMERINTAH • Sebutkan perbedaan karakteristik lingkungan akuntansi keuangan pemerintah dengan akuntansi komersial! Akuntansi Keuangan Komersial Akuntansi Keuangan Pemerintah 1. 2.
  • 7. PERBEDAAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL DAN AKUNTANSI PEMERINTAH No Item Akuntansi Komersial Akuntansi Pemerintah 1 Tujuan Organisasi Berorientasi pada perolehan laba sebesar-besarnya Berorientasi pada pelayanan masyarakat 2 Sumber dari Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan diperoleh dari penyediaan barang dan jasa Pemerintah dapat “memaksa” masyarakat untuk berkontibusi dalam bentuk pajak, retribusi, dll 3 Metode Evaluasi Kinerja Kinerja dikaitkan dengan perolehan laba/rugi Kinerja dikaitkan dengan upaya pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif
  • 8. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH • Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh thd karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya • Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan: • Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan • Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan • Sistem perintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah • Pengaruh proses politik • Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah
  • 9. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH • Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian • Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian • Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan • Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian • Penyusutan nilai aset karena karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan
  • 10. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH • Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. • Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: • Pemerintah pusat • Pemerintah daerah • Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan oleh peraturan perundang-undangan
  • 11. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH • Entitas akuntansi dan pelaporan di Pem pusat: • Entitas akuntansi = UAPA/B, UAPPA/B-W, UAPPA/B-Es 1, UAKPA/B • Entitas pelaporan = Pemerintah Pusat • Entitas akuntansi dan pelaporan di Pemda: • Entitas akuntansi = SKPD dan PPKD • Entitas pelaporan = Pemerintah Daerah

Editor's Notes

  1. Catatan: Pendapatan pemerintah bersifat “memaksa” berupa pajak, retribusi, dll Kepemilikan atas pemerintah tidak diwujudkan dalam bentuk kepemilikan modal yang mudah dialihkan dan jika rakyat tidak puas bisa melalui proses pemilu Pembayar pajak kemungkinan besar bukan pihak penerima layanan terbesar dari pemerintah Kebijakan/keputusan oleh DPR kadang mengandalkan informasi dari parpol yang diwakilinya
  2. Penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah dapat dilakukan secara monopolistik, tidak ada mekanisme pasar yang secara objektif menilai kualitas layanannya. Biaya layanan juga tidak didasarkan pada nilai wajar tapi didasarkan pada kemampuan masyarakat.
  3. Ada pemisahan wewenang antara eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Eksekutif menyusun anggaran, dan meminta persetujuan DPR. Setelah disetujui, eksekutif melaksanakan anggaran dalam batas-batas apropriasi dan kemudian mempertanggungjawabkannya. Lingkup pemerintahan ada 3 yaitu Pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab/kota. Adanya sistem bagi hasil, DAU, hibah, subsidi. Keseimbangan fiskal dilakukan dengan mempertahankan sumber-sumber keuangan negara yaitu pajak, dst. Proses politik menyelaraskan berbagai kepentingan dalam upaya pemerintah mewujudkan keseimbangan tsb. Pembayaran pajak tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh dalam akuntansi dan pelaporan keuangan: Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara pendapata, belanja dan pembiayaan Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sbg bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah kpd publik Sebagian besar aset (jembatan, jalan, taman, gedung perkantoran, dll) tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bahkan menimbulkan komitmen untuk memeliharanya Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi dan pelaporan yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya.
  4. Ada pemisahan wewenang antara eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Eksekutif menyusun anggaran, dan meminta persetujuan DPR. Setelah disetujui, eksekutif melaksanakan anggaran dalam batas-batas apropriasi dan kemudian mempertanggungjawabkannya. Lingkup pemerintahan ada 3 yaitu Pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab/kota. Adanya sistem bagi hasil, DAU, hibah, subsidi. Keseimbangan fiskal dilakukan dengan mempertahankan sumber-sumber keuangan negara yaitu pajak, dst. Proses politik menyelaraskan berbagai kepentingan dalam upaya pemerintah mewujudkan keseimbangan tsb. Pembayaran pajak tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh dalam akuntansi dan pelaporan keuangan: Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara pendapata, belanja dan pembiayaan Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sbg bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah kpd publik Sebagian besar aset (jembatan, jalan, taman, gedung perkantoran, dll) tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bahkan menimbulkan komitmen untuk memeliharanya Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi dan pelaporan yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya.