Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."

1. Kementerian Keuangan RIKementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan NegaraDirektorat Jenderal Perbendaharaan Negara
DanDan
Badan Pendidikan dan Pelatihan KeuanganBadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Sistem Akuntansi PemerintahSistem Akuntansi Pemerintah
Pusat (Pusat (SAPPSAPP))
20120155

2. Pokok Bahasan
Materi: SAPP
1. Kerangka Umum SAPP
2. Hubungan antara SAI dengan sistem lain pada SAPP
3. Hubungan antara sistem akuntansi Keuangan dengan
Sistem Akuntansi Barang
4. Proses Bisnis SAI
5. Dokumen Sumber
6. Mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan
7. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
8. Tanggung jawab pelaporan
9. Sanksi
PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 22

3. PENDAHULUANPENDAHULUAN
SAPPSAPP
PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 33

4. Dasar Hukum
Penjelasan UU No 1 Tahun 2004:
 “agar informasi yang disampaikan dalam laporan
keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabilitas, perlu
diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan. “
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

5. Pengertian SAPP
Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP )
 adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
 untuk mewujudkan fungsi akuntansi
 sejak pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pada
Pemerintah Pusat
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

6. SAPP
LRA LPSAL Neraca LO LAK LPE CaLK
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

7. Tujuan SAPP
1
2
3
4

8.  Basis Akuntansi
 Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual.
 Basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan
pendekatan basis kas
 Sistem Pembukuan Berpasangan
 Untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry (pembukuan
tunggal)
 Desentralisasi Pelaksanaan Anggaran
 Pembentukan unit-unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara berjenjang
 Bagan Akun Standar
 Kodefikasi elemen transaksi, akuntansi dan pelaporan untuk memudahkan
dalam penganggaran dan pertanggungjawaban
 Standar Akuntansi Pemerintahan
 Panduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan atas transaksi keuangan

Karakteristik SAPP

9. Ruang Lingkup SAPP
SAPP wajib diselengarakan oleh:
1.Seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat
2.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah
dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan yang
dananya bersumber dari APBN
3.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN)
Unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP:
1.Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD
2.BUMN
3.BUMD
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

10. KERANGKA UMUM SAPPKERANGKA UMUM SAPP
PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 1010

11. Kerangka Umum SAPP
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

12. SA-BUN
SiAP
SAUP
SIKUBAH
SAIP
SAPPP
SATD
SABS
SABL
SATK
SAPBL
Sistem Akt. Pusat
Sistem Akt. Utang Pemerintah
Sistem Akt. Hibah
Sistem Akt. Investasi Pemerintah
Sistem Akt. Penerusan Pinjaman
Pemerintah
Sistem Akt. Transaksi ke Daerah
Sistem Akt. Belanja Subsidi
Sistem Akt. Belanja Lain-Lain
Sistem Akt. Transaksi Khusus
Sistem Akt. & Pelaporan Badan
Lainnya
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Kerangka Umum SAPP

13. Kerangka Umum SAPP………… (lanjutan)
SAI
Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
Unit Akuntansi dan Pelaporan
Barang
Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan /
Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal
dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

14. Hubungan SAI dengan SA-BUN

15. SABUN (MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN)
SAI (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)
GL SA-BUN
GL SAI
GL SAPP
Anggaran
Transaksi
BMN
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Akrual
Unit Akt & Pelap Barang Unit Akt & Pelap Keuangan
Transaksi
Lainnya
Transaksi
BLU
BPK
Anggaran
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Akrual
Transaksi
Non Anggaran
Transaksi
Lainnya
Transaksi
Khusus
Unit Akt & Pelap Keuangan pada Masing-masing Subsistem SABUN
Menteri
Keuangan
Selaku
Pengelola
Fiskal
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

16. Proses Bisnis
Sistem Akuntansi Instansi
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

17. S A I
Formulir
Dokumen
Sumber
Jurnal
Buku
Besar
Buku
Pembantu
Laporan
LRA LO LPE Neraca CaLK
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

18. Gambaran Proses Akuntansi
Pada Entitas Akuntansi
1818
SISTEM AKUNTANSI
Dokumen
Sumber
Transaksi
Proses Akuntansi
- Analisis Transaksi
- Jurnal / Entries
- Posting
- LRA
- LO
- LPE
- Neraca
- CaLK
-Relevan
-Andal
-Dpt dibandingkan
-Dpt dipahami
Input Process Output
Formulasi
Prosedur
Transaksi
Bagan
Akun
Standar
Pengaturan
Kelembagaan
Hardware
Dan
Software
Personil
Terampil
Standar Akuntansi

19. Proses Bisnis Unit Akuntansi
 Verifikasi dan validasi elemen –elemen dokumen
sumber
 Perekaman
 Verifikasi hasil perekaman dengan dokumen
sumber
 Posting
 Rekonsiliasi
 Pengiriman data dan laporan keuangan
• Penerimaan data dan laporan keuangan
• Verifikasi data dan laporan keuangan
• Rekonsiliasi
• Analisa hardcopy dan softcopy
• Penggabungan data dan Laporan Keuangan
• Pengiriman data dan laporan keuangan

20. SISTEM AKUNTANSI KEUANGANSISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DGN SISTEM AKUNTANSI BARANGDGN SISTEM AKUNTANSI BARANG
Pola HubunganPola Hubungan
PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 2020

21. Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan dan BMN dalam SAI
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

22. Hubungan
Sistem Akuntansi Keuangan
dengan Sistem Akuntansi Barang
Tingkat Satker
PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 2222

23. BLU
UAPPA-E1
UAPA
UAPPA-W
UAKPA
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
UAKPBKPKNL
KANWIL
DJKN
DJKN
KPPN
KANWIL
DJPBN
DJPBN
MEKANISME PELAPORAN SAI
opsional opsional
UAKPA KPPN
2323
Koordinator
DK/TP
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

24. DOKUMEN SUMBERDOKUMEN SUMBER
PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 2424

25. Dokumen Sumber
Adalah dokumen yang ditetapkan
sebagai dasar (trigger) pencatatan ke
dalam jurnal / aplikasi komputer
Tujuan ditetapkannya dokumen sumber:
 Agar dasar pencatatan/pembukuan / input
data menjadi seragam.
PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 2525

26. Dokumen Sumber
untuk Proses bisnis akuntansi di tingkat UAKPA
1. Dokumen sumber untuk transaksi penerimaan:
a. Estimasi Pendapatan (Pajak dan PNBP) yang dialokasikan,
antara lain: DIPA, DIPA Revisi, dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan DIPA;
b. Realisasi Pendapatan, antara lain: bukti penerimaan
negara seperti SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumen lain yang
sah yang dipersamakan.
2. Dokumen untuk transaksi pengeluaran:
a. DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kegiatan dan
dokumen lain yang dipersamakan;
b. Realisasi Pengeluaran: SPP, SPM dan SP2D, SP3B-BLU dan
SP2B-BLU, SP2HL dan SPHL, dan dokumen lain yang
dipersamakan.
PPAKP 2014 Kementerian Keuangan 2626

27. Dokumen Sumber
untuk Proses bisnis akuntansi di tingkat UAKPA
3. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan
jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset.
4. Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu
piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang.
5. Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu
persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan.
6. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP), antara lain Kartu KDP, Laporan KDP.
7. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga seperti Berita Acara
Serah Terima Barang (BAST), Surat Keputusan (SK)
Penghapusan, SK Penghentian dan/atau Penggunaan Kembali
atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak
PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 2727

28. Rekonsiliasi Data
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

29. Rekonsiliasi Data
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data
transaksi keuangan yang diproses dengan
beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan Dokumen Sumber yang sama
Meyakinkan keandalan data
dalam penyusunan Laporan
Keuangan
TUJUAN
KELUARAN Berita Acara Rekonsiliasi
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

30. Macam Pelaksanaan
Rekonsiliasi
 Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan
unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang
 Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara
pengeluaran/bendahara penerimaan Satker
• Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara
Pengguna Anggaran dengan BUN
• Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna
Barang dengan Pengelola Barang
• Rekonsiliasi antara BUN dan Pengelola Barang
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

31. PERIODE PELAPORANPERIODE PELAPORAN
PPAKP 2014 Kementerian Keuangan 3131

32. Jenis dan Periode Pelaporan
Jenis Pelaporan
1. Hasil Cetakan yang ada di menu aplikasi komputer
2. Laporan Keuangan Lengkap
(Selalu disertai dengan Arsip Data Komputer/ADK)
• Periode Pelaporan
1. Bulanan
2. Triwulanan
3. Semesteran
4. Tahunan
Laporan Keuangan Semesteran (interim) dan Tahunan
disusun lengkap dengan LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK dan
Laporan Pendukungnya

33. Periode Pelaporan…. (lanjt.)
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

34. Reviu atas Laporan
Keuangan
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

35. Tujuan Review
PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 3535

36. Laporan
Keuangan
•Semesteran
•Tahunan
Reviu atas Laporan Keuangan
Pernyataan
Telah
Direviu
Pernyataan
Telah
Direviu
Pernyataan
Telah
Direviu
SAI
SA-
BUN
SAPP
APIP= Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

37. Isi Prinsip
Pernyataan Telah Direviu
Pernyataan tentang tujuan dilaksanakan reviu dan ruang lingkup
hasil reviu
Pernyataan hasil reviu bahwa LK disajikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi
pemerintahan
dapat diberikan paragraf penjelasan atas hal yang perlu dijelaskan
terkait pelaksanaan reviu LK
1
2
3
Pernyataan telah mereviu laporan keuangan sesuai dengan
standar reviu dan informasi tanggung jawab penyajian LK
4
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

38. Format Pernyataan Telah Direviu pada LK K/L
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

39. Pernyataan Tanggung
Jawab
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

40. Isi Prinsip
Pernyataan Tanggung Jawab
Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai
pernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai
dengan SAP
dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang
belum termuat dalam Laporan Keuangan
1
2
3
Pernyataan terhadap substansi elemen Laporan Keuangan yang
menjadi tanggung jawab
4
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

41. Format Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

42. Format Pernyataan Tanggung Jawab UAPPA-W
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

43. Format Pernyataan Tanggung Jawab UAPA (K/L)
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

44. Pengenaan Sanksi
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

45. SUKSES
• Tidak
Melakukan
Rekonsiliasi
• Tidak
Menyampaik
an Lap
Keuangan
Ancaman Sanksi Administratif
UAKPA/B
UAKPA/B-Dekonsentrasi
UAKPA/B-Tugas Pembantuan
UAPPA/B-W
UAPPA/B-W Dekonsentrasi
UAPPA/B-W Tugas Pembantuan
Sanksi
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

46. SANKSI ADMINISTRATIF
Dikecualikan:
1. SPM-LS Belanja
Pegawai,
2. SPM-Langsung kepada
pihak ketiga, dan
3. SPM Pengembalian
Pengenaan sanksi tidak membebaskan
UAKPA/UAKPB dan UAPPA-W/UAPPB-W dari
kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan,
laporan BMN, dan melakukan Rekonsiliasi
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

47. Kementerian Keuangan RIKementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan NegaraDirektorat Jenderal Perbendaharaan Negara
DanDan
Badan Pendidikan dan Pelatihan KeuanganBadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
PPAKP 2015
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN