Proses dan Tahapan Penganggaran

1. PENGANGGARAN
PEMERINTAH PUSAT
Disusun oleh Kelompok 3 :
Hendry Wibowo
Yulia Rahmawati
Eli Murniasih
Adelino Soares

2. Pendahuluan
Anggaran Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan
kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan
ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan
pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta
pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan
bernegara.
APBN Anggaran negara memuat rencana pengeluaran/belanja
dan penerimaan/pembiayaan suatu negara selama
periode tertentu yang tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
APBN berperan sebagai salah satu instrumen yang dapat
memberikan stimulus pada perekonomian domestik
melalui ekspansi permintaan/konsumsi pemerintah dan
investasi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dan juga dalam rangka menjalankan peran
pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif
bagi sektor privat/swasta untuk menggerakkan roda
perekonomian domestik.

3. Pendahuluan
Untuk menjamin proses alokasi yang efisien,
dibutuhkan mekanisme perencanaan
penganggaran yang andal dan tepat untuk
dapat menjadi alat bantu paling efektif
sehingga memberikan hasil yang paling
optimal dari setiap unit sumber daya anggaran
yang digunakan pemerintah.

4. Landasan Hukum
 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) sebagai
operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja;
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

5. Penyusunan Rancangan APBN
PEMERINTAH PUSAT
Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
tahun anggaran berikutnya kepada DPR
selambat-lambatnya bulan Mei tahun berjalan;
Hasil pembahasan kerangka ekonomi makro dan
pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat
bersama DPR membahas kebijaksanaan umum
dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi
setiap kementerian negara/lembaga dalam
penyusunan usulan anggaran.

6. Penyusunan Rancangan APBN
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun
berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan
dicapai, disertai dengan perkiraan belanja untuk
tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang
sedang disusun
 RKA-KL disampaikan kepada DPR untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan rancangan
APBN. Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan
kepada Menteri Keuangan sebagai bahan
penyusunan rancangan undang-undang tentang
APBN tahun berikutnya.

7. Penyusunan Rancangan APBN
PEMERINTAH PUSAT
 Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU)
tentang APBN tahun berikutnya disertai dengan nota keuangan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan
Agustus
 DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan
jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-
undang tentang APBN.
 Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan
selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci
dalam dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan,
dan jenis belanja. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai
RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum
tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang
disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit organisasi, fungsi,
subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

8. Pendekatan Penyusunan
Anggaran
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga mengamanatkan tiga
pendekatan yang harus menjadi referensi
pemerintah dalam memformulasikan
perencanan dan mengimplementasikan
kebijakan anggaran.

9. 1. Pendekatan Penganggaran
Terpadu (unified budget)
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan
dengan mengintegrasikan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan
K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L
dengan klasifikasi anggaran menurut
organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi
atau keterpaduan proses perencanaan dan
penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi
duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L
baik yang bersifat investasi maupun untuk
keperluan biaya operasional.

10. 2. Pendekatan Penganggaran
Berbasis Kinerja (performance
based budget)
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
merupakan suatu pendekatan dalam sistem
penganggaran yang memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan,
serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian
kinerja tersebut. Performance Based Budgeting
pada dasarnya adalah memperjelas tujuan dan
indikator kinerja sebagai bagian dari
pengembangan sistem penganggaran berbasis
kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan
efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan
sumber daya dan memperkuat proses
pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam
kerangka jangka menengah.

11. 3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (Medium Term Expenditure
Framework)
Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM) adalah pendekatan penyusunan
anggaran berdasarkan kebijakan, dengan
pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi
anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran. Secara umum penyusunan KPJM
yang komprehensif memerlukan suatu tahapan
proses penyusunan perencanaan jangka menengah
meliputi:
a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi)
ekonomi makro untuk jangka menengah;
b. penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal
(seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah)
jangka menengah;

12. 3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (Medium Term Expenditure
Framework)
c. rencana kerangka anggaran (penerimaan,
pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah
(medium term budget framework), yang
menghasilkan pagu total belanja pemerintah
(resources envelope);
d. pendistribusian total pagu belanja jangka
menengah ke masing-masing K/L (line ministries
ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka
menengah tersebut merupakan perkiraan batas
tertinggi anggaran belanja dalam jangka
menengah.

13. Proses Penganggaran Pemerintah
Pusat
Proses penganggaran merupakan uraian
mengenai proses dan mekanisme
penganggarannya dimulai dari Pagu Indikatif
sampai dengan penetapan Pagu Alokasi
Anggaran K/L yang bersifat final. Pagu indikatif
ini merupakan ancar-ancar alokasi anggaran
usulan pemerintah.

14. Proses Penganggaran Pemerintah
Pusat
1. Penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang
menghasilkan konsep kebijakan RAPBN;
2. Penyusunan kapasitas fiskal (resource envelope) sebagai bahan
penyusunan pagu indikatif dan konsep kebijakan fiskal;
3. Penyusunan pagu indikatif yang kemudian diterbitkan surat edaran
bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas; dan
4. Perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi makro dan
rencana kerja pemerintah.
5. Penyusunan pagu anggaran yang digunakan sebagai bahan penyusunan
Nota Keuangan dan RUU RAPBN
6. Penyampaian RAPBN oleh Pemerintah ke DPR, pembahasan Rancangan
APBN dan Rancangan Undang-undang APBN
7. Persetujuan DPR setelah Pembahasan RAPBN dan RUU APBN
ditetapkan menjadi Undang-undang APBN.
8. Setelah UU APBN disahkan oleh DPR, Pemerintah menerbitkan Keppres
tentang Rincian Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
9. Pemerintah menerbitkan DIPA untuk diserahkan ke masing-masing Satker.

15. Gambar Proses dan Tahapan Penganggaran

16. Tahapan Penganggaran
1. Penyusunan Pagu Indikatif
Penyusunan pagu indikatif sebagai bagian dari
penyusunan anggaran belanja K/L merupakan
suatu proses yang menghasilkan keluaran
berupa surat bersama Menteri Keuangan
dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang
Pagu Indikatif dan rancangan awal RKP.
Substansi materi surat ini berisikan Informasi
mengenai indikasi pagu belanja tiap-tiap K/L.
Pagu belanja tersebut masih dirinci lagi dalam
program dan sumber dana.

17. Tahapan Penganggaran
2. Penyusunan Pagu Anggaran
Hasil proses tahapan Penyusunan Pagu
Anggaran K/L (selanjutnya disebut Pagu
Anggaran) berupa alokasi anggaran untuk
tiap-tiap bagian anggaran, termasuk Bagian
Anggaran Bendaharawan Umum Negara
(BUN). Dalam perjalanan menuju Pagu
Anggaran, terdapat proses perencanaan
yang berisikan substansi program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
t+1.

18. Tahapan Penganggaran
3. Alokasi Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
Output yang dihasilkan dari tahapan ini
adalah ketetapan atas RUU APBN menjadi
UU APBN dan RKAKL. Wujud persetujuan
DPR atas APBN berupa UU APBN.
Selanjutnya persetujuan untuk tiap-tiap
bagian anggaran atau K/L tercantum dalam
Peraturan Presiden tentang rincian APBN
tahun t+1 sebagai cerminan RKA-K/L hasil
pembahasan tiap-tiap K/L dengan mitra

19. Tahapan Penganggaran
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
RKAKL merupakan dokumen rencana keuangan
tahunan bagi K/L yang disusun menurut bagian
anggaran. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun t+1, RKA- K/L menjadi acuan dalam penyusunan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Oleh
karena itu, penyusunan RKA-K/L merupakan bagian
terpenting dalam penganggaran, karena menentukan
efektifitas dan efisiensi pada suatu kegiatan. RKA-K/L
juga merupakan dokumen tindak lanjut dari dokumen
perencanaan, karena dasar dari penyusunan RKA-K/L
adalah dokumen perencanaan, Renja K/L.

20. Tahapan Penganggaran
b. Proses Penelaahan RKA-KL
Penelaahan RKA-K/L dikoordinasikan oleh
Menteri Keuangan c.q. Ditjen Anggaran yang
dalam hal ini diwakili oleh Direktorat
Anggaran I, II, dan III. Proses penelaahan
dilakukan secara terintegrasi. Ruang lingkup
dalam melakukan penelaahan dibagi menjadi
2 kriteria, yaitu kriteria administratif dan
kriteria substantif.

21. Tahapan Penganggaran
Pada kriteria administrasi, penelaahan mencakup aspek
terpenuhinya kelengkapan persyaratan administratif, antara
lain: RKA-K/L yang telah diteliti oleh Aparat Pengawas
Intern Pemerintah K/L (APIP K/L), disertai surat pengantar
dan surat pernyataan pejabat eselon I atau pejabat lain
yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung
jawab program serta Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.
Selanjutnya, kriteria substantif bertujuan untuk meneliti
kesesuaian, relevansi, dan/atau konsistensi dari setiap
bagian anggaran RKA-K/L, antara lain terdiri atas
penelaahan terhadap kesesuaian data dalam RKA-K/L
dengan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L, kesesuaian
antara kegiatan, keluaran dan anggarannya, relevansi
antara komponen/tahapan dengan keluaran (untuk keluaran
yang belum ditetapkan menteri keuangan sebagai SBK),
konsistensi pencantuman sasaran kinerja K/L dengan RKP,
serta konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3
(tiga) tahun ke depan.

22. Tahapan Penganggaran
c. Kementerian Keuangan Menghimpun Hasil
Penelaahan dan Menyusun Nota Keuangan,
RAPBN, RUU APBN
Proses penyusunan rancangan APBN dibarengi
dengan kegiatan penulisan draft Nota Keuangan
dan RAPBN beserta RUU APBN tahun anggaran
yang direncanakan (t+1) secara simultan dengan
proses pembahasan RKA-K/L. Institusi di
lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi
pemangku kepentingan utama dalam kegiatan ini
adalah DJA (untuk penulisan belanja pemerintah
pusat), BKF (untuk penulisan asumsi dasar ekonomi
makro dan pendapatan), DJPK (untuk penulisan
transfer ke daerah dan dana desa), serta DJPU dan
DJKN (untuk pembiayaan). Bersamaan dengan
penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN disusun
pula Postur RAPBN.

23. Tahapan Penganggaran
d.Pembahasan dan Penetapan APBN dan UU
APBN
Pembahasan RAPBN antara Pemerintah
dengan DPR diawali dengan pidato Presiden
menyampaikan RUU APBN tahun anggaran
yang direncanakan beserta nota
keuangannya. Untuk Nota Keuangan dan
RUU APBN, Presiden dijadwalkan
menyampaikan pidato pada pekan ketiga
Agustus dalam rapat Paripurna DPR RI.

24. Tahapan Penganggaran
e. Surat Menteri Keuangan Tentang Alokasi Anggaran K/L
hasil Pembahasan DPR
Setelah UU APBN dan RKA-K/L ditetapkan, maka Menteri
Keuangan menerbitkan surat kepada Kementerian
Negara/Lembaga sesuai dengan berita acara hasil
kesepakatan pembahasan RAPBN antara Pemerintah
dengan DPR. Surat ini menjadi dasar alokasi anggaran
untuk Kementerian Negara/Lembaga sebagai batas
tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada
Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya, dilakukan
forum penelaahan RKA-K/L khususnya yang mengalami
perubahan oleh DJA dengan Dit, Anggaran I, II, dan III
sebagai penanggung jawab. Penelaahan ini untuk
memastikan kesesuaian antara RKA-K/L dengan alokasi
anggaran hasil kesepakatan dengan DPR.

25. Tahapan Penganggaran
RKA-K/L hasil penelaahan tersebut, kemudian
dihimpun oleh Kementerian Keuangan c.q DJA
untuk dijadikan bahan penyusunan Peraturan
Presiden tentang Rincian APBN. Penyusunan dan
penetapan Perpres ini paling lambat tanggal 30
November tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan
Presiden yang ditetapkan dan RKA-K/L,
Kementerian Negara/Lembaga menyusun dokumen
pelaksanaan anggaran (DIPA). Paling lambat
tanggal 31 Desember, Menteri Keuangan harus
sudah mengesahkan dokumen pelaksanaan
anggaran untuk menjadi dasar bagi Kementerian
Negara/Lembaga melaksanakan
kegiatan/programnya.