Pengantar Akuntansi Pemerintahan

1. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
PENGANTAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, ST, M.Ak

2. DASAR HUKUM
Undang – Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
Undang - Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang – Undang No. 15 / 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negarara

3. Pengertian Akuntansi Pemerintah
Akuntansi Pemerintah adalah yang berhubungan dengan
pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-
lembaga pemerintah. Pencatatan itu mencakup administrasi
keuangan negara, pelaporan, dan pengontrolan anggaran
agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pemerintah.
3

4. Hubungan Akuntansi Swasta, Sektor Publik dan
Pemerintahan
4
Akuntansi
Mikro
Akt Bisnis
Akt Sektor
Publik
Akt
Pemerintah
Ak
Pemerintah
Pusat
Ak
Pemerintah
Daerah
Akt NirLaba
Makro
Akt Sosial

5. Karakteristik Akuntansi Pemerintah
Dalam akuntansi pemerintahan tidak terdapat laporan laba
rugi.
Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran itu
dibukukan.
Akuntansi pemerintahan bersifat tidak fleksibel karena
sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan
dalam neraca.
Dimungkinkan bahwa dalam akuntansi pemerintahan itu
menggunakan lebih dari satu jenis dana.
5

6. Peranan Akuntansi pemerintahan
Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.
Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas
pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan dalam fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aktifa, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Transparansi.
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
6

7. Peranan Akuntansi pemerintahan
Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)
Membantu para pengguna mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada
periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan
apakah generasi yang akan dating diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.
7

8. Akuntansi Pemerintahan vs Swasta
.
8
Aspek Perbedaan Pemerintahan Swasta
Tujuan Organisasi Nonprofit Profit
Sumber Pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi
pemerintah, laba BUMN/BUMD,
penjualan aset negara, dsb
Pembiayaan internal : modal
sendiri laba ditahan, penjualan
aktiva
Pembiayaan eksternal : utang
bank, obligasi, penerbitan saham
Akuntabilitas Pertanggungjawaban kepada
masyarakat (publik) dan
parlemen (DPR/MPR)
Pertanggungjawaban kepada
pemegang saham dan kreditur
Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel, datar, piramid, lintas
fungsional, dsb
Karakteristik Anggaran Terbuka untuk umum Tertutup untuk publik
Pengunaan Dasar Akuntansi Sebagian masih menggunakan
Akuntansi Kas
Menggunakan Akuntansi Akrual

9. Akuntansi Pemerintahan vs Swasta
.
9
Aspek Perbedaan Pemerintahan Swasta
Fokus Laporan Keuangan Fokus pada masalah finansial
dan politik.
Fokus pada aspek finansial
Orientasi Laporan
Keuangan
Orientasi pada jangka panjang
karena terkait dengan konsep
politik dan kenegaraan.
Orientasi pada jangka panjang
tidak dapat dilakukan secara
mendetail karena dibatasi
oleh adanya ketidakpastian
pasar.
Aturan Pelaporan Ditentukan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan
(SAP).
Ditentukan oleh Standar
Akuntansi Keuangan (SAK),
pasar modal dan praktek
akuntansi.
Pihak Pemeriksa Laporan
Keuangan
Diperiksa oleh Badan
Pengawas Keuangan (BPK).
Diperiksa oleh pihak auditor
independen.

10. Akuntansi Pemerintahan vs Swasta
.
10
Aspek Persamaan Pemerintahan Swasta
Tujuan sama Menyediakan informasi keuangan yang
lengkap, cermat dan tepat waktu
Konsep Akuntansi
yang diakui umum
Misal : konsisensi, Pengungkapan penuh,
Obyektifitas, Kehati-hatian
Proses Akuntansi Dari analisa dok, pencatatan dlm buku
harian, buku besar, lap keuangan dsb
Periode Siklus
Akuntansi Sama
1 tahun takwim ( 1 Januari s.d. 31 Desember)
Penggunaan Istilah
sama
Misal : Buku Harian, Buku Besar, Laporan
Keuangan, dsb.

11. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Latar belakang
Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan
keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, maka disusunlan sebuah standar
akuntansi pemerintahan maka dibentuklah Komite SAP
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah komite
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.
11

12. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah konsep
dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna
laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah
yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) SAP yang diberi
judul, nomor, dan tanggal efektif.
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah
penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP.
12

13. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi
sebagai pedoman bagi pengguna.
SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan
ekuitas dana berbasis akrual.
13

14. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual
dan 11 pernyataan.
• PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
• PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
• PSAP 03 Laporan Arus Kas
• PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
• PSAP 05 Akuntansi Peesediaan
• PSAP 06 Akuntansi Investasi
• PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
• PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
• PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa
• PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
14

15. TERIMA KASIH
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN

16. Tugas Individu
Setiap mahasiswa wajib untuk mendapatkan satu laporan keuangan
pemerintah lengkap untuk tahun terakhir, dan satu laporan keuangan
swasta untuk tahun terakhir.
Mahasiswa diminta untuk membandingkan:
1. Format laporan keuangan pemerintah dan swasta
2. Deskripsikan perbedaan laporan keuangan dengan menulis laporan
mini riset
3. Format paper diketik dalam kertas ukuran A4 menggunakan huruf
Time New Roman 12 dengan spasi 1.5.