SlideShare a Scribd company logo
MENGENAL SAP
SEJARAH SINGKAT AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DI INDONESIA
• … - 2003 : mengadopsi aturan dari Belanda - Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia – Pengaturan Tentang
Cara Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Republik Indonesia.
• 1975 – 1986 : Tata Usaha Keuangan - Single Entry, dan Laporan Keuangan Pemerintah kepada DPR dilakukan dengan
Penghitungan Anggaran Negara (PAN);
• 1986 : Pemerintah mulai membuat Desain Sistem Akuntansis Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi;
• 1992 : Pemerintah mulai membentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai
Central Accounting Office;
• 2002 : mulai diterapkan sistem akuntansi Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual/CTA) dan pembukuan
berpasangan untuk pencatatan keuangan pemerintah daerah.
• 2003 – 2004, terbit Paket Undang-Undang Keuangan Negara;
• 2005 : Pemerintah membentuk KSAP melalui Keppres Nomor 84 Tahun 2004, terbit PP Nomor 24 Tahun 2005
tentang SAP yang menggunakan Basis CTA.
• 2010 : terbit PP 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menggunakan Basis Akrual.
BASIS AKUNTANSI
• Basis Akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang
menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus
diakui untuk tujuan pelaporan keuangan
• Jenis-jenis Basis Akuntansi:
• Basis Kas (Cash Basis of Accounting)
• Basis Akrual (Akrual Basis of Accounting)
• Modified Accryal Basis
• Modified Cash Basis
• Cash Toward Accrual
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BASIS AKRUAL
VS BASIS KAS
• Pengertian
• Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi
atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan
keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas
diterima atau dibayarkan
• Basis kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan
CASH BASIS
• KELEMAHAN :
• Tidak dapat memberikan informasi yang andal berkenaan dengan asset
dan kewajiban entitas
• Tidak menghasilkan informasi secara utuh tentang kondisi dan kinerja
keuangan cth: neraca, Laporan Operasional, Lap ekuitas
• KELEBIHAN :
• Mudah dalam penyusunan Laporan Keuangan
• Mudah dipahami oleh pengguna
• Menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
ACCRUAL BASIS
• KELEBIHAN
• Memberikan gambaran yang utuh atas posisi laporan keuangan pemerintah
• Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
• Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan,
efisiensi dan pencapaian tujuan
• Menyajikan informasi yang lebih baik berkenaan keberlanjutan suatu kebijakan yang
diambil pemerintah
• Mendorong untuk meberikan focus yang lebih besar pada output daripada atas suatu
program
• KELEMAHAN
• Lebih rumit dalam penyusunan LK
• LK yag dihasilkan lebih kompleks, lebih susah untuk dipahami oleh pengguna
• Biaya yang lebih mahal
• Menggunakan kebijakan dari manajemen
IMPLIKASI PERBEDAAN
BASIS KAS BASIS AKRUAL
PENDAPATAN Pendapatan diakui hanya ketika
uang telah diterima dan masuk
ke kas negara / daerah
Pendapatan diakui ketika terjadi
transaksi meskipun uang belum
diterima dan belum masuk ke kas
negara / daerah
BEBAN Beban (dalam Basis Kas / CTA
dikenal sebagai Belanja) diakui
hanya ketika uang telah keluar
dari kas negara / daerah
Beban diakui ketika telah timbul
tagihan meskipun uang belum
dikeluarkan dari kas negara / daerah
UTANG/
PIUTANG
Tidak dikenal istilah utang dan
piutang
Dikenal istilah utang dan piutang
AKURASI Informasi keuangan kurang
akurat karena posisi keuangan
hanya pada periode itu saja
Informasi keuangan lebih akurat
karena setiap transaksi dicatat
secara detil
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan:
• Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga
• Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota
• Badan Layanan Umum
• Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi.
• Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan
berlaku secara international dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
• Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik
menggunakan International Public Sector Accounting Standard
(IPSAS)
• Untuk entitas sektor publik (yayasan, Lembaga
kemasyarakatan) non pemerintah menggunakan ISAK 35
Akuntansi Organisasi Nir Laba
8
TUJUAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• PP 71 Tahun 2010:
• Akuntansi sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.
STANDAR
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Interpretasi PSAP (IPSAP)
• IPSAP dimaksudkan untuk
menjelaskan lebih lanjut topik
tertentu guna menghindari salah
tafsir pengguna PSAP.
Buletin Teknis
• Buletin Teknis merupakan arahan/
pedoman untuk penerapan PSAP
maupun IPSAP.
Disertai Publikasi Lainnya
PERNYATAAN
SAP
KERANGKA
KONSEPTUAL
STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
10
PENGATURAN PP 71 / 2010
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAMPIRAN I
BASIS AKRUAL
PP71/2010
LAMPIRAN II
BASIS CTA
PP24/2005
PP 71
2010
• SAP Berbasis Akrual  Lampiran I
• Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dapat segera diterapkan
• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 12 PSAP
• Berlaku paling lambat TA 2015
• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual 
Lampiran II (PP 24/2005)
• Berlaku selama masa transisi bagi
entitas yang belum siap untuk
menerapkan SAP
• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 11 PSAP
• Tidak berlaku mulai TA 2015
Menjadi
11
KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI
ANGGARAN
AKUNTANSI
BASIS
AKRUAL
BASIS
KAS
LO
Surplus/
Defisit-LO
Laporan
Perubahan
Ekuitas
Ekuitas Neraca
LRA SILPA/SIKPA
Laporan
Perubahan SAL
LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi
berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan
ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat
dipertanggungjawabkan
12
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
• Laporan Operasional
• Neraca
• Perubahan Ekuitas
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas Laporan Keuangan
• Laporan Realisasi Anggaran
• Laporan Perubahan SAL
Laporan Keuangan menurut SAP Akrual
• Laporan Realisasi Anggaran Desa
• Neraca Desa
• Catatan atas Laporan Keuangan Desa
Laporan Desa
13
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen
LK pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran
dan realitasnya suatu periode tertentu.
• Manfaat/ tujuan
• Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja,
transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
• Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya
ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat
dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan
secara komparatif
ILUSTRASI FORMAT LRA
• Tugas: cari LRA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2021,
analisis kinerja anggaran selama 5 tahun berdasarkan data
tersebut
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN
LEBIH
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan
informasi keianian atau penurunan SAL tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
• Manfaat :
• Menyajkan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
• Format
LAPORAN OPERASIONAL
• Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan
surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
• ilustrasi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
• Menyajikan informasi keianikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
• Manfaat: menyediakan informasi mengenai perubahan posisi
keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.
• Ilustrasi
NERACA
• Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu
• Manfaat :
Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu
• Ilustrasi
LAPORAN ARUS KAS
• Bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris.
• Tujuanmemberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara
kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan
keputusan.
• ManfaatSebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang.Alat pertanggung-
jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.Memberikan
informasi dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas
pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).
• Ilustrasi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
• CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan
dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk
menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.Meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan EkuitasUntuk meningkatkan transparansi laporan
keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi
keuangan pemerintah
• Manfaat : Memudahkan pengguna dalam memahami laporan
keuangan
• Ilustrasi
TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL
TRANSAKSI AKRUAL
• Pendapatan masih harus diterima
• Pendapatan diterima dimuka
• Beban yang masih harus dibayar
• Beban dibayar dimuka
• Beban Penyusutan
• TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN
22
PENYESUAIAN KAS - AKRUAL
LRA
Pendapatan-LO
Sekaligus
Pendapatan-LRA
Pendapatan LRA dan Pendapatan LO
Belanja
Sekaligus
Beban
Belanja dan Beban
Pend.
Diterima
Dimuka
Piutang
Pendapatan
Pendapatan LO
sudah diterima
Kas-nya
Belanja
Dibayar
Dimuka
Utang atas
Belanja
(YMHD)
Beban sudah
dikeluarkan
Kas-nya/
Dibayar
LO LRA LO
23
ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI
• Pendapatan Sewa
Satker A memiliki Gedung Serbaguna yang dapat disewakan. Satker A telah menyewakan
Gedung serbaguna kepada pelanggan pada tanggal 25 Des 2021 namun baru dibayar pada
tanggal 10 Jan 2022 senilai Rp. 20.000.000
ANALISA:
Basis Kas (LRA)
Tahun 2021 tidak ada kas yang diterima maka tidak ada pencatata pendapatan pada LRA di
tahuan 2021
Basis Akrual (LO)
Tahun 2021 Satker telah memberikan layanan pemggunaan Gedung serbaguna kepada
pelanggan maka Satker memiliki hak untuk menagih pembayaran atas penggunaan Gedung
tersebut sebesar Rp. 20 jt. Pada LO dibukukan sebagai pendapatan LO sebesar 20 jt dan
Neraca sebagai piutang sebesar 20 jt
Piutang 20 jt
Pendapatan Sewa LO 20 jt
LANJUTAN
• Tahun 2022
Karena kas diterima di tahun 2022 maka LRA akan membukukan
pendapatan sebesar Rp. 20 jt.
Kas 20 jt
Pendapatan Sewa LRA 20 jt
Di neraca akan dibukukan penambahan kas sebesar Rp. 20 jt dan
pengurang piutang sebesar Rp. 20 jt.
Kas 20 jt
piutang 20 jt
ILUSTRASI : BELANJA/BEBAN GAJI
• Gaji pegawai Satker B bulan Desember 2021 dibayar pada tanggal 10 Januari
2022 sebesar Rp. 5 jt
ANALISA
Basis Kas (LRA)
Tahun 2021 tidak kas yang dibayarkan maka tidak ada pencatatan belanja
pada LRA
Basis Akrual (LO)
Tahun 2021 Satker B telah menerima benefit dari pegawai maka pada LO akan
dicatat adanya beban gaji sebesar Rp. 5 jt dan pada neraca akan dicatata
adanya utang (beban gaji yang belum dibayar) sebesar Rp. 5 jt
Beban Gaji 5 jt
Beban Gaji yang belum dibayar (utang) 5 jt
LANJUTAN
• Tahun 2022
Karena kas dibayarkan di tahun 2022 maka LRA akan membukukan
belanja (gaji) sebesar Rp. 5 jt.
Belanja Gaji 5 jt
Kas 5 jt
Dan neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar 5 jt, dan
mengurangi kewajiban (utang) di neraca sebesar Rp. 5 jt
Beban Gaji Yang Masih Harus Dibayar (Utang) 5 jt
Kas 5 jt
TANTANGAN PENERAPAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA
• Tersedianya SDM yang kompeten
• Komitmen dari Pimpinan
• Sistem Akuntansi dan IT Based System
• Resistensi terhadap perubahan
• Lingkungan
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx

More Related Content

Similar to 2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx

1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
ImanSantosa9
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Tatang Suwandi
 
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
MelisaAmanda3
 
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
Kanaidi ken
 
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
NANDA MEDYA
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
kpptbaritoutara
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
ulvia nanda
 
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptxPERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
WahyuWulansari9
 
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfForum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
jifrisyam
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
syahrini4
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
Irawati Sulistianingsih
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
Irawati Sulistianingsih
 
7. CALK sgr.docx
7. CALK sgr.docx7. CALK sgr.docx
7. CALK sgr.docx
pkmsegarau
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
ssuser5a82071
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
ronipaser
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Q 1.5 usaid - bigg edisi 15 ina web
Q 1.5   usaid - bigg edisi 15 ina webQ 1.5   usaid - bigg edisi 15 ina web
Q 1.5 usaid - bigg edisi 15 ina web
Meloeawati banamtuan
 
PSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptxPSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptx
LKPDInhil23
 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAndy 'ndut
 

Similar to 2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx (20)

1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
 
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
 
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptxPERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
 
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfForum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
7. CALK sgr.docx
7. CALK sgr.docx7. CALK sgr.docx
7. CALK sgr.docx
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
Q 1.5 usaid - bigg edisi 15 ina web
Q 1.5   usaid - bigg edisi 15 ina webQ 1.5   usaid - bigg edisi 15 ina web
Q 1.5 usaid - bigg edisi 15 ina web
 
PSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptxPSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptx
 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
 

Recently uploaded

PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

Recently uploaded (18)

PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 

2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx

  • 2. SEJARAH SINGKAT AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA • … - 2003 : mengadopsi aturan dari Belanda - Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia – Pengaturan Tentang Cara Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Republik Indonesia. • 1975 – 1986 : Tata Usaha Keuangan - Single Entry, dan Laporan Keuangan Pemerintah kepada DPR dilakukan dengan Penghitungan Anggaran Negara (PAN); • 1986 : Pemerintah mulai membuat Desain Sistem Akuntansis Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi; • 1992 : Pemerintah mulai membentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office; • 2002 : mulai diterapkan sistem akuntansi Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual/CTA) dan pembukuan berpasangan untuk pencatatan keuangan pemerintah daerah. • 2003 – 2004, terbit Paket Undang-Undang Keuangan Negara; • 2005 : Pemerintah membentuk KSAP melalui Keppres Nomor 84 Tahun 2004, terbit PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP yang menggunakan Basis CTA. • 2010 : terbit PP 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menggunakan Basis Akrual.
  • 3. BASIS AKUNTANSI • Basis Akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan • Jenis-jenis Basis Akuntansi: • Basis Kas (Cash Basis of Accounting) • Basis Akrual (Akrual Basis of Accounting) • Modified Accryal Basis • Modified Cash Basis • Cash Toward Accrual
  • 4. AKUNTANSI PEMERINTAHAN BASIS AKRUAL VS BASIS KAS • Pengertian • Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan • Basis kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan
  • 5. CASH BASIS • KELEMAHAN : • Tidak dapat memberikan informasi yang andal berkenaan dengan asset dan kewajiban entitas • Tidak menghasilkan informasi secara utuh tentang kondisi dan kinerja keuangan cth: neraca, Laporan Operasional, Lap ekuitas • KELEBIHAN : • Mudah dalam penyusunan Laporan Keuangan • Mudah dipahami oleh pengguna • Menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
  • 6. ACCRUAL BASIS • KELEBIHAN • Memberikan gambaran yang utuh atas posisi laporan keuangan pemerintah • Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah • Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan • Menyajikan informasi yang lebih baik berkenaan keberlanjutan suatu kebijakan yang diambil pemerintah • Mendorong untuk meberikan focus yang lebih besar pada output daripada atas suatu program • KELEMAHAN • Lebih rumit dalam penyusunan LK • LK yag dihasilkan lebih kompleks, lebih susah untuk dipahami oleh pengguna • Biaya yang lebih mahal • Menggunakan kebijakan dari manajemen
  • 7. IMPLIKASI PERBEDAAN BASIS KAS BASIS AKRUAL PENDAPATAN Pendapatan diakui hanya ketika uang telah diterima dan masuk ke kas negara / daerah Pendapatan diakui ketika terjadi transaksi meskipun uang belum diterima dan belum masuk ke kas negara / daerah BEBAN Beban (dalam Basis Kas / CTA dikenal sebagai Belanja) diakui hanya ketika uang telah keluar dari kas negara / daerah Beban diakui ketika telah timbul tagihan meskipun uang belum dikeluarkan dari kas negara / daerah UTANG/ PIUTANG Tidak dikenal istilah utang dan piutang Dikenal istilah utang dan piutang AKURASI Informasi keuangan kurang akurat karena posisi keuangan hanya pada periode itu saja Informasi keuangan lebih akurat karena setiap transaksi dicatat secara detil
  • 8. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN • Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan: • Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga • Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota • Badan Layanan Umum • Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi. • Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara international dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. • Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) • Untuk entitas sektor publik (yayasan, Lembaga kemasyarakatan) non pemerintah menggunakan ISAK 35 Akuntansi Organisasi Nir Laba 8
  • 9. TUJUAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN • PP 71 Tahun 2010: • Akuntansi sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. • Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
  • 10. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Interpretasi PSAP (IPSAP) • IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Buletin Teknis • Buletin Teknis merupakan arahan/ pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP. Disertai Publikasi Lainnya PERNYATAAN SAP KERANGKA KONSEPTUAL STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 10
  • 11. PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 PP 71 2010 • SAP Berbasis Akrual  Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II (PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP • Tidak berlaku mulai TA 2015 Menjadi 11
  • 12. KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI ANGGARAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL BASIS KAS LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Neraca LRA SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan 12
  • 13. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN • Laporan Operasional • Neraca • Perubahan Ekuitas • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan • Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Perubahan SAL Laporan Keuangan menurut SAP Akrual • Laporan Realisasi Anggaran Desa • Neraca Desa • Catatan atas Laporan Keuangan Desa Laporan Desa 13
  • 14. LAPORAN REALISASI ANGGARAN • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen LK pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realitasnya suatu periode tertentu. • Manfaat/ tujuan • Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. • Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif
  • 15. ILUSTRASI FORMAT LRA • Tugas: cari LRA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2021, analisis kinerja anggaran selama 5 tahun berdasarkan data tersebut
  • 16. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi keianian atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. • Manfaat : • Menyajkan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya • Format
  • 17. LAPORAN OPERASIONAL • Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. • ilustrasi
  • 18. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • Menyajikan informasi keianikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya • Manfaat: menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. • Ilustrasi
  • 19. NERACA • Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu • Manfaat : Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu • Ilustrasi
  • 20. LAPORAN ARUS KAS • Bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. • Tujuanmemberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. • ManfaatSebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang.Alat pertanggung- jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.Memberikan informasi dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas). • Ilustrasi
  • 21. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) • CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan EkuitasUntuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah • Manfaat : Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan • Ilustrasi
  • 22. TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL TRANSAKSI AKRUAL • Pendapatan masih harus diterima • Pendapatan diterima dimuka • Beban yang masih harus dibayar • Beban dibayar dimuka • Beban Penyusutan • TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN 22
  • 23. PENYESUAIAN KAS - AKRUAL LRA Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan-LRA Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Belanja Sekaligus Beban Belanja dan Beban Pend. Diterima Dimuka Piutang Pendapatan Pendapatan LO sudah diterima Kas-nya Belanja Dibayar Dimuka Utang atas Belanja (YMHD) Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar LO LRA LO 23
  • 24. ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI • Pendapatan Sewa Satker A memiliki Gedung Serbaguna yang dapat disewakan. Satker A telah menyewakan Gedung serbaguna kepada pelanggan pada tanggal 25 Des 2021 namun baru dibayar pada tanggal 10 Jan 2022 senilai Rp. 20.000.000 ANALISA: Basis Kas (LRA) Tahun 2021 tidak ada kas yang diterima maka tidak ada pencatata pendapatan pada LRA di tahuan 2021 Basis Akrual (LO) Tahun 2021 Satker telah memberikan layanan pemggunaan Gedung serbaguna kepada pelanggan maka Satker memiliki hak untuk menagih pembayaran atas penggunaan Gedung tersebut sebesar Rp. 20 jt. Pada LO dibukukan sebagai pendapatan LO sebesar 20 jt dan Neraca sebagai piutang sebesar 20 jt Piutang 20 jt Pendapatan Sewa LO 20 jt
  • 25. LANJUTAN • Tahun 2022 Karena kas diterima di tahun 2022 maka LRA akan membukukan pendapatan sebesar Rp. 20 jt. Kas 20 jt Pendapatan Sewa LRA 20 jt Di neraca akan dibukukan penambahan kas sebesar Rp. 20 jt dan pengurang piutang sebesar Rp. 20 jt. Kas 20 jt piutang 20 jt
  • 26. ILUSTRASI : BELANJA/BEBAN GAJI • Gaji pegawai Satker B bulan Desember 2021 dibayar pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 5 jt ANALISA Basis Kas (LRA) Tahun 2021 tidak kas yang dibayarkan maka tidak ada pencatatan belanja pada LRA Basis Akrual (LO) Tahun 2021 Satker B telah menerima benefit dari pegawai maka pada LO akan dicatat adanya beban gaji sebesar Rp. 5 jt dan pada neraca akan dicatata adanya utang (beban gaji yang belum dibayar) sebesar Rp. 5 jt Beban Gaji 5 jt Beban Gaji yang belum dibayar (utang) 5 jt
  • 27. LANJUTAN • Tahun 2022 Karena kas dibayarkan di tahun 2022 maka LRA akan membukukan belanja (gaji) sebesar Rp. 5 jt. Belanja Gaji 5 jt Kas 5 jt Dan neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar 5 jt, dan mengurangi kewajiban (utang) di neraca sebesar Rp. 5 jt Beban Gaji Yang Masih Harus Dibayar (Utang) 5 jt Kas 5 jt
  • 28. TANTANGAN PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA • Tersedianya SDM yang kompeten • Komitmen dari Pimpinan • Sistem Akuntansi dan IT Based System • Resistensi terhadap perubahan • Lingkungan