Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini yang menggunakan basis akrual, serta perbedaan antara basis kas dan akrual beserta implikasinya pada laporan keuangan pemerintah.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. SEJARAH SINGKAT AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DI INDONESIA
• … - 2003 : mengadopsi aturan dari Belanda - Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia – Pengaturan Tentang
Cara Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Republik Indonesia.
• 1975 – 1986 : Tata Usaha Keuangan - Single Entry, dan Laporan Keuangan Pemerintah kepada DPR dilakukan dengan
Penghitungan Anggaran Negara (PAN);
• 1986 : Pemerintah mulai membuat Desain Sistem Akuntansis Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi;
• 1992 : Pemerintah mulai membentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai
Central Accounting Office;
• 2002 : mulai diterapkan sistem akuntansi Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual/CTA) dan pembukuan
berpasangan untuk pencatatan keuangan pemerintah daerah.
• 2003 – 2004, terbit Paket Undang-Undang Keuangan Negara;
• 2005 : Pemerintah membentuk KSAP melalui Keppres Nomor 84 Tahun 2004, terbit PP Nomor 24 Tahun 2005
tentang SAP yang menggunakan Basis CTA.
• 2010 : terbit PP 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menggunakan Basis Akrual.
3. BASIS AKUNTANSI
• Basis Akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang
menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus
diakui untuk tujuan pelaporan keuangan
• Jenis-jenis Basis Akuntansi:
• Basis Kas (Cash Basis of Accounting)
• Basis Akrual (Akrual Basis of Accounting)
• Modified Accryal Basis
• Modified Cash Basis
• Cash Toward Accrual
4. AKUNTANSI PEMERINTAHAN BASIS AKRUAL
VS BASIS KAS
• Pengertian
• Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi
atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan
keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas
diterima atau dibayarkan
• Basis kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan
5. CASH BASIS
• KELEMAHAN :
• Tidak dapat memberikan informasi yang andal berkenaan dengan asset
dan kewajiban entitas
• Tidak menghasilkan informasi secara utuh tentang kondisi dan kinerja
keuangan cth: neraca, Laporan Operasional, Lap ekuitas
• KELEBIHAN :
• Mudah dalam penyusunan Laporan Keuangan
• Mudah dipahami oleh pengguna
• Menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
6. ACCRUAL BASIS
• KELEBIHAN
• Memberikan gambaran yang utuh atas posisi laporan keuangan pemerintah
• Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
• Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan,
efisiensi dan pencapaian tujuan
• Menyajikan informasi yang lebih baik berkenaan keberlanjutan suatu kebijakan yang
diambil pemerintah
• Mendorong untuk meberikan focus yang lebih besar pada output daripada atas suatu
program
• KELEMAHAN
• Lebih rumit dalam penyusunan LK
• LK yag dihasilkan lebih kompleks, lebih susah untuk dipahami oleh pengguna
• Biaya yang lebih mahal
• Menggunakan kebijakan dari manajemen
7. IMPLIKASI PERBEDAAN
BASIS KAS BASIS AKRUAL
PENDAPATAN Pendapatan diakui hanya ketika
uang telah diterima dan masuk
ke kas negara / daerah
Pendapatan diakui ketika terjadi
transaksi meskipun uang belum
diterima dan belum masuk ke kas
negara / daerah
BEBAN Beban (dalam Basis Kas / CTA
dikenal sebagai Belanja) diakui
hanya ketika uang telah keluar
dari kas negara / daerah
Beban diakui ketika telah timbul
tagihan meskipun uang belum
dikeluarkan dari kas negara / daerah
UTANG/
PIUTANG
Tidak dikenal istilah utang dan
piutang
Dikenal istilah utang dan piutang
AKURASI Informasi keuangan kurang
akurat karena posisi keuangan
hanya pada periode itu saja
Informasi keuangan lebih akurat
karena setiap transaksi dicatat
secara detil
8. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan:
• Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga
• Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota
• Badan Layanan Umum
• Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi.
• Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan
berlaku secara international dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
• Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik
menggunakan International Public Sector Accounting Standard
(IPSAS)
• Untuk entitas sektor publik (yayasan, Lembaga
kemasyarakatan) non pemerintah menggunakan ISAK 35
Akuntansi Organisasi Nir Laba
8
9. TUJUAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• PP 71 Tahun 2010:
• Akuntansi sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.
10. STANDAR
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Interpretasi PSAP (IPSAP)
• IPSAP dimaksudkan untuk
menjelaskan lebih lanjut topik
tertentu guna menghindari salah
tafsir pengguna PSAP.
Buletin Teknis
• Buletin Teknis merupakan arahan/
pedoman untuk penerapan PSAP
maupun IPSAP.
Disertai Publikasi Lainnya
PERNYATAAN
SAP
KERANGKA
KONSEPTUAL
STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
10
11. PENGATURAN PP 71 / 2010
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAMPIRAN I
BASIS AKRUAL
PP71/2010
LAMPIRAN II
BASIS CTA
PP24/2005
PP 71
2010
• SAP Berbasis Akrual Lampiran I
• Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dapat segera diterapkan
• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 12 PSAP
• Berlaku paling lambat TA 2015
• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
Lampiran II (PP 24/2005)
• Berlaku selama masa transisi bagi
entitas yang belum siap untuk
menerapkan SAP
• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 11 PSAP
• Tidak berlaku mulai TA 2015
Menjadi
11
12. KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI
ANGGARAN
AKUNTANSI
BASIS
AKRUAL
BASIS
KAS
LO
Surplus/
Defisit-LO
Laporan
Perubahan
Ekuitas
Ekuitas Neraca
LRA SILPA/SIKPA
Laporan
Perubahan SAL
LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi
berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan
ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat
dipertanggungjawabkan
12
13. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
• Laporan Operasional
• Neraca
• Perubahan Ekuitas
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas Laporan Keuangan
• Laporan Realisasi Anggaran
• Laporan Perubahan SAL
Laporan Keuangan menurut SAP Akrual
• Laporan Realisasi Anggaran Desa
• Neraca Desa
• Catatan atas Laporan Keuangan Desa
Laporan Desa
13
14. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen
LK pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran
dan realitasnya suatu periode tertentu.
• Manfaat/ tujuan
• Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja,
transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
• Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya
ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat
dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan
secara komparatif
15. ILUSTRASI FORMAT LRA
• Tugas: cari LRA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2021,
analisis kinerja anggaran selama 5 tahun berdasarkan data
tersebut
16. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN
LEBIH
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan
informasi keianian atau penurunan SAL tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
• Manfaat :
• Menyajkan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
• Format
17. LAPORAN OPERASIONAL
• Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan
surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
• ilustrasi
18. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
• Menyajikan informasi keianikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
• Manfaat: menyediakan informasi mengenai perubahan posisi
keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.
• Ilustrasi
19. NERACA
• Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu
• Manfaat :
Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu
• Ilustrasi
20. LAPORAN ARUS KAS
• Bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris.
• Tujuanmemberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara
kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan
keputusan.
• ManfaatSebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang.Alat pertanggung-
jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.Memberikan
informasi dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas
pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).
• Ilustrasi
21. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
• CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan
dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk
menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.Meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan EkuitasUntuk meningkatkan transparansi laporan
keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi
keuangan pemerintah
• Manfaat : Memudahkan pengguna dalam memahami laporan
keuangan
• Ilustrasi
22. TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL
TRANSAKSI AKRUAL
• Pendapatan masih harus diterima
• Pendapatan diterima dimuka
• Beban yang masih harus dibayar
• Beban dibayar dimuka
• Beban Penyusutan
• TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN
22
23. PENYESUAIAN KAS - AKRUAL
LRA
Pendapatan-LO
Sekaligus
Pendapatan-LRA
Pendapatan LRA dan Pendapatan LO
Belanja
Sekaligus
Beban
Belanja dan Beban
Pend.
Diterima
Dimuka
Piutang
Pendapatan
Pendapatan LO
sudah diterima
Kas-nya
Belanja
Dibayar
Dimuka
Utang atas
Belanja
(YMHD)
Beban sudah
dikeluarkan
Kas-nya/
Dibayar
LO LRA LO
23
24. ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI
• Pendapatan Sewa
Satker A memiliki Gedung Serbaguna yang dapat disewakan. Satker A telah menyewakan
Gedung serbaguna kepada pelanggan pada tanggal 25 Des 2021 namun baru dibayar pada
tanggal 10 Jan 2022 senilai Rp. 20.000.000
ANALISA:
Basis Kas (LRA)
Tahun 2021 tidak ada kas yang diterima maka tidak ada pencatata pendapatan pada LRA di
tahuan 2021
Basis Akrual (LO)
Tahun 2021 Satker telah memberikan layanan pemggunaan Gedung serbaguna kepada
pelanggan maka Satker memiliki hak untuk menagih pembayaran atas penggunaan Gedung
tersebut sebesar Rp. 20 jt. Pada LO dibukukan sebagai pendapatan LO sebesar 20 jt dan
Neraca sebagai piutang sebesar 20 jt
Piutang 20 jt
Pendapatan Sewa LO 20 jt
25. LANJUTAN
• Tahun 2022
Karena kas diterima di tahun 2022 maka LRA akan membukukan
pendapatan sebesar Rp. 20 jt.
Kas 20 jt
Pendapatan Sewa LRA 20 jt
Di neraca akan dibukukan penambahan kas sebesar Rp. 20 jt dan
pengurang piutang sebesar Rp. 20 jt.
Kas 20 jt
piutang 20 jt
26. ILUSTRASI : BELANJA/BEBAN GAJI
• Gaji pegawai Satker B bulan Desember 2021 dibayar pada tanggal 10 Januari
2022 sebesar Rp. 5 jt
ANALISA
Basis Kas (LRA)
Tahun 2021 tidak kas yang dibayarkan maka tidak ada pencatatan belanja
pada LRA
Basis Akrual (LO)
Tahun 2021 Satker B telah menerima benefit dari pegawai maka pada LO akan
dicatat adanya beban gaji sebesar Rp. 5 jt dan pada neraca akan dicatata
adanya utang (beban gaji yang belum dibayar) sebesar Rp. 5 jt
Beban Gaji 5 jt
Beban Gaji yang belum dibayar (utang) 5 jt
27. LANJUTAN
• Tahun 2022
Karena kas dibayarkan di tahun 2022 maka LRA akan membukukan
belanja (gaji) sebesar Rp. 5 jt.
Belanja Gaji 5 jt
Kas 5 jt
Dan neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar 5 jt, dan
mengurangi kewajiban (utang) di neraca sebesar Rp. 5 jt
Beban Gaji Yang Masih Harus Dibayar (Utang) 5 jt
Kas 5 jt
28. TANTANGAN PENERAPAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA
• Tersedianya SDM yang kompeten
• Komitmen dari Pimpinan
• Sistem Akuntansi dan IT Based System
• Resistensi terhadap perubahan
• Lingkungan