Recommended
More Related Content
Similar to ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
Similar to ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx (20)
More from DINIDINAR2
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
- 1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
- 5. 5 SISTEM AKUNTANSI Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban Relevan Andal Dpt dibandingkan Dpt dipahami Input Process Output Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil Standar Akuntansi HUBUNGAN STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
- 6. • Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. • Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PUSAP (PASAL 6) PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
- 7. PMK 238/2011 - PUSAP Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Laporan keuangan disusun melalui suatu sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan.
- 8. PMK 238/2011 - PUSAP • Pemerintah pusat menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. • Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. • Laporan keuangan dari: • Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih • Neraca • Laporan Operasional • Laporan Arus Kas • Laporan Perubahan Ekuitas • Catatan atas Laporan Keuangan
- 9. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN Menteri Keuangan menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang mengacu pada Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. • Gubernur/bupati/walikota menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. • Sistem akuntansi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. • Sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- 10. PUSAP PUSAP merupakan lampiran dari PMK 238/2011 Berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 11. PUSAP • PENDAHULUAN • LAPORAN KEUANGAN • BAGAN AKUN STANDAR • PENDAHULUAN • KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN • PEDOMAN UMUM BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL • BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PUSAT • BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH • BAGAN AKUN STANDAR UNTUK KONSOLIDASI • KERANGKA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
- 12. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM » UU 17 Tahun 2003 : » Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual » bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP » PP no 71 TAHUN 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah » Lampiran I tentang SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. » Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- 13. TUJUAN PUSAP » Menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh para penyusun dan pengembang sistem akuntansi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. » Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum tidak menghalangi masing-masing entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing entitas » Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah.
- 14. RUANG LINGKUP • PUSAP berlaku untuk penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan : – pemerintah pusat – pemerintah daerah – konsolidasian.
- 15. ACUAN PENYUSUNAN PUSAP 1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (ISAP). 2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. 3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. 4. Jika PSAP memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pemerintah.
- 19. KEBIJAKAN AKUNTANSI • Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati- hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. • Apabila PSAP belum, maka pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi: – Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan – Dapat diandalkan, dengan pengertian: • mencerminkan kejujuran, • menggambarkan substansi ekonomi dari dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; • netral, yaitu bebas dari keberpihakan; • dapat diverifikasi; • mencerminkan kehati-hatian; dan • mencakup semua hal yang material.
- 20. KEBIJAKAN AKUNTANSI Pemerintah menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut pemerintah memperhatikan: a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait; b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.
- 21. PENYAJIAN Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban menurut urutan jatuh temponya Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan tugas dan fungsinya. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Menjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif. • Perubahan akuntansi wajib memperhatikan perubahan estimasi akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan mendasar • Pada setiap lembar LK harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.
- 22. FORMAT UMUM LAPORAN KEUANGAN • Format laporan keuangan untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur Menteri Keuangan. • Format laporan keuangan pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. • Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam yang mengatur mengenai format laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah
- 23. NERACA Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu • FORMAT ketentuan umum • Pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur Menteri Keuangan. • Pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. • Format Neraca mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
- 24. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan suatu entitas diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi ini berguna untuk mengevaluasi alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap anggaran • FORMAT • Pendapatan-LRA; • Belanja; • Transfer; • surplus/Defisit-LRA; • Penerimaan pembiayaan; • Pengeluaran pembiayaan; • Pembiayaan neto; • Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- 25. LAPORAN OPERASIONAL LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. • FORMAT • Pendapatan-LO; • Beban; • Surplus/Defisit dari operasi; • Kegiatan Non Operasional; • Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa; • Pos Luar Biasa; • Surplus/Defisit-LO.
- 26. LAPORAN ARUS KAS (LAK) LAK memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Bagian dari laporan financial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan trnsitoris • FORMAT – ketentuan umum
- 27. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi- koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. • FORMAT • Ekuitas awal; • Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan; • Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, • Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; • Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. • Ekuitas akhir.
- 28. LAPORAN PERUBAHAN SAL (LPSAL) PSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran • FORMAT • Saldo Anggaran Lebih Awal; • Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; • Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; • Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; • Lain-Lain; • Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 29. LAPORAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) LO meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam lapaoran keuangan. Penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. • FORMAT • Penjelasan Umum • Penjelasan Atas Pos-Pos LRA • Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca • Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas • Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional • Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas • Penjelasan Atas Laporan Perubahan SAL
- 30. PMK No. 213 Tahun 2013
- 32. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN Pemegang kekuasaan PKN MENTERI……… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI…… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL (BUN) UTANG DAN HIBAH PENERUSAN PINJAMAN INVESTASI SUBSIDI BELANJA LAIN-LAIN TRANSFER KE DAERAH BADAN LAINNYA TRANSAKSI KHUSUS
- 33. Pengelolaan Fungsi Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan Selaku Pimpinan Departemen Keuangan Dilaksanakan oleh Setjen Depkeu Selaku Bendahara Umum Negara (SA-BUN) Pengelola BAPP Pengelola Utang Pemerintah & Hibah Dilaksanakan oleh DJPU 061, 096, 097, 101, 102 (SA-UP&H) Pengelola Investasi Pemerintah Dilaksanakan oleh DJKN 099 (SA-IP) Pengelola Penerusan Pinjaman Dilaksanakan oleh DJPBN 098 (SA-PP) Pengelola Transfer ke Daerah Dilaksanakan oleh DJPK 070, 071 (SA-TD) Pengelola Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain) Dilaksanakan oleh DJA 062, 069 (SA-BSBL) Pengelola Badan Lain Dilaksanakan oleh DJPBN Pengelola Transaksi Khusus (SA-TK) Dilaksanakan oleh masing-masing Eselon 1 Depkeu (SA-TK) Pengelola Barang “BUN” (SiAP) (A-BL) UA-BUN -PPh Migas -PNBP Migas dan PNBP Migas Lainnya -Penerimaan Laba BUMN Perbankan dan Non-Perbankan
- 34. KERANGKA UMUM SAPP SAPP SAI SA-BUN SAK SIMAK- BMN SiAP SAUP&H SA-IP SA-PP SAKUNS SAU SA-TD SAPBL SA-BSBL DJKN SA-TK
- 35. 1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) Unit pemrosesan data SiAP: • KPPN selaku UAKBUN-D ; • Kanwil DJPBN selaku UAKKBUN; • Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (DPKN) selaku UAKBUN- P; • Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) selaku UABUN . Laporan SiAP: • Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN; • Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.
- 36. Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN PMK No.171/PMK.05/2007 PMK No.233/PMK.05/2011 DJPBN Dit. PKN KPPN Kanwil DJPBN UAKBUN Pusat UAKBUN Daerah UAKKBUN SiAP PELAKSANAAN & PELAPORAN SAU SAKUN LRA NERACA LAK CALK
- 37. 2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah & Hibah (SAUP&SIKUBAH) Unit pemroresan data: SA-UP&H dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagai UAPBUN. Laporan disampaikan ke UABUN 1. Laporan Realisasi Anggaran, berupa: – Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan; – Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan; – Laporan Realisasi Penerimaan Hibah; – Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang; 2. Neraca; 3. Catatan atas Laporan Keuangan; 4. Laporan Posisi Utang (managerial report).
- 38. 3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP) • Menghasilkan neraca dan LRA • Dilaksanakan oleh DJKN DepKeu selaku UAPBUN, melaporkan hasil laporan ke UABUN.
- 39. SA-IP Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait investasi (PMK No.190/PMK.05/2011) PELAKSANAAN & PELAPORAN DJKN UAPBUN UNIT/ INSTANSI PENGELOLA DANA ERGULIR UAKPA BKF UAKPA KEMEN T-BUMN UAKPA UNIT/ INSTANSI PENGELOLA IP-JK PANJANG UAKPA LRA NERACA CALK LAP.INVESTASI PEMERINTAH
- 40. 4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) Unit pemrosesan data: SA-PP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Dit.PPP) selaku UAPBUN. Laporan yg dihasilkan: 1. Laporan Realisasi Penerusan Pinjaman; 2. Neraca; 3. Catatan atas Laporan Keuangan. • Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur PPP selaku kepala UAPBUN Dit.PPP • Dit.PPP melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q DPKN setiap triwulan
- 41. 5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SATD) Laporan yang dihasilkan: • Laporan Realisasi Transfer ke Daerah • Neraca • CaLK SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku UAPBUN memproses data transaksi dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lain yang dipersamakan untuk transfer ke PemDa yang berupa Belanja Dana Perimbangan dan Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
- 42. 6. SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN (SA-BSBL) Unit Pemroses Data SA-BSBL: SBL tingkat UAPA dilaksanakan oleh Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) • DJA mengirimkan laporan keuangan beserta ADK kepada Dit.APK setiap semester dan tahunan. • Pengiriman Laporan Keuangan ke Dit.APK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJA selaku kepala UAPBUN DJA • DJA melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q KPPN/Dit.PKN setiap bulan
- 44. 7. SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS (SA-TK) LAPORAN SA-TK 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Catatan atas Laporan Keuangan.
- 45. Unit Pemroses Data SA-TK • Akuntansi -Transaksi khusus dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan • Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan memproses data transaksi tersebut dan menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.
- 46. 8. AKUNTANSI BADAN LAINNYA (A-BL) • Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku kepala UAPBUN TK. • Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN Dit.PKN setiap triwulan.
- 47. Unit Pemroses Data SA-BL • Akuntansi Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c,q, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. • Proses akuntansi dilakukan dengan menggabungkan laporan keuangan badan lainnya tersebut ke dalam LKPP.
- 48. Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku kepala UAPBUN BL.
- 49. Format Laporan Keuangan Format Berita Acara Rekonsiliasi Format Pernyataan Telah Direviu Masa Kerja Format Pertanggungjawaban
- 50. Format Laporan Keuangan • Laporan Realisasi APBN • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih • Neraca • Laporan Operasional • Laporan Arus Kas • Laporan Perubahan Ekuitas • CALK
- 51. Format Berita Acara Rekonsiliasi
- 53. Format Pernyataan Telah Direviu Masa Kerja
- 55. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah PP No 8 Tahun 2006
- 56. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Kementerian Negara/ Lembaga Bendahara Umum Negara
- 57. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah • LRA • Neraca • LAK • CALK K/L • LRA • Neraca • CALK BUN/D • LRA • Neraca • LAK • CALK
- 59. Laporan Kinerja
- 60. Suplemen Laporan Keuangan • Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan keuangan BLU bentuk ringkas. • Laporan Keuangan dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan.
- 62. Laporan Keuangan dan Kinerja Interim • Kepala satuan kerja sebagai kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. • Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim kuasa Pengguna Anggaran menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. • Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada gubernur/bupati/walikota, dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
- 63. Laporan Keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan SKPD Menteri/Pimpinan Lembaga Terkait Gubernur Menteri/Pimpinan Lembaga Terkait Presiden melalui Menteri Keuangan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan (Lampiran PPA) Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan Laporan Keuangan dan Kinerja K/L
- 64. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Bendahara penerimaan/ pengeluaran BUN/BUD/Kuasa BUN/Kuasa BUD Menteri/Pimpinan Lembaga BPK
- 65. Laporan Manajerial di Bidang Keuangan • Laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari Sistem AkuntansiPemerintahan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan manajerial diatur dengan peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 66. Pengendalian Intern • Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait. • Dalam Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah. • Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihaksebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11 (BPK). • Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menunjuk apparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
- 67. Sanksi Administratif • Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. • Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah daerah yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. • Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- 68. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No 13 Tahun 2006
- 69. Ruang Lingkup Keuangan Daerah Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga Penerimaan daerah Pengeluaran daerah Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. KETENTUAN UMUM
- 70. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan : Ruang Lingkup Keuangan Daerah KETENTUAN UMUM • keuangan daerah • azas umum dan struktur APBD • penyusunan rancangan APBD • penetapan APBD • penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD • pelaksanaan APBD • perubahan APBD • pengelolaan kas • Penatausahaan keuangan daerah • akuntansi keuangan daerah • pertanggungjawaban pelaksanaan APBD • pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah • kerugian daerah • pengelolaan keuangan BLUD
- 71. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah TERTIB TAAT EFEKTIF EFISIEN EKONOMIS TRANSPARAN BERTANGGUNG JAWAB KEADILAN KEPATUTAN MANFAAT KETENTUAN UMUM
- 72. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; kepala SKPKD selaku PPKD kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- 73. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Sekretaris daerah • Membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) • menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; • menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; • melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; • melaksanakan fungsi BUD; • menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; • melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran • melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD • secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- 74. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi: AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD OTORISASI PERENCANAAN PENGAWASAN ALOKASI DISTRIBUSI STABILISASI AZAS UMUM APBD
- 75. AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD STRUKTUR APBD Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah
- 76. Pendapatan Daerah Dikelompokan atas: Pendapatan Asli Daerah - Pajak daerah - Retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN atau Swasta - Lain lain (jasa giro, pendapatan Bungan, pendapatan denda, pendapatan retribusi dll) Dana Perimbangan - Dana bagi hasil (bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak) - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus. Pendapatan lain lain yang sah - Hibah - Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban akibat bencana alam; - Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; - Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan - Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- 77. Belanja Daerah Dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: o pendidikan; o kesehatan; o pekerjaan umum; o perumahan rakyat; o penataan ruang; o perencanaan pembangunan; o perhubungan; o lingkungan hidup; o pertanahan; o kependudukan dan catatan sipil; o pemberdayaan perempuan; o keluarga berencana dan keluarga sejahtera; o sosial; o tenaga kerja; o koperasi dan usaha kecil dan menengah; o penanaman modal; o kebudayaan; o pemuda dan olah raga; o kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; o pemerintahan umum; o kepegawaian; o pemberdayaan masyarakat dan desa; o statistik; o arsip; dan o komunikasi dan informatika.
- 78. Belanja Daerah Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: o pertanian; o kehutanan; o energi dan sumber daya mineral; o pariwisata; o kelautan dan perikanan; o perdagangan; o perindustrian; dan o transmigrasi. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dikiasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: o pelayanan umum; o ketertiban dan ketentraman; o ekonomi; o lingkungan hidup; o perumahan dan fasilitas umum; o kesehatan; o pariwisata dan budaya; o pendidikan; dan o perlindungan sosial.
- 79. Belanja Daerah Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: Belanja tidak langsung belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 80. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- 81. Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan • Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); • Pencairan dana cadangan; • Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; • Penerimaan pinjaman daerah; • Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan • Penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan • Pembentukan dana cadangan; • Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah; • Pembayaran pokok utang; dan • Pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- 82. Azas Umum • Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. • Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. • Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi. • Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota. Rencana Kerja Pemerintah daerah • Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. • RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
- 83. Kebijakan Umum APBD • Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. • Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara • Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS dengan tahapan sebagai berikut: 1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. • KUA serta PPA yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
- 84. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKASKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Penyiapan Raperda APBD • RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. • RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. • Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
- 85. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD • Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. • Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD • Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. • Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubemur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubemur. PENETAPAN APBD
- 86. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah • Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. • Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. • Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. • SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah • Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. • Bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. PELAKSANAAN APBD
- 87. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya - menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; - mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; - mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Dana cadangan Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Investasi Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan ivestasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal). Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. PELAKSANAAN APBD
- 88. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Piutang Daerah - Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. - PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. - Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah. - Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada kepala daerah. PELAKSANAAN APBD
- 89. Dasar Perubahan APBD (Permendagri No.13 Tahun 2006) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d) keadaan darurat; dan e) keadaan luar biasa.
- 90. Dasar Perubahan APBD Perkembangan yang Tidak Sesuai dengan Asumsi KUA Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD Dituang kedalam nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
- 91. Dasar Perubahan APBD Pergeseran Anggaran Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- 92. Dasar Perubahan APBD Penggunaan SAL Tahun Sebelumnya Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa: a) membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD b) melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; c) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; d) mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138; e) mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan f) mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. DPPA-SKPD DPAL-SKPD RKA-SKPD
- 93. Dasar Perubahan APBD Pendanaan Keadaan Darurat Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- 94. Dasar Perubahan APBD Pendanaan Keadaan Luar Biasa Keadaan Iuar biasa sebagaimana dimaksud dalam merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Kenaikan : Penambahan kegiatan baru terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. Penurunan: Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.
- 95. Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 1. BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. 2. Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. 3. Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- 96. Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Kas Non Anggaran Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. Penerimaan kas sebagaimana dimaksud seperti: a. potongan Taspen; b. potongan Askes; c. potongan PPh; d. potongan PPN; e. penerimaan titipan uang muka; f. penerimaan uang jaminan; dan g. penerimaan lainnya yang sejenis. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud seperti: a. penyetoran Taspen; b. penyetoran Askes; c. penyetoran PPh; d. penyetoran PPN; e. pengembalian titipan uang muka; f. pengembalian uang jaminan; dan g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- 97. Penatausahaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan: a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ; d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- 98. Penatausahaan Keuangan Daerah Penatausahaan Penerimaan 1. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. 2. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan-dengan cara: a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga. 3. Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh PPKD
- 99. Penatausahaan Keuangan Daerah Penatausahaan Pengeluaran - Penyediaan Dana – Permintaan Pembayaran – Perintah Membayar Setelah penetapan anggaran kas, SPP sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); b. SPP Ganti Uang (SPP-GU); c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan d. SPP Langsung (SPP-LS). PPKD Menerbitkasn SPD Mengajukan SPP melalui PPK - SKPD Menerbitkan SPM Penerbitan SP2D
- 100. Akuntansi Keuangan Daerah Sistem Akuntansi Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan. entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan
- 101. Akuntansi Keuangan Daerah Sistem Akuntansi Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi: a. prosedur akuntansi penerimaan kas; b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan d. prosedur akuntansi selain kas. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan
- 102. Akuntansi Keuangan Daerah Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Pada SKPD Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud mencakup: a. surat tanda bukti pembayaran; b. STS; c. bukti transfer; dan d. nota kredit bank Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD
- 103. Akuntansi Keuangan Daerah Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada SKPD Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi: a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup: a. SP2D; atau b. nota debet bank; atau c. bukti transaksi pengeluaran kas Iainnya Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD
- 104. Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan SKPD SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran SKPD; b. neraca SKPD; dan c. catatan atas laporan keuangan SKPD
- 105. Akuntansi Keuangan Daerah Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD Disampaikan kepada PPKD PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD Disampaikan Kepada Sekretaris Daerah Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD
- 106. PERMENDAGRI No.64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
- 107. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas: a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan b. kebijakan akuntansi akun Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- 108. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. SAPD sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. sistem akuntansi PPKD; dan b. sistem akuntansi SKPD
- 109. Bagan Akun Standar BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan
- 110. TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH a. Menjaga aset Pemerintah Daerah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan. d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien
- 111. Ciri - ciri Pokok • Dasar Kas untuk Pendapatan dan Belanja • Dasar Akrual untuk Neraca • Sistem pembukuan berpasangan • Sistem yang terpadu dan dikomputerisasi • Dana Tunggal • Desentralisasi pelaksanaan akuntansi • Penggunaan standar akuntansi • Penggunaan bagan perkiraan standar
- 112. Laporan Keuangan Pokok • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan
- 113. Basis Akuntansi Yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca
- 114. Basis Kas • Berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. • Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba • Penentuan sisa perhitungan anggaran baik lebih maupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar
- 115. Basis Akrual Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
- 116. Dekonsentrasi Pemimpin proyek menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada Gubernur Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan proyek dekonsentrasi di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait setiap bulan Gubernur membentuk UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan. UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan menyampaikan ADK ke UAE-I/UAKPI dan KAR setempat setiap bulan. UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat melakukan rekonsiliasi data transaksi
- 117. Tugas Pembantuan • Pemimpin proyek menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada gubernur/bupati/walikota • Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan proyek tugas pembantuan di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga setiap bulan • Pemimpin proyek wajib menyampaikan ADK data transaksi kepada UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan setiap bulan. • UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan menyampaikan ADK ke UAE-I /UAKPI dan KAR setempat setiap bulan. • UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi akuntansi setiap bulan.
- 118. 118 Dwi Martani - 081318227080 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com http://staff.blog.ui.ac.id/martani/
- 119. PP No. 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 120. Pelaporan Keuangan dan Kinerja • Menyediakan Laporan Keuangan & Kinerja • Pemerintah pusat, pemerintah daerah, K/L, BUN merupakan entitas pelaporan PP No. 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Komponen LK PUSAT/DAERAH • Laporan realisasi anggaran • Neraca • Laporan arus kas • CALK K/L • Laporan realisasi anggaran • Neraca • CALK BUN • Laporan realisasi anggaran • Neraca • Laporan arus kas • CALK
- 121. Penyusunan LK • Memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD/pengelolaan perbendaharaan daerah • Disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir PP No. 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja • Ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan • Hasil yang dicapai dari program
- 122. PP No. 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah LK atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi / tugas pembantuan • SKPD sebagai pelaksana menyelenggarakan akuntansi dan menyusun LK Laporan keuangan dan kinerja interim • Dibuat setiap triwulan kepada menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
- 123. Laporan pertanggungjawaban bendahara • Menyajikan saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelola • Disampaikan kepada BUN/BUD atau kuasanya PP No. 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pengendalian Intern • Untuk meningkatkan keandalan LK dan Lap Kinerja • Rekonsiliasi transaksi yang dicatat pengguna anggaran dan BUN/BUD • Menteri keuangan berwenang menunjung APIP
- 124. Sanksi Administratif Keterlambatan penyampaian LK diberi sanksi berupa • penagguhan pelaksanaan anggaran • penundaan pencairan dana PP No. 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 125. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kuasa Pengguna Anggaran membuat LKKL LKKL diberikan kpd Menteri/Pimpi nan Lembaga BUN dan Menteri/ Pimpinan Lembaga Merkonsiliasik an LKKL dan LK BUN Menteri Keuangan membuat LKPP LKPP diberikan kpd Pemerintah (Presiden) BPK mengaudit LKPP Temuan ditanggapi dan disesuaikan oleh BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga BPK mereviu hasil penyesuaian LHP dan LKPP Audited diberikan pada Menteri Keuangan, Pemerintah (Presiden), dan DPR Menteri Keuangan menyusun RUU P2 APBN RUU P2 APBN dibahas dan disahkan oleh DPR dan menjadi UU P2 APBN
- 126. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kuasa Pengguna Anggaran membuat LK SKPD LK SKPD diberikan kepada Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merekonsiliasikan LK SKPD dan LK BUD PPKD membuat LKPD dari hasil rekonsiliasi LKPD diberikan kpd Gubernur LKPD diaudit oleh BPK Temuan BPK ditanggapi dan disesuaikan oleh PPKD dan Gubernur BPK mereviu dan membahas hasil temuan dan penyesuaian LKPD Audited diberikan kepada PPKD, Gubernur, dan DPRD PPKD menyusun RAPERDA PP2APBD RAPERDA P2APBD dibahas dan disetujui oleh DPRD RAPERDA P2APBD yg telah disetujui dievaluasi oleh Mendagri
- 127. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Kuasa Pengguna Anggaran membuat LK TP LK TP disampaika n ke Pengguna Anggaran, Bupati/Wali kota, dan Gubernur Pengguna Anggaran membuat LK SKPD dan PPKD membuat LK BUD LK SKPD direkonsilia sikan dengan LK BUD PPKD membuat LKPD BPK mengaudit LKPD Temuan BPK ditanggapi dan dilakukan penyesuaia n oleh PPKD dan Bupati/ Walikota BPK mereviu penyesuaia n LKPD Audited disampaika n ke Walikota/B upati, PPKD, dan DPRD PPKD menyusun RAPERDA PP2APBD Walikota/Bupati menyusun RAPERDA P2 APBD DPRD membahas dan menyetujui RAPERDA P2 APBD Gubernur mengevaluasi RAPERDA P2 APBD
- 128. Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kuasa Pengguna Anggaran pd Kementerian Negara/Lembaga mengikhtisarkan Laporan Kinerja menjadi LKj KPA LKj KPA dikompilasi menjadi LKj KL oleh Menteri/Pimpinan Lembaga LKj KL disusun menjadi LKPP oleh Menteri Keuangan dan MENNEG PAN dan dimonitor oleh Menteri Perencanaan LK PP Audited diberikan kepada Pemerintah (Presiden) LK PP Audited dan RUU P2 APBN disampaikan ke DPR
- 129. Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikhtisarkan Laporan Kinerja menjadi LKj SKPD LKj SKPD disampaikan kpd Gubernur dan MENNEG PAN Gubernur menyusun SKPD dan mengkompilasi LKj SKPD LKPD dan LKj PD audited dan RAPERDA P2 APBD disampaikan ke DPRD
- 130. Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota SKPD mengikhtisarkan Laporan Kinerja menjadi LKj SKPD LKj SKPD disampaikan kpd Bupati/Walikota dan MENNEG PAN Bupati / Walikota menyusun SKPD dan mengkompilasi LKj SKPD LKPD dan LKj PD audited dan RAPERDA P2 APBD disampaikan ke DPRD