Organisasi sektor publik merupakan entitas dalam akuntansi sektor publik yang meliputi pemerintah, LSM, dan organisasi publik lainnya. Akuntansi sektor publik melibatkan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi organisasi publik sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Entitas dalam akuntansi sektor publik terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
2. Akuntansi dan Akuntansi Sektor
Publik
American Accounting Association (1996)
• Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan,
dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau
entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan
Akuntansi Sektor Publik
• Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan
transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik
seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi
dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang
memerlukan
4. Audit dalam Organisasi Sektor
Publik
Lembaga pemeriksa atas pengelolaan uang rakyat yakni:
• Lembaga pemeriksa independen atau eksternal pemerintah yaitu
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Pemeriksa internal pemerintah yaitu:
• Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
• Inspektorat (Jenderal, Provinsi, Kabupaten, dan Kota)
Untuk pemeriksaan organisasi pemerintah di Indonesia
dikenal Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
6. Perbandingan Organisasi Sektor
Publik dan Sektor Privat
Variabel Organisasi Sektor Publik Sektor Privat
Tujuan Motif nonlaba Motif laba
Karakteristik Sangat kompleks, domain luas
Multifungsional
Ketidakpastian tinggi
Lebih spesifik
Pembagian fungsi lebih jelas
Controllable uncertainty
Struktur Birokratis, kaku, hierarkis Fleksibel
Proses Penuh nuansa politis Nuansa politis lebih tidak
sebesar sektor publik
Sumber dana Publik Pemilik, kreditur, investor
(shareholder)
7. Peran Akuntansi Dalam Organisasi
Sektor Publik
• Proses manajerial (proses perencanaan,
penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup
penentuan pos-pos kegiatan (aktivitas) beserta
anggaran dananya)
• Proses pertanggungjawaban (semua laporan mengenai
realisasi anggaran dan kegiatan)
Akuntansi
sektor
publik:
• focal point sebagai landasan operasional organisasi
• Sifat dari pelaksanaannya adalah mandatory
Anggaran
merupakan:
8. Peran Akuntansi Dalam Organisasi
Sektor Publik
• New public management (NPM) adalah implementasi
yang dilakukan dalam rangka perbaikan pengelolaan
sumber daya publik secara efisien dan efektif.
• Untuk mencapai kinerja organisasi secara optimal
dengan mempertimbangkan aspek value for money:
1. Efisien
2. Ekonomi
3. Efektif
• NPM dan value for money merupakan upaya solusi
mengatasi masalah buruknya pengelolaan organisasi
publik yang dahulu terkesan tidak efisien dan
akuntabel
9. Entitas dalam Akuntansi Sektor
Publik
• Entitas dalam akuntansi pemerintahan
• Entitas Pelaporan: unit dalam struktur pemerintahan
(pusat atau daerah) yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
keuangan (Ritonga, 2010)
– Struktur organisasi pengelolaan keuangan negara dapat
dijelaskan pada gambar berikut:
10. Entitas dalam Akuntansi Sektor
Publik
Presiden
Menteri
Pengguna Anggaran
SatKer
Kuasa Pengguna
Anggaran
SatKer
Kuasa Pengguna
Anggaran
Menteri Keuangan
Bendahara Umum
Negara
KPPN
Kuasa BUN
KPPN
Kuasa BUN
11. Entitas dalam Akuntansi Sektor
Publik
• Entitas dalam akuntansi pemerintahan
• Entitas Pelaporan
– Menurut PSAP Nomor 01 paragraf 14 SAP Berbasis Akrual menyatakan
bahwa dalam satu set laporan keuangan terdiri atas:
– Laporan Pelaksanaan Anggaran
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
– Laporan Finansial
1. Neraca
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Laporan Perubahan Entitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
12. Entitas dalam Akuntansi Sektor
Publik
• Entitas dalam akuntansi pemerintahan
• Entitas Akuntansi
Unit Pemerintah Pengguna anggaran yang
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada Entitas Keuangan (Ritonga,
2010)
