Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Dalam instansi yang bergerak dalam bidang Pemerintahan, software akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya software akuntansi pemerintahan maka pembuatan laporan akan lebih mudah.
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...Muhammad Rafi Kambara
Disusun Oleh: Muhammad Rafi Kambara
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Aplikasi E-Rekon&LK pada KPPN Tegal
tanggal publikasi3 Sep 2018
deskripsi publikasiLaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Atas LKPP tersebut diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Ditemukan 6 permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam LKPP tahun 2015 tersebut, 2 di antara enam masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi transaksi keuangan antara satuan kerja dengan KPPN secara periodik dan analisis/telaah terhadap laporan keuangan yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas.
Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi rekonsiliasi berbasis web yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan e-Rekon&LK, rekonsiliasi menjadi lebih mudah, terbentuk single database, dan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan di mana saja menggunakan jaringan internet sesuai slogan dari e-Rekon&LK yaitu easy, simple, accountable. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon&LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilyah sampai dengan..
Lanjutkan Membaca>>>>>>>
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...Sujatmiko Wibowo
Fraud is currently rife, not only in the private sector but also in the government sector. The government sector, which is the central point in this research, is the world of health, especially hospitals, related to procuring goods and services for covid 19. This study aimed to analyze the factors that affect the procurement of goods and services during the covid 19 pandemic. This casual-comparative research type is research with the characteristics of the problem in the form of a cause-and-effect relationship between two or more variables. The study was conducted at six government hospitals in Maluku Province. The study results indicate significant fraud related to procuring goods and services for covid 19. Thus, the quality of the committee, systems and procedures, environment, internal control, and organizational commitment affect the prevention of fraud in procuring goods in hospitals in Maluku province, Indonesia.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. DASAR HUKUM
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan PMK Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
2
3. SAPP
Rangkaian sistematik dan prosedur manual
maupun terkomputerisasi untuk mewujudkan
fungsi akuntansi pemerintahan.
Sejak pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada
Pemerintah Pusat. 3
4. TUJUAN SAPP
Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya
Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu
anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat
Menyediakan informasi yang dapat dipercaya
posisi keuangan suatu instansi & Pemerintah Pusat
Menyediakan informasi keuangan
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan
pemerintah secara efisien
4
5. KARAKTERISTIK SAPP
1. Basis Akuntansi
2. Sistem Pembukuan Berpasangan
3. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
4. Bagan Akun Standar
5. Standar Akuntansi Pemerintahan
5
7. ASUMSI DASAR AKUNTANSI & PELAPORAN SAPP
1. Kemandirian Entitas
2. Kesinambungan Entitas
3. Keterukuran dalam satuan uang.
7
8. KERANGKA UMUM & STRUKTUR SAPP
Dalam tiap sistem atau subsistem
diperlukan unit akuntansi dan pelaporan
yang melaksanakan sistem dan bisnis
proses akuntansi.
Tiap unit akuntansi dan pelaporan
berkewajiban memproses data,
menyajikan dan melaporkan Laporan
Keuangan.
8
9. Unit Akuntansi SAI
SAI
Unit Akuntasi Pengguna Angaran
(UAPA)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA)
Unit Akuntansi Pengguna Barang
(UAPB)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Eselon 1 (UAPPB-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB) 10
13. PROSES AKUNTANSI SAPP
GL SA-BUN
ASET
(SIMAK-BMN)
DJKN
Budget
(APBN)
RKA-K/L
DIPA
GL SAI
GL SAPP
LK
K/L
LK
BUN
LKPP
Transaksi
Persediaan
Anggaran
Transaksi
Aset
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Piutang
SIMAK-BMN SAK
Transaksi
Lainnya
Transaksi
BLU
SAUP SA-IP SA-PP
SA-BUN
SA-TD SA-BSBL SA-BLSiAP
SAKUN SAU
BPK
SA-TK
14
14. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SAI
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dihasilkan
dari Sistem Akuntansi Instansi paling sedikit meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK) MENKEU
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 15
16. SIKLUS APBN Januari – Juli
Perencanaan dan
penganggaran APBN
Agustus – Oktober
Pembahasan APBN
Oktober
Penetapan APBN
Januari – Desember
Pelaksanaan APBN
Sepanjang Tahun
Anggaran
Pelaporan & Pencatatan
APBN
Periode
Semester/Tahunan
Pemeriksaan &
Pertanggungjawaban APBN
17
17. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
Laporan
Keuangan
Kementerian /
Lembaga
Laporan
Keuangan
Bendahara
Umum Negara
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat
LKPP
18
18. MEKANISME KONSOLIDASI LKPP
SAI
SAI dilaksanakan
oleh K/L selaku
pengguna anggaran
SAI menghasilkan
LKKL
Use : SAIBA
SA-BUNSA-BUN
dilaksanakan oleh
Unit Akuntansi
Pembantu BUN
(UAP-BUN) dan
Bagian Anggaran
Bendahara
Umum Negara
(BA-BUN)
LK-BUN
Laporan
Keuangan UAP-
BUN dan BA-
BUN
dikonsolidasikan
menjadi LK-
BUN
LKPP
LKLL & LK-BUN
dikonsolidasikan
menjadi LKPP yang
terdiri dari 7 laporan
:
LRA, LAK, LPSAL,
LO, LPE, Neraca &
CaLK
Sistem
Aplikasi
Keuangan
Tingkat
Instansi
Sistem
Perbendaharaan &
Anggaran
Negara
19
19. ALUR PENYUSUNAN LK PEMERINTAH PUSAT
KPPN
BUN
Sistem Akuntansi BUN
Satker
Satker BLU
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Wilayah/
Provinsi
KONSOLIDASI
Utang & Hibah
Investasi
Pemerintah
Penerusan
Pinjaman
Transfer ke
Daerah
Belanja
Subsidi
Transaksi
Khusus
Badan Lainnya
Eselon 1 K/L LRA, LO, LPE,
LPSAL
Neraca
CaLK
LKKL
Kanwil DJPB DJPB
LAK
LRA, LO, LPE,
LPSAL
Neraca
CaLK
LKBUN
LKPP:
LRA, LPSAL, LO, LPE,
NERACA, LAK
CaLK
Presiden
BPK
DPR
Belanja
Lain-lain
UAP-BUN
BA-BUN
SAI
20
20. PRINSIPAL – AGEN KEUANGAN NEGARA
L
E
M
B
A
G
A
P
E
R
W
A
K
I
L
A
N
Akuntansi Pelaporan
Auditing
P
R
I
N
S
I
P
A
L
R
A
K
Y
A
T
A
G
E
N
P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
Ketentuan Undang-Undang
Rencana Anggaran / Kerja
AKUNTABILITAS
21