SlideShare a Scribd company logo
PENGAWASAN                       PEMERIKSAAN                   PENGENDALIAN
                 KEUANGAN                         KEUANGAN                       KEUANGAN
                  DAERAH                           DAERAH                         DAERAH
             Kegiatan untuk menjamin agar      Kegiatan Pemeriksaan atas     Aktifitas pengukuran terhadap
             pengelolaan keuangan daerah       Laporan Keuangan. Laporan     output dan belanja yang riil
PENGERTIAN   berjalan sesuai dengan tujuan,    keuangan yang    diperiksan   dilakukan dengan anggaran
             rencana yang telah digariskan.    adalah LK Pusat dan LK        yang dialokasikan
                                               Daerah

             -Intern : Aparat Pemda Sendiri
             a. Arti     sempit    :  aparat
                 fungsional/pengawas
                 Inspektorat dari pemerintah
                 daerah     sendiri.   Oleh
                 Inspektorat Daerah.

             b. Arti    Luas     :   aparat
                pengawasan yang berasal
                dari    lembaga     khusus
                pengawasan yang dibentuk
                                                    Badan
                secara     internal    oleh       Pemeriksa                  -Kepala Daerah
  SUBJEK/       pemerintah atau lembaga
                Eksekutif. Oleh BPKP dan          Keuangan                   -(SKPD)
 INSTANSI       Inspektorat         Jendral
                Pembangunan dan bisa
                diperbantukan       kepada
                                                    (BPK)
                Badan           Pengawasan
                Keuangan.

             -Ekstern : unit pengawasan
             yang tidak sama sekali berasal
             dari pemerintah daerah sendiri.
             Oleh    DPRD,      BPK    dan
             Masyarakat.
PENGAWASAN            PEMERIKSAAN                   PENGENDALIAN
           KEUANGAN              KEUANGAN                       KEUANGAN
            DAERAH                DAERAH                         DAERAH
                             -Laporan Keuangan Pemerintah
                             Daerah
        -Penerimaan-         -Laporan Keuangan BUMN &
                             BUMD
        penerimaan Daerah    -Laporan Keuangan Layanan       Output dan Belanja Riil
OBJEK   -Pengeluaran-        Umum                            yang dilakukan dengan
        pengeluaran Daerah   -Laporan Keuangan lembaga       Anggaran yang
                             atau    badan    lain    yang
        -Penyusunan APBD     mengelolah keuangan daerah      dialokasikan
                             berdasarkan         Peraturan
                             PerUUan

                             Opini berupa :
                             -Wajar Tanpa Pengecualian
                             (WTP), unqualified opinion
HASIL                        -Wajar Dengan Pengecualian
           Evaluasi dan      (WDP), qualified opnion
                             -Tidak Wajar (TW), adversed
                                                                  Laporan
        Tindakan Korektif    opinion                              Kinerja
                             -Menolak memberikan Opini
                             (Desclaimer of Opinion)



        -Preventif           -Operasional                    -Preventif
        -Detektif            -Kinerja                        -Strategik
SIFAT                                                        -Kinerja
PENGAWASAN                        PEMERIKSAAN                    PENGENDALIAN
              KEUANGAN                          KEUANGAN                        KEUANGAN
               DAERAH                            DAERAH                          DAERAH
         -Pemeriksaan                       Menilai Kewajaran Pelaporan     Membandingkan antara
         -Mengamati       apa       yang    Keuangan      Entitas    yang   Rencana dengan Pelaksanaan
         sebenarnya     terjadi     serta   diperiksa serta memberikan      sehingga dapat ditentukan
TUJUAN   membandingkannya        dengan     keyakinan    yang     memadai   Penyimpangan yang timbul.
         apa yang seharusnya terjadi        mengenai kewajaran penyajian
                                            laporan keuangan dalam semua
                                            hal material




WAKTU
            Mulai dari Awal                  Pada Saat Akhir                  Saat Pekerjaan
             hingga Akhir                      Pekerjaan
              Pekerjaan                                                        Berlangsung
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah

More Related Content

What's hot

Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
Mirsa Niati
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
Rini Pakpahan
 
Anggaran publik
Anggaran publikAnggaran publik
Anggaran publik
harry potter
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja
Frenki Lestari
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Elsita Fransisca Mokodompit
 
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor PublikPengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Sujatmiko Wibowo
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
harthy_sweet
 
Bab 21 Management Letter
Bab 21 Management LetterBab 21 Management Letter
Bab 21 Management Letter
AndiErwinGhozali
 
Tugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internalTugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internalMhd. Abdullah Hamid
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
Ajeng Pipit
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sujatmiko Wibowo
 
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
Ratih Anjilni
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Deady Rizky Yunanto
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Mahyuni Bjm
 

What's hot (20)

Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
Anggaran publik
Anggaran publikAnggaran publik
Anggaran publik
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor PublikPengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 
Bab 21 Management Letter
Bab 21 Management LetterBab 21 Management Letter
Bab 21 Management Letter
 
Tugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internalTugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internal
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
 

Similar to Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah

Akuntansi perusahaan dan fungsinya
Akuntansi perusahaan dan fungsinyaAkuntansi perusahaan dan fungsinya
Akuntansi perusahaan dan fungsinyaHendie Cahya Maladewa
 
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanKerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Muhammad Anshar
 
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
ssusere4c4e6
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010apotek agam farma
 
Laporan Audit
Laporan AuditLaporan Audit
Laporan Audit
gueste4aa42e
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ImamDwiSaputra2
 
Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1Aisa Wa
 
Anggaran Induk Perusahaan
Anggaran Induk PerusahaanAnggaran Induk Perusahaan
Anggaran Induk Perusahaan
Shobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Rusman R. Manik
 
Sistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuanganSistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuangankppnpelaihari
 
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.pptMeeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
anneputri6
 
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2Sidik Abdullah
 
Investasi 02
Investasi 02Investasi 02
Investasi 02
suningterusberkarya
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Angga Kurniawan
 

Similar to Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah (20)

Akuntansi perusahaan dan fungsinya
Akuntansi perusahaan dan fungsinyaAkuntansi perusahaan dan fungsinya
Akuntansi perusahaan dan fungsinya
 
Sakd 2
Sakd 2Sakd 2
Sakd 2
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Akauntabiliti
Akauntabiliti Akauntabiliti
Akauntabiliti
 
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanKerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
 
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
 
Laporan Audit
Laporan AuditLaporan Audit
Laporan Audit
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
 
Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1
 
Anggaran Induk Perusahaan
Anggaran Induk PerusahaanAnggaran Induk Perusahaan
Anggaran Induk Perusahaan
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Sistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuanganSistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuangan
 
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.pptMeeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
 
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
 
Investasi 02
Investasi 02Investasi 02
Investasi 02
 
Analisis apbd
Analisis apbdAnalisis apbd
Analisis apbd
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Sakd modul 4
Sakd modul 4Sakd modul 4
Sakd modul 4
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
 

More from Alma'Arif Pangulu

Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014
Alma'Arif Pangulu
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
Alma'Arif Pangulu
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
Alma'Arif Pangulu
 
Sejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPRSejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPR
Alma'Arif Pangulu
 
Perjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU PilkadaPerjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU Pilkada
Alma'Arif Pangulu
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Alma'Arif Pangulu
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Alma'Arif Pangulu
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Alma'Arif Pangulu
 
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanTeori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanAlma'Arif Pangulu
 
Management of disaster
Management of disasterManagement of disaster
Management of disasterAlma'Arif Pangulu
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentAlma'Arif Pangulu
 

More from Alma'Arif Pangulu (11)

Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Sejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPRSejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPR
 
Perjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU PilkadaPerjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU Pilkada
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
 
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanTeori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
 
Management of disaster
Management of disasterManagement of disaster
Management of disaster
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local Government
 

Recently uploaded

Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 

Recently uploaded (20)

Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 

Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah

  • 1.
  • 2. PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH Kegiatan untuk menjamin agar Kegiatan Pemeriksaan atas Aktifitas pengukuran terhadap pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan. Laporan output dan belanja yang riil PENGERTIAN berjalan sesuai dengan tujuan, keuangan yang diperiksan dilakukan dengan anggaran rencana yang telah digariskan. adalah LK Pusat dan LK yang dialokasikan Daerah -Intern : Aparat Pemda Sendiri a. Arti sempit : aparat fungsional/pengawas Inspektorat dari pemerintah daerah sendiri. Oleh Inspektorat Daerah. b. Arti Luas : aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan yang dibentuk Badan secara internal oleh Pemeriksa -Kepala Daerah SUBJEK/ pemerintah atau lembaga Eksekutif. Oleh BPKP dan Keuangan -(SKPD) INSTANSI Inspektorat Jendral Pembangunan dan bisa diperbantukan kepada (BPK) Badan Pengawasan Keuangan. -Ekstern : unit pengawasan yang tidak sama sekali berasal dari pemerintah daerah sendiri. Oleh DPRD, BPK dan Masyarakat.
  • 3. PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH -Laporan Keuangan Pemerintah Daerah -Penerimaan- -Laporan Keuangan BUMN & BUMD penerimaan Daerah -Laporan Keuangan Layanan Output dan Belanja Riil OBJEK -Pengeluaran- Umum yang dilakukan dengan pengeluaran Daerah -Laporan Keuangan lembaga Anggaran yang atau badan lain yang -Penyusunan APBD mengelolah keuangan daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan PerUUan Opini berupa : -Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), unqualified opinion HASIL -Wajar Dengan Pengecualian Evaluasi dan (WDP), qualified opnion -Tidak Wajar (TW), adversed Laporan Tindakan Korektif opinion Kinerja -Menolak memberikan Opini (Desclaimer of Opinion) -Preventif -Operasional -Preventif -Detektif -Kinerja -Strategik SIFAT -Kinerja
  • 4. PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH -Pemeriksaan Menilai Kewajaran Pelaporan Membandingkan antara -Mengamati apa yang Keuangan Entitas yang Rencana dengan Pelaksanaan sebenarnya terjadi serta diperiksa serta memberikan sehingga dapat ditentukan TUJUAN membandingkannya dengan keyakinan yang memadai Penyimpangan yang timbul. apa yang seharusnya terjadi mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal material WAKTU Mulai dari Awal Pada Saat Akhir Saat Pekerjaan hingga Akhir Pekerjaan Pekerjaan Berlangsung