Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.

1. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
SISTEM AKUNTANSI & PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan

2. DASAR HUKUM
 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat

3. SAPP
Rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
akuntansi

4. TUJUAN SAPP

5. Basis
Akuntansi
Sistem
Pembukuan
Berpasangan
Desentralisasi
Akuntansi
Bagan Akun
Standar
Standar
Akuntansi
Pemerintah
KARAKTERISTIK
SAPP

6. No KLASIFIKASI DIGIT PENJELASAN ATRIBUT PELAPORAN
1 SATKER 6 Kode satker BA, Eselon1, Konsolidasi Satker
2 KPPN 3 Kode KPPN Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan
3 AKUN 6 Kode Akun
4 PROGRAM 3+2+2 Kode BA, Eselon I, Program
5 OUTPUT 4+3 Kode Kegiatan, Output Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan
6 DANA 1+1+8 Kode Sumber Dana, Cara Tarik, No. Register No Register
7 Bank 1+4 Kode Tipe Rekening, No. Rekening, Bank Kode KPPN
8 Kewenangan 1 Kode Kewenangan
9 Lokasi 2+2 Kode Propinsi, Kab/Kota
10 Tipe Anggaran 1 Kode Tipe Anggaran
11 Antar entitas 6 Kode Antar Entitas
12 Cadangan 6 Kode Cadangan Belum digunakan
BAGAN AKUN STANDAR

7. KERANGKA UMUM & STRUKTUR SAPP
 Dalam tiap sistem atau subsistem
diperlukan unit akuntansi dan pelaporan
yang melaksanakan sistem dan bisnis
proses akuntansi.
 Tiap unit akuntansi dan pelaporan
berkewajiban memproses data,
menyajikan dan melaporkan Laporan
Keuangan.

8. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)
Setiap kementerian negara/lembaga menyelenggarakan SAI.
SAI secara berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat kementerian negara/lembaga termasuk
Satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas
Pembantuan.
SAI meliputi:
a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (SAK); dan
b. Akuntansi dan Pelaporan BMN (SIMAK-BMN)
SAI memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya dilakukan dengan
menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan laporan
barang kementerian negara/lembaga.

9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)
SAI
Unit Akuntasi Pengguna Angaran
(UAPA)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA)
Unit Akuntansi Pengguna Barang
(UAPB)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Eselon 1 (UAPPB-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB)

10. MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

11. MEKANISME PENYUSUNAN LK DANA DEKONSENTRASI

12. MEKANISME PENYUSUNAN LK DANA TUGAS PEMBANTUAN

13. PENGAWASAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PERENCANAAN
ANGGARAN
SAPP
DIPA
SPM
SP2D
MPN
APBN
RKA-K/L
SIMAK-BMNSAKSA-BUN
Bagan
Akun Standar
Hubungan SAPP dengan Sistem Lainnya

14. ALUR PENYUSUNAN LK PEMERINTAH PUSAT
KPPN/PKN
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA
BUN
Sistem Akuntansi BUN
Satker
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
Satker BLU
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Wilayah/
Provinsi
KONSOLIDASI
Utang & Hibah
Investasi
Pemerintah
Penerusan
Pinjaman
Transfer ke
Daerah
Belanja
Subsidi
Transaksi
Khusus
Badan Lainnya
Eselon 1 K/L
LKKL
Kanwil DJPB APK-DJPB
LKBUN
LKPP
Presiden
BPK
DPR
Belanja
Lain-lain

15. TERIMA KASIH
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN