Hukum waris adat didasarkan pada tiga unsur utama yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Unsur-unsur ini saling berkaitan secara sistematis dimana keberadaan satu unsur bergantung pada yang lain. Harta warisan dapat berupa materiil maupun immateriil dengan kepemilikan komunal atau individual. Struktur kepemilikan harta berbeda pada masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental. Konsep anak memiliki

1. HUKUM
WARIS ADAT

2. HUKUM WARIS POSITIF DI
INDONESIA
 DASAR HUKUM (berlakunya hukum waris)
Berlaku atas dasar Pasal II AP UUD 1945 yang memberlakukan Hukum Waris BW,
Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat menurut Tatahukum Pem. Hindia
Belanda berdasar atas Pasal 131 IS dan pasal 163 IS.
 BERLAKUNYA HUKUM WARIS KEDEPAN
Berlakunya bersifat sementara dan sebagai suatu sistem memiliki hubunganm secara
sistemik dengan sistem hukum keluarga dan perkawinan, oleh karena itu ada
konsekuensi yuridis dengan berlakunya UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Perubahannya dengan UU No. 3
Tahun 2006.
 HUKUM WARIS ADAT
Hukum yang sedang mengalami perubahan karena adanya perubahan masyarakat dan
perubahan pandangan hukum melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, terutama
mengenai pembagian warisan secara individual.

3. KEADAAN MASYARAKAT DAN
PENGARUH POLITIK HUYKUM
TERHADAP HUKUM WARIS ADAT
 Hukum dan Typologi Masyarakat
Hukum dan Masyarakat memiliki hubungan yang bersifat fungsional, apabila
masyarakjat berubah maka hukumnyapun juga akan mengalami perubahan.
 Pluralisme Hukum
Sebagai akibat berlakunya Pasal II AP UUD 1945, dengan sendirinya berlaku pula
pluralisme hukum, khususnya Hukum Waris BW, Hukum Waris Islam dan Hukum
Waris Adat, yang berlaku mengikuti pergolongan rakyat (aspek historis)
 Pergolongan Rakyat dan Unifikasi Hukum
Perkembangannya politik pergolongan rakyat yang ditransfer dari Tatahukum Hindia
Belanda tersebut, sedikit demi sedikit mengalami perubahan sejalan dengan perubahan
politik hukum dengan diterbitkannya UU baru yang bersifat unifikasi hukum
(Perkawinan dan Pengadilan Agama).

4. ISTILAH-ISTILAH YANG RANCU
DLM PRAKTIK HUKUM
 Hukum Waris Adat dan Hukum Adat Waris
 Pewarisan dan Pembagian Warisan
 Harta Warisan dan Harta Peninggalan
 Harta Bawaan dan harta Asal
 Hibah, Schenking dan Hibah menurut Hukum Adat
 Lembaga Hidup Waris dan Lembaga Penggantian
Tempat Ahli Waris

5. PENGERTIAN DAN TUJUAN
PEWARISAN
 PENGERTIAN PEWARISAN
Pewarisan adalah proses penerusan, pengoperan, peralihan harta kekayaan
materiil dan immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya.
 TUJUAN PEWARISAN
Menyelesaikan perikatan yang dibuat pewaris semasa hidupnya dan
mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis.
 KONSEP HARTA WARISAN HARUS SUDAH BERSIH
Harta peninggalan pewaris setelah dibersihkan dari utang-utang pewaris
semasa hidupnya (termasuk biaya perawatan, selamatan dan biaya kubur),
selebihnya baru dapat dilakukan pembagian warisan (Konsep pasiva dan
aktiva).

6. UNSUR-UNSUR PEWARISAN
UNSUR-UNSUR
Pewaris, Harta Warisan dan Ahli Waris.
SIFAT KUMULATIF
berkait dengan konsep peristiwa hukum waris, dan apabila salah satu saja
dari unsur-unsur pewarisan tidak ada maka tidak akan terjadi peristiwa
pewarisan.
SISTEMATIKA UNSUR-UNSUR
unsur-unsur tersebut merupakan suatu sistematika, yang berasngkat dari cara
berpikir sistem dan susunan/urutan unsur-unsur tersebut tidak bisa dibolak-
balik.

7. HARTA WARISAN
Konsep Harta nilai ekonomis, sosial dan magis,
materiil dan immateriil, kepemilikan komunal dan
individual, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
 Apa arti pentingnya kualifikasi harta materiil dan
immateriil, juga kepemilikan komunal dan individual
dalam pembagian warisan ?
 Kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu harta
peninggalan dapat dilakukan pembagian warisan ?
Struktur harta keluarga masy.
Parental/Bilateral (HAS, HAI dan HB HPS,
HPI dan HB konsep harta bawaan)

8. Struktur harta pada masy.
patrilineal
 Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas
ketunggalan silsilah pancar laki-laki (kebapakan).
 Anggota dan penerus silsilah adalah anak laki-laki
 Anak perempuan akan pergi meningalkan marganya
 Sistem perkawinannya dengan sistem asymetris connubium (dalian
anatolu di Batak  Pembayaran Jujur
 Kehidupan masyarakatnya ditopang oleh harta pusaka (“HAS”)
 Pada awalnya tidak ada harta pencarian atau harta bersama, baru
kemudian berkembang harta pencarian yang menjadi embrio harta
bersama (HB).
 Harta tersebut kepemilikannya individual dan terlepas dari harta
pusaka, dan akhirnya dapat diwaris oleh anak perempuan

9. Struktur harta pada masyarakat
Matrilineal
 Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas
ketungalan silsilah pancar perempuan (Buah Paruik  buah perut) 
Clan chaniago dan piliang (minangkabau)
 Perkawinannya dengan sistem semenda, artinya tidak menyebabkan
suami berpindah ikut kaum istrinya.
 Anak-anak perempuan sebagai penerus silsilah kaum ibunya
 Kehidupannya berada dalam sebuah rumah gadang (besar) dengan
sistem bilik), dan ditopang oleh harta kaum  (HAI)
 Kemudian berkembang menjadi masayakat minang yang hidup di
minang dan di luar minang, dan yang diminang ada yang masih
terikat pada rumah gadang dan sudah ada yang hidup dalam rumah-
rumah tinggal.
 Kemudian berkembang harta pencarian (“Suarang”)  menjadi dasar
terbentuknya harta bersama (HB). Anak-anak semula tidak mewaris
dari bapak kemudian mewaris dari harta suarang bapaknya.

10. Struktur harta pada masyarakat
Parental
 Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas
ketunggalan silsilah bapak dan ibu.
 Seorang individu selalu memiliki 2 silsilah, dari bapaknya dan dari
ibunya.
 Sistem perkawinannya menggunakan semenda.
 Anak-anak selalu menjadi penerus silsilah bapak dan ibunya
 Suami dan istri berkedudukan seimbang, sehingga masing-masing
memiliki kecakapan bertindak dan memiliki hak kepemilikan
 Struktur harta terdiri dari HAS, HAI dan HB
 Anak-anak selalu menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan
bapak dan ibunya.

11. KONSEP HARTA ASAL
Istilah Harta Asal
Istilah Harta Asal, menunjuk pada pengertian Asal-Usul, yang berarti harta
yang diperoleh dari warisan (Pengertian Pewarisan), dan di dalam Harta
keluarga menunjukkan kepemilikannya adalah individu si penerima warisan
(suami/iteri).
Makna
Sebagai konsekuensi dari pengertian lain  “ajang hidup”, maka harta asal
merupakan perwujudan dari melanjutkan eksistensi masyarakat genealogis.
Prinsip
yang berhak menerima warisan adalah anggota masyarakat genealogis
(generasi berikut), jadi semua orang diluar anggota masyarakat genealogis
tidak berhak mewarisnya (janda, Duda dan Anak Angkat). Dan adanya asas
ASAL KEMBALI KE ASAL & KONSEP AHLI WARIS ASAL.

12. KONSEP HARTA BERSAMA
Harta yang diperoleh suami dan/atau isteri
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
selama perkawinan, yang bukan berasal
dari warisan atau hadiah yang ditujukan
kepada salah satu dari suami-isteri.
Kepemilikannya bersama suami dan isteri,
dg bagian masing-masing separo.

13. DISKUSI KUALIFIKASI HARTA
BERSAMA
Indikator Harta Bersama
(penghasilan/pendapatan, pembelian, hasil harta asal, perubahan
bentuk harta).
Diskusi
 Tanah sawah, pekarangan, kebun
 Rambutan/buah-buahan hasil kebun warisan
 Rumah dan bangunan
 Gaji dan penghasilan lainnya.
 Hasil lotere atau hadiah/undian
 Mobil dan motor atau sepeda.
 Televisi dan perkakas rumah tangga.
 Emas batangan dan perhiasan emas yang DIBELI suami/isteri selama
perkawinan
 Jam tangan pria dan jam tangan wanita yang DIBELI suami/isteri
selama perkawinan

14. PERKAWINAN LEBIH DARI
SEKALI
Suami atau isteri meninggal, kemudian janda atau
dudanya kawin lagi
Suami ganteng (type pejantan tangguh), punya
isteri lebih dari satu dan tinggal dalam satu rumah
 Poligami murni
Suami kaya (type pejantan playboy), punya isteri
lebih dari satu, dan masing-masing isteri
dibuatkan rumah sendiri-sendiri  poligami
monogami

15. Kemungkinan pemisahan harta
bersama diantara isteri-isteri
 Dalam kasus pertama,
 Dalam kasus kedua
 Dalam kasus ketiga
Adakah ada kemungkinan muncul harta bersama dengan
para isteri, dan adakah kemungkinan harta-harta tersebut
dipisahkan menjadi : contoh HB I, HB II, HB III, dst.
Atau apabila tidak bisa dipisahkan, maka dapat diartikan
menjadi harta bersama para isteri.
Ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (cari di diktat) 
supaya sebisa mungkin harta-harta tersebut dipisahkan
satu sama lain menjadi HB I, HB II, dst

16. INDIKATOR HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN LEBIH DARI SEKALI
PEROLEHAN ISTERI PEROLEHAN SUAMI
Penghasilan/pendapatan isteri Waktu
Hasil pembelian isteri Tempat
Hasil dari harta asal isteri Atas nama
Hasil perubahan bentuk harta asal isteri Catatan: apabila tidak bisa dibedakan
maka menjadi harta bersama dengan
para isteri.

17. tugas-kelompok
1. Sistimatika unsur-unsur pewarisan menurut hukum
waris adat
2. Konsep harta dan kualifikasi harta materiil dan
imateriil, kepemilikan komunal dan individual dalam
pembagian warisan
3. Struktur harta warisan pada
masyarakat patrilineal, matrilineal
dan parental
4. Arti pentingnya kriteria untuk menentukan suatu
harta termasuk dalam kualifikasi harta bersama
Waktu setengah jam kemudian presentasi (diskusi)

18. AHLI WARIS
ORANG-ORANG YANG BERHAK
MENERIMA HARTA WARISAN
PENINGGALAN PEWARIS

19. SKEMA AHLI WARIS
INDIKATOR
generasi berikut
anggota masyarakat genealogis
tidak ada yang menghalangi menerima warisan
SISTIM PATRILINEAL
SISTIM MATRILINEAL
SISTIM PARENTAL
PRINSIP UMUM
BERSIFAT ABSOLUT
DASAR HUBUNGAN KODRAT
TIDAK BISA PUTUSKAN
PENGECUALIAN
KEDUDUKAN ANAK
KUAT
KONSEP BIOLOGIS
KONSEP SOSIOLOGIS
KONSEP YURIDIS
KONSEP ANAK
ASAS HARTA W ARISAN SBG KESATUAN
ASAS HAK DAN BAGIAN SAMA
HAK SBG ASPEK KUALITAS
BAGIAN SBG ASPEK KUANTITAS
HAK DAN BAGIAN ANAK
ANAK
KETURUNAN
falsafah air m engalir kebawah
teori kran air
GENERASI BERIKUT
tujuan pewarisan
mempertahankan eksistensi
masyarakat genalogis
AHLI W ARIS
orang-orang yang berhak m enerim a
harta warisan peninggalan pewaris

20. SKEMA AHLI WARIS
Orang-orang yang berhak menerima harta
warisan peninggalan pewaris
Generasi berikut
keturunan anggota masyarakat genealogis  hub.
Wangsa & hub. Silsilah (patrilineal, matrilineal
dan parental dan tidak ada yang menghalangi utk
terima warisan)
Anak (kedudukannya kuat selaku ahliwaris,
konsep anak  biologis, sosiologis, yuridis; hak
(kualitas) dan bagian (kuantitas) anak selaku ahli
waris

21. KONSEP ANAK
PERSETUBUHAN BAYI TABUNG
PERTEMUAN SPERMA
DENG AN SEL TELUR
KLO NING
PENG EMBANG AN
JARING AN
KO NSEP BIO LO G IS
UU perlindungan anak
seorang anak berhak tahu
siapa
orang tua biologisnya
dilihat dari circle of life
kualifikasi hukum nya sbg
anak belum dewasa
KO NSEP SO SIO LO G IS
anak sah
anak luar kawin
anak zinah
anak angkat dan anak tiri
LING KUP
HUKUM KELUARG A
(Perkawinan)
anggapan hukum nya
KEPASTIAN HUKUM
PERLINDUNG AN ANAK
KO NSEP YURIDIS
ANAK
sbg sebuah konsep atau kualifikasi
DAN SETIAP FENO MENA
selalu ada kualifikasi hukum nya

22. KONSEP ANAK
 KONSEP BIOLOGIS
DILIHAT DARI PROSES TERJADINYA:
1). PERTEMUAN ANTARA SPERMA DAN TELUR (persetubuhan dan bayi
tabung)
2). PENGEMBANGAN JARINGAN (kloning)
 KONSEP SOSIOLOGIS
1). CIRCLE OF LIFE
2). UU PERLINDUNGAN ANAK
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.
 KONSEP YURIDIS
DILIHAT DARI AKIBAT SUATU PROSES
DIDALAM LINGKUP HUKUM KELUARGA (Anggapan hukum, kepastian hukum
dan perlindungan anak) anak sah, anak kandung dlm terminologi hukum

23. Konsep Anak UU No. 23/2002
 Pasal 1
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri,
atau ayah dan/atau ibu angkat.
 orang tua merupakan struktur sosial (konsep sosial)
 Pasal 7
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.

24. diskusi
Apakah seorang anak dalam status anak zinah,
atau anak luar kawin dapat menuntut ke
pengadilan untuk mengetahui siapa orang tua
kandungnya ( dengan test DNA)  Pasal 7 UU
No. 23 Th. 2002 ttg Perlindungan Anak
Contoh: Kasus Taufik Hidayat
Kasus anak bambang Tri dg
Mayang Sari

25. Konsep Anak Dalam Hukum Waris
 Hukum Waris Berhubungan Dengan Hukum Keluarga
 Konsep Anak meliputi; anak sah (anak kandung), anak angkat dan
anak tiri.
 Anak sah adalah anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat
perkawinan sah
 Anak kandung adalah anak yang beribu wanita yang melahirkannya
dan berayah pria suami ibunya
 Anak angkat adalah anak orang lain atau kerabat yang melalui suatu
tindakan hukum (pengangkatan anak) ditempatkan/didudukkan
seperti anak kandung
 Anak tiri adalah anak dari perkawinan terdahulu yang dibawa masuk
kedalam perkawinannya yang baru

26. Status Anak (1)
 Pandangan dari aspek yuridis
1). Anak Sah diukur dari konsep yuridis (bukan konsep biologis)
dan didasarkan atas anggapan hukum sebagai konsekuensi dari
asas monogami untuk kepastian hukum dan perlindungan anak
2). Perlindungan hukum bagi suami yang kemungkinan dirugikan
adalah melakukan penyangkalan di muka pengadilan, dan bila
terbukti maka anak tsb hanya memiliki hubungan hukum
dengan ibunya saja dan berstatus anak tidak sah (perkawinannya
menjadi putus)
3). Anak Tidak Sah (anak luar kawin, anak haram/jadah).

27. Stattus Anak (2)
 Terhadap anak luar kawin dapat diakui
Pengakuan harus dilakukan di muka pengadilan dan harus oleh laki-laki
yang menghamilinya dan ada persetujuan dari ibu si anak
 Terhadap anak haram/jadah tidak dapat diakui
Pengakuan anak haram/jadah merupakan tindakan yang bertentangan
dengan prinsip hukum (dari tindakan melangar hukum  zina) dan hukum keluarga
dengan asas monogaminya
PERSOALANNYA SEKARANG ADALAH BAGAIMANA DENGAN
IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN ANAK YANG MEMBERIKAN
KEPADA SEORANG ANAK UNTUK DAPAT MENGETAHUI ORANG TUA
BIOLOGISNYA (silahkan diinterpretasi)

28. DISKUSI KUALIFIKASI ANAK
PERISTIWA STATUS ANAK
1. Seorang pria berhubungan dengan
seorang wanita sama-sama belum
menikah
Anak Sah, Anak Luar kawin, Anak
Zinah
2. Seorang pria menikah berhubungan
dengan seorang wanita belum menikah
Anak Sah, Anak Luar kawin, Anak
Zinah
3. Seorang pria bujangan berhubungan
dengan seorang wanita menikah
Anak Sah, Anak Luar kawin, Anak
Zinah
4. Seorang pria berhubungan dengan
seorang wanita sama-sama telah
menikah
Anak Sah, Anak Luar kawin, Anak
Zinah

29. DISKUSI KUALIFIKASI ANAK
Sandi Harun menikah siri dengan Djodi Setiawan
dan melahirkan anak bernama rimbi.
Djodi setiawan memproses Akte kelahiran Rimbi
dengan Djodi Setiawan dan Sandi harun sebagai
orang tuanya.
Sandi Harun menyatakan bahwa Rimbi adalah
hasil hubungannya dengan Tommy Soeharto
(suami tata)

30. Diskusi kasus
Anak sah adalah anak yang lahir di dalam
atau sebagai akibat perkawinan yang sah
Dalam perspektif Hukum Islam seorang
anak perempuan yang lahirnya dibawah 6
bulan dari umur perkawinan orang tuanya,
bapak/suami ibunya tersebut tidak boleh
menjadi wali nikahnya
Bagaimana konsep incest

31. ANAK ANGKAT
 Anak orang lain atau kerabat dengan suatu tindakan
hukum ditempatkan dalam kedudukan seperti anak
kandung
 Sebagai suatu lembaga yang tumbuh dalam masyarakat
untuk mengatasi kelangsungan masyarakat genealogis
dan persoalan sosial lainnya sehubungan tidak memiliki
anak laki-laki atau atau anak perempuan, atau karena
kasih sayang terhadap seorang anak, atau merupakan
investasi dihari tua.

32. Tugas kelompok diskusi
 apa arti pentingnya kepastian hukum
status hukum anak dalam pembagian
warisan (kelompok ganjil)
Persyaratan dan hal-hal yang menghalangi
seseorang menempati posisi sebagai ahli
waris (kelompok genap)

33. Skema anak angkat
PENERUS SILSILAH
TIDAK PUNYA ANAK
KASIH SAYANG
INVESTASI HARI TUA
M O TIVASI
NO N YUDICIAL
PENG ESAHAN ANAK ANG KAT
PENG ANG KATAN ANAK
YUDICIAL
TERANG
dg form alitas
DIAM -DIAM
tidak form al
PO SES
PENG ANG KATAN
ANAK
HAK M EW ARIS
ASPEK
HUKUM KELUARG A
KEKUASAAN O RANG TUA
ADA LARANG AN KAW IN
AKIBAT HUKUM
ANAK ANG KAT
HAK DAN BAG IAN
ANAK ANG KAT
ANAK ANG KAT

34. HAK MEWARIS ANAK ANGKAT
Putusan MARI Kesimpulan
1. Hukum Adat Periangan, seorang anak
kikut tidak mewaris harta pusaka
(asli/asal) orang tua angkatnya (Pts.
MA No. 82 K/Sip/1957 5 Maret 1958).
1. Anak angkat berhak mewaris terbatas
pada harta gono-gini (harta bersama).
2. Hukum Adat Jawa Tengah, seorang
anak angkat hanya mewaris harta
gono-gini orang tua angkatnya (Pts.
MA No. 37 K/Sip/1959 18 Maret
1959).
2. Anak angkat tidak berhak mewaris
terhadap harta pusaka (asli/asal).
3. Hukum Adat yang berlaku anak angkat
mewaris harta gono-gini orang tua
angkatnya dan menuutup ahli waris
asal Pts. MA No. 102 K/Sip/1972 23
Juli 1977).
3. Anak angkat bisa menutup hak
mewaris ahli waris asal.

35. ANAK TIRI (Anak Gawan)
 Anak dari suami atau isteri yang dibawa masuk kedalam
perkawinan yang baru.
 Anak tiri hanya memiliki hubungan hukum keperdataan
dengan orang tua kandungnya.
 Anak tiri tidak mewaris dari orang tua tirinya, hanya
mewaris dari orang tua kandunhgnya saja.
 Pts. MA RI No. 400 K/Sip/1975: Harta gomo-gini harus
jatuh pada anak kandung, bukan kepada anak tiri/gawan,
oleh karena itu hibah tanpa sepengetahuan yang
berkepentingan patut dibatalkan.

36. JANDA
Janda /Duda
Satu generasi dengan pewaris, oleh karena itu menurut hukum adat
tidak termasuk sebagai ahli waris dan hanya menerima separuh dari
harta bersama, dan kedepan tumbuh wacana sebagai ahli waris
melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
Janda bukan Duda
Dari aspek sosiologis dan kulturil serta ekonomi, posisi secara umum
adalah lemah (sudah jatuh ketimpa tangga), terutama apabila harta
keluarga hanya ada harta asal suami saja.
Janda
Hukum memberikan perlindungan dengan memberi hak sementara
sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia, untuk hidup layak dan
menikmati serta menunda harta peninggalan almarhum suaminya
uintuk dibagi warisan.

37. Konsekuensi yuridis bagi
JANDA
Meneruskan kekuasaan orang tua apabila anak-
anak masih kecil.
Memegang hak kepengurusan (beheer) atas harta
peninggalan suaminya untuk kepentingan anak-
anaknya dan untuk hidup layak bagi dirinya.
Dapat menarik kembali harta peninggalan
suaminya almarhum yang berada dalam
kekuasaan orang lain.

38. PERKEMBANGAN HAK MEWARIS JANDA
 Melalui YurisprudensiMahkamah Agung RI sejak tahun
1960an dimunculkan wacana JANDA SEBAGAI AHLI
WARIS.
 Konsep awal Janda hanya menerima separuh bagian dari
harta bersama, dan dalam Yurisprudensi dikualifikasi
sebagai menerima warisan.
 Konsep Janda sebagai ahli waris didasarkan pada prinsip
KEADILAN.
 Indikasi adanya perubahan cara pandang dari pandangan
komunalisitis bergerak ke individualistis.
 Apabila perubahan cara pandang tersebut telah ada opinio
yuris secara nasional, maka konsep janda sebagai ahli
waris akan establish dan tujuan pewarisan menurut
hukum adat akan berubah.

39. BEBERAPA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1)
1. Dalam hal tidak ada anak, harta warisan
setengah bagian untuk janda dan yang
setengah bagian untuk keluarga suami
atau seluruhnya dapat dinikmati janda
selama hidupnya dan selama ia tidak
kawin lagi (Pts. No. 542 K/Sip/1972
tanggal 3 Nopemnber 1976).

40. BEBERAPA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2)
2. Menurut hukum adat diseluruh Indonesia,
seorang janda perempuan merupakan ahli waris
dari barang-barang asal dari suaminya, dalam
arti:sekurang-kurangnya barang asal tsb. Harus
tetap ditangan janda sepanjang untuk hidup
secara pantas sampai ia kawin lagi atau
meninggal. Sedang dibeberapa daerah di
Indonesia dalam hal barang-barang warisan
amat banyak, Janda berhak atas bagian warisan
seperti seorang anak kandung (Pts. No. 302
K/Sip/11960 tanggal 2 Nopember 1960).

41. BEBERAPA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (3)
3. Di Kabanjahe (Tapanuli > selatan), mengingat
pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju
kearah persamaan kedudukan antara pria
dengan wanita dan pengakuan janda sebagai
ahli waris  Janda berhak separoh dari harta
bersama dan sisanya dibagi antara janda dan
kedua anaknya (Pts. No. 100 K/Sip/1967
tanggal 14 Juni 1968).

42. ARGUMENTASI
JANDA SEBAGAI AHLI WARIS
1. Pandangan keadilan yang didasarkan kedudukan pria dengan wanita sama.
2. Nilai komunalistis bergeser kearah nilai individualistis.
3. Hak mewaris Janda sama dengan hak mewaris anak.
4. Bagian mewaris Janda sama dengan bagian mewaris anak.
5. Janda tidak dapat menutp bagian mewaris ahli waris asal.
6. Janda menerima warisan bersama anak-anaknya atas separo harta bersama
suaminya.
7. Tidak ada kejelasan hak mewaris Janda atas harta asal suaminya.
8. Pemberian hak mewaris Janda secara penuh akan menggeser nilai-nilai hukum
adat.
9. Nilai baru hak mewaris Janda akan berpengaruh pada masyarakat Patrilineal
dan Matrilineal.

43. SISTIM PEWARISAN
 SISTIM PEWARISAN SECARA KOLLEKTIF
Sistem pewarisan yang didasarkan pada prinsip komunalistis, sebagai bagian dari
proses pewarisan (penerusan, pengoperan dan peralihan) kepada generasi berikut.
 SISTIM PEWARISAN MAYORAT
Sistim pewarisan yang didasarkan pada prinsip kumonalistis yang terjadi pada suatu
masyarakat, dan tidak terjadi pemecahan harta warisan tetapi terjadi secara mayorat
(mayorat sulung atau mayorat bungsu).
 SISTIM PEWARISAN INDIVIDUAL
Sistim pewarisan yang didasarkan pada proses pewarisan dan menggunakan metode
pembagian warisan secara individual.

44. PEMBAGIAN WARISAN
PEWARISAN INDIVIDUAL
PEMBERIAN
KEPADA ANAK
SEW AKTU
ANAK MENIKAH
PEW ARISAN
SEBAG IAN
HIBAH
W ASIAT
PACUNG AN
PENG G ARAPAN
PENG UASAAN
TANPA
PERALIHAN
YURIDIS
DENG AN
PERALIHAN
YURIDIS
PEMBAG IAN
SELURUHNYA
PEW ARISAN
SELURUHNYA
SEM ASA PEW ARIS HIDUP
SESUAI ATAU
TIDAK SESUAI
KETENTUAN
W ARISAN
M USYAW ARAH
AHLI W ARIS
TANPA SENG KETA
SESUAI
KETENTUAN
HAK DAN BAG IAN
AHLI W ARIS
DENG AN SENG KETA
SETELAH PEW ARIS M ENING G AL
PRO SES PEMBAG IAN W ARISAN
SECARA INDIVIDUAL

45. Sistem pewarisan/pembagian
 Semasa hidup pewaris (inisiatif ada pada pewaris, hak
ahli waris belum terbuka)teknisnya: sebagian atau
seluruhnya, diikuti peralihan yuridis atau tidak diikuti
peralihan yuridis (penunjukan, digarap) bentuknya:
hibah atau hibah wasiat.
 Setelah pewaris meninggal (inisiatif ada pada para ahli
waris, sebab hak para ahli waris sudah terbuka)
teknisnya: pembagian warisan tanpa sengketa atau
dengan musyawarah dan pembagian warisan dengan
sengketa  sengketa diartikan sudah menjadi perkara di
pengadilan.

46. Kepastian hukum
 Apakah pembagian warisan semasa hidup pewaris, mengandung
kepastian hukum  artinya memiliki ketentuan yang mengikat
semua ahli waris ?
 Antara pembagian warisan setelah pewaris meninggal, yang mana
yang menjamin kepastian hukum, dan yang mana yang lebih
mencerminkan keadilan ?
 Ada berapa cara dalam menentukan pembagian warisan dengan
musyawarah para ahli waris ?
 Bagaimana kepastian hukumnya dikemudian hari, ketika dipilih
pembagian warisan dengan ketentuan bagian yang tidak sama
diantara para ahli warsis, dan kemudian setelah para ahli waris ada
yang mati, anak-anak yang mati tersebut merasa tidak meneirma
pembagian warisan tersebut karena dipandang tidak adil, atau belum
menerima warisan ?

47. HASIL PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI
PONTIANAK, BANJARMASIN, BANDAACEH, PADANG, DENPASAR,
JAWA TENGAH & MAHKAMAH AGUNG REP. INDONESIA
ASAS-ASAS YG SAMA/MIRIP ASAS-ASAS YANG BERBEDA
1. Keluarga bilateral 1.Hak & bagian ahli warisl
2. Jenis-jenis harta 2.Hak & bagian janda, anak, anak angkat
3. Sistim pewarisan individual 3.Penggantian tempat ahli waris
4. Saat terbukanya warisan 4.Hilangnya hak mewaris krn beda agama
5. Ab-intestato dan testamen 5.Harta yg tidak dapat dibagi waris
6. Pemisahan jenis harta sblm dibagi 6.Inbreng, hibah kpd ahli waris
diperhitungkan dlm pembagian warisan
7. Kedudukan anak selaku ahli waris 7.Kekuasaan masyarakat atas harta pusaka
8. Anak tiri tidak mewaris
9. Penggolongan ahli waris

48. PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS
MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (1)
PRINSIP-
PRINSIP
KUH PERDATA
(BW)
HUKUM
ADAT
HUKUM
ISLAM
1. Konsep
keluarga
2. Sistem
pewarisan
3. Terbukanya
warisan
4. Konsep harta
keluarga
Bilateral
Individual
Kematian pewaris
Persatuan
Patrilineal
Matrilineal
Parental
Kolektif
Mayorat
Individual
Kematian pewaris
Bukan persatuan
Patrilioneal-Bilateral
Individual
Kematian Pewaris
Bukan persatuan

49. PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS
MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (2)
5. Jenis harta
keluarga
6. Keadaan harta
warisan
Harta persatuan
kecuali ada
perjanjian kawin
Bersih dari hutang
Dapat dibagi-bagi
Harta materiil
Harta peninggalan
Aktiva & pasiva
Harta pusaka
Harta asal
Harta pencaharian
(harta bersama)
Bersih dari hutang
Ada yang tidak
terbagi dan ada yang
dapat dibagi-bagi
Harta materiil dan
harta immateriil
Harta peninggalan
dan harta pemberian
dari sipewaris
semasa hidupnya
kepada ahli waris
Aktiva
Harta masing-
masing suami isteri
dan harta bersama
Bersih dari hutang
Dapat dibagi-bagi
Harta materiil
Harta peninggalan
Aktiva & pasiva

50. PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS
MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (3)
7. Ahli waris
8. Penggantian
tempat ahli
waris
Ab-intestato dan
testamen
Garis keatas
Garis kebawah
Dikenal
penggolongan ahli
waris
Dikenal konsep
penghalang
menerima warisan
Dikenal lembaga ini
Genealogis dan
perbuatan hukum
(anak angkat)
Garis kebawah dan
muncul janda
Dikenal
penggolongan ahli
waris
Dikenal konsep
penghalang
menerima warisan
Dikenal lembaga ini
Genealogis (nasab)
dan karena
perkawinan
Garis kebawah
Garis keatas
Garis menyamping
Dikenal
penggolongan ahli
waris
Dikenal konsep
penghalang
menerima warisan
Tidak dikenal
lembaga ini,
penyelesaiannya
dengan wasiat
wajibah

51. PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS
MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (4)
9. Hal ahli waris
10. Bagian ahli
waris
11. Hak menolak
warisan
Hak dan bagian sama
Ditentukan secara
matematis
Mengenal lembaga
ini
Hak dan bagian
sama dalam
pembagian
individual
Ditentukan
seimbang
Tidak mengenal
lembaga ini
Hak dan bagian
tidak sama antara
laki-laki dan
perempuan
Ditentukan dengan
menetapkan besar
bagian yang akan
diterima oleh ahli
waris sesuai
penggolongannya
Tidak mengenal
lembaga ini

52. PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS
MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (5)
12. Perhitungan
harta warisan
oleh ahli
waris
13. Anak angkat
14. Anak luar
kawin
Dikenal lembaga
inbreg yang
merupakan
kewajiban dari para
ahli waris
Tidak dikenal anak
angkat tetapi bila
ada angkat dianggap
sama dengan anak
kandung
Harus melalui
pengakuan oleh ibu
maupun ayanhnya
Terdapat asas harta
warisan merupakan
kesatuan bagi para
ahli warisnya
Mengenal anak
angkat hanya hak
warisnya terbatas
pada harta bersama
Memiliki hubungan
hukum dengan
ibunya dan ayahnya
yang mengakuinya
Prinsipnya harta
warisan adalah harta
peninggalan
Tidak mengenal
anak angkat bila ada
diselesaikan dengan
wasiat
Memiliki hubungan
hukum dengan
ibunya

53. PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS
MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (6)
15. Pencabutan hak
mawaris
16. Hibah/sohenking
17. Wasiat/testamen
18. Pencabutan hak
waris
Ab-intestato dan testamen
Terkena inbreng
Sebagai hak pewaris yang
harus didahulukan
Pembunuhan dan perbuatan
lain yang tidak patut
dilakukan oleh ahli waris
terhadap pewaris (838 BW)
Semasa hidup
pewaris dan setelah
meninggalnya
pewaris
Diperhitungkan
dalam pewarisan
Wasiat kepada ahli
waris, sebagai
penetapan warisan
wasiat kepada bukan
ahli waris tidak boleh
merugikan ahli waris
Pembunuhan
Setelah
meninggalnya
pewaris dengan
wasiat
Tidak
diperhitungkan
dalam pembagian
warisan
Sebagai hak
pewarisan yang
harus didahulukan
Perbudakan
Pembunuhan
berlainan agama
berlainan negara