Hukum adat merupakan aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sebagai cerminan kehidupan sosial mereka. Hukum adat mencakup berbagai aspek seperti tata negara, hubungan sosial, delik pidana, dan perikatan. Meskipun bersifat elastis, hukum adat mengalami perubahan formal seiring dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan modern.

1. HUKUM ADAT
(Bahan Kuliah Pengantar Hukum Indonesia)
Anang Zubaidy
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
April, 2010

2. DEFINISI HUKUM ADAT
1. Hukum adat adalah keseluruhan aturan
tingkah laku yg adat dan sekaligus hukum
atau keseluruhan aturan hukum yang tidak
tertulis (Prof Kusumadi Pudjosewoyo).
2. Hukum adat adalah sinonim dari hukum
tak tertulis (Prof Supomo).
3. Hukum adalah hukum yang berurat dan
berakar dari rakyat (Prof Khusnoe).

3. DEFINISI HUKUM ADAT
4. Hukum adat adalah keseluruhan adat yang
tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat
berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman
yang mempunyai akibat hukum (Prof. Soerjono
Soekanto).
5. Hukum adat merupakan keseluruhan
peraturan yang menjelma dalam keputusan-
keputusan para perangkat hukum yang
mempunyai wibawa dan pengaruh yang dalam
pelaksanaannya berlaku secara serta merta
serta dipatuhi dengan sepenuh hati (Ter Haar).

4.  Hukum adat bersumber pada peraturan-
peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh
dan berkembang dan dipertahankan dengan
kesadaran hukum masyarakatnya.
 Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis
dan tumbuh kembang, maka hukum adat
memiliki kemampuan menyesuaikan diri
dan elastis.

5. ISTILAH HUKUM ADAT
 Sebelum tahun 1920, hukum adat dinyatakan
dalam berbagai istilah sebagaimana tercantum
dalam perundang-undangan sebagai berikut:
 “Godsdienstige wetten, volksintellingen en gebruiken”
(Pasal 22 AB).
 “Godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken” yang
berarti “Hukum Agama, Lembaga-lembaga
Kebudayaan Rakyat, dan Kebiasaan” (Pasal 75 ayat 3
redaksi lama RR. 1854).
 “Instellingen des volks” yang berarti “Kebudayaan
Rakyat” (Pasal 128 ayat 4 IS) atau sebelumnya Pasal 71
ayat 3 RR. 1854.

6.  “Godsdienstige wetten en oude herkomsten”
berarti Undang-undang Agama atau adat
kebiasaan lama.
 “Het Inlandschrecht” yang berarti “Hukum
Bumi Putera” (Pasal 11 f sub c RO).
 Pada tahun 1929 melalui Ind. Stbl. 1929 No.
221 jo Ho. 487 istilah “Godsdienstige wetten
en oude herkomsten” diganti dengan istilah
“adatrecht”
 Sebelumnya, istilah adatrecht diperkenalkan
pertama kali dalam Ned Stbl 1920 No. 105.
AB singkatan dari Algemene Bepalingen van Wetgeving voor
Indonesie yang berarti ketentuan-ketentuan umum mengenai
perundang-undangan di Indonesia

7.  Istilah ”Adatrecht” berasal dari bahasa
Belanda yang berarti “hukum adat” untuk
pertama kali dikemukakan oleh Snouck
Horgronje.
 Adatrecht adalah keseluruhan aturan tingkah
laku bagi bumiputra dan orang timur asing,
yang ada sanksinya dan tidak dikodifikasi.
 Unsur-unsur adatrecht:
 Unsur hukum asli Indonesia,
 Unsur Timur Asing yang berada di
Indonesia,
 Unsur agama (Hindu, Islam, Kristen)

8. KARAKTER HUKUM ASLI INDONESIA
1. Sebagian besar tidak tertulis.
Terlihat dalam kehidupan rakyat sehari-hari (mis.
dalam pepatah-pepatah rakyat), yurisprudensi, buku
karangan ilmiah dalam berbagai majalah, piagam-
piagam, akta-akta, kepustakaan asli tentang
Sejarah/babad seperti Negarakartagama, Pararaton
2. Sebagian kecil tertulis
Terlihat dalam buku-buku asli yang melukiskan
lembaga-lembaga hukum, seperti UU Jambi, UU
tentang perdagangan dan perkapalan dari suku wajo di
Sulawesi Selatan serta perundang-undangan
sesungguhnya dari lingkungan asli (desa, nagari,
marga, awig-awig di Bali, Lombok, pranatan desa di
Jawa dll) dan lingkungan raja (angger-angger: di
Yogya).

9. KEBERLAKUAN HUKUM ADAT
Hukum adat masih berlaku di Indonesia
didasarkan pada landasan yuridis formal
sebagai berikut:
1. Pasal 131 ayat 2 b Indische Staatsregeling (IS)
yang menetapkan dalam pemisahan golongan
penduduk beserta sistem hukumnya di Hindia
Belanda, bahwa bagi golongan pribumi ata Bumi
Putra dan golongan Hindia Timur Asing berlaku
Hukum Adat mereka.
2. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang
merupakan dasar bagi tetap berlakunya semua
peraturan hukum yang telah ada sepanjang
belum dihapuskan atau belum diganti dengan
peraturan hukum yang baru.

10. RUANG LINGKUP HUKUM ADAT
1. Hukum Adat mengenai tata negara (tata
susunan rakyat), mengatur tentang
susunan dari dan ketertiban dalam
persekutuan-persekutuan hukum
(rechtgemenchappen) serta susunan dan
lingkungan kerja alat-alat kelengkapan,
jabatan-jabatan dan pejabatnya. Terdiri
dari hukum adat mengenai kekerabatan
(genealogikal) dan teritorial.

11. Terdapat tiga sistem kekerabatan
(genealogikal), yakni:
• Sistem patrilineal (ayah). Sistem kekerabatan
dimana garis keturunan ditarik dari pihak bapak.
Contoh pada adat Batak, Bali dan Ambon.
• Sistem Matrilineal (ibu). Sistem kekerabatan
dimana garis keturunan ditarik dari ibu. Contoh di
Minangkabau, Kerinci.
• Sistem Parental/Bilateral (ayah dan ibu). Sistem
kekerabatan dimana garis keturunan ditarik dari
pihak ayah dan ibu.

12. 2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian
sanak, hukum tanah, hukum perhutangan) yang
terdiri dari: hukum pertalian sanak (perkawinan,
waris); hukum tanah (hak ulayat tanah,
transaksi-transaksi tanah); dan hukum
perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi
tentang benda selain tanah dan jasa).
3. Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana),
memuat peraturan-peraturan tentang pelbagai
delik dan reaksi masyarakat terhadap
pelanggaran hukum pidana itu.
4. Hukum adat mengenai perikatan.

13. CORAK HUKUM ADAT
 Corak utama dari hukum adat adalah bentuk
hukumnya tidak tertulis.
 Dalam hukum adat kehidupan manusia selalu
dilihat dalam wujud kelompok (commun), sebagai
suatu kesatuan yang utuh. Dikenal asas
kekeluargaan/asas kebersamaan, dan (senasib dan
sepenanggungan);
 Mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok
saja. Lembaga adat diisi/dijabarkan menurut
tuntutan waktu, tempat dan keadaan (suasana)
dan diukur dengan asas kerukunan, kepatutan
keselarasan;
 Memberi kepercayaan penuh kepada petugas
hukum adat;

14. SIFAT HUKUM ADAT
 Konkrit. Hukum adat memperhatikan secara
khusus setiap persoalan yang dihadapkan
kepadanya.
 Supel. Karena hukum adat dibangun dengan
aspek-aspek pokok, soal detail diserahkan pada
pengolahan asas pokok, dengan menerapkan
prinsip desa, kala dan patra dan asas kerja rukun
patut, selaras dan musyawarah.
 Dinamis. Hukum adat berubah dan berkembang
atas atau sesuai kehendak rakyat melalui
keputusan atau penyelesaian oleh masyarakat
sebagai hasil temu rasa, temu pikir melalui
permusyawaratan

15. IKHTISAR
 Hukum adat merupakan pencerminan kehidupan
masyarakat karenanya bersifat elastis.
 Perubahan secara formal produk hukum adat
terjadi dalam hal: penghapusan hukum delik adat,
diperkenalkannya hukum perdata bidang
perikatan, dan hukum tanah sebagaimana
ditentukan dalam UUPA.
 Perkembangan hukum adat dalam segi-segi
tertentu dikembangkan melalui praktek peradilan.

16. MATUR TENGKYU