SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
IMPLEMENTASI KERAKTERISTIK
KEBERSAMAAN HUKUM ADAT , KAITANNYA
DENGAN SISTEM KEKERABATAN
PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN PARENTAL
Oleh:
1. Fissy Erlieta Hadi (20100610046)
2. Elva Noor Endah Rosmalia (20100610014)
3. Kurnia Siwi Hastuti (20100610034)
4. Erta Andriani Okta Berti (20100610001)
5. M.
KARAKTERISTIK KEBERSAMAAN
 Kebersamaan atau komunal (commuun) adalah sifat yang
mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri
sendiri. Manusia menurut hukum adat, merupakan makluk
dalam ikatan kemasyarakatan yang erat.
 Berbeda dengan hukum Barat yang berpusat pada individu, maka
hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih
diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan
bersama (bermuatan publik). Hal itu dapat dilihat misalnya pada
rumah gadang dan tanah pusaka di Minangkabau, tanah dati di Ambon,
tanak Karang Desa dabn Ayahan Desa di Bali. Namun demikian
pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan
perorangan diabaikan.
 Ciri kebersamaan dalam hukum adat Indonesia dicerminkan dari
adanya paguyuban hidup.
 Suatu paguyuban adalah suatu himpunan manusia dimana yang
menonjol adalah berbagai hubungan guyub. Hubungan guyub
adalah suatu hubungan di mana orang yang satu menghadapi
orang lain tidak hanya sebagai lantaran, melainkan sebagai
tujuan. Perekat hubungan ini adalah berbagai perasaan cinta,
rindu, simpati dsb. Dengan demikian paguyuban hidup
merupakan himpunan manusia di mana perhatian orang yang
satu dengan yang lain ditujukan kepada segala hal yang perlu
dan penting baginya dalam penghidupan dan kehidupannya
tanpa pengecualian. Dengan kata lain bahwa semua orang yang
terhimpun dalam kelompok itu merasa krasan dan omah (at his
case at home).
Secara umum, contoh ciri kebersamaan hukum adat
adalah adanya kerja bakti dan gotong royong dalam
kehidupan bermasyarakat.
Hal ini diimplementasikan ke dalam sila ke-4 Pancasila
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang mengandung
dasar kedaulatan rakyat dan nilai-nilai gotong royong.
Dengan demikian diakui kesamaan akses atau peluang
bagi setiap warganegara untuk mengalami dan menikmati
kesejahteraan dan keadilan sosial.
IMPLEMENTASI KEBERSAMAAN HUKUM ADAT
DALAM KAITAN DENGAN SISTEM KEKERABATAN:
Parental
Matrilineal
…PATRILINEAL
1. Majelis Desa Pakraman di Bali
Majelis Desa Pakraman atau singkat dengan MDP merupakan
organisasi (lembaga adat) yang bersifat religius.
Wewenang MDP:
a. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-
masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman.
b. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di
selesaikan pada tingkat desa
c. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan,
kabupaten/ kota di propinsi Bali
2. Rumah Betang Suku Dayak
Bentuk dan besar rumah ada yang
panjangnya mencapai 150 meter dan
lebarnya mencapai 30 meter. Rumah
Betang umumnya dibangun dalam bentuk
panggung dengan ketinggian tiga sampai
lima meter di atas tanah untuk
menghindari dan mengantisipasi ancaman
banjir yang sering menimpa daerah-daerah
hulu sungai di Kalimantan. Banyaknya
Rumah Betang di suatu pemukiman bisa
lebih dari satu, tergantung banyaknya
anggota komunitas di hunian tersebut.
Setiap keluarga menempati bilik yang
disekat-sekat dari Rumah Betang yang
besar tersebut.
Rumah Betang…
Di dalam rumah Betang ini setiap kehidupan individu dalam rumah
tangga dan masyarakat diatur melalui kesepakatan bersama yang
dituangkan dalam hukum adat. Nilai utama yang menonjol dalam
kehidupan di rumah Betang adalah nilai kebersamaan
(komunalisme) di antara para warga yang menghuninya, terlepas
dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. mengetahui bahwa
suku Dayak adalah suku yang menghargai suatu perbedaan, mereka
menghargai perbedaan etnik, agama ataupun latar belakang sosial.
Budaya Rumah Betang adalah budaya yang menjunjung nilai
kebersamaan, persamaan hak, saling menghormati, dan tenggang
rasa.
..MATRILINEAL
1. Penggunaan Rumah Gadang Minangkabau
Rumah Gadang sebagai tempat tinggal bersama, mempunyai ketentuan-ketentuan
tersendiri. Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di
dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh
sebuah kamar. Sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di
kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain.
Seluruh bagian dalam Rumah Gadang merupakan ruangan lepas kecuali kamar tidur.
Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu
berbanjar dari muka ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari
depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai
ruang. Jumlah lanjar bergantung pada besar rumah, bisa dua, tiga dan empat.
Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara tiga dan sebelas.
…PARENTAL
Sebagai contoh adalah dalam masyarakat suku Jawa ada:
 Dudu anak dudu kadang yen mati melu kelangan (Jw).
 Kewibawaan suami istri adalah sama nilai baik terhadap harta
perkawinan maupun kualitas orangtua terhadap anaknya.
 Ada harta “gana” yang menjadi milik suami dan istri secara sendiri-
sendiri. Terdiri atas harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta
yang diperoleh selama masa perkawinan selaku warisan. Ada juga
harta “gini” terdiri atas barang-barang yang diperoleh semasa hidup
secara sah, tan tidak menghiraukan barang itu hasil usaha siapa.
 Terdapat DPR Kalurahan (Dewan Kalurahan) yang dibentuk atas dasar
pemilihan rakyat dan bertugas mengatur segala urusan rumah tangga
desa. Ada juga MPR Desa (Majelis Desa) yang terdiri kepala
Somah/brayat dan bertugas memutuskan perselisihan antara Dewan
Kalurahan.
DAFTAR PUSTAKA
 Sudiyat, Iman.1978.Asas-Asas Hukum Adat Bekal
Pengantar. Yogyakarta: Liberty
 http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/hukum- adat-
dalam- perkembangan.html
 http://www.balisruti.or.id/pemikiran-kritis-perempuan-dan- sistim-
pewarisan-patrilineal.html
 http://etnikprogresif.blogspot.com/2010/09/rumah-betang-dan-
nilai- kerukunan-yang.html
THE END

More Related Content

What's hot

Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernSejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernIzzatul Ulya
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanInspektorat
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahMuhamad Yogi
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanamanda lubis
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Warnet Raha
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Anggit Dwi A
 

What's hot (20)

Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernSejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminan
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2
 
Asas hukum adat
Asas hukum adatAsas hukum adat
Asas hukum adat
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
 

Similar to KEBERSAMAAN HUKUM ADAT

PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologiPRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologiPekerja lepas
 
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptxP6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptxNadyaPratiwi19
 
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017Muchlis Soleiman
 
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017Muchlis Soleiman
 
Prenatal kalimantan
Prenatal kalimantanPrenatal kalimantan
Prenatal kalimantanIramulyasari
 
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptxDimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptxIngeMoureeninta
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Identitas nasional show
Identitas nasional showIdentitas nasional show
Identitas nasional showenjeflow
 
Hukum Adat Waris.ppt
Hukum Adat Waris.pptHukum Adat Waris.ppt
Hukum Adat Waris.pptDinarDorotea
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
 
jogotirto kewenangan atau hak asal edit
jogotirto  kewenangan atau hak asal editjogotirto  kewenangan atau hak asal edit
jogotirto kewenangan atau hak asal editharis kunaifi
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanFerri Lee
 

Similar to KEBERSAMAAN HUKUM ADAT (20)

PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologiPRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
 
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptxP6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
 
Makalah budaya
Makalah budayaMakalah budaya
Makalah budaya
 
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
 
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
 
Sistem kasta
Sistem kastaSistem kasta
Sistem kasta
 
Hukum perkawinan adat
Hukum perkawinan adatHukum perkawinan adat
Hukum perkawinan adat
 
Kabar JKPP Edisi 4
Kabar JKPP Edisi 4Kabar JKPP Edisi 4
Kabar JKPP Edisi 4
 
Prenatal kalimantan
Prenatal kalimantanPrenatal kalimantan
Prenatal kalimantan
 
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptxDimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Identitas nasional show
Identitas nasional showIdentitas nasional show
Identitas nasional show
 
Keluarga dan Masyarakat
Keluarga dan MasyarakatKeluarga dan Masyarakat
Keluarga dan Masyarakat
 
Hukum Adat Waris.ppt
Hukum Adat Waris.pptHukum Adat Waris.ppt
Hukum Adat Waris.ppt
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
jogotirto kewenangan atau hak asal edit
jogotirto  kewenangan atau hak asal editjogotirto  kewenangan atau hak asal edit
jogotirto kewenangan atau hak asal edit
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
 
Hukum adat meeting II
Hukum adat meeting IIHukum adat meeting II
Hukum adat meeting II
 

KEBERSAMAAN HUKUM ADAT

  • 1. IMPLEMENTASI KERAKTERISTIK KEBERSAMAAN HUKUM ADAT , KAITANNYA DENGAN SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN PARENTAL Oleh: 1. Fissy Erlieta Hadi (20100610046) 2. Elva Noor Endah Rosmalia (20100610014) 3. Kurnia Siwi Hastuti (20100610034) 4. Erta Andriani Okta Berti (20100610001) 5. M.
  • 2. KARAKTERISTIK KEBERSAMAAN  Kebersamaan atau komunal (commuun) adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Manusia menurut hukum adat, merupakan makluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat.  Berbeda dengan hukum Barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Hal itu dapat dilihat misalnya pada rumah gadang dan tanah pusaka di Minangkabau, tanah dati di Ambon, tanak Karang Desa dabn Ayahan Desa di Bali. Namun demikian pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan perorangan diabaikan.
  • 3.  Ciri kebersamaan dalam hukum adat Indonesia dicerminkan dari adanya paguyuban hidup.  Suatu paguyuban adalah suatu himpunan manusia dimana yang menonjol adalah berbagai hubungan guyub. Hubungan guyub adalah suatu hubungan di mana orang yang satu menghadapi orang lain tidak hanya sebagai lantaran, melainkan sebagai tujuan. Perekat hubungan ini adalah berbagai perasaan cinta, rindu, simpati dsb. Dengan demikian paguyuban hidup merupakan himpunan manusia di mana perhatian orang yang satu dengan yang lain ditujukan kepada segala hal yang perlu dan penting baginya dalam penghidupan dan kehidupannya tanpa pengecualian. Dengan kata lain bahwa semua orang yang terhimpun dalam kelompok itu merasa krasan dan omah (at his case at home).
  • 4. Secara umum, contoh ciri kebersamaan hukum adat adalah adanya kerja bakti dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diimplementasikan ke dalam sila ke-4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang mengandung dasar kedaulatan rakyat dan nilai-nilai gotong royong. Dengan demikian diakui kesamaan akses atau peluang bagi setiap warganegara untuk mengalami dan menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial.
  • 5. IMPLEMENTASI KEBERSAMAAN HUKUM ADAT DALAM KAITAN DENGAN SISTEM KEKERABATAN: Parental Matrilineal
  • 6. …PATRILINEAL 1. Majelis Desa Pakraman di Bali Majelis Desa Pakraman atau singkat dengan MDP merupakan organisasi (lembaga adat) yang bersifat religius. Wewenang MDP: a. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah- masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman. b. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa c. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota di propinsi Bali
  • 7. 2. Rumah Betang Suku Dayak Bentuk dan besar rumah ada yang panjangnya mencapai 150 meter dan lebarnya mencapai 30 meter. Rumah Betang umumnya dibangun dalam bentuk panggung dengan ketinggian tiga sampai lima meter di atas tanah untuk menghindari dan mengantisipasi ancaman banjir yang sering menimpa daerah-daerah hulu sungai di Kalimantan. Banyaknya Rumah Betang di suatu pemukiman bisa lebih dari satu, tergantung banyaknya anggota komunitas di hunian tersebut. Setiap keluarga menempati bilik yang disekat-sekat dari Rumah Betang yang besar tersebut.
  • 8. Rumah Betang… Di dalam rumah Betang ini setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat. Nilai utama yang menonjol dalam kehidupan di rumah Betang adalah nilai kebersamaan (komunalisme) di antara para warga yang menghuninya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. mengetahui bahwa suku Dayak adalah suku yang menghargai suatu perbedaan, mereka menghargai perbedaan etnik, agama ataupun latar belakang sosial. Budaya Rumah Betang adalah budaya yang menjunjung nilai kebersamaan, persamaan hak, saling menghormati, dan tenggang rasa.
  • 9. ..MATRILINEAL 1. Penggunaan Rumah Gadang Minangkabau Rumah Gadang sebagai tempat tinggal bersama, mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar. Sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Seluruh bagian dalam Rumah Gadang merupakan ruangan lepas kecuali kamar tidur. Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar dari muka ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Jumlah lanjar bergantung pada besar rumah, bisa dua, tiga dan empat. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara tiga dan sebelas.
  • 10. …PARENTAL Sebagai contoh adalah dalam masyarakat suku Jawa ada:  Dudu anak dudu kadang yen mati melu kelangan (Jw).  Kewibawaan suami istri adalah sama nilai baik terhadap harta perkawinan maupun kualitas orangtua terhadap anaknya.  Ada harta “gana” yang menjadi milik suami dan istri secara sendiri- sendiri. Terdiri atas harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan selaku warisan. Ada juga harta “gini” terdiri atas barang-barang yang diperoleh semasa hidup secara sah, tan tidak menghiraukan barang itu hasil usaha siapa.  Terdapat DPR Kalurahan (Dewan Kalurahan) yang dibentuk atas dasar pemilihan rakyat dan bertugas mengatur segala urusan rumah tangga desa. Ada juga MPR Desa (Majelis Desa) yang terdiri kepala Somah/brayat dan bertugas memutuskan perselisihan antara Dewan Kalurahan.
  • 11. DAFTAR PUSTAKA  Sudiyat, Iman.1978.Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty  http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/hukum- adat- dalam- perkembangan.html  http://www.balisruti.or.id/pemikiran-kritis-perempuan-dan- sistim- pewarisan-patrilineal.html  http://etnikprogresif.blogspot.com/2010/09/rumah-betang-dan- nilai- kerukunan-yang.html