SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Hukum Keluarga dan
Waris Adat
Agustinus Astono
Apa itu Hukum ?
• E.M. Meyers: kumpulan aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan
bermasyarakat.
• Mochtar Kusumaatmaja: kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan
bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan.
• Aristoteles: sebuah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective
wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam
pembentukannya. (positivis)
Adat
tingkah laku seseorang yang terus-menerus
dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti
oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama
Hukum Adat
• peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh
penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan
keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai
hukum. (bellefroit)
• hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum
yang nyata dari rakyat. (Savigny)
•
•
•
•
•
Eksistensi (suatu keadaan ada)
dari hukum adat kemudian
memunculkan Hukum Waris Adat
Jadi, Hukum Waris Adat adalah
?
Hukum Waris Adat
hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang
sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta
warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana
harta warisan itu dialihkan penguasaan dan
pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.
Asas Hukum ?
Pikiran dasar yang sifatnya umum, melandasi latar
belakang dan petunjuk-petunjuk hukum yang berlaku.
Sebuah Pondasi Pemikiran.
de
Asas-Asas Hukum Waris Adat
1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kesamaan dan kebersamaan hak
4. Asas kerukunan dan kekeluargaan
5. Asas keadilan
adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta
kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia
dan keridhaan tuhan atas keberadaan harta kekayaan.
1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
2. Asas musyawarah dan mufakat
para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah
mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan,
dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan,
kesepakatan itu bersifat tulus-ikhlas yang dikemukakan dengan
perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap
ahli waris.
setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak
untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan
kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta
warisannya.
3. Asas kesamaan dan kebersamaan hak
4. Asas kerukunan dan kekeluargaan
Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris
mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan
yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan
memanfaatkan harta warisan, kesepakatan itu bersifat
tulus/ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik
yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekankan
pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga
tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari
kekeluargaan tersebut.
5. Asas Keadilan
KAPAN TERJADINYA
PROSES PENGOPERAN
WARISAN ?
• proses penerusan atau pengoperan
harta kekayaan pada waktu sesudah
pemiliknya meninggal dunia yang
disebut dengan "warisan" (hibah
wasiat).
• proses penerusan harta peninggalan
pada pewaris masih hidup disebut
"penghibahan". hibah yang diberikan
kepada seseorang hubungannya
darah dalam hukum adat waris
diperhitungkan pada waktu pembagian
warisan.
pewarisan adalah suatu
perpindahan segala hak dan
kewajiban seseorang yang
meninggal kepada para ahli
warisnya
proses pewarisan tersebut mempunyai tiga
unsur yang harus dipenuhi sebelum proses
pewarisan tersebut dapat dilakukan, yaitu:
(1) seorang peninggal warisan (pewaris) yang
pada waktu wafatnya meninggalkan warisan;
(2) seorang atau beberapa orang para ahli waris
yang berhak menerima harta kekayaan yang
ditinggalkannya;
(3) harta warisan atau harta peninggalan, yaitu
harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi, dan sekali
beralih kepada ahli waris.
1.Pewaris
orang atau subjek yang memiliki
harta warisan (peninggalan) selagi
ia masih hidup atau sudah
meninggal dunia, harta peninggal
akan diteruskan penguasaan atau
pemilikannya dalam keadaan tidak
terbagi-bagi atau terbagi-bagi.
Unsur-unsur
pewarisan
yang terdapat
dalam
masyarakat
adat
jenis-jenis pewaris:
• ditarik dari garis keturunan pihak laki-laki.
• ditarik dari garis keturunan pihak perempuan.
• ditarik dari garis keturunan pihak laki-laki
dan perempuan (parental/bilateral).
2. AHLI WARIS
Dalam hukum waris adat, semua orang
yang berhak menerima bagian dalam
harta warisan, yaitu anggota keluarga
dekat dari pewaris yang berhak dan
berkewajiban menerima penerusan
harta warisan, baik berupa barang
berwujud atau harta yang tidak
berwujud benda.
•
•
•
•
•
•
•
HukumWarisAdat
HukumWarisAdat

More Related Content

Similar to HukumWarisAdat

KEWARISAN DALAM ISLAM.pptx
KEWARISAN DALAM ISLAM.pptxKEWARISAN DALAM ISLAM.pptx
KEWARISAN DALAM ISLAM.pptxNandangSudrajat1
 
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptxBAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptxssuserc8b95b
 
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxPPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxbima903334
 
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONALPANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONALRifin Sugiarto
 
4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannyaMuhammad Musta'in
 
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptxP6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptxNadyaPratiwi19
 
Waris islam 3 prinsip, syarat dan rukun
Waris islam 3   prinsip, syarat dan rukunWaris islam 3   prinsip, syarat dan rukun
Waris islam 3 prinsip, syarat dan rukunSepiono
 
BUKU DARAS FIQH MAWARIS
BUKU DARAS FIQH MAWARISBUKU DARAS FIQH MAWARIS
BUKU DARAS FIQH MAWARISIkhsan Samba
 
Kritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
Kritik terhadap "Keadilan" versi PancasilaKritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
Kritik terhadap "Keadilan" versi PancasilaSeftyana Ayu Susanti
 
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptxPPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptxSMAN1SungaiAmbawangL
 
Makalah mawaris
Makalah mawarisMakalah mawaris
Makalah mawarisWarna Net
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 

Similar to HukumWarisAdat (20)

Dasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adatDasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adat
 
Waris adat m kn2
Waris adat m kn2Waris adat m kn2
Waris adat m kn2
 
PPT SIDANG SKRIPSI.pptx
PPT SIDANG SKRIPSI.pptxPPT SIDANG SKRIPSI.pptx
PPT SIDANG SKRIPSI.pptx
 
KEWARISAN DALAM ISLAM.pptx
KEWARISAN DALAM ISLAM.pptxKEWARISAN DALAM ISLAM.pptx
KEWARISAN DALAM ISLAM.pptx
 
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptxBAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
 
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxPPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
 
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONALPANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
 
4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya
 
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptxP6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
P6 - 7 - Pengertian masyarakat hukum adat dan sifat hukum adat.pptx
 
Waris islam 3 prinsip, syarat dan rukun
Waris islam 3   prinsip, syarat dan rukunWaris islam 3   prinsip, syarat dan rukun
Waris islam 3 prinsip, syarat dan rukun
 
BUKU DARAS FIQH MAWARIS
BUKU DARAS FIQH MAWARISBUKU DARAS FIQH MAWARIS
BUKU DARAS FIQH MAWARIS
 
Kritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
Kritik terhadap "Keadilan" versi PancasilaKritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
Kritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila
 
SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptx
SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptxSISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptx
SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptx
 
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptxPPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
 
Makalah mawaris
Makalah mawarisMakalah mawaris
Makalah mawaris
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
 
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan) HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
 

More from Agustinus Astono

Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptxHukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptxAgustinus Astono
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptxAgustinus Astono
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptxAgustinus Astono
 
Materi 4 - Hukum Adat.pptx
Materi 4 - Hukum Adat.pptxMateri 4 - Hukum Adat.pptx
Materi 4 - Hukum Adat.pptxAgustinus Astono
 
Materi 4 - Hukum Dagang.pptx
Materi 4 - Hukum Dagang.pptxMateri 4 - Hukum Dagang.pptx
Materi 4 - Hukum Dagang.pptxAgustinus Astono
 
Materi 3 - Hukum Adat.pptx
Materi 3 - Hukum Adat.pptxMateri 3 - Hukum Adat.pptx
Materi 3 - Hukum Adat.pptxAgustinus Astono
 
Materi 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptxMateri 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptxAgustinus Astono
 
Materi 2 - Hukum Adat.pptx
Materi 2 - Hukum Adat.pptxMateri 2 - Hukum Adat.pptx
Materi 2 - Hukum Adat.pptxAgustinus Astono
 
Materi 2 - Hukum Dagang.pptx
Materi 2 -  Hukum Dagang.pptxMateri 2 -  Hukum Dagang.pptx
Materi 2 - Hukum Dagang.pptxAgustinus Astono
 
Materi 1 - Hukum Adat.pptx
Materi 1 - Hukum Adat.pptxMateri 1 - Hukum Adat.pptx
Materi 1 - Hukum Adat.pptxAgustinus Astono
 
Materi 1 - Hukum Dagang.pptx
Materi 1 - Hukum Dagang.pptxMateri 1 - Hukum Dagang.pptx
Materi 1 - Hukum Dagang.pptxAgustinus Astono
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxProses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptxSistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptxHarta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 

More from Agustinus Astono (15)

Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptxHukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
 
Materi 4 - Hukum Adat.pptx
Materi 4 - Hukum Adat.pptxMateri 4 - Hukum Adat.pptx
Materi 4 - Hukum Adat.pptx
 
Materi 4 - Hukum Dagang.pptx
Materi 4 - Hukum Dagang.pptxMateri 4 - Hukum Dagang.pptx
Materi 4 - Hukum Dagang.pptx
 
Materi 3 - Hukum Adat.pptx
Materi 3 - Hukum Adat.pptxMateri 3 - Hukum Adat.pptx
Materi 3 - Hukum Adat.pptx
 
Materi 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptxMateri 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptx
 
Materi 2 - Hukum Adat.pptx
Materi 2 - Hukum Adat.pptxMateri 2 - Hukum Adat.pptx
Materi 2 - Hukum Adat.pptx
 
Materi 2 - Hukum Dagang.pptx
Materi 2 -  Hukum Dagang.pptxMateri 2 -  Hukum Dagang.pptx
Materi 2 - Hukum Dagang.pptx
 
Materi 1 - Hukum Adat.pptx
Materi 1 - Hukum Adat.pptxMateri 1 - Hukum Adat.pptx
Materi 1 - Hukum Adat.pptx
 
Materi 1 - Hukum Dagang.pptx
Materi 1 - Hukum Dagang.pptxMateri 1 - Hukum Dagang.pptx
Materi 1 - Hukum Dagang.pptx
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
 
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxProses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
 
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptxSistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
 
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptxHarta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
 

Recently uploaded

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 

Recently uploaded (10)

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 

HukumWarisAdat

  • 1. Hukum Keluarga dan Waris Adat Agustinus Astono
  • 2. Apa itu Hukum ? • E.M. Meyers: kumpulan aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. • Mochtar Kusumaatmaja: kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. • Aristoteles: sebuah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya. (positivis)
  • 3. Adat tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama Hukum Adat • peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. (bellefroit) • hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. (Savigny)
  • 5. Eksistensi (suatu keadaan ada) dari hukum adat kemudian memunculkan Hukum Waris Adat Jadi, Hukum Waris Adat adalah ?
  • 6. Hukum Waris Adat hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.
  • 7. Asas Hukum ? Pikiran dasar yang sifatnya umum, melandasi latar belakang dan petunjuk-petunjuk hukum yang berlaku. Sebuah Pondasi Pemikiran.
  • 8. de Asas-Asas Hukum Waris Adat 1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri 2. Asas musyawarah dan mufakat 3. Asas kesamaan dan kebersamaan hak 4. Asas kerukunan dan kekeluargaan 5. Asas keadilan
  • 9. adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan tuhan atas keberadaan harta kekayaan. 1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri 2. Asas musyawarah dan mufakat para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus-ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
  • 10. setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. 3. Asas kesamaan dan kebersamaan hak 4. Asas kerukunan dan kekeluargaan Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus/ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
  • 11. Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut. 5. Asas Keadilan
  • 12.
  • 13. KAPAN TERJADINYA PROSES PENGOPERAN WARISAN ? • proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia yang disebut dengan "warisan" (hibah wasiat). • proses penerusan harta peninggalan pada pewaris masih hidup disebut "penghibahan". hibah yang diberikan kepada seseorang hubungannya darah dalam hukum adat waris diperhitungkan pada waktu pembagian warisan.
  • 14. pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya proses pewarisan tersebut mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi sebelum proses pewarisan tersebut dapat dilakukan, yaitu: (1) seorang peninggal warisan (pewaris) yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan; (2) seorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkannya; (3) harta warisan atau harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi, dan sekali beralih kepada ahli waris.
  • 15. 1.Pewaris orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggal akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam masyarakat adat jenis-jenis pewaris: • ditarik dari garis keturunan pihak laki-laki. • ditarik dari garis keturunan pihak perempuan. • ditarik dari garis keturunan pihak laki-laki dan perempuan (parental/bilateral).
  • 16. 2. AHLI WARIS Dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud atau harta yang tidak berwujud benda.