Dokumen tersebut membahas tentang hukum waris adat di Indonesia. Hukum waris adat bersifat pluralistik karena pengaruh perbedaan budaya, etnis, dan agama. Sistem pewarisan dalam hukum waris adat meliputi sistem matrilineal, patrilineal, dan parental, dimana anak merupakan ahli waris utama.

1. Agus Sudaryanto

2. HUKUM WARIS ADAT
Aktivitas Pembelajaran:
1. Kuliah
2. Diskusi Kelompok
Topik:
1. Sistem dan proses pewarisan (matrilinial, patrilineal
dan parental)
2. Kedudukan anak dan suami-isteri dalam Hk Waris
Adat
3. Harta Warisan dan hak ahli waris
4. Konflik dalam kewarisan
3. Pembuatan makalah tentang analisis terhadap suatu aspek
dalam Hukum Waris Adat (10 hlm). Dikumpulkan saat
kuliah terakhir.

3. • Trikonomi kewarisan/waris/ warisan >< pewarisan
(HW adat, Islam dan BW)
• H Waris Adat sangat pluralistik
- Budaya-etnik berbeda
- Perbedaan agama
- 163 (Eropa, TA – BP) dan 131 IS (Indische
Staatsregeling)
- Belum kaffah
- Teori Receptio in complexu (Hk Adat = Hk
Agama) Salomon Keyzer- Van den Berg

4. Literatur:
• Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, PT Pradnya Paramita,
Jakarta.
• Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam,
Adat dan BW, PT Refika Aditama, Bandung.
• Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung.
• ________________, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama Hindi-Islam, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung.
• Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
• Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,
Tintamas, Jakarta.
• R.Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, PT Pradnya Paramita,
Bandung.
• Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,
Pionir Jaya, Bandung.

5. HUKUM ADAT
P e n g e rtia n a s a s -a s a s d a n
K o m p a ra s i
s is te m
H . W a ris A d a t

6. • PENGANTAR
Masalah H. Kewarisan aturan hukumnya masih pluralistik (trikonomi kewarisan: H.
Perdata Barat, H. Islam dan H. Adat).
Why ?
- Pluralisme kultural-etnik
- Pluralisme agama
- Dampak politik pemerintahan Hindia Belanda Ps 163-131 IS (Indischestaats
Regeling) dan Ps II AP UUD 1945 (menghindari rechtvacuum).
- Teori Receptio in Complexu, Teori Receptio, Receptio a Contrario atau
Sinkritisme.
- Sosiologis diterima/ dijalankan khdp masyarakat (Islam: blm kaffah)
Anak: AW utama-pertama, jika tak ada anak, maka berlaku Asas penggantian
tempat/ lembaga hidup waris.

7. Pengertian Hukum Waris Adat
• Ter Haar, aturan hukum yg berkaitan dg penerusan
dan peralihan HK (harta kekayaan) yg berwujud dan
tidak berwujud dari generasi ke generasi.
• Soepomo, peraturan yg berkaitan proses penerusan
dan pengoperan HK yg berwujud dan tidak berwujud
dari generasi manusia kepada turunannya.
• Unsur-unsur Pewarisan;
* aturan hukum
* proses peralihan
* HK materiil (benda)-imateriil (cita)
* Pewaris masih hidup dan atau meninggal
* Pada ahli waris

8. Syarat Adat - H. Adat:
1. Syarat materiil
2. Syarat intelektual/ opinio necessitatis
3. Akibat hukum
Pengertian Hukum Waris Adat
Ter Haar: aturan hukum yg berkaitan dg penerusan
dan peralihan HK (harta kekayaan) yg berwujud
dan tidak berwujud dr generasi ke generasi
Soepomo: peraturan yg berkaitan proses penerusan
dan pengoperan HK yg berwujud dan tidak
berwujud dr generasi satu ke anak turunannya

9. Unsur Kewarisan:
1. Aturan hukum
2. Proses pewarisan (pewaris hidup dan atau
meninggal)
3. Harta benda dan atau harta cita
4. Subyek pewarisan

10. Sifat H waris Adat:
1. Pluralistik
2. Pewarisan saat pewaris hidup/ meninggal
3. Tidak mengenal bagian mutlak (legitieme portie)
4. Pancasila sebagai jiwa Hukum Waris Adat
5. Harta tak merupakan satu kesatuan yg selalu
dinilai dg uang tetapi lebih didasarkan jenis harta
dan kepentingan ahli waris

11. • 1 : 1 = dumdum kupat/ sigar semangka
• 2 : 1 = segendong sepikul

12. Asas Hukum Waris
1. KeTuhanan dan Pengendalian diri
2. Kesamaan & kebersamaan
3. Kerukunan dan kekeluargaan
4. Musyawarah & mufakat
5. Keadilan & parimirma
M. Koesnoe:
1. Keselarasan
2. Kepatutan
3. kerukunan

13. • Waris , kewarisan, warisan dan pewarisan
Hukum tertulis (dormancy law/ law in book atau law
in action/ living law)
Hukum Tidak tertulis (Adat)---- law in action/ living
law
Sistem Pewarisan Adat:
1. Kolektif
2. Mayorat
3. Individual